JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses pendistribusian bantuan sosial harus berlangsung secepat mungkin. Dia meminta bantuan sampai ke masyarakat paling tidak minggu ini.
“Keempat berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, saya tadi pagi sudah mendapat laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa, sudah berjalan,” kata Jokowi, saat membuka ratas, Senin (4/5/2020).
“Tapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik, saya minta Minggu ini sudah semuanya bisa diterima,” lanjut Jokowi.Jokowi juga meminta seluruh perangkat kabupaten kota bergerak turun langsung ke masyarakat. Hal itu guna menyisir dan mendata masyarakat yang membutuhkan.
“Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, wali kota , camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, dan minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga miskin yang belum dapat segera dicarikan solusinya,” katanya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Jaksa Agung ST Burhanuddin akan melantik Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi hari ini. Diketahui sebelumnya, Setia menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sejak 2017.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono mengatakan pelantikan akan dilakukan hari ini pukul 13.00 WIB di Sasana Baharudin Lopa, Kejaksaan Agung RI. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Corona (COVID-19), Hari menyebut pihaknya membatasi peserta yang akan hadir di pelantikan tersebut.
“Pelantikan hari ini pukul 13.00 WIB di Sasana Baharudin Lopa, Kompleks Kejagung. Akan dilantik oleh Jaksa Agung, tapi pesertanya terbatas ya,” kata Hari saat dihubungi, Senin (4/5/2020).Selain Setia, Burhanuddin juga akan melantik Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Tony Tribagus Spontana serta Staf Ahli Jaksa Agung bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Fadil Zumhana.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengangkat Setia Untung Arimuladi sebagai Wakil Jaksa Agung. Setia menggantikan Arminsyah, yang tewas dalam kecelakaan maut.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 76/TPA Tahun 2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dia mengatakan pandemi virus Corona (COVID-19) telah memberi begitu banyak pelajaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi lewat akun media sosial resminya, Sabtu (2/5/2020). Dia mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya soal bagaimana memutus mata rantai penularannya, tapi juga soal bagaimana agar anak-anak bisa tetap belajar.
“Pandemi COVID-19 telah memberi kita begitu banyak pelajaran, tidak hanya tentang upaya memutus mata rantai penularannya, tapi juga bagaimana anak-anak kita tetap belajar, dan bagaimana sekolah-sekolah berkreasi memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar,” tulis Jokowi.Upacara Hardiknas 2020 dilaksanakan secara terpusat, terbatas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi. Agenda ini disiarkan melalui live streaming agar bisa diakses luas.
Mendikbud Nadiem Makarim dalam pidatonya menyampaikan, kondisi pandemi yang saat ini melanda menciptakan banyak pembelajaran baru tidak hanya buat guru, siswa dan orang tua, namun juga untuk masyarakat Indonesia.
“Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masayarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini tetapi pada saat masa krisis ini sudah berlalu,” ujar Nadiem.
Nadiem mengatakan, bahwa dalam masa COVID-19 ini merupakan waktu yang baik untuk kita berinovasi dalam hal pendidikan agar bisa menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik.
“Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi, ini saatnya kita bereksperimentasi, ini saatnya kita mendengar hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan,” jelas Nadiem.
Nadiem berpesan agar terus menerapkan anjuran dari Presiden untuk bersama-sama bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.
“Terima kasih sudah menerapkan anjuran bapak Presiden untuk hidup bersih dan sehat. Marilah kita bersama-sama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan belajar dari rumah,” pungkas Nadiem.
Dalam upacara Hardiknas 2020 yang dilakukan secara terbatas itu, juga dibagikan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada para pegawai negeri sipil yang berjuang dalam pendidikan sesuai dengan Keputusan Presiden Indonesia No 31/TK/Tahun 2020.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Presiden RI Joko Widodo bertindak tegas menolak rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 500 orang untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut Syarief rencana masuknya 500 TKA ini jika terealisasi dinilainya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19 hingga kehilangan pekerjaan termasuk pemasukan ekonominya.
“Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan oleh masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi,” ujar Syarief di Jakarta Sabtu (2/5/2020).Terlebih, kata Syarief, saat ini pemerintah sedang berupaya keras melawan dan meminimalisir laju penyebaran virus Corona atau COVID-19. Sehingga apabila diizinkan masuk ini menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah memberantas penyebaran COVID-19.
“Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana tersebut. Saya khawatir bila diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Apalagi TKA tersebut berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi,” jelasnya.
Kendati demikian, Syarief menegaskan bangsa Indonesia pada intinya tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap tenaga kerja asing dari manapun termasuk dari China. Hanya saja timing-nya tidak tepat.
“Tetapi, rencana masuknya ratusan TKA asing tersebut di tengah upaya pencegahan penyebaran virus serta melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga rasa ketidakadilan muncul, timing-nya untuk saat ini sangat tidak tepat,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Ekonomi dan semua Kepala Daerah untuk mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Penerapan PSBB tidak boleh memutus rantai distribusi kebutuhan pokok.
“Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).
Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Seperti defisit stok beras di provinsi, stok jagung di 11 provinsi, stok cabai besar di 23 provinsi, stok cabai rawit di 19 provinsi, stok telur ayam di 22 provinsi, dan stok gula pasir di 30 provinsi.”Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah itu mestinya bisa dihindari. Karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020,” terang Bambang Soesatyo.
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, bila ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam, dan gula pasir masalahnya tentu ada pada lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif sehingga menyebabkan komoditas yang tersedia tidak terdistribusi dengan baik.
“Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Polri kembali melakukan mutasi dan promosi sejumlah pejabat tinggi (pati). Ada 9 Kapolda diganti.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1377/V/KEP./2020 dan surat telegram yang lain, bernomor ST/1378/V/KEP./2020, yang terbit pada Jumat (1/5/2020). Surat itu ditandatangani atas nama Kapolri, oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Dalam surat tersebut tertuang jabatan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) akan ditinggalkan Irjen Rycko Amelza Dahniel. Dia dipromosikan pada job bintang tiga yaitu Kabaintelkam Polri, menggantikan Komjen Agung Budi Maryoto yang ditunjuk sevagai Irwasum Polri.Jabatan Kapolda Jateng akan diisi oleh Brigjen Ahmad Lutfhi yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Jateng. Tekait jabatan Irwasum, Komjen Moechgiyarto dimutasi menjadi Anjak Utama Baharkam Polri.
Kemudian jabatan Kapolda Jawa Timur (Jatim) akan ditinggalkan Irjen Luki Hermawan. Dia dimutasi menjadi Wakalemdiklat Polri, menggantikan Irjen Boy Rafli Amar yang mendapat promosi job bintang tiga menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Jabatan Kapolda Jatim akan diisi oleh Irjen Fadil Imran yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Budaya. Terkait jabatan Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius dimutasi sebagai Anjak Utama Bareskrim Polri.
Sementara itu jabatan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) akan ditinggalkan Irjen Priyo Widyanto. Dia ditunjuk menggantikan jabatan Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Budaya. Jabatan Kapolda Sumsel akan diisi oleh Irjen Eko Indra Heri, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM).Lalu jabatan Kapolda Banten akan ditinggalkan Irjen Agung Sabar Santoso, yang dimutasi sebagai Anjak Utama Baharkam Polri. Posisi Kapolda Banten akan diisi Irjen Fiandar, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).
Selanjutnya, jabatan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) akan ditinggalkan Irjen Ilham Salahudin, yang dimutasi menjadi Anjak Utama Itwasum Polri. Jabatan Kapolda Kalteng akan diisi oleh Brigjen Dedi Prssetyo, yang kini menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri.Jabatan Kapolda Bengkulu juga akan ditinggalkan Irjen Supratman, yang dimutasi sebagai Anjak Utama Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Kapolda Bengkulu akan diisi oleh Brigjen Teguh Sarwono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Bengkulu.
Jabatan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) juga akan ditinggalkan Irjen Andap Budhi Revandoko. Dia dimutasi untuk penugasan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jabatan Kapolda Kepri akan diisi oleh Irjen Aris Budiman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri.
