JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluarkan aturan baru sebagai persiapan tatanan hidup baru (new normal) di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Dalam Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 ini, kapasitas penumpang pesawat dinaikkan menjadi 70% dari total jumlah kursi dengan jenis pesawat tertentu.
Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Terbitnya Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 itu sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
“Maka kita menindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18/2020, tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID, yang ditetapkan hari ini, 9 Juni 2020,” ujar Budi dalam video conference bersama wartawan, Selasa (9/6/2020).
Budi menjelaskan aturan yang berubah dalam Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 salah satunya mengenai kapasitas jumlah penumpang. Dari yang sebelumnya hanya diperbolehkan 50% dari total kapasitas, kini menjadi 70% untuk jenis pesawat jet.
“Misalnya pada PM Nomor 18 kapasitas penumpang maksimal 50 persen, namun sekarang ada kemajuan kesehatan dan sudah diskusi dengan untuk jet, wide body bisa 70%,” ucapnya.
Budi mengatakan penumpang yang melakukan perjalanan di dalam negeri harus menunjukkan bukti telah menjalani tes polymerase chain reaction (PCR) dengan masa berlaku 7 hari atau bukti rapid test yang berlaku selama 3 hari. Apabila penumpang berasal dari daerah yang wilayahnya tidak memiliki fasilitas untuk melakukan tes PCR atau rapid test, dapat menunjukkan surat bebas influenza dari fasilitas kesehatan yang ada.
“Berkaitan syarat bepergian perjalanan di dalam negeri KTP atau tanda identitas lain, menunjukkan PCR yang berlaku tujuh hari atau rapid test 3 hari atau bebas influenza untuk daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR dan rapid,” kata Budi.
Sementara itu, untuk penumpang yang datang dari luar negeri wajib menunjukkan surat telah melakukan tes PCR. “Lain dari luar negeri para penumpang mewajibkan untuk PCR. Pemeriksaan PCR dikecualikan pada pos lintas batas yang tidak memiliki PCR dan diganti rapid test,” sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan aturan tambahan jumlah penumpang tidak berlaku untuk pesawat dengan ukuran kecil. Ia juga menegaskan SOP terkait protokol kesehatan harus tetap dilakukan.
“Untuk pesawat-pesawat yang lebih kecil dari Naero body, misalnya ATR 72, ATR 40, dan lain sebagainya tidak dilakukan pembatasan, tapi SOP nya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan dan yang lebih penting lagi di semua flight tetap disediakan beberapa role apabila terjadi case,” ujar Novie.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada bulan Juli. Dimulainya tahun ajaran baru bukan berarti kegiatan belajar mengajar siswa akan dilakukan tatap muka di dalam kelas.
“Tahun ajaran baru tetap, tahun ajaran baru 2020 akan dimulai pada Senin ketiga Juli yang akan datang. Tahun ajaran baru akan dimulai sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar akan dimulai secara tatap muka di sekolah,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Evy Mulyani dalam tayangan YouTube yang disiarkan BNPB Indonesia, Selasa (9/6/2020).
Evy mengatakan tahun ajaran baru maknanya tidak sama dengan keputusan pemerintah terkait pembukaan sekolah. Menurutnya, meskipun tahun ajaran baru tetap dibuka pada minggu ketiga Bulan Juli, bukan berarti kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah akan segera dilaksanakan.
“Pertama saya ingin sampaikan klarifikasi bahwa ketika kita bicara tahun ajaran baru ini tidak sama dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah atau pembukaan sekolah. Artinya tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun ajaran baru tahun 2020-2021 dengan demikian kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu tidak serta merta dilakukan,” ujar Evy.Dia menyebut kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi pandemi. Evy memastikan sebagian besar sekolah akan melanjutkan proses belajar jarak jauh dengan berbagai alternatif pembelajaran.
“Pada pembelajaran pertama sebagian besar sekolah akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir ini. Kemudian terkait pembelajaran jauh ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sudah mempunyai berbagai alternatif tentunya melalui internet, kemudian melalui stasiun televisi, melalui radio dan sebenarnya juga banyak tersedia modul yang banyak digunakan atau dipelajari mandiri,” jelasnya.
