JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Hasil survei Charta Politika Indonesia menyebut Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai kandidat kuat capres RI 2024. Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menilai ada alasan kuat mengapa mereka bisa menjadi kandidat kuat.
“Kalau kemudian masyarakat baru terpincut tiga nama tadi, Ganjar, Anies, dan Prabowo, kalau Prabowo jelas-jelas faktor nostalgia. Kalau Anies dan Ganjar jelas sekali lantaran penanganan COVID yang dianggap lebih cekatan,” ujar Hensat kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).

Berdasarkan survei Charta Politika, Prabowo berada di posisi teratas. Sedangkan Ganjar di posisi kedua, disusul Anies.

Hensat berpendapat bahwa nama Prabowo berada di posisi teratas bukan hasil yang mengejutkan. Sebab, sebut dia, Prabowo telah dikenal oleh masyarakat, terutama saat ikut bertarung pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Kemudian Pak Prabowo paling atas itu sama sekali tidak mengejutkan karena di presiden yang kemarin di kepala orang-orang masih (merasa) calon presiden, ya, Pak Prabowo. Jadi tidak mengagetkan,” kata Hendri.

Lain halnya dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut Hensat, nama kedua kepala daerah itu selalu disorot berkat penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah itu dianggap lebih cekatan ketimbang pusat dalam penanganan COVID. Kalau kepala daerah punya elektabilitas yang lumayan tinggi, pasti karena (penanganan) COVID gitu,” tuturnya.

Hensat meyakini kandidat presiden bisa berubah. Ia mengimbau masyarakat tidak meremehkan nama-nama potensial lainnya yang belum masuk bursa capres.

“Menurut saya, menteri-menteri yang berpeluang besar atau pejabat setingkat menteri yang berpeluang masuk di kompetisi Pilpres 2024, misalnya, kalau menteri kan ada Erick Thohir, kemudian ada Tito karnavian. Terus, kalau pejabat setingkat menteri ada Budi Gunawan, ada Hasto Wardoyo,” tutupnya.

Survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Prabowo Subianto: 17,5%
Ganjar Pranowo: 15,9%
Anies Baswedan: 15%
Sandiaga Uno: 11,2%
Ridwan Kamil: 10,1%
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 4%
Tri Rismaharini: 2,1%
Erick Thohir: 2,1%
Khofifah Indar Parawansa: 1,7%
Mahfud Md: 1,3%
Gatot Nurmantyo: 1%
Tidak Jawab/Tidak Tahu: 18,2%

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi salah satu dari lima lembaga yang masuk dalam temuan BPK atas penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Stafsus Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan.
“Temuan tersebut terkait dengan kegiatan Atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri di mana membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat, sejatinya proses izin pembukaan rekening sudah disampaikan kepada kementerian keuangan, karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para atase pertahanan di LN maka secara administrasi terjadi hal tersebut di atas untuk kegiatan 2019,” kata Dahnil, ketika dihubungi, Kamis (23/7/2020).

Dahnil menyebut, penjelasan tersebut sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kemenhan kepada Auditor BPK.

“Karena sudah terang dan jelas tersebutlah, makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP,” tutur Dahnil.

Dahnil mengatakan atase pertahanan di luar negeri merupakan bagian dari BAIS TNI. Sehingga, para atase yang hanya sendiri di luar negeri langsung mendapat transfer dari BAIS TNI untuk memenuhi kegiatannya.

“Atase Pertahanan di setiap negara di luar negeri itu kebanyakan hanya 1 orang, mereka tidak memiliki Satuan Kerja (Satker), athan itu Satkernya adalah BAIS TNI sehingga Athan-athan di LN itu ketika melaksanakan kegiatan dan operasionalnya di LN ditransfer oleh Satkernya yakni BAIS,” ujarnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjelaskan total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp 71,78 miliar. Temuan itu tersebar di 5 kementerian/lembaga.Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN di lingkungan kementerian/lembaga. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

“Itu terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir,” ujarnya dalam cara media workshop secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Agung menjelaskan, secara umum hal itu tentu tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana jika ditemukan kerugian negara. Namun menurutnya hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Sebab belum ditemukan penyalahgunaan dari uang negara yang masuk rekening pribadi tersebut.