Jabatan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) juga akan ditinggalkan Irjen Yazis Fanani. Dia dimutasi untuk menggantikan Irjen Aris Budiman sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Jabatan Kapolda Kalsel akan diisi oleh Irjen Nico Afinta, yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Politik.
Terakhir, jabatan Kapolda NTB akan ditinggalkan Irjen Tomsi Tohir, yang ditunjuk menggantikan Irjen Nico Afinta sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Politik. Jabatan Kapolda NTB akan diisi oleh Irjen Mohammad Iqbal yang saat ini menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo menyaksikan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin. Acara sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara.
Syarifuddin terlebih dahulu membacakan sumpah jabatan yang disaksikan Jokowi pada Kamis (30/4/2020) yang disiarkan lewat saluran YouTube Setpres. Setelah pengucapan sumpah jabatan, Jokowi menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Syarifuddin sebagai Ketua MA.
Prosesi pelantikan dilangsungkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Syarifuddin dan Jokowi tampak mengenakan masker dan tamu undangan yang datang tidak berdekatan satu dengan lainnya.
Syarifuddin kini resmi menjabat Ketua MA periode 2020-2025. Dia menggantikan Hatta Ali.
Hakim agung Syarifuddin terpilih menjadi Ketua MA setelah meraih 32 suara hakim agung. Hakim agung kelahiran Baturaja 1954 ini menggantikan Ketua MA Hatta Ali, yang memasuki masa pensiun.
Syarifuddin mulai meniti karier dengan menjadi hakim di PN Banda Aceh pada 1981. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Muara Bulian, Jambi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) mematikan tidak akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh hari ini. KSPI menyebut pihaknya akan mengadakan sejumlah kegiatan seperti menyumbangkan alat pelindung diri (APD).
“Yang pertama ada kegiatan MPBI terdiri dari KSPI, KSPSI, dan KSBSI besok kita di tiga daerah di Tangerang, Jakarta dan Bekasi membagikan APD ke beberapa daerah,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).
Selain itu, Said mengatakan KSPI akan mengkampanyekan tuntutan buruh melalui media sosial. Ada tiga tuntutan yang dilayangkan buruh.”Isu pertama tolak omnibus law, kedua adalah stop PHK, karena sudah luar biasa PHK ini, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi stimulus dikasih pemerintah kenapa PHK tetap dilakukan. Yang ketiga adalah liburkan buruh dengan upaya penuh dan THR penuh,” ungkap Said.
“Kampanye virtualnya ada koran perjuangan online, kita punya Instagram, punya Facebook, WhatsApp group dan Facebook. Jadi, semua media sosial kita pakai,” sambungnya.Said menyebut KSPI juga akan melakukan penggalangan dana. Setiap serikat pekerja di perusahaan, sebut dia, secara sukarela akan memberikan sumbangan.
“Jadi buruh menyumbang uangnya di serikat pekerja tingkat perusahaan, di tingkat kabupaten kota dan nasional. Nanti ada sembako, dan akan kita bagikan besok ke buruh yang ter-PHK, yang tidak lagi dapat upah, tidak lagi ada THR, itu akan kita bantu,” papar Said.”Kemudian masker bagi perusahaan kecil kan masih belum banyak dipakai oleh buruh, kita bagikan. Itu namanya penggalangan dana buruh for solidaritas pangan dan kesehatan,” imbuhnya.
KSPI juga melakukan pemasangan spanduk di 24 provinsi di Indonesia. Spanduk tersebut juga berisikan tiga tuntutan buruh seperti yang disuarakan lewat sosial media.
“Ketiga KSPI mengadakan pemasangan spanduk si seluruh wilayah Indoensia di 24 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota setiap anggota KSPI memasang spanduk yaitu tolak tiga tiga isu, tolak omibus law, stop PHK dan liburkan buruh dengan upah penuh dan THR penuh. Itu tiga kegiatan yang kita lakukan,” ungkapnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi III DPR RI meminta agar Wakapolsek Pancur Batu, AKP DH Pasaribu, disanksi karena positif narkoba. Ketua Komisi III, Herman Hery percaya Kapolri Jenderal Idham Azis akan bertindak tegas.