Kemdikbud, kata dia, proses pembelajaran jarak jauh sudah melalui kajian Kemdikbud bersama Gugus Tugas Pusat. Menurutnya, dalam masa pandemi yang masih terus berlangsung Kemdikbud akan memprioritaskan kesehatan, dan keselamatan para insan pendidikan.
Evy menilai pandemi Corona saat ini juga memunculkan pelajaran yang sangat berharga bagi dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi semakin terjalin, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, hingga sikap untuk lebih menghargai kesehatan menjadi pelajaran yang bisa diambil selama masa pandemi.
“Jadi hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita temukan sebelumnya menjadi hal-hal yang positif. Kemudian juga kita bisa mempercepat tenaga pengajar untuk beradaptasi, di kementerian juga demikian,” pungkasnya.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Sehingga, tahapan pemilu tidak terganggu.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Tito, dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020).
Tito meminta kebijakan itu dalam rapat Koordinasi melalui Video Conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (05/06).
Mendagri meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 bisa berimbas pada stabilitas politik nasional.
“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” kata Tito.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kepala Korps Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan (Kakorpolairud Baharkam) Polri, Irjen Lotahria Latif, melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) ke Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia di kantor Bakamla, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).
“Kabakamla berharap kunjungan ini ke depan dapat mempererat hubungan Bakamla dan Polairud, serta membuat tugas bersama menjadi lebih baik,” kata Latif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).
Latif juga menyampaikan Aan membahas soal perlunya koordinasi yang baik antara pihaknya dengan instansi lain dan dalam waktu dekat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Aakan bergabung dengan Bakamla karena KPLP memiliki sangat banyak armadanya sehingga dapat memperkuat Bakamla. Latif juga menuturkan Aan membahas perihal SDM Bakamla yang juga perlu ditingkatkan.”Oleh karena itu perlu kerja sama dengan instansi lain seperti Polri dan TNI AL,” ucap Latif.
Sementara itu Latif mengatakan kepada Aan soal kunjungannya yang merupakan bentuk konkrit dari koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bakamla dan Polairud. Latif menyebut jajaran Polairud berkomitmen untuk membawa perubahan, dalam hal penegakan hukum di laut.
“Polairud berkomitmen untuk melakukan secara profesional. Setiap ada permasalahan terlebih dahulu akan dilakukan gelar perkara, hal ini merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat dalam proses penyidikan. Saya berharap agar hal yang baik dipertahankan dan yang kurang dapat diperbaiki,” ujar Latif.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), resmi menjadi konstituen Dewan Pers. Wakil Ketua Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Hatta Rajasa menyebut SMSI perlu bergerak lebih serius ke depannya.
“Secara legalitas SMSI sudah mempunyai keabsahan. Sekarang sebagai organisasi perlu konsolidasi untuk bersama-sama menjalankan program kedepan. Kuasai bidang teknologi, dan inovasi bisnisnya. Kondisi ekonomi dunia dan Indonesia saat ini dalam kondisi tidak baik. Tetapi kita harus optimis, kita akan tumbuh satu hingga dua persen,” ucap Hatta dalam rapat pleno SMSI via aplikasi Zoom, Jumat (5/6/2020).
SMSI kini beranggotakan 844 perusahaan media siber yang tersebar di tiap provinsi di Indonesia. Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, SMSI sebagai organisasi payung perusahaan media pers online, akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. “Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air,” kata Firdaus.Diketahui, Dewan Pers telah melakukan verifikasi organisasi perusahaan pers tahun 2020 dan hasilnya SMSI dinyatakan memenuhi standar organisasi perusahaan pers yang ditetapkan. Pengumuman keluarnya keputusan SMSI sebagai konstituen Dewan Pers disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dalam rapat pleno tersebut.
