JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Irwasum Polri, Kabaintelkam Polri dan 9 Kapolda. Upacara digelar di Mabes Polri pagi hari ini.
“Pagi hari ini, di hari Jumat pukul 09.00 WIB, tanggal 8 Mei 2020, tadi telah dilaksanakan serah terima jabatan PJU Mabes Polri dan 9 Kapolda yang dipimpin Bapak Kapolri, yaitu Bapak Irwasum, ada Kabaintelkam, As SDM, Kadiv Humas, Kapusdokkes, Gubernur Akpol dan Kepala STIK/PTIK,” kata Kadiv Humas Polri Brigjen Argo Yuwono lewat Youtube Tribrata TV, Jumat (8/5/2020).

Argo mengatakan mutasi rotasi jabatan merupakan penyegaran di tubuh Polri. Dia juga menyampaikan pesan Idham kepada para pejabat baru untuk langsung melaksanakan tugas barunya.”Intinya mutasi ini merupakan suatu penyegaran di organisasi, tour of duty dan penempatan personel ini sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan, dirapatkan Wanjakti Polri. Sesuai arahan Kapolri, pejabat yang baru serah terima segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing,” ujar Argo.Berikut nama-nama pejabat yang melakukan serah terima jabatan pagi ini:

-Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto
-Kabaintelkam Polri Irjen Rycko Amelza Dahniel
-Kapolda Jateng Brigen Ahmad Luthfi
-Kapolda Jatim Irjen Mohammad Fadil Imran
-Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri
-As SDM Kapolri Brigjen Sutrisno Yudi Hermawan
-Kapolda Banten Irjen Viandar
-Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman
-Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta
-Kapolda Kalteng Brigjen Dedi Prasetyo
-Kapolda Bengkulu Brigjen Teguh Sarwono
-Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal
-Kadiv Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono
-Kapusdokkes Polri Brigjen Rusdianto.(MAD

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Ketua KPK Firli Bahuri. ICW menganggap KPK kini semakin lemah dalam penindakan korupsi, tetapi justru daftar buronan KPK kian bertambah.
“Perlahan tapi pasti, masyarakat semakin diperlihatkan bahwa KPK benar-benar menjadi lembaga yang tidak lagi disegani di bawah kepemimpinan Firli Bahuri,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan persnya, Kamis (7/5/2020).

“Bahkan tak salah jika publik banyak menilai KPK di era Firli Bahuri tidak lagi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi berubah menjadi Komisi Pembebasan Koruptor,” sambungnya.Kurnia menyebut sejak Firli dilantik sebagai Ketua KPK, setidaknya ada 5 tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni Harun Masiku, Nurhadi, Rezky Herbiyono, Hiendra Saputra, dan yang terbaru pengusaha Samin Tan. ICW pesimistis buronan tersebut dapat ditangkap KPK karena tidak terlihat adanya komitmen serius terhadap sektor penindakan.

“Buktinya Harun Masiku yang sudah jelas-jelas berada di Indonesia saja tidak mampu diringkus oleh KPK. Akhirnya, model penindakan senyap yang selama digaungkan oleh Ketua KPK terbukti. KPK benar-benar senyap, minim penindakan, surplus buronan,” ujarnya.

Menurut Kurnia, ICW mengaku tidak kaget dengan kondisi KPK saat ini. Sebab pihaknya telah menurunkan ekspektasi terhadap Firli cs sejak dilantik.

“Akan tetapi, ICW tidak lagi kaget melihat kondisi KPK hari ini. Sebab, sejak Firli Bahuri beserta empat pimpinan KPK lainnya dilantik, kami sudah menurunkan ekspektasi kepada lembaga antirasuah ini. Kami yakin mereka tidak akan berbuat banyak untuk menguatkan kelembagaan KPK. Hasilnya, sesuai dengan prediksi, KPK saat ini hanya dijadikan bulan-bulanan oleh para pelaku korupsi,” kata kurnia.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Jenazah 3 WNI anak buah kapal (ABK) kapal berbendera Tiongkok dilarung ke laut. Kementerian Perhubungan menjelaskan prosedur penanganan jenazah di kapal yang tengah berlayar di laut.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan penanganan ABK yang meninggal saat kapal berlayar sudah diatur dalam dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, Circular letter International Maritime Organization (IMO) No.2976 2 July 2009 mengenai Voluntary implementation of IMO resolution A.930(22) concerning Guidelines on provision of financial security in case of abandonment of seafarers and of IMO resolution A.931(22) concerning Guidelines on shipowners’ responsibilities in respect of contractual claims for personal injury to or death of seafarers, ketentuan Internasional (international medical guide for ships) maupun Nasional (KUHD) yang menyebutkan salah satu penanganan jenazah dilakukan dengan melarungkan ke laut.