“Urusan anggota terlibat narkoba, Kapolri pasti tegas, saya yakin,” kata Herman saat dihubungi, Rabu (30/4/2020).
Herman meminta agar AKP DH Pasaribu diberikan hukuman yang berlipat. Bukan hanya pidana, tapi juga pemecatan sebagai anggota Polri.
“Di tubuh Polri sudah ada standar baku terkait hukuman bagi anggotanya yang terlibat narkoba, saya sarankan bagi Kapolri, jika ada anggota terlibat narkoba maka sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan, juga sanksi tambahan adalah pemecatan,” kata Herman.
Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin membenarkan pihaknya mengamankan DH Pasaribu terkait narkoba. Setelah dilakukan tes urine, DH dinyatakan positif narkoba.
“Hasil pemeriksaan urinenya positif,” ujar Martuani,
Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Johnny Eddizon Isir, mengatakan DH Pasaribu sudah dimutasi. “Personel tersebut telah kami mutasikan sebagai Pama Polrestabes Medan dalam rangka pemeriksaan,” kata Isir.(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pimpinan KPK menggelar rapat kerja dengan Dewan Pengawas. Ada sejumlah hal yang dibahas. Salah satunya, pemaparan kinerja lembaga pada triwulan I.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan kinerjanya selama Triwulan I kepada jajaran Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam rapat bersama pada Senin (27/4/2020).
Firli mengatakan di era kepemimpinannya, kasus yang diselidiki mengalami kenaikan selama Triwulan I 2020, begitu pun juga ditingkat penyidikan hingga perkara yang berhasil di eksekusi setelah ada putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.”Kinerja penindakan dalam hal penyelidikan Triwulan l 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 69 (kasus) dibandingkan dengan triwulan 1 2019 hanya berjumlah 43 kasus,” kata Firli dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip, Selasa (28/4/2020).Firli menambahkan, peningkatan juga terlihat jumlah penangkapan pada Triwulan I 2020 sebanyak 8 orang dan 101 kali penyitaan yang dilakukan selama 3 bulan terakhir.
“Kemudian penyidikan kasus pada triwulan l 2019 sebanyak 30 dan Triwulan l 2020 sejumlah 34 kasus. Dan agenda eksekusi sejumlah 44 (perkara) dibandingkan triwulan 1 2019 sejumlah 43,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Firli juga menyampaikan KPK akan terus bekerja melakukan penindakan kasus tindak pidana korupsi ditengah adanya wabah pandemi Covid-19.
Sebab, lanjut Firli, lembaga pemberantasan korupsi yang kini dikomandoi dan berkantor di gedung merah putih ini memiliki komitmen yang kuat dalam hal pencegahan dan penindakan agar sejalan dengan cita-cita reformasi, yaitu pemberantasan korupsi.
“Di tengah bencana nasional Covid-19, KPK akan terus melakukan agenda pemberantasan korupsi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki,” ujar Firli.
“KPK era kami memiliki komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan program pemberantasan korupsi, terutama dalam hal pencegahan sebagaimana tujuan dan tekad berdirinya lembaga antirasuah ini,” sambung dia.
Meski dalam penindakan dan pencegahan mengalami peningkatan, Firli pun tak memungkiri bahwa pihaknya mengalami kendala dan kesulitan d itengah adanya wabah covid-19.
Firli menegaskan, KPK telah berkerja secara maksimal dalam melakukan agenda pemberantasan korupsi ditengah situasi sulit saat ini.
“Adapun kendala selama satu triwulan ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya Covid-19 yang cukup mengganggu kerja-kerja lembaga KPK yang berdampak secara sistematik pada prosesnya,” tegasnya.Lebih lanjut dikatakannya, kinerja KPK telah dilakukan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik dalam hal pemeriksaan saksi-saksi dan sejumlah tersangka yang masuk penyidikan tindak pidana korupsi.
“Namun kami meyakini bahwa jumlah secara kuantitas bukan satu-satunya ukuran dalam sebuah kasus di KPK. Kami ingin mengedepankan pendalaman dan mencari modus pelaku korupsi,” tandasnya.(DON)