JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menlu Retno Marsudi mengungkap jumlah WNI di luar negeri yang sudah kembali ke Indonesia menyusul pandemi virus Corona (COVID-19). Ia merinci WNI yang berada di Malaysia, WNI anak buah kapal (ABK), dan WNI dari luar Malaysia.
“Per hari kemarin WNI yang telah kembali dari Malaysia jumlahnya adalah lebih dari 83 ribu (83.914) sementara ABK yang bekerja pada kapal-kapal pesiar telah kembali jumlahnya lebih dari 23 ribu (23.847). Sementara WNI yang non-Malaysia dan bukan ABK yang telah difasilitasi kembali melalui repatriasi mandiri jumlahnya lebih dari 8 ribu (8.478) dan mereka berasal atau kembali dari 51 negara,” ungkap Retno.

Hal tersebut disampaikan Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR yang disiarkan langsung di akun Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020). Retno pun menyebut total WNI yang sudah kembali.”Kalau kita total per hari kemarin, maka terdapat 116.239 WNI yang telah kembali ke Indonesia,” ucap Retno.

Dia juga menyatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)telah menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat di titik-titik ketibaan di Indonesia. Retno menyatakan Kemlu mendapat masukan dari Komisi I DPR saat rapat kerja sebelumnya.

“Seluruh WNI yang kembali di Indonesia wajib menjalani PCR. Untuk tes PCR ini ada 2 opsi. Opsi pertama WNI yang membawa hasil tes PCR negatif sebelum keberangkatan maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan di Indonesia dan jika hasil pemeriksaan itu tidak menunjukkan gejala apapun maka selanjutnya yang bersangkutan akan melakukan karantina mandiri 14 hari,” jelas Retno.

“Sementara bagi WNI yang tidak dapat membawa tes mandiri PCR negatif pada saat keberangkatan, maka akan dilakukan tes PCR pada saat ketibaan dan wajib menjalani karantina hingga hasil tes PCR keluar,” sambungnya.

Bila hasilnya positif, maka WNI tersebut akan menjalani perawatan. Namun bila negatif, maka WNI tersebut diminta karantina mandiri.

Retno juga menyatakan perwakilan Kemlu di luar negeri telah memberikan bantuan kepada WNI yang terdampak pandemi COVID-19. Total sudah ada 484.689 paket yang telah diberikan.

“Saat ini, kita sedang menangani proses pemulangan untuk WNI deportan dari Malaysia. Dari komunikasi kami, jumlah deportan yang akan dipulangkan 4.812. 414 di antaranya sudah kembali ke Indonesia,” ucap Retno.

“Atas permintaan Indonesia, pemerintah Malaysia telah menyanggupi untuk melakukan PCR untuk keberangkatan,” tambahnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian atas kasus virus Corona (COVID-19) di Jatim, Sulsel, dan Kalsel. Untuk Provinsi Jatim, Jokowi memerintahkan Pangkogabwilhan I menangani RS Darurat COVID-19 di Surabaya.
“Ini nanti di Surabaya Presiden memerintahkan supaya ditangani Pangkogabwilhan I,” kata Muhadjir kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pangkogabwilhan I juga sebelumnya diinstruksikan untuk menangani RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono (kini menjabat KSAL) yang mendapat tanggung jawab menangani RS Darurat di Pulau Galang dan Wisma Atlet.

“RS darurat yang ada di Surabaya itu Beliau memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogabwilhan I sebagaimana di Wisma Atlet itu juga ditangani oleh Pangkogabwilhan I, kemudian yang ada di Pulau Batam juga ditangani Pangkogabwilhan I sebagaimana sewaktu evakuasi anak buah kapal, termasuk WNI dari Wuhan, kita juga melibatkan TNI,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, Jokowi memerintahkan supaya penanganan virus Corona di Jatim, Sulsel, dan Kalsel betul-betul bisa ditangani. Hingga hari Minggu (21/6), kasus virus Corona di Jatim mencapai 9.542, Sulsel sebanyak 3.797 dan Kalsel 2.569.