“SMSI telah memenuhi ketentuan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar organisasi perusahaan pers,” demikian surat keputusan Dewan Pers Nomor: 22/SK-DP/V/2020 mengenai hasil verifikasi organisasi perusahaan pers SMSI yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, 29 Mei 2020.
Dengan bertambahnya SMSI sebagai konstituen Dewan Pers, maka jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mencanangkan zona integritas bebas korupsi di kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tujuan pencanangan ini mendukung reformasi birokrasi di pemerintahan.
“Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM),” kata Boy Rafli dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).
Boy Rafli mengatakan reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan profesional.Konsep ini, menurutnya, sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Perpres tersebut mengatur tentang pelaksanaan program perihal reformasi birokrasi.
Peraturan tersebut, lanjut Boy Rafli, menargetkan tercapainya tiga sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Dengan begitu, peningkatan pelayanan publik juga bisa maksimal.DON
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Jumlah uang yang diterima KPK dari hasil pengembalian saksi-saksi kasus suap mantan anggota DPRD Sumatera Utara bertambah. Kini total uang yang sudah dikembalikan ke KPK senilai Rp 1,7 miliar.
“Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut, jumlah uang yang dikembalikan oleh para saksi melalui rekening penampungan KPK hingga saat ini keseluruhannya sebesar Rp 1.786.000.000,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).
Ali mengatakan selanjutnya penyidik akan meminta izin kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melalukan penyitaan. Ali mengatakan hingga kini KPK sudah memeriksa 44 saksi terkait kasus tersebut.
“Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dengan jumlah yang telah diperiksa sebanyak 44 orang,” sebutnya.Ali mengatakan KPK berkomitmen segera menuntaskan perkara 14 tersangka baru dalam kasus tersebut. Sebanyak 14 tersangka baru yang dijerat KPK merupakan eks anggota DPRD Sumut. Para tersangka itu diduga turut menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Dalam kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut ini, total ada lebih dari 60 eks anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Para tersangka itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orang.Suap tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015. Sebagian besar tersangka kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4-6 tahun penjara.DON
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar partisipasi pendidikan di Indonesia ada target yang terukur. Komisi X DPR RI menyebut harus ada terobosan besar untuk mewujudkan keinginan Presiden tersebut.
“Lalu apa yang harus dilakukan kalau Pak Jokowi ingin secepatnya merealisasikan apa yang menjadi keinginan beliau, pastikan 20 persen alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah Rp 580 triliun itu sepenuhnya digunakan untuk fungsi pendidikan,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Huda mengatakan anggaran untuk fungsi pendidikan tak lebih dari Rp 200 triliun. Dia menyebut dana tersebut juga diserahkan ke kabupaten/kota, bukan langsung di bawah kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Karena Rp 580 T itu yang berfungsi utuh untuk fungsi pendidikan itu tidak lebih dari Rp 200 T. Dana desa itu diambil dari situ, Dana Desa, DAK (Dana Alokasi Khusus), fisik dan nonfisik yang penggunaannya diserahkan ke kabupaten/kota yang sesungguhnya tidak bisa dikontrol penuh oleh Kemendikbud,” ujar dia.
Huda menyebutkan, dengan memaksimalkan anggaran itu akan mengembalikan fungsi pendidikan. Kebijakan itu juga diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur sekolah hingga kesejahteraan guru.
“Intinya yang Rp 580 triliun kembalikan ke fungsi pendidikan sepenuhnya. Supaya infrastrukturnya beres, kesejahteraan guru bisa naik lalu bisa mengajar dengan penuh pengabdian karena guru bisa memenuhi kehidupannya,” imbuhnya.
“Kedua memastikan Rp 580 triliun itu full di bawah kontrol Kemendikbud pemanfaatannya. Kalau ada political will yang kuat, strong leader, memaksakan itu baru ada lompatan,” imbuhnya.Sementara itu, Huda menyebut partisipasi pendidikan Indonesia saat ini masih di angka 37%. Angka partisipasi terendah ada pada pendidikan prasekolah.
