JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – PP Muhammadiyah meminta DPR RI menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada mekanisme tersendiri jika pembahasan suatu RUU akan disetop.
“Mekanismenya kan nggak bisa begitu aja. Mekanisme penyetopan itu kan harus disetujui oleh semua pihak tentunya,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Menurut Dasco, saat ini pembahasan RUU HIP masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing fraksi. Selain itu, DPR juga akan menjaring aspirasi publik terkait RUU itu, termasuk dari Muhammadiyah.”Justru itu makanya nanti kita lihat ada dua (hal), daftar inventarisasi masalah dan kemudian masukan dari masyarakat. Iya kan kita akan menjaring aspirasi publik, termasuk dari Muhammadiyah, itu kan menjadi masukan dari kita nanti,” ujarnya.Dasco mengatakan saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut untuk RUU HIP. Selain menunggu DIM dari tiap fraksi, DPR juga menunggu surat dari pemerintah untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan RUU ini.

“Saya nggak tahu (surat dari DPR) udah dikirim atau belum, tapi secara internal itu nanti daftar inventarisasi masalah dulu, jadi belum pembahasan. Selain nunggu dari Presiden, nah pembahasan itu kan menunggu juga daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi. Masih panjang itu,” ungkap Dasco.

PP Muhammadiyah meminta DPR RI menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Muhammadiyah menilai RUU HIP itu saat ini tidak terlalu penting untuk dibahas dan tidak perlu dilanjutkan.

“Muhammadiyah mengatakan RUU HIP ini tidak urgen, dan berdasarkan analisis terhadap materi kami menggunakan batu uji UU 12 Tahun 2011, banyak materi dan bermuatan dan bertentangan dengan UU yang sudah ada dan bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Dan karena itu maka rancangan UU ini tidak perlu dilanjutkan pembahasannya pada tingkatan yang selanjutnya,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di gedung PP Muhamamdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

“Kami melihat dalam asas dan prinsip penyusunan UU itu ada prinsip pengayoman dan kepastian hukum sehingga kalau suatu UU menimbulkan kontroversi bahkan berpotensi memecah belah dan tidak menimbulkan suasana aman dan terlindungi dengan UU itu, maka pembahasan itu sebaiknya dihentikan,” ucapnya.

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan RUU HIP yang dinilai berpeluang membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak akan terjadi. Mahfud menyebut pelarangan komunisme di Indonesia sudah bersifat final.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud Md dalam webinar bersama tokoh Madura lintas provinsi dan lintas negara yang digelar Sabtu (13/6/2020). Dalam acara tersebut, Mahfud menjelaskan RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam Prolegnas 2020. Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU tersebut.

“Presiden belum mengirim supres (surat presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara saksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” kata Mahfud di acara tersebut seperti tertulis dalam rilis resmi Kemenko Polhukam.

“Pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Sebab, berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966,” tegasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan para tokoh Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas lslam (LPOI). Boy berharap ormas Islam membantu dalam meluruskan pemahaman agama yang menyimpang.
“Peran-peran ormas keagamaan utamanya ormas Islam ini menurut kami sangat penting. Kami berharap ormas Islam bisa membantu meluruskan pemahaman-pemahaman menyimpang dari orang-orang yang menjadikan agama sebagai alasan mereka melakukan tindakan kekerasan, yang mana seolah-olah berjuang atas nama agama,” kata Boy dalam kegiatan halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan bersama LPOI di kantor BNPT seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum LPOI sekaligus Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Hadir juga perwakilan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Syura Al Irsyad, AlWashliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah/PERTI, Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Umat Islam (PUI), Mathla’ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI) dan PB Nahdatul Wathan.

Boy lantas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar selalu bekerja sama dengan ormas Islam. Dia ingin meluruskan pemikiran-pemikiran keliru dari pelaku teror.

