JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Wakil ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengapresiasi kinerja polri yang telah menyita narkoba 6,9 ton dalam kurun waktu 6 bulan. Dia menilai ada perkembangan dalam penegakan hukum bidang narkotika.
“Dari data itu kan bahwa perkembangan yang sangat bagus dari polri, yang hari ini dipimpin Jenderal Idham Azis, bahwa semua penanganan penindakan terhadap narkotika bagus banget,” kata Desmond ketika dihubungi, Kamis (4/6/2020).

Desmond meminta Polri mempertahankan dan memaksimalkan upaya penegakan hukum bidang narkotika. “Intinya saya sebagai pimpinan komisi 3 memberikan apresiasi yang luar biasa lah. Polri memaksimalkan penegakan hukum di bidang narkoba,” ujarnya.

Berdasarkan data Polri, dalam 6 bulan belakangan ini pihaknya telah menggagalkan 6,9 ton narkoba yang terdiri dari 3,52 ton sabu, 3,35 ton ganja, 55,26 tembakau Gorilla, dan 552.427 butir pil ekstasi. Ada 19.468 kasus tindak pidana yang diungkap dengan tersangka sebanyak 25.526 orang.

Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan pihaknya terus fokus melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka memberantas narkoba. Dia mengaku telah memerintahkan jajarannya menembak para mafia itu jika melakukan perlawanan.

“Polri terus berkomitmen untuk memberantas narkoba dan tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap bandar-bandar narkoba,” kata Idham dalam keterangan tertulisnya.

Di sisi lain, Idham memberi apresiasi kepada Tim Satgasus Bareskrim Polri yang dinilai telah melakukan beberapa pengungkapan narkoba dengan jumlah fantastis.

“Saya apresiasi atas kerja tim yang mampu mengungkap ini, saya tekankan, jangan segan untuk beri tindakan tegas kepada para bandar,” ujarnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Keuskupan Agung Jakarta mematangkan protokol peribadatan di gereja saat diberlakukannya tatanan normal baru atau new normal. Sekertaris Keuskupan Agung Jakarta Adi Prasojo mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan peribadatan sehubungan dikeluarkannya surat edaran Menteri Agama.

“Kami sedang mematangkan protokol peribadatan dalam masa tatanan normal baru (new normal) yang sedang disusun,” ujar Adi sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (3/6/2020).

Keuskupan Agung Jakarta juga akan memastikan kesiapan setiap paroki dalam menjalankan protokol peribadatan internal tersebut. Persiapan tersebut dilakukan dengan seksama mengingat wilayah pelayanan Keuskupan Agung Jakarta terdiri atas DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi.

“Karena itu sebagai bagian dari memastikan kesiapan paroki-paroki tentu perlu dilihat sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, yaitu izin dari kepala daerah serta Satuan Gugus Tugas setempat. Itu yang sedang kami lakukan, kami komunikasikan dengan paroki,” ujar Adi.

Keuskupan Agung Jakarta perlu memastikan kesiapan paroki-paroki untuk menjalankan protokol peribadatan, di antaranya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.dan mitigasi risiko.”Pada waktunya apabila protokol peribadatan sudah siap dan paroki-paroki sudah siap, tentu kami akan mulai membuka rumah ibadah sesuai dengan protokol yang diarahkan oleh pemerintah,” jelas Adi.

Menjelang diterapkannya new normal, Kementerian Agama menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Aturan tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah lbadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Dalam SE disebutkan, aturan terbit sebagai respons atas keinginan masyarakat kembali berkegiatan di rumah ibadah. Tentunya dengan menaati protokol kesehatan untuk menekan risiko tertular dan menekan jumlah kasus COVID-19 di masyarakat. Rumah ibadah selanjutnya menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran infeksi virus corona.

“Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun berstatus zona Kuning namun bila di lingkungan rumah ibadah terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” demikian tertulis dalam surat edaran dikutip pada Sabtu (30/5).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi III DPR RI mengecam kasus teror terhadap mahasiswa panitia dan narasumber diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Komisi III meminta polisi mengusut tuntas ancaman tersebut.
“Apapun bentuknya, ancaman dan teror itu tidak bisa dibenarkan. Kalau memang dianggap melanggar hukum ya laporkan saja ke polisi, biar diproses dengan sesuai aturan. Bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan,” kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Sahroni meminta pihak kepolisian juga memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap para korban terror tersebut. Dia meminta kasus tersebut segera diusut tuntas.”Selama proses mengusut siapa yang melakukan intimidasi dan aksi teror pembunuhan tesebut, saya juga meminta kepada Polri untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi mereka-mereka yang diancam, diintimidasi dan diteror,” ujarnya.

Sahroni menilai tak seharusnya teror semacam itu dialami warga negara Indonesia. Dia menyebut hak berpendapat dijamin oleh undang-undang.

“Saya mengecam adanya aksi intimidasi, teror dan ancaman kepada mahasiswa panitia diskusi di UGM. Aksi ini jelas bertentangan dengan aturan karena kita negara demokrasi. Hak berpendapat itu dijamin oleh undang-undang,” ujar Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, telah terjadi pembatalan diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bertajuk ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Pembatalan diskusi itu terjadi karena pembicara hingga moderator diskusi mendapat ancaman dari sejumlah orang.

Dekan FH UGM Prof Sigit Riyanto membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan kegiatan itu murni digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Constitutional Law Society (CLS). Diskusi yang seharusnya dilaksanakan pada 29 Mei 2020 pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB batal terselenggara.

“Demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut,” kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu (30/5).(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau para kepala daerah dari 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal untuk segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan. Kemudian agar kebijakan baru ini bisa menjangkau semua rumah tangga atau keluarga, kegiatan sosialisasi protokol kesehatan juga hendaknya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).
“Jangan sampai protokol kesehatan itu hanya dipahami petugas, tetapi tidak dipahami warga. Para kepala daerah dari 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota itu harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa. Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Perlu diketahui, protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Bamsoet mengatakan, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur daerah.

Adapun penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata, hingga di tempat kerja atau perkantoran, dan sentra-sentra kegiatan industri.

“Dan harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan, bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan.

Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja. Kendati penerapan protokol kesehatan new normal akan didukung TNI dan Polri, para kepala daerah tetap harus pro aktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolak ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien COVID-19.

“Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan COVID-19. Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan,” ujar Bamsoet.

Bamsoet pun menambahkan, bahwa pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pemerintah terus memperbarui data kasus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hari ini, tercatat ada 20.162 kasus yang terkonfirmasi positif Corona, 4.838 orang sembuh, dan orang 1.278 meninggal.

Data kasus positif Corona ini di-update Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, Kamis (21/5/2020). Data ini dikumpulkan hingga pukul 12.00 WIB tadi.

Berdasarkan data 20 Mei 2020, kasus positif Corona di Indonesia tercatat mencapai 19.189. Angka pasien sembuh menjadi 4.575 dan orang meninggal dunia menjadi 1.242.

Data kasus Corona ini akan diperbarui setiap hari di covid19.go.id. Masyarakat bisa memantau website ini secara bebas.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat ke Mahkamah Agung (MA) karena menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Gugatan itu diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
“Setelah kami melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya akhirnya kami harus kembali mendaftarkan hak uji materiil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke MA, Jakpus pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020,” kata kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

KCPDI merupakan pihak yang sebelumnya menggugat kenaikan BPJS lewat Perpres Nomor 75/2019. MA memenangi gugatan KCPDI dan mengembalikan tarif BPJS Kesehatan ke tarif semula.Dia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi Corona. Menurutnya, kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

“Bahwa ketika ketidakadilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata,” ujar Rusdianto.

Selain itu, KPCDI akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di tengah pandemi virus Corona.

“Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan,” ungkapnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai badan hukum partai politik. Sehingga, Partai Gelora Indonesia sah secara hukum menjadi partai politik di Indonesia.
“Alhamdulillah, di tengah suasana 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menteri Yasonna H. Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani. Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta. Mohon doanya,” Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam keterangan persnya, Rabu (20/5/2020).

Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kemenkumham pada 31 Maret 2020. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan 34 DPW, 484 DPD dan 4394 DPC.

Lalu, SK pengesahan Partai Gelora Indonesia keluar pada Selasa (19/5), nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020. SK tersebut ditandatangani oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Sementera, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta, menyambut gembira dan bersyukur atas telah ditandatanganinya SK Menkumham untuk partainya tersebut.

“Partai ini lahir di tengah krisis. SK-nya ditandatangani menjelang malam-malam Lailatul Qadar. Tugas besar kami membangun gelombang solidaritas rakyat untuk mampu keluar dari krisis, dan selanjutnya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia.” kata Anis.(VAN )

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pengurus Masjid Istiqlal mengikuti imbauan dari pemerintah agar tidak melaksanakan Salat Id masif di masjid maupun lapangan. Untuk itu, Mereka tidak mengadakan Salat Id saat Idul Fitri, seperti tahun sebelumnya.
“Iya tahun ini masjid Istiqlal tidak mengadakan Salat Id,” ucap Kabag Protokol Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, saat dihubungi, Rabu (20/5/2020).

Selain itu, Istiqlal pun tidak akan mengadakan takbiran secara langsung. “Untuk takbiran dilakukan secara virtual,” kata Abu., pemerintah memutuskan agar masyarakat tidak melakukan salat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan seperti kegiatan salat Idul Fitri sebelumnya. Larangan itu diatur dalam aturan PSBB.

“Pertama di tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi, apakah salat Id boleh dilakukan di masjid atau lapangan seperti yang sudah-sudah sebelum adanya COVID, maka tadi kesimpulannya bahwa kegiatan keagamaan sifatnya masif, seperti salat berjamaah, atau salat Id di lapangan termasuk kegiatan yang dilarang oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB,” kata Mahfud dalam konferensi persnya yang ditayangkan secara live di YouTube Setpres, Selasa (19/5).(NOV)

TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ditengah keadaan yang membuat seluruh dunia begitu kuatir akan dampak Covid 19, karena membuat orang banyak kehilangan sumber pendapatan. Dalam situasi ini, DPD Horas Bangso Batak(HBB) Banten berempati untuk memberikan bantuan bagi orang yg betul betul sangat membutuhkannya. Adapun bantuan yang diberikan berupa beras 10 Kg, minyak goreng dan beberapa bungkus Indomi. Dana yang disalurkan merupakan sumbangan dari beberapa orang yang sudah digalang dalam waktu dua minggu. Bakti sosial( Baksos) disalurkan di dua titik wilayah Kota Tangerang, pertama disalurkan di Sekitaran Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang secara bergantian diberikan oleh Kinson Purba sebagai Ketua DPD HBB Banten, Jhon Eilbert Sitinjak Wakil Ketua 1 DPD HBB Banten, Wasri Mihon, wakil ketua 2. Parulian Gultom dan Tono Simatupang tokoh pemuda dari HKBP Kota Tangerang yang memberikan waktunya tanpa merasa lelah yang siap mengabadikan photo photo dalam kegiatan Baksi Sosial tersebut. Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut telah berahir dari Tanah Tinggi, sesuai dengan agenda yang sudah dibuat, para pengurus menuju Pondok Arum Kelurahan Nambo Jaya. Kinson Purba sebagai Ketua DPD Banten memberikan sepatah kata bagi warga yang menerima, bahwa pemberian kami ini tidak seberapa, dibanding orang di luar sana, kami memberikan ini sedikit bisa meringankan beban dalam situasi Pandemi Covid 19 ini, semoga penyakit Corona ini bisa ditemukan Vaksinnya agar tidak menghawatirkan seluruh umat manusia, Semoga Tuhan Bersama kita Kata Kinson Purba. Tokoh Batak di Pondok Arum Kelurahan Nambo Jaya, Sutan Siregar yang menyaksikan kegiatan Baksos ini mengapresiasi kegiatan DPD Horas Bangso Batak Banten, semoga hal hal baik seperti ini dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kata Sutan Siregar yang juga salah satu penatua di HKBP Tanah Tinggi Kota Tangerang.(JRS)