“Bapak Presiden sangat menaruh perhatian tinggi terhadap tiga provinsi sekarang, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, dan Beliau memberikan arahan bagaimana supaya betul-betul bisa diatasi wilayah ini, terutama Jawa Timur dan beberapa arahan akan segera kita tindaklanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan, termasuk juga tata kelolanya,” jelas Muhadjir.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Luar (Menlu) Retno Marsudi melantik Duta Besar (Dubes) RI untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto, menjadi Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Dirjen Protkons). Atas jabatan baru ini, Andy juga menjabat sebagai Kepala Protokol Negara (KPN).
Pelantikan digelar di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jumat (19/6) kemarin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelantikan juga dilakukan terhadap pejabat Eselon I dan II lainnya di lingkungan Kemlu.

Andy yang saat ini masih bertugas di Amman, akan bertanggung jawab dalam bidang tugas keprotokolan, kekonsuleran, pelindungan WNI, dan fasilitas diplomatik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018, selain sebagai Dirjen Protkons, secara ex officio, Andy juga menjabat sebagai KPN.

“Jabatan baru ini merupakan amanah dan tanggung jawab sebagai pengabdian pada bangsa dan negara,” kata Andy dalam keterangan yang diterima, Sabtu (20/6/2020).Andy juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pimpinan Kemlu untuk menunaikan tugas baru tersebut. Sebagai KPN, Andy akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keprotokolan acara kenegaraan dan acara resmi, termasuk mengatur kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri serta pengaturan keprotokolan bagi kunjungan tamu negara ke Indonesia.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 77,5 persen. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan mendorong pemilih menggunakan hak pilih akan menjadi sulit pada masa pandemi virus Corona.
“Di masa tidak pandemi pun cukup sulit mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Titi mengatakan, di negara-negara yang menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi mengalami masalah penurunan partisipasi pemilih. Hal ini karena masyarakat ragu dengan keamanan dan keselamatan.

“Mayoritas negara-negara yang menyelenggarakan agenda pemilu di masa pandemi mengalami problem penurunan partisipasi pemilih yang cukup signifikan, akibat masyarakat yang merasa tidak yakin dengan keamanan dan keselamatan mereka ketika harus berpartisipasi di pemilu di tengah masih tingginya ancaman penyebaran COVID-19,” kata Titi.

Titi menilai, partisipasi masyarakat dalam pilkada mayoritas lebih rendah dari Pemilu. Hambatan menaikkan tingkat partisipasi dinilai bertambah bila masyarakat menganggap Pilkada bukan menjadi prioritas saat ini.

“Pengalaman kita selama ini angka partisipasi pemilih di Pilkada mayoritas lebih rendah daripada partisipasi pemilih di Pemilu nasional, baik legislatif maupun presiden. Dan hambatan itu makin besar apabila masyarakat menganggap, Pilkada bukan lah prioritas bagi mereka yang saat ini sedang terdampak kondisi ekonominya akibat COVID-19 dan lebih mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang berpartisipasi di Pilkada,” kata Titi.

“Selain itu kalau pemilih, khususnya di daerah-daerah zona merah masih beranggapan mereka tidak terlalu bisa dijamin keamanan dan kesehatannya dalam berpartisipasi di Pilkada. Maka sangat mungkin akan ada kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilih, daripada membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” sambungnya.

Menurutnya, bila waktu pelaksanaan Pilkada tidak dapat diundur kembali maka KPU perlu bekerja maksimal dalam meyakinkan pemilih. Hal ini dengan cara, profesionalisme dengan menunjukkan dapat menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kalau memang KPU tidak bisa dan sama sekali tidak memberi alternatif untuk kembali lagi memundurkan pilkada agar bisa punya waktu, persiapan, dan mitigasi risiko, serta antisipasi yang lebih baik. Maka mau tidak mau KPU dan semua pihak yang punya otoritas dan kepentingan harus bekerja keras, untuk meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada. KPU harus semaksimal mungkin menunjukkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalismenya kepada publik bahwa mereka mampu menyelenggarakan Pilkada yang sehat, yang sejalan dengan protokol penanganan COVID-19 dan partisipasi pemilih di Pilkada sama sekali tidak akan membuat mereka terpapar COVID-19,” tuturnya.