“Sanksi yang akan dikenakan sesuai peraturan dan tingkat kesalahan, dapat berupa sanksi administratif termasuk sanksi pidana, jika ada unsur melawan hukum dan ada kerugian negara. Sejauh ini belum menemukan adanya kerugian negara,” ujarnya.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Hari Anak Nasional 2020 jatuh hari ini. Presiden Joko Widodo memperingati Hari Anak Nasional dengan menyatakan anak-anak harus terlindungi dari COVID-19.
Ucapan Hari Anak Nasional ini disampaikan Jokowi di akun media sosialnya seperti Twitter dan Instagram, Kamis (23/7/2020). Jokowi mengunggah dua ilustrasi anak-anak dengan tulisan ‘Selamat Hari Anak Nasional. Presiden Joko Widodo’.

“Lebih 70 juta anak Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19. Mereka tak bebas bermain bersama kawan sebaya, dan sebagian harus belajar dari rumah,” kata Jokowi.

Jokowi menyatakan anak-anak harus terlindungi. Dia menegaskan anak-anak adalah harapan kemajuan Indonesia.

“Mereka harus terlindungi. Di pundak anak-anak ini, terpanggul harapan akan Indonesia maju,” ucap Jokowi.

“Selamat Hari Anak Nasional 2020,” tutur Jokowi.

Hari Anak Nasional Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984, diperingati setiap tanggal 23 Juli.

Peringatan Hari Anak Nasional ini memiliki makna untuk tanda kepedulian seluruh bangsa terhadap optimalnya tumbuh kembang anak. Pemerintah juga membuat program untuk mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam melindungi anak sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya sehat tetapi juga cerdas dan berakhlak mulia.

Hari Anak Nasional berbeda dengan Hari Anak Internasional. Hari Anak diperingati pada tanggal yang berbeda-beda disetiap negara. Untuk Hari Anak Internasional ditetapkan setiap tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Anak Universal jatuh pada tanggal 20 November.

Di tengah pandemi ini perayaan Hari Anak Nasional dirayakan secara berbeda. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji bersama dengan anggotanya memberikan edukasi terkait protokol kesehatan. Guru, orangtua dan 60 siswi-siswi TK di Pepelegi, Sidoarjo bersama dengan Sumardji mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melindungi dan mengawasi putra-putrinya agar terhindar dari COVID-19 serta memberikan anak-anak masker dan face shield.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman menyebut pemungutan suara bagi pemilih yang positif Corona tidak akan dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS). Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan mengantarkan surat suara ke tempat pemilih.
“Kalau positif, nggak akan ada pemilihan ke sini. Karena orang yang positif pasti pilihannya dua, dia diisolasi mandiri atau dia dirawat di rumah sakit rujukan. Jadi kita melayani di sana. Nggak mungkin ada yang positif datang ke TPS,” kata Arief saat ditemui di KPU pusat, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).

Arief memerinci petugas KPPS akan melayani dan mendatangi pemilih positif COVID-19 baik yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun yang berada di rumah sakit.

“Daftarnya, prinsip semua daftar dimasukkan ke TPS, ada daftar khusus. Nah, tetapi nanti di antara seluruh daftar pemilih itu kan ada kategori yang dilayani di rumah sakit kalau dia sedang positif,” jelasnya.

Terpisah, komisioner KPU Dewa Kade Wiarsa memerinci pelayanan pemungutan suara bagi pemilih positif COVID-19. Nantinya, kata Dewa, petugas KPPS di masing-masing daerah akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) setempat untuk mendata pemilih positif Corona.

“Khusus tentang pelayanan tentang hak pilih hari-H itu KPU kabupaten akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dengan gugus tugas untuk mendapatkan data berapa orang di wilayahnya yang misalnya dirawat di RS rujukan yang melakukan isolasi atau karantina secara mandiri itu kan diberikan datanya, lalu kabupaten/kota ini berkoordinasi dengan TPS mendistribusikan data itu ke masing-masing petugas TPS, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hak pilihnya,” jelas Dewa kepada wartawan.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM– Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia per 22 Juli bertambah sebanyak 1.882. Dengan penambahan tersebut, total kasus positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 91.000.
Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Rabu (22/7/2020) ini dipublikasikan di situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes), https://www.kemkes.go.id/. Di situs Kemenkes diinformasikan bahwa total kasus positif Corona di Indonesia pada hari ini sebanyak 91.751.

Selain data kasus positif, situs Kemenkes juga menyampaikan informasi pasien yang sembuh dari Corona dan pasien yang meninggal. Untuk total pasien sembuh hari ini sebanyak 50.261. Sementara pasien positif yang meninggal per hari ini totalnya 4.459.

Pada Selasa (21/7), total kasus positif Corona di Indonesia berjumlah 89.869. Untuk pasien sembuh sebanyak 48.466, sedangkan pasien meninggal berjumlah 4.320.