“Presiden juga memberikan pesan kepada kami, agar bisa bekerja sama dengan para alim ulama moderat dan ormas Islam. Ini agar para ulama dan ormas Islam dapat memoderasi dan meluruskan pikiran-pikiran dari kelompok radikal maupun kelompok pelaku teror ini,” ujar Boy.Mantan Kadiv Humas Polri itu juga menyinggung anak-anak muda yang mulai menjadi korban pemahaman yang menyimpang. Menurut Boy, mereka harus dijaga agar tetap ikut membela bangsa Indonesia.

“Kalau kita lihat berapa banyak anak-anak muda kita yang terperangkap dan menjadi korban dari pemahaman-pemahaman menyimpang ini. Jadi kita di sini dalam rangka memproteksi anak-anak muda kita ke depan, agar bagaimana mereka ini bisa ikut membela negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.

Sementara itu, Said Aqil Siradj mengatakan ormas Islam yang tergabung LPOI siap bekerja sama dengan BNPT dalam pencegahan paham radikal.

“Insyaallah kami siap bekerja sama dengan BNPT untuk membantu mencegah penyebaran paham raikal terorisme dan memperkuat empat pilar agar nantinya bisa dihayati oleh masyarakat. Dan tentunya kami tidak dengan menggunakan metode doktrin layaknya seperti zaman Orde Baru, tetapi dengan metode lain sehingga Pancasila bisa benar-benar diterima dan dan dihayati dan diamalkan bersama,” ungkap Said Aqil.

Said Aqil menjelaskan ormas Islam di Indonesia merupakan kekuatan civil society yang sangat penting. Dia berharap ormas Islam menjadi perekat simpul kebangsaan.

“Ormas-ormas ini adalah kekuatan civil society non politik. Karena negara besar seperti negara kuat apapun, pasti juga sangat membutuhkan kekuatan civil society. Jadi tidak hanya kekuatan partai politik atau kekuatan pemerintah saja. Tetapi ada juga kekuatan masyarakat non politik, non government sebagai perekat dan pemersatu masyarakat, yaitu ormas salah satunya ormas-ormas Islam,” ujar Said.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) berkerja sama akan meluncurkan buku sekaligus seminar ‘Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi’.
Buku tersebut merupakan karya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Erani Yustika.

Bamsoet menyebut acara yang akan dilakukan secara virtual pada 27 Juni 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi amplifier untuk semakin menggaungkan Ekonomi Pancasila, di tengah gempuran kapitalisme dan liberalisme yang melanda dunia.

“Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah sangat jelas mengatur sistem ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, bukan mengedepankan persaingan memupuk kekayaan untuk pribadi dan golongan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/6/2020).

“Sebagaimana dipondasikan Bung Hatta dan para founding father lainnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” jelas Bamsoet.

Hal itu diucapkannya saat mengadakan pertemuan virtual dengan jajaran rektorat IPB, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI di Jakarta.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, oleh para ekonom nasionalis, termasuk Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika, konsep perekonomian tersebut dijabarkan dalam sebuah bingkai yang bernama Ekonomi Pancasila.

Secara teori, konsep Ekonomi Pancasila sudah sangat sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara prakteknya hingga kini, Ekonomi Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan pergulatan.

“Melalui buah pemikiran Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika dalam buku Ekonomi Pancasila, kita bisa mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan globalisasi dan derasnya badai kapitalisme dan liberalisme yang menyerang Indonesia,” ujarnya.

“Sangat penting bagi para mahasiswa dan pemangku kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, maupun anak bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpinan nasional, untuk membaca dan mendalami buku tersebut,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, salah satu tumpuan Ekonomi Pancasila yakni dengan majunya UMKM dan koperasi.

Hal itu jugalah yang mendasari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak di awal pemerintahannya pada 2014 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan UMKM dan koperasi.

“Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, namun setidaknya kita sudah mengarah pada track yang benar,” ujar Bamsoet.