Namun, Titi menilai partisipasi pemilih bukan Tugas utama KPU. Melainkan tugas partai politik untuk ikut mendorong masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

“Partisipasi pemilih di Pilkada itu bukan tanggung jawab utama KPU, justru partai politik lah yang paling bertanggung jawab dan mestinya berperan dalam mendorong pemilih agar mau menggunakan hak pilihnya,” tuturnya.

Diketahui, KPU akan menggelar Pilkada 2020 pada Desember dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 77,5 persen.

“Target yang ingin kami capai masih sama dengan sebelumnya 77,5 persen,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantornya, yang disiarkan secara live di akun Facebook KPU RI, Kamis (18/6/2020).

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menko Polhukam Mahfud Md mendampingi para purnawirawan TNI ke Istana Bogor pagi ini. Mereka akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan masukan dan pemikiran mengenai ideologi negara.
Mahfud beserta rombongan berangkat dari kantornya menggunakan Bus Kemenko Polhukam. Presiden dijadwalkan akan menerima para purnawirawan TNI yang didampingi Menko Mahfud pada Jumat, (19/6/2020) pukul 10.00 WIB.”Iya, tadi pagi saya dapat info dari pak Menko Polhukam, jam 10 pagi ini diterima presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan. Ini tampaknya follow up dari pertemuan pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh presiden” kata Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary, dalam keterangannya kepada wartawan.Pertemuan dengan Presiden Jokowi ini kelanjutan saat para purnawirawan TNI tersebut menemui Mahfud pada Jumat lalu (12/6) di kantornya.

Berikut daftar Purnawirawan yang direncanakan akan bertemu Jokowi pagi ini:

1. Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Jabatan Pembina FOKO
2. Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono, Jabatan Ketua Badan Pertimbangan PPAD
3. Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, Jabatan Ketua Pepabri
4. Laksamana TNI Ade Supandi, Jabatan Ketua Umum PPAL
5. Letjen TNI Purn Rais Abin, Jabatan Ketua Umum Kehormatan LVRI
6. Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo, Jabatan Anggota Badan Pertimbangan LVRI
7. Mayjen TNI Purn. H. Saiful Sulun., Jabatan Ketua Umum LVRI
8. Mayjen TNI Purn Bantu Hardjijo, S.IP ., Jabatan Wakil Ketua Umum LVRI
9. Marsda TNI Purn FX. Suyitno., Jabatan Sekretaris Jenderal LVRI
10. Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto., Ketua Umum PPAU
11. Mayjen TNI Mar Purn Sukarno., Jabatan Sekjen Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO)
12. Letjen TNI Purn Toni Hartono, Anggota Dewan Pertimbangan Pepabri
13. Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri, Jabatan Ketua PPAD
14. Letjen TNI Purn Bambang Darmono, Jabatan Ketua Bidang Pengkajian PPAD

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Aksi pemanggilan oleh Polres Sula terhadap IS, pria yang mengunggah lelucon Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal 3 polisi jujur jadi sorotan. Anggota Ombudsman Ninik Rahayu angkat bicara terkait peristiwa yang terjadi di Maluku Utara itu.
“Ketika ada intimidasi atau upaya-upaya pengamanan dengan tidak mengedapankan cara edukatif, itu juga harus menjadi perhatian pihak keamanan, misal yang terjadi hari ini di Maluku, di Maluku Utara. Bagaimana seseorang menyampaikan joke, menirukan joke yang pernah disampaikan almarhum presiden Abdurrahman Wahid lalu diperlakukan dengan cara-cara yang mengarah ke intimidatif,” ujar Ninik dalam konfrensi pers, Kamis (18/6/2020).