Selain dilarung ke laut, ada penanganan lain jika memang diduga jenazah tersebut berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya bagi ABK lain yaitu dapat disimpan di dalam freezer sampai tiba di pelabuhan berikutnya (jika kapal memiliki freezer), atau jenazah dapat dikremasi dan abunya diberikan kepada pihak keluarga.”Artinya jika tidak ada fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menangani jenazah di kapal dan jenazah sakit diduga dapat menular ke ABK lainnya serta jarak dan waktu tempuh ke pelabuhan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu singkat maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, jenazah tersebut dilarung ke laut,” kata Capt. Sudiono dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Capt. Sudiono menjelaskan karena yang bersangkutan bekerja di kapal asing, maka aturan yang berlaku pada kapal tersebut adalah peraturan negara bendera kapal tersebut.

Dia juga menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya ABK tersebut. Ia juga memastikan bahwa keluarga almarhum akan mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran gaji selama bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami telah menghubungi Pihak perusahaan dan memastikan hak-hak yang bersangkutan, seperti gaji, dana duka, asuransi dan lain sebagainya dapat dipenuhi,” tuturnya.

Dia mengingatkan kepada WNI yang berprofesi sebagai pelaut yang ingin bekerja di kapal baik kapal berbendera Indonesia ataupun kapal asing, pemilik kapal dan perusahaan keagenan awak kapal (manning agent) agar lebih memahami, menaati dan mengikuti prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk juga perusahaan keagenan awak kapal dimana berdasarkan aturan yang berlaku harus memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal).

“Dengan memilih perusahaan keagenan awak kapal yang telah memiliki SIUPPAK tentunya akan lebih terjamin perlindungan bagi pelaut yang berlayar dan jika terjadi permasalahan di kapal dapat dengan mudah ditelusuri,” jelas Capt. Sudiono.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kementerian dan lembaga terkait perlu segera membenahi tata kelola distribusi bahan kebutuhan pokok. Defisit bahan kebutuhan pokok tingkat daerah harus dihindari agar tidak menambah persoalan baru selama periode pandemi COVID-19.
Peningkatan efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok di tengah periode pandemi COVID-19 sangat jelas urgensinya. COVID-19 sudah mewabah di semua provinsi. Pembatasan sosial dengan segala konsekuensinya menyebabkan masyarakat tidak nyaman. Jangan sampai defisit bahan kebutuhan pokok menambah persoalan.

Oleh sebab itu, efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok harus segera ditingkatkan agar tidak ada lagi daerah yang mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok. Siapa pun paham bahwa ketika defisit kebutuhan pokok mencapai skala yang ekstrim, persoalan akan melebar semakin pelik.Semua kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang potensi gelombang kedua penyebaran dan penularan COVID-19 di dalam negeri. Siapa pun tidak mengharapkan hal itu terjadi. Namun, skenario terburuk harus tetap diperhitungkan.

Jika gelombang kedua penularan itu menjadi kenyataan, durasi pandemi COVID menjadi semakin panjang. Ketidaknyamanan yang sekarang dirasakan bersama pun akan berkepanjangan pula. Agar tidak mengeskalasi masalah baru sepanjang pandemi COVID-19, persoalan defisit bahan kebutuhan pokok tingkat provinsi tidak boleh terjadi lagi.

Di masa lalu, faktor konektivitas antar pulau dan faktor transportasi sering mengganggu distribusi bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah. Faktor lain yang juga patut dicermati adalah kemungkinan perbedaan data antar-institusi atau K/L tentang kebutuhan dan stok bahan kebutuhan pokok. Persoalan ego-sektoral pun tak jarang menjadi faktor yang merusak koordinasi antar-institusi.

Berbicara tentang pengelolaan kebutuhan pokok tingkat provinsi atau wilayah, kepedulian para kepala daerah menjadi sangat penting. Tinggi-rendahnya permintaan dan stok bahan kebutuhan pokok setempat seharusnya menjadi perhatian para kepala daerah dari hari ke hari.

Beberapa persoalan ini hendaknya segera diatasi oleh semua K/L terkait dan para kepala daerah untuk menghindari defisit bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sebab, masyarakat sudah diberi tahu bahwa pemerintah menjamin dan telah mengamankan 11 bahan kebutuhan pokok.(MAD

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pemerintah memperbarui data terbaru kasus virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia. Per hari ini, tercatat ada 12.438 kasus positif virus Corona di Tanah Air.
Juru bicara pemerintah terkait penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, merinci data kasus Corona per Rabu (6/5/2020). Pasien sembuh berjumlah 2.317 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia 895 orang.