Dengan demikian, hari ini terdapat penambahan 1.882 kasus positif. Untuk pasien sembuh hari ini bertambah 1.795, dan pasien meninggal bertambah 139.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik menunjukkan MPR mendapat kepercayaan publik sebesar 63,2%. Survei yang dilakukan selama 4 hari tersebut dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam penanganan pandemi virus COVID-19.
Survei ini menyasar 1.200 responden, dengan metode simple random sampling, margin of error kurang-lebih 2,9%, dan kepercayaan sebesar 95%. Selain MPR yang mendapatkan persentase sebesar 63,2%, DPD juga mendapatkan kepercayaan publik sebesar 58,5% dan DPR sebesar 57,6%.

Hasil survei ini pun membuat Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid bersyukur atas kepercayaan masyarakat kepada MPR dalam membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam peran aktif menanggulangi pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah, MPR mendapat opini yang baik meskipun MPR bekerja bukan untuk membangun opini. Tugas penting MPR saat ini adalah menjadi perekat kebangsaan, menjaga konstitusi, dan membumikan 4 Pilar MPR,” ujar Jailul dalam keterangannya, Rabu (22/7/2020).

Meski sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi, ia tetap berharap dukungan masyarakat kepada MPR terus mengalir. Tujuannya agar kinerja MPR terus meningkat. Ia mengatakan dukungan dan kritikan merupakan pemacu bagi pimpinan MPR untuk terus bekerja.

Ia juga mengungkapkan masalah pandemi COVID-19 merupakan masalah seluruh umat manusia. Oleh karena itu, MPR membantu pemerintah dan semua pihak melawan COVID-19. Ia memaparkan MPR telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi seperti program MPR Peduli yang membantu para driver ojek online, taxi, bahkan bajaj.

“Kita juga sudah membagikan sembako bagi masyarakat kurang mampu dan yang terdampak COVID-19 di berbagai daerah, juga pembagian APD di sejumlah rumah sakit,” ungkapnya.

Dirinya ingin semakin banyak pengusaha, dermawan, dan ormas untuk bersinergi dengan MPR dalam mengatasi pandemi COVID-19. “Keimanan dan ketakwaan dalam bingkai semangat gotong royong mampu mengatasi segala ancaman dan hambatan, termasuk wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik ini dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat diskusi daring bertema ‘Perubahan Opini Publik terhadap COVID-19: Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi’.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Sebanyak 60,6 persen responden survei Indikator Politik Indonesia ingin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan. Pimpinan DPR RI mengimbau warga agar bersabar, sebab mengambil keputusan soal PSBB butuh formulasi yang tepat.
“Ya kita lihat nanti bukan hanya satu survei ya mungkin ada beberapa lembaga survei lain dan juga hasil penyerapan kita ke masyarakat. Karena PSBB ini sangat riskan kalau kita mengambil keputusan secara tergesa-tergesa,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Dasco menyoroti kurva Corona (COVID-19) di Indonesia itu terus menaik. Oleh karena itu, Dasco meminta warga agar bersabar dalam situasi ini.

“Pada saat ini sekarang pandemi justru kurvanya naik di Indonesia. Beberapa daerah yang tadinya tidak merah, menjadi merah. Kita juga memahami bahwa kondisi masyarakat, kondisi ekonomi kita terganggu karena pandemi ini. Namun kita minta masyarakat untuk tetap bersabar menunggu formulasi yang tepat,” ucap Dasco.

Dasco juga meminta pemerintah segera mengambil langkah lain untuk membantu masyarakat yang merasa kesulitan di tengah pandemi. “Karena ini pandemi tidak ada yang mengharapkan terjadi, dan kami juga minta kepada pemerintah untuk segera mengkaji langkah tambahan untuk membantu masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi,” katanya.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menkominfo Johnny G Plate mengingatkan semua pihak untuk menghindari hoax dalam Pilkada Serentak 2020. Kominfo siap menjaga ruang digital tetap bersih dari hoax selama pesta demokrasi daerah nanti.
“Untuk isu-isu hoax maka untuk menjaga kualitas demokrasi memang tugas rutin Kominfo untuk menjaga ruang digitalnya bersih, proses politik berkualitas,” kata Johnny di Kampus Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jalan Pancoran Timur II, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020).

Johnny mengimbau semua pihak agar menghindari penyebaran hoax. Menurutnya, post-truth dalam politik tidak akan meningkatkan kualitas pilkada.

“Maka kami mengimbau hindari hoax pilkada dan disinformasi pilkada. Jangan gunakan politik post-truth karena itu tidak membantu meningkatkan kualitas pilkada dan tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan masyarakat,” ujar Sekjen Partai NasDem itu.

