JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan arahan kepada 520 satuan kerja (satker) di lingkungan kerja Kemenkum HAM seluruh Indonesia. Yasonna menargetkan sebanyak 70 persen satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun ini.
Arahan itu diberikan langsung oleh Yasonna di depan seluruh satker pada apel yang dilakukan dalam rangka Penguatan ASN Kemenkum HAM Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Pembangunan Zona Integritas Bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK-WBBM Tahun 2020, Senin (3/8/2020) di lapangan upacara kompleks Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan. Yasonna meminta pejabat stuktur Kemenkum HAM untuk turut mendampingi agar target tercapai.

“Kami akan siapkan persiapan internal dipimpin oleh tim, pak Irjen pak Sekjen dan juga pak ketua tim pembinanya pak nugroho yang akan terus memantau mendampingi agar target kami 70 persen agar satuan kerja kami dapat meraih WBK dan bagi yang sudah dapat WBK bisa menuju WBBM satu tingkatan lebih tinggi. Ini harapan kami mudah-mudahan target kami tercapai,” kata Yasonna.

“Ambisius, ya ambisius tapi kalau kita tidak taruh target yang menantang nanti teman-teman satuan kerja tidak merasa tertantang. Kami akan mencoba dengan baik,” sambungnya.

Sebelumnya, pada 2019, Kemenkumham hanya mendapatkan 43 penghargaan dari total 139 satker. Sementara kini, jumlah satker tahun ini meningkat menjadi 520 satker. Jumlah ini menjadikan Kemenkumham menjadi lembaga terbanyak ajukan satker kepada KemenPANRB.

“Ini pada Tahun lalu kami memperoleh 43 penghargaan, 4 di antaranya WBBM 39 WBK. Tentunya ini prestasi yang baik dalam rangka pelayanan publik maka pada tahun ini kami mendorong lebih besar lagi bahkan dari laporan pak PLT Deputi (KemenPANRB) tadi dari seluruh kementerian yang paling besar ajukan usulkannya adalah Kemenkumham sebanyak 520,” jelasnya.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Lewat telepon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. Jokowi menelepon Raja Salman pada Jumat (31/7) petang.
“Saya dan rakyat Indonesia ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H untuk Sri Baginda Raja dan seluruh rakyat Arab Saudi,” kata Jokowi dalam siaran pers dari Sekretariat Presiden, Sabtu (1/8/2020).

Jokowi juga menyampaikan rasa syukurnya bahwa Raja Salman telah pulih kembali dan kini dalam kondisi sehat. “Saya dan seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar Sri Baginda Raja senantiasa diberkahi kesehatan,” ujar Jokowi.

Dalam pembicaraan tersebut, Jokowi menyampaikan pujiannya atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang diadakan secara terbatas akibat pandemi.

“Kami juga mengapresiasi pengaturan penyelenggaraan ibadah haji yang dijalankan dengan protokol kesehatan secara ketat dan dengan mengedepankan kesehatan umat. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini dapat cepat teratasi,” ujar Jokowi.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Jokowi mengajak Raja Salman terus meningkatkan hubungan baik kedua negara, termasuk kerja sama di bidang ekonomi. Raja Salman juga mengaku siap meningkatkan hubungan Arab Saudi dengan Indonesia.

“Bapak Presiden, insyaallah kami siap selalu untuk meningkatkan hubungan demi kebaikan dua negara,” ujar Raja Salman kepada Jokowi.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo, memimpin upacara peringatan Hari Bakti ke-73 TNI AU. Fadjar berpesan kepada prajurit TNI AU agar memiliki semangat kerelaan untuk berkorban demi meringankan beban rakyat, khususnya saat pandemi COVID-19.
Upacara peringatan Hari Bakti ke-73 TNI AU itu digelar di lapangan upacara Denma Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/7/2020). Fadjar meminta prajurit TNI AU saling berempati dan bahu membahu dalam situasi yang krisis ini.

“Meskipun sederhana namun peringatan Hari Bakti ke-73 TNI AU sarat akan makna pengorbanan dan perjuangan prajurit TNI AU dalam berbagai misi kemanusiaan membantu pemerintah dalam penjemputan dan pendistribusian alat kesehatan serta kebutuhan logistik ke seluruh penjuru Indonesia,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis dari TNI AU.