“Terkait partisipasi kita itu yang agak jegleg itu di prasekolah, PAD, yang kedua di perguruan tinggi. Di pra sekolah menyangkut soal tingkat literasi orang tua yang rendah. Kedua soal infrastruktur sarana dan prasarana sekolah. Masih ada 25% dari jumlah desa yang tidak ada PAUD-nya,” katanya.
“Kalau perguruan tinggi rendah karena faktor kemampuan keluarga kita kan, finansial masyarakat kita. Itu untuk partisipasi yang pak Jokowi minta. Karena kita memang cukup rendah banget, hanya 37 partisipasi kita. Perguruan tinggi hanya 11, jauh sekali,” tambahnya.
Huda mengatakan persoalan yang disampaikan Presiden Jokowi masih menjadi catatan untuk sistem pendidikan. Salah satunya masalah kesejahteraan guru.
“Kedua semua apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah PR pendidikan nasional kita yang relatif tidak bisa tercicil setiap tahunnya. Contoh Pak Jokowi ngomong soal kualitas gurunya, memang betul dari dulu soal itu bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Ini menyangkut soal kesejahteraan guru, pemerataan guru di seluruh Indonesia yang nggak pernah selesai sampai saat ini. Semua yang dikatakan Pak Jokowi adalah PR lama pendidikan nasional,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta ada target angka partisipasi pendidikan yang terukur. Target ini dilakukan pada pendidikan tingkat dasar hingga tinggi.
“Ada target-target yang terukur, berapa target angka partisipasi untuk pendidikan dasar dan menengah dan tinggi,” ujar Jokowi dalam ratas peta jalan pendidikan tahun 2020-2035, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6).
“Saya kira ini kita buat targetnya yang tinggi saja, biar kita optimis biar kita semangat,” tuturnya.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Operasi Ketupat Jaya tahun 2020 telah berakhir sejak 30 Mei. Meski begitu, personel TNI-Polri tetap disiagakan di pos-pos penyekatan untuk pemeriksaan surat izin keluar-masuk (SIKM).
“Perlu diketahui Operasi Ketupat sudah selesai tanggal 30 (Mei) kemarin. Namun, kegiatan itu diperpanjang dengan kita melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan sampai tanggal 7 (Juni) nanti. Ini akan berjalan sampai tanggal 7, sesuai dengan surat keputusan Kepala Gugus Tugas dan Menteri Perhubungan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Kamis (4/6/2020).
Nana menambahkan selepas tanggal 7 Juni nanti, pihaknya masih akan melakukan koordinasi terkait kelanjutan operasi penyekatan tersebut. Seperti diketahui, saat ini sendiri wilayah DKI Jakarta telah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai persiapan masa transisi.
“Sampai saat ini kelanjutan ke depan kami masih menunggu apakah nanti selesai, atau diperpanjang setelah tanggal 7 Juni nanti. Tapi, kalau dilihat sampai saat ini PSBB (DKI Jakarta) diperpanjang, maka ada berbagai kemungkinan yang akan kita putuskan terkait upaya-upaya pencegahan virus Corona dan kita melakukan aturan surat izin keluar masuk (SIKM) di Jakarta ini,” tutur Nana.
Nana yang hadir bersama Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono dalam kunjungannya ke Pos Penyekatan Kedungwaringin juga memuji pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta selama 3 fase terakhir. Namun, meski adanya penurunan angka virus Corona di Jakarta berkat pelaksanaan PSBB, Nana tetap berharap di PSBB masa transisi kali ini, masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.
“Kita patut mensyukuri ya bahwa pelaksanaan PSBB di Jakarta dan sekitarnya dianggap berhasil. Hal ini dilihat dari grafik yang dari awal pekan pertama wilayah DKI ini terkait dengan penyebaran virus Corona ini meningkat tajam, tetapi di pekan 10,11, 12 melandai dan alhamdulillah saat ini minggu ketiga belas sudah ada penurunan,” ujar Nana.
“Nah, kemudian hal ini walaupun (angka virus Corona) menurun, bukan berarti PSBB selesai. Tugas kita masih banyak, dan faktanya masyarakat yang terkena positif (Corona) masih banyak. Selama ini keberhasilan dalam hal percepatan penanganan tergantung masyarakatnya.
Karena saya yakin kalau masyarakat disiplin akan semakin menurun tingkat penularan penyebaran Corona di DKI Jakarta dan sekitarnya,” sambung dia.
Hal senada juga disampaikan Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiyono. Eko menyebut hingga saat ini alasan pihak TNI-Polri masih melakukan penyekatan arus balik semata demi menjaga tidak terjadinya kemungkinan gelombang kedua di wilayah DKI Jakarta.
“Kenapa ini masih kita lakukan pengecekan? Jadi, jangan sampai orang dari episentrum baru seperti Jawa Timur akan membawa virus kembali ke Jakarta. Chek point yang kita lakukan adalah untuk mencegah orang yang sudah terpapar virus kembali ke Jakarta,” terang Eko.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan fasilitas pendukung penerapan new normal di sekolah. KPAI menyebut saat masa transisi PSBB di DKI bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan sejumlah persiapan.
“KPAI mengapresiasi Pan Anies Baswedan, artinya Gubernur DKI sudah tepat melakukan itu. Sekolah sebaiknya jangan masuk dahulu di Juli ini. Memang sih satu semester ini tetap belajar dari rumah, buka mungkin nanti di Januari 2021 saja di semester kedua,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti saat dihubungi, Kamis (5/6/2020).
“Hanya saja dari bulan ini sampai bulan Desember ya pemerintah DKI harus menyiapkan seluruh infrastruktur untuk new normal termasuk juga mensosialisasi,” tambahnya.
Retno mengatakan harusnya Anies memerintahkan jajarannya untuk melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Pertemuan itu diharapkan bisa digunakan untuk menyusun penerapan protokol kesehatan di sekolah.
“Misalnya harusnya Pak Anies, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai melakukan yang namanya rapat koordinasi dimulai dengan sudah disusun misalnya protokol kesehtan yang ketat. Untuk apa protokol kesehatan yang ketat kalau tidak disosialisasi kan. Nah itu penting dinas menyampaikan ke kepala sekolah,” jelasnya.
Salah satu fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan menurut Retno adalah wastafel. Setiap sekolah mesti memiliki wastafel yang memadai.
“Dalam protokol itu ada kewajiban cuci tangan, secara infrastruktur harus dipastikan. Ajaklah rapat kepala sekolah itu, lalu tanyakan berapa jumlah muridnya, berapa jumla wastafel. Kalau tidak seimbang harus dibangun dulu,” tutur Retno.Lebih lanjut, Retno juga meminta agar kantin sekolah tidak dibuka. Namun orang tua siswa diharapkan telah menyediakan bekal untuk anaknya.
“Kemudian yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah kantin nggak dibuka. Berarti perlu dipastikan orang tua membawa bekal untuk anak-anak,” ungkapnya.Retno menilai penerapan pembagian shift untuk siswa sekolah menengah tidaklah tepat. Dia menyebut kebijakan itu akan membebankan guru.
“Kalau sekolah SMA misalnya dua shift itu agak merepotkan, misalnya anak separuh aja dari 36 di dalam kelas. Itu artinya kita harus mengulang materi yang sama di dalam satu kelas itu dua kali. Lebih baik nggak begitu, sebaik tetap dengan pola itu. Sekolah di China itu 40, tapi mereka memakai pembatas plastik di setiap meja,” sebutnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memutuskan kegiatan belajar-mengajar masih tetap dilakukan dari rumah. Dia menyebut siswa bisa kembali ke sekolah apabila situasi sudah aman dari virus Corona.
“Belajar-mengajar di sekolah belum dimulai dahulu, tidak akan dimulai sampai kondisinya aman,” kata Anies dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6).
“Jadi, bila kondisi belum dianggap aman, maka kegiatan belajar-mengajar belum dilakukan,” ujarnya.(DON)