Menurut Ninik, sedikit masyarakat yang paham akan UU ITE. Menurutnya, tugas pemerintah dan aparat keamanan untuk sosialisasi.”Tugas pemerintah dan aparat kemanan untuk memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat kita dan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih akomodatif ketimbang cara-cara kekerasan,” kata Ninik.

Selain itu Ombudsman juga menyoroti sikap kepolisian terkait kebebasan berekspresi masyarakat. Salah satunya mengenai intimidasi yang diterima narasumber serta panitian acara diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Diketahui, pelaksana kegiatan diskusi itu mendapatkan teror akan dibunuh oleh orang tak dikenal (OTK).

“Penyampaian pendapat diskusis yang dilakukan konstitusional law society yang itu panitiannya mendapatkan pengancaman dari pihak-pihak tertentu, saya kira ini pihak keamanan melakukan responsifitasnya kemudian bisa menangkap pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak kejahatan sehingga situasi kondusif,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, isu ‘penangkapan’ seorang pria yang mem-posting lelucon 3 polisi jujur di Maluku Utara menjadi perbincangan di media sosial. Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, meluruskan isu itu, tak ada penangkapan, si pria hanya dimintai klarifikasi.

“Yang bersangkutan kita tanyakan mens rea-nya apa, apakah dia mau bilang di Polri tidak ada polisi jujur apa bagaimana, dia hanya mengutip saja, nggak ada maksud apa-apa, ya sudah kita balikin, dia intinya kalau polisi ada yang tersinggung dia katakan tidak ada maksud menghina organisasi Polri. Dia sudah minta maaf, kita maafkanlah,” kata Kapolres Kepulauan Sula AKBP Muhammad Irvan saat dihubungi, Rabu (17/6).

IS sendiri sudah angkat bicara. Ia menyatakan dipanggil pihak kepolisian untuk mengklarifikasi postingannya yang mengutip humor Gus Dur. IS memposting lelucon Gus Dur itu pada Jumat (12/6) sekitar pukul 11.00 WITa. Dua jam berselang, dia dipanggil ke kantor polisi.

Saat ditanya polisi, IS menjelaskan maksud dari postingannya itu. Selanjutnya, IS pun diminta untuk meminta maaf.

“Diklarifikasi maksudnya dari postingan ini apa. Terus untuk apa, tujuannya apa? Responnya baik nggak ada masalah. Cuma saya harus minta maaf gitu di media,” ujar IS.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para aktivis akar rumput terlibat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ia meminta jangan sampai pandemi COVID-19 dimanfaatkan berbagai pihak tak bertanggung jawab hingga membuat krisis multidimensi di Indonesia.
“Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 sejauh ini hanya menyebabkan krisis kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Ini semua berkat kerja sama para aktivis bergotong royong menjaga Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana perekonomian negara dunia lainnya. Namun Indonesia belum masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa mencapai 2,97%.

Diperkirakannya, RI terkontraksi mendalam di kuartal 2/2020 menjadi minus 3,1% akibat pemberlakukan PSBB dan berhentinya berbagai aktivitas ekonomi. Sehingga perlu kerja keras pemerintah dan semua pihak agar di kuartal 3/2020 pertumbuhan ekonomi tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.

“Stimulus anggaran sudah disiapkan mencapai Rp 677,2 triliun. Bahkan Menteri Keuangan sore tadi menyampaikan, pemerintah akan menaikan menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya, dari sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun,” jelas Bamsoet.

“Sementara, anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun, serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46 triliun,” imbuhnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan para pemangku kebijakan agar senantiasa berhati-hati mengelola anggaran yang besar tersebut. Mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi secara ketat setiap rumah anggaran penanganan COVID-19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.