Johnny menyebut siap menggandeng aparat penegak hukum kaitannya dengan penindakan penyebaran hoax dalam Pilkada 2020.

“Kominfo juga berkomunikasi dengan penegak hukum Bareskrim Polri bagi pihak yang nanti memproduksi, menyebarkan hoax pilkada, maka Bareskrim melakukan penegakan hukum,” ujar Johnny.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kementerian Sosial melalui Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) menyelenggarakan lomba film pendek bertajuk ‘New Normal Versiku’ yang telah digelar dari tanggal 8 Juni-17 Juli 2020.
Kepala BP3S Syahabuddin mengatakan lomba ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk tetap berkarya di masa pandemi. Ia juga berharap film-film yang dilombakan dapat memberi edukasi dan pemahaman bagi masyarakat terkait perilaku new normal.

“Dengan diadakannya lomba ini kami harapkan dapat menyebarkan optimisme di tengah situasi pandemi, dan tetap semangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020).

Lebih lanjut, Syahabuddin mengatakan film pendek tersebut dapat menjadi media sosialisasi pemerintah untuk masyarakat dalam menjalankan aktifitas new normal dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam keadaan pandemi sekarang ini masyarakat tetap diharapkan dengan kesadaran diri yang tinggi mampu menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Adapun pada tanggal 17 juli 2020 telah diumumkan 5 film pemenang dan 10 film favorit. Masing-masing pemenang akan mendapatkan penghargaan yaitu:

Hadiah pemenang 1 sebesar Rp 25 juta

Hadiah pemenang 2 sebesar Rp 15 juta

Hadiah pemenang 3 sebesar Rp 10 juta

Hadiah harapan 1 sebesar Rp 7,5 juta

Hadiah harapan 2 sebesar Rp 5 juta

Sementara, 10 film favorit akan mendapatkan hadiah hiburan masing-masing sebesar Rp 2 juta. Selain itu, pra peserta yang mengikuti lomba akan mendapatkan piagam penghargaan. Sekretaris BP3S Harapan Lumban Gaol menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap lomba film pendek sangatlah besar. Pasalnya, para peserta yang mengikuti lomba ini berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia.

“Semangat dari lomba ini salah satunya agar masyarakat tidak berlarut larut dalam kesedihan, meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang, masyarakat harus tetap berkarya. Kita harus bangkit bersama menciptakan iklim yang kondusif dan harapan kita semua semoga pandemi ini dapat segera berakhir,” pungkasnya.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia saat ini menduduki peringkat 3 di dunia dengan kasus penderita Tuberkulosis (TB) tertinggi. Jokowi pun menargetkan pada 2030, Indonesia bebas penyakit paru-paru ini.
“Perlu kembali saya ingatkan bahwa Indonesia masuk ke ranking yang ketiga kasus penderita TB tertinggi di dunia setelah India dan China dan TBC merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia lebih besar dibandingkan HIV/Aids setiap tahunnya,” kata Jokowi saat membuka ratas ‘Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC)’ yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (21/7/2020).

“Oleh sebab itu kita juga memiliki target untuk pengurangan Tuberkulosis pada tahun 2030 ini menuju ke bebas Tuberkulosis,” imbuhnya.

Untuk mencapai bebas TB, Jokowi meminta lebih dimasifkannya pelacakan warga yang terinfeksi. Dengan demikian, penanganan akan dapat segera dilakukan.

“Untuk mencapainya saya minta diperhatikan beberapa hal saya kira seperti yang kita lakukan sekarang ini kita sudah memiliki modal untuk Covid yaitu pelacakan secara agresif untuk menemukan dimana mereka harus dilakukan. Ini mungkin kita nebeng ini kita juga lacak yang TBC. Dan kita harus tahu bahwa ada 845.000 penduduk penderita TBC dan yang ternotifikasi baru 562.000, sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih masih 33%, ini hati-hati,” paparnya.

Selain itu, Jokowi meminta layanan diagnostik maupun pengobatan TB harus terus berlangsung. Stok obat-obatan, kata dia, harus selalu tersedia.

“Kalau perlu memang untuk Perpres atau permen segera terbitkan. Sehingga prinsip kita sejak awal temukan obati dan sembuh itu betul-betul bisa kita laksanakan seperti yang saya kira yang kita kerjakan terhadap Covid ini kita copy untuk TBC yang jelas ini apanya menjadi concern kita untuk menyelesaikan,” tutur Jokowi.