“Di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah juga sigap mengeluarkan berbagai stimulus guna membantu UMKM dan koperasi. Baik dari segi perpajakan, maupun restrukturisasi kredit yang sudah menembus Rp 337 triliun per Mei 2020,” pungkas Bamsoet.

Turut serta secara virtual Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakil Rektor IPB Prof. Erika Laconi, Dekan FEM IPB Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar FEM IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Prof. Erani Yustika, Ketua Panitia Seminar Ir. Prima Gandh M.Si, dan Direktur IPB Press Ir. Erick Wahyudyono.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – DPR RI akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2019-2020. Rapat direncanakan membahas pandangan per fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dari pemerintah.
“Iya betul paripurna pembukaan masa sidang rencananya pukul 14.00 WIB,” ujar Sekjen DPR, Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Rapat dilakukan secara virtual di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Berdasarkan agenda dari website resmi DPR, selain pembukaan masa sidang, DPR akan membahas pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021.

“Masih dengan virtual, hanya pimpinan dewan dan wakil-wakil fraksi,” ujar Indra.

“Tidak ada agenda pengesahan. Agenda yang lain akan diputuskan segera,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR resmi menutup masa persidangan III tahun 2019-2020. Saat menutup masa sidang, Ketua DPR Puan Maharani memberi pesan agar pemerintah hati-hati melonggarkan PSBB di tengah pandemi virus Corona.

Penutupan masa sidang disampaikan dalam paripurna DPR di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selasa (12/5). DPR memasuki masa reses terhitung mulai 13 Mei hingga 14 Juni 2020.

“Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan PSBB, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif dan cermat berbasiskan pada data,” kata Puan.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi II DPR RI dan pemerintah menyetujui usulan penambahan anggaran KPU RI untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 4,768 triliun. Penambahan anggaran tersebut diusulkan agar Pilkada 2020 bisa berjalan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19).
“Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp 4.768.653.968.000, Bawaslu RI sebesar Rp 478.923.004.000, dan DKPP RI sebesar Rp 39.052.469.000, terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah,” demikian poin pertama kesimpulan rapat Komisi II dengan Mendagri, Menkeu, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disiarkan langsung di YouTube, Kamis (11/6/2020).

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan juga hadir. Selain itu, ada perwakilan dari DKPP RI.

Komisi II dan pemerintah bersepakat bahwa tambahan anggaran tersebut akan direalisasikan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp 1,02 triliun.

“Untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut di atas, Menteri Keuangan RI sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1.024.645.637.000 kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada Juni 2020. Sedangkan realisasi anggaran di tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID-19, selambat-lambatnya pada 17 Juni 2020,” begitu petikan kesimpulan poin kedua.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan dana tambahan untuk biaya melakukan pilkada kepada KPU. Dalam rapat virtual dengan Komisi II, Sri Mulyani menyatakan KPU meminta dana tambahan Rp 4,77 triliun.

“Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp 4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri,” jelas Sri Mulyani, Kamis (11/6).

Dia menjelaskan dana Rp 4,77 triliun itu akan dibagi dalam tiga tahapan, tahap I sebesar Rp 1,02 triliun, tahap II Rp 3,29 triliun, dan tahap III Rp 460 miliar.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Indonesia Police Watch (IPW) mengembuskan peta bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang bakal pensiun 6 bulan lagi. Komisi III DPR menilai belum waktunya berbicara soal pengganti Jenderal Idham.
“Masih lama, sebaiknya kita mendukung saja kerja-kerja Kapolri. Nanti ada saatnya bicara calon Kapolri,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir saat dihubungi, Kamis (11/9/2020).

Politikus Golkar ini meminta Polri fokus bekerja, terutama membantu pemerintah di era Pandemi COVID-19. Adies juga meminta jajaran Polri solid di bawah Jenderal Idham Azis.

“Kalau sekarang kerja dulu. Polri lagi konsen bantu pemerintah urus pandemi wabah COVID-19. Belum lagi mengawal persiapan era Kenormalan Baru. Sabar, ada waktunya nanti kita bicara calon Kapolri. Sekarang kerja dulu, agar Polri tetap solid di bawah komando Jenderal Idham Azis,” tutur Adies Kadir.

Dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis ini, Ketua Presidium IPW Neta S Pane melihat ada tiga kelompok yang menonjol. Yakni Kelompok Solo terdiri dari jenderal-jenderal yang pernah bertugas di Solo, Kelompok Idham, yakni jenderal-jenderal yang dekat dengan Kapolri Idham Azis, dan yang ketiga adalah kelompok yang diklaim Neta sebagai kelompok netral. Tentu saja, pengelompokan ini hanya berdasarkan sepihak dari analisis Neta dan IPW.

“Meskipun masa jabatan Kapolri Idham Azis masih enam bulan lagi, bursa calon Kapolri di internal kepolisian mulai marak dipergunjingkan. Sedikitnya ada delapan nama yang disebut-sebut masuk sebagai calon kuat dalam bursa calon Kapolri,” ujar Neta dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Neta mengatakan delapan nama jenderal yang masuk bursa itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga (Komjen) dan tiga bintang dua (Irjen). Kedelapan nama ini mulai dari lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 A hingga lulusan tahun 1991.

Mereka adalah Komjen Rycko Amelza (Kabaintelkam), Komjen Agus Andrianto (Kabaharkam), Komjen Boy Rafly Amar (Kepala BNPT), Komjen Listyo Sigit (Kabareskrim), dan Komjen Gatot Eddy Pramono (Wakapolri).

Sedangkan untuk bintang dua ada Irjen Nana Sudjana (Kapolda Metro Jaya), Irjen Ahmad Lufti (Kapolda Jateng), dan Irjen Fadil Imran (Kapolda Jatim). Menurut Neta, ketiga jenderal bintang dua ini bisa masuk bursa calon Kapolri karena menjelang Idham Azis pensiun ada dua posisi jenderal bintang tiga yang bakal pensiun, yakni Kepala BNN dan Sestama Lemhannas.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi II DPR RI siang ini akan menggelar rapat bersama penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus Tugas dan Menkeu diundang untuk rapat bersama membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Kami waktu itu tanggal 3 Juni memutuskan akan ada rapat sekali lagi, yang bukan hanya rapat kerja bersama Mendagri dan penyelenggara tapi juga bersama Menteri Keuangan dan Ketua Gugus Tugas yang kita bicarakan hari ini,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, dalam diskusi daring, Kamis (11/6/2020).

Rapat tersebut diagendakan akan dihadiri Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua KPU Arief Budiman. Rapat tersebut akan membahas usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Jadi kami ingin hari ini ada keputusan tentang persetujuan penambahan baik anggaran maupun barang,” kata Doli.

Doli menyebut pelaksanaan Pilkada nantinya akan diatur agar sesuai dengan protokol COVID-19. Karena itu, dibutuhkan penambahan anggaran dan alat kesehatan yang mendukung protokol kesehatan, seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Namun, agar tidak membebani KPU mengenai pengadaan barang, DPR mengusulkan agar penyediaan APD dan kebutuhan lain terkait protokol kesehatan dibantu oleh Gugus Tugas COVID-19 supaya KPU akan fokus mengawal kualitas proses demokrasi.

“Kalau memang 80-90 persen barangnya sama dengan yang dikonsolidasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas, saya kira kalau memang Gugus Tugas ini bisa membantu ini toh barangnya sama. Nah artinya kalau yang diberikan dalam bentuk barang mungkin itu akan meminimalisir jumlah anggaran yang akan ditambahkan secara tunai. Ini juga akan meringankan beban fiskal negara dan tahapan semuanya ter-delivery,” ujar politikus Golkar itu.

Nantinya rapat itu juga akan membahas siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan tersebut. Ia mengatakan keputusan untuk menggelar Pilkada pada Desember 2020 juga berdasarkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas dan kesiapan KPU menyusun aturan penyesuaian tahapan dan protokol COVID-19.