Ini merupakan data yang dihimpun pemerintah pusat hingga pukul 12.00 WIB tadi. Data ini disampaikan Yuri dalam konferensi pers harian yang ditayangkan BNPB melalui kanal YouTube.Dari data tersebut terlihat kasus positif bertambah menjadi 367 kasus. Kemudian tambahan pasien sembuh sebanyak 120 orang. Lalu pasien meninggal bertambah 23 orang.

Sebelumnya, per Selasa (4/5) kemarin, tercatat ada 12.071 kasus positif Corona di Indonesia. Sebanyak 2.197 pasien sembuh dan 872 orang meninggal dunia.

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bantuan sosial (bansos) berupa sembako. Jokowi, sebut Juliari, menginstruksikan agar ada bantuan khusus beras.
“Instruksi presiden yang terakhir adalah… sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras,” kata Juliari dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Juliari menyebut bantuan sembako dibagikan oleh Kemensos selama tiga bulan, sejak April sampai Juni. Politikus PDIP itu menjelaskan, jika dalam 3 bulan terdapat 6 kali penyaluran, dalam dua kali penyaluran bantuan yang diberikan berupa beras saja.”Jadi, kalau tiga bulan dibagi 2 kali penyaluran setiap bulan, berarti ada 6 kali penyaluran, Presiden memutuskan dari 6 kali penyaluran itu adalah 4 kali penyaluran sembako dan dua kali oleh beras, dalam hal ini yang ditugasi adalah Bulog. Jadi, 4 kali paket sembako dan 2 kali bansos beras dari Bulog,” papar Juliari.

Dalam presentasi yang ditampilkan Juliari dalam rapat, bantuan berupa beras akan diberikan pada tahap II untuk warga Jabodetabek. Beras yang diberikan berjenis premium seberat 25 kilogram (kg).Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara mengatakan, bantuan sembako untuk warga di Bodetabek mulai disalurkan hari ini. Bantuan berupa sembako itu akan diberikan kepada lebih dari 500 ribu KK.

“Untuk wilayah Bodetabek akan start hari ini. Dari pagu 600 ribu (KK), data yang tersedia adalah, yang clean and clear itu adalah 505.621 KK,” kata Juliari dalam raker dengan Komisi VIII.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia mencapai angka 12.438 hari ini. Kasus positif COVID-19 paling banyak berasal dari DKI Jakarta.
“Kasus positif bertambah 367, sehingga menjadi 12.438,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB, Rabu (6/5/2020).

Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 terus bertambah menjadi 2.317 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal sebanyak 895 orang.”Pasien COVID yang meninggal 895 orang,” tutur Yurianto.

Berikut ini rincian kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia:1. Aceh: 17 kasus positif
2. Bali: 277 kasus positif
3. Banten: 487 kasus positif
4. Bangka Belitung: 28 kasus positif
5. Bengkulu: 14 kasus positif
6. DI Yogyakarta: 122 kasus positif
7. DKI Jakarta: 4.770 kasus positif
8. Jambi: 47 kasus positif
9. Jawa Barat: 1.320 kasus positif
10. Jawa Tengah: 891 kasus positif
11. Jawa Timur: 1.221 kasus positif
12. Kalimantan Barat: 90 Kasus positif
13. Kalimantan Timur: 182 Kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 186 Kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 225 Kasus positif
16. Kalimantan Utara: 131 Kasus positif

17. Kepulauan Riau: 98 Kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 289 kasus positif
19. Sumatera Selatan: 210 kasus positif
20. Sumatera Barat: 238 kasus positif
21. Sulawesi Utara: 45 kasus positif
22. Sumatera Utara: 141 kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 69 kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 665 kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 70 kasus positif
26. Lampung: 63 kasus positif
27. Riau: 61 kasus positif
28. Maluku Utara: 50 kasus positif
29. Maluku: 23 kasus positif
30. Papua Barat: 53 kasus positif
31. Papua: 248 kasus positif
32. Sulawesi Barat: 58 kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 12 kasus positif
34. Gorontalo: 15 kasus positif
Dalam Proses Verifikasi di Lapangan: 22 kasus