“Aktivis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Korupsi di masa krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong tim ekonomi pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk menutup defisit APBN yang pada akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp 179,6 triliun atau sekitar 1,1% dari PDB. Diperlukan berbagai upaya inovasi dan terobosan dalam menyelamatkan kondisi fiskal, dibanding dengan hanya mengandalkan hutang.

“Pandemi COVID-19 masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pemulihan ekonomi nasional dan global pun demikian. Butuh kerja keras dari tim ekonomi pemerintah, didukung oleh semua pihak termasuk kalangan aktivis. Tak sekadar angka-angka di atas kertas saja, melainkan harus ada aksi nyata yang cepat dan tepat. Minimal, efisiensi di kementerian/lembaga wajib dilakukan,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Pemuda Pancasila ini menambahkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden masih cukup tinggi, yakni di kisaran angka 82,8%. Begitupun dengan TNI dan Polri, masing-masing di kisaran angka 85,5% dan 79,4%, sebagaimana bisa dilihat dalam temuan survei Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.

“Selama rakyat masih percaya terhadap Presiden, TNI, dan Polri, selama itu juga Indonesia akan tetap kondusif. Ditopang dengan para aktivis yang menyumbangkan berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi apalagi krisis politik, sebagaimana sudah terjadi di India, Amerika, maupun Brasil,” pungkas Bamsoet.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komnas Perempuan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Adanya RUU tersebut dinilai bisa memberikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia.
“Meminta DPR RI untuk segera mensahkan RUU Perlindungan PRT untuk menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum kepada PRT. Adanya UU Perlindungan PRT ini juga akan memberikan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan menciptakan situasi kerja yang layak dan menguntungkan bagi PRT dan Pemberi Kerja,” demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan, Rabu (17/6/2020).

Sikap Komnas Perempuan ini menyikapi Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang ditetapkan pada 16 Juni kemarin. Hal itu bersamaan dengan tanggal adopsi Konvensi 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

“Terbitnya Konvensi dan rekomendasi tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap pekerjaan rumah tangga yang selama ini terpinggirkan dari skema perlindungan pekerja pada umumnya. Indonesia adalah salah negara yang turut bersetuju atas Konvensi 189 dan Rekomendasi 201 tersebut, bahkan Presiden RI pada saat itu dalam pidatonya yang disampaikan pada Konferensi ke 100 ILO di Jenewa (14/6/2011) secara langsung menyampaikan komitmen pengakuan dan perlindungan PRT,” papar Komnas Perempuan.

“Sayangnya, hingga saat ini komitmen pemerintah Indonesia yang telah disaksikan oleh komunitas internasional tersebut belum juga diwujudkan di tingkat nasional. Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang telah diusulkan sejak 16 tahun lalu dan beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional selalu “terbengkalai” dan gagal untuk disahkan,” sambungnya.Menurut Komnas Perempuan, kekosongan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT tidak hanya berdampak terhadap kerentanan PRT. Namun juga pada ketidakpastian perlindungan atas hak pemberi kerja.

“Pengesahan RUU Perlindungan PRT merupakan perwujudan Sila Kedua dan Kelima Pancasila dan menjalankan amanat Konstitusi RI pasal 28D ayat (2) serta pemenuhan hak asasi manusia, utamanya hak asasi perempuan,” cetusnya.

Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor informal yang didominasi oleh perempuan. ILO memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia sekitar 67,1 juta orang dan 11,5 juta atau 17,2% di antaranya merupakan PRT migran.

Di Indonesia, lebih dari separuh angkatan kerja nasional atau sekitar 70,49 juta orang bekerja pada sektor informal dan 61% di antaranya pekerja perempuan (Sakernas dan BPS,2019). Data terakhir pada 2015 menunjukkan jumlah PRT di Indonesia diperkirakan 4 juta orang. Sementara itu, 60-70% dari total perkiraan 9 juta pekerja migran Indonesia adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri.