“Jadi tanggal 27 Mei kami sudah mendapatkan surat dari Gugus Tugas yang menjawab surat KPU dan mereka merekomendasikan pelaksanaan Pilkada di 9 Desember dan meminta supaya seluruh tahapan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan terus berkoordinasi baik di tingkat pusat dan daerah-daerah dengan Gugus Tugas. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan kami, tadinya review bahwa memang semua pihak yang terkait ini siap melaksanakan 9 Desember,” jelas Doli.

Doli mengatakan, dalam rapat sebelumnya, DPR sudah meminta KPU merinci kebutuhan barang-barang kesehatan, seperti APD lengkap sarung tangan, alat kesehatan untuk pemilih, serta skenario bagaimana terkait tahapan yang melibatkan banyak orang itu pada hari pemungutan suara 9 Desember. Selain itu, KPU sudah merumuskan agar jumlah maksimal pemilih per TPS 500 orang, bukan 800 orang seperti pada Pemilu 2019, serta mengatur kedatangan tiap pemilih supaya tidak ada antrean yang padat.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Angka kenaikan kasus baru terkonfirmasi positif virus corona (COVID-19) pada 9 Juni tercatat 1.043 kasus. Angka ini merupakan yang terbanyak dari sebelum-sebelumnya.
Juru Bicara Pemerintah Terkait Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi jumlah kenaikan kasus positif. Tidak hanya jumlah sampel saja, tapi ketersediaan laboratorium juga berpengaruh. Yuri mengatakan tidak semua laboratorium buka setiap hari.

“Ya pasti (karena uji spesimen yang banyak). Kemudian laboratorium-nya (pengaruh), kan kalo hari Sabtu, Minggu coba cek laboratorium rumah sakit swasta, itu tutup semua, yang buka cuma lab Kemenkes 24 jam,” kata Yuri ketika dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Lebih lanjut yakni terkait jumlah orang yang diperiksa. Yuri mengatakan kontak tracing juga berpengaruh dengan jumlah kasus. Dia menyebut, kadang tidak semua orang dari hasil kontak tracing itu didapat.

“Tapi kalo laboratorium-nya siap juga tapi yang diperiksa nggak ada juga kan gimana. Yang pasti tracing harus jalan, kalau orang yang diperiksa nggak ada gimana kan,” ujar Yuri.

Tambahan kasus positif corona 9 Juni itu mencapai angka tertinggi yakni 1.043 kasus, sehingga total kasus positif berjumlah 33.076 kasus. Selain itu, ada 1.923 orang meninggal dan 11.414 orang sembuh.

Tambahan kasus tertinggi sebelumnya terjadi pada Sabtu (6/6). Pada hari itu ada penambahan 993 kasus. Saat itu, kasus virus Corona di Indonesia menjadi 30.514.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali memberikan dispensasi untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) mati atau habis masa berlakunya. Masyarakat bisa memperpanjang SIM hingga akhir Agustus 2020.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, dispensasi diberikan bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada 17 Maret-29 Mei 2020.

“Diberikan dispensasi perpanjangan pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2020,” kata Kombes Sambodo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (20/6/2020).

Sambodo mengatakan, dispensasi ini diberikan mengingat situasi pandemi Corona (COVID-19) yang belum landai. Di sisi lain layanan gerai SIM di mall-mall belum beroperasi karena pusat perbelanjaan belum dibuka.

Layanan perpanjangan SIM sendiri sempat membeludak di sejumlah kantor Satpassim yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Animo masyarakat yang cukup tinggi membuat layanan SIM membeludak.

Di sisi lain, polisi membatasi kuota pemohon agar kantor pelayanan tidak terjadi kerumunan. Untuk mengantisipasi antrean panjang, polisi membuka layanan SIM keliling di beberapa tempat.(DON)