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT tak catat administrasi. Herman menilai penunjukan Boy Rafli oleh Kapolri Jenderal Idham Azis bersifat internal Polri.
“Menurut saya tidak ada kesalahan administrasi atau prosedur terkait STR (surat telegram rahasia) Kapolri mengenai penunjukan Irjen Boy Rafli untuk menjadi Kepala BNPT. Sebab, STR tersebut bersifat internal dalam rangka penyelarasan pangkat baik bagi Boy Rafli dan Suhardi Alius yang keduanya merupakan anggota Polri, sebagaimana diatur di UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Herman kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

“Jadi, STR ini tidak serta merta mengangkat yang bersangkutan menjadi Kepala BNPT,” imbuhnya.Untuk pengangkatan Kepala BNPT, Herman yakin sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki wewenang. Soal penunjukan Boy Rafli, Herman percaya bahwa Idham sudah meminta petunjuk Jokowi.

“Terkait pengangkatan Kepala BNPT, tentunya Pasal 40 Perpres nomor 12 tahun 2012 tetang BNPT sudah menegaskan bahwa secara ketatanegaraan Presiden lah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Kepala BNPT. Tentunya, dalam penunjukan Irjen Boy Rafli ini, Kapolri pasti sudah meminta arahan dan petunjuk dari Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Kompolnas menilai kritik Indonesia Police Watch (IPW) terkait penunjukan Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT maladministrasi, terlalu terburu-buru. Kompolnas mengatakan jika Boy Rafli tak dilantik sebagai Kepala BNPT, maka barulah bisa dikatakan ada dugaan maladministrasi.

“Tuduhan maladministrasi oleh Neta (Ketua Presidium IPW) saya pikir terlalu prematur dan terburu-buru, kecuali yang bersangkutan dengan alat bukti permulaan yang cukup telah melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas hal yang dianggapnya sebagai sebuah maladministrasi,” kata Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan dalam pesan singkat, Senin (4/5).

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengungkapkan ada opsi tanggal libur cuti Lebaran tahun ini digeser beriringan dengan Idul Adha. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menilai pemerintah harus berhati-hati mengkaji gesernya cuti Lebaran bersamaan dengan Idul Adha.
“Iya harus hati-hati (mengkaji), kita masih terlalu dini kalau kita bilang nanti bulan Juli (misal) boleh pulang kampung, gitu,” kata epidemiolog FKM UI, Iwan Ariawan saat dihubungi, Senin (4/5/2020).

Iwan menilai kajian bergesernya tanggal cuti Lebaran harus melihat perkembangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah. Dia mencontohkan laporan kasus Corona dan PSBB di Jakarta yang dinilai sudah berjalan cukup signifikan.”Kan sudah lumayan jalan, kalau kita lihat, di Jakarta kan karena PSBB nya duluan, itu laporan kasus nya mulai turun ya, meskipun belum berakhir ya,” ujar Iwan.

“Nah artinya kan Jakarta kalau dilihat dari data yang kita peroleh dari Google, dari pengguna Android, itu kan sudah sekitar 60% yang tinggal di rumah, jadi kelihatannya, kalau kita belajar dari Jakarta kan musti sekitar 60% yang tinggal di rumah baru kelihatan akan turun tuh kasusnya,” sambungnya.

Dari berjalannya PSBB pun Iwan menilai juga perlu diperhatikan. Iwan mengatakan PSBB yang sudah berjalan khususnya di Jakarta cukup ketat.

“Cuma musti hati-hati, turunnya karena PSBB, ini kan bukan business as usual dia turun sendiri nih, karena kita lakukan PSBB, lumayan ketat, dia turun kan,” ucap Iwan.Lebih lanjut, Iwan mengatakan pergeseran cuti Lebaran bersamaan Idul Adha bisa memunculkan warga akan pulang kampung. Dia mengkhawatirkan laporan kasus Corona akan meningkat.

“Jadi lepas dari PSBB nya harus pelan-pelan, jadi kalau nanti Idul Adha (misal) ada izinkan pulang kampung semua, ya itu mungkin belum bisa ya. Nanti itu (laporan kasus Corona) akan naik lagi takutnya,” imbuhnya.Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengungkapkan opsi lain perihal penggantian tanggal libur cuti Lebaran 2020. Doni mengatakan ada opsi tanggal libur cuti Lebaran tahun ini digeser beriringan dengan Idul Adha.

“Untuk penggantian cuti lebaran, ini tadi disampaikan Bapak Presiden masih ada tambahan opsi. Jadi yang semula akhir tahun, satu opsi. Tadi kemudian Bapak KSP memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden meminta untuk dipertimbangkan, mana kira-kira yang lebih baik, apakah pada waktu Idul Adha, akhir Juli, atau nanti tetap akhir tahun,” kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5).