“Komnas Perempuan mengingatkan bahwa persoalan pekerja rumah tangga di Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional,” pungkasnya.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 32 calon duta besar (dubes). Para dubes ini sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) yang diterima oleh DPR.
“32 dubes dengan tambahan calon dubes RI untuk Malaysia, susulan kemarin Surat Presiden telah dibacakan di paripurna,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz kepada wartawan, Selasa (16/6/2020).

Ada penambahan satu calon dubes RI untuk Malaysia yakni Hermono, sehingga total dubes yang menjalani uji kelayakan berjumlah 32. Fit and proper test yang digelar oleh Komisi I DPR berjalan secara tertutup.

“Dilaksanakan secara tertutup dan keseluruhannya secara fisik. Tidak melalui Zoom. Dengan physical distancing, diwakili oleh perwakilan fraksi,” ujar Meutya.

Fit and proper test dilaksanakan mulai hari ini hingga Kamis mendatang. Para dubes akan diuji mengenai negara tujuan hingga integritas.

“Tentu masing-masing negara akan berbeda, tapi seputar visi misi sebagai duta besar, pengetahuan tentang negara yang dituju, kemampuan komunikasi yang baik, integritas dan lain-lain,” imbuh Meutya.

Berikut daftar 32 calon duta besar:1. Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger
2. Elmar Iwan Lubis, S.H. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad
3. H. Hiidi Hamid. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku
4. Rachmat Budiman, S.H. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP berkedudukan di Bangkok
5. Dr. Andri Hadi, S.H., LL.M. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, berkedudukan di Brussel
6. Drs. Lutfi Rauf, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo
7. Mayjen TNI (Purn) Dr. Imam Edy Mulyono, M.Sc., MSS. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Bolavarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth) dan St. Vincent & The Grenadies, berkedudukan di Caracas
8. Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Mali, Republik Gambia, Republik Guinea Bissau, Republik Sierra Leone, Republik Cote D’lvoire, Republik Gabon dan Republik Demokratik Kongo, berkedudukan di Dakar
9. Drs. Mayerfas. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW, berkedudukan di Den Haag
10. Ridwan Hassan, S.E. Calon Dubes LBBP RI untuk Qatar, berkedudukan di Doha
11. Denny Abdi, S.E., M.Si. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi
12. Dra. Nana Yuliana, MA., Ph.D. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Jamaika, Republik Dominika dan Haiti berkedudukan di Havana
13. Dr. Ratu Silvy Gayatri. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Estonia, berkedudukan di Helsinki
14. Adam Mulawarman Tugio, S.H., LL.M. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad
15. Dewi Savitri Wahab, S.S., MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen
16. Dr. Desra Percaya. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London
17. Herry Sudrajat, S.H., M.B.A. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi, berkedudukan di Maputo
18. Drs. Jose Antonio Morato Tavares, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus, berkedudukan di Moskow
19. Mohamad Irzan Djohan. Calon Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman, berkedudukan di Muscat
20. Dr. Drs. Mohamad Hery Saripudin, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda dan Perwakilan Tetap untuk UNEP dan UN-HABITAT, berkedudukan di Nairobi
21. Sukmo Harsono, S.E., M.M. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City
22. Drs. Agung Kurniadi, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Ekuador, berkedudukan di Quito
23. Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. Calon Dubes LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo
24. Ir. Suryopratomo. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, berkedudukan di Singapura
25. Iwan Bogananta. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan republik Mekedonia, berkedudukan di Sofia
26. Kamapradipta Isnomo, B.A., MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm
27. Drs. Ronny Prasetyo Yuliantoro, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan, berkedudukan di Tehran
28. Laurentius Amrih Jinangkung, SH., LL.M. Calon Dubes LBBP RI untuk Tahta Suci Vatican, berkedudukan di Vatican
29. Drs. Wisnu Edi Pratignyo, MA. Calon Dubes LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek
30. Heri Akhmadi. Calon Dubes LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia, berkedudukan di Tokyo
31. Muhammad Lutfi. Calon Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC
32. Hermono. Calon Dubes LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur.(DON)