Fadjar mengatakan TNI AU juga telah menyiapkan rumah sakit dan menugaskan tenaga medis untuk menangani pandemi COVID-19. Selain itu, prajurit TNI AU juga dikerahkan untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat.

“Saya mengingatkan bahwa perjuangan kita belum usai, bahaya COVID-19 masih berada di sekitar kita. Teruslah bersabar, bersemangat, berjuang dengan tulus dan ikhlas dalam mengatasi pandemi ini demi bangsa Indonesia,” ujar Fadjar.

Peringatan Hari Bakti TNI AU tahun ini mengusung tema ‘Dengan Nilai-nilai Kepahlawanan 29 Juli 1947, TNI Angkatan Udara berkomitmen untuk siap mendukung adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia Maju’. Peringatan tahun ini relatif sederhana dan tidak ada rangkaian kegiatan napak tilas sejarah hingga ziarah di Monumen Ngoto.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar, melakukan kunjungan kerja ke Lapas di wilayah Nusakambangan. Kunjungan kerja ini dalam rangka pemantauan program deradikalisasi.
Kunjungan Kepala BNPT ini dilakukan pada Rabu (29/7/2020). Boy didampingi oleh sejumlah pejabat BNPT di antaranya Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Budiono Sandi dan Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, Direktur Penindakan Brigjen Torik Triyono hingga Direktur Penegakan Hukum Brigjen Eddy Hartono. Jajaran BNPT kemudian disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Priyadi dan kalapas koordinator wilayah Nusakambangan, Erwedi Supriyanto.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Permisan dengan tingkat keamanan medium. Kepala BNPT melakukan dialog dengan 4 narapidana teroris yang dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.

“Melalui dialog ini aspirasi, pengalaman dan pengembangan diri yang kian melekat dengan 4 pilar kebangsaan dapat dirasakan secara langsung oleh Kepala BNPT. Kepala BNPT juga sempat menguji pengetahuan kebangsaan para napiter dengan arahan untuk melafalkan Pancasila, serta meninjau para napiter berlatih ketrampilan membatik,” demikian keterangan tertulis dari BNPT, Rabu (29/7/2020).

Selanjutnya jajaran BNPT berkunjung ke Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan yang tergolong dalam tingkat keamanan super maximum security. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat pelaksanaan program deradikalisasi BNPT.

“Lapas ini didukung oleh teknologi keamanan canggih dan mutakhir dilengkapi oleh pintu otomatis dan ratusan CCTV di tiap sudut blok dan sel. Penghuni lapas yang hanya diisi narapidana teroris ini diawasi penuh selama 24 jam. Kepala BNPT beserta rombongan berkesempatan untuk melihat langsung fasilitas dan keadaan lapas dengan berkeliling lapas, serta menyaksikan para napiter Ikrar NKRI,” lanjut keterangan tertulis BNPT.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pemerintah tidak akan menunda Pilkada 2020. Pilkada tahun ini disebut dapat menjadi momentum guna bangkit bersama melawan COVID-19.
“Jadi saya tegaskan tidak ada pikiran untuk menunda. Jadi Pilkadanya tetap 9 Desember 2020,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020).

Bahtiar mengatakan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah berjalan. Dia ingin Pilkada nanti menjadi momentum masyarakat agar bangkit dari pandemi COVID-19.

“Tahapan sudah berjalan. Sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa, justru ini momentum Pilkada ini kita jadikan momentum untuk bangkit bersama untuk mengatasi COVID-19 dan dampak ekonominya. Bukan hanya soal kesehatannya termasuk soal dampak sosial ekonominya,” sambung Bahtiar.

Menurut Bahtiar, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Dia mengatakan penyelenggara Pilkada 2020 yang jumlahnya besar dapat berpartisipasi guna melakukan sosialisasi terkait virus Corona.

“Jadi menjadikan teman-teman penyelenggara itu yang 3 juta orang lebih itu sebagai agen untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah kemampuan pemerintah dan Pemda untuk menyosialisasikan protokol kesehatan kan terbatas. Ini ada 3 juta lebih penyelenggara nanti di TPS itu, 10 orang tiap TPS, 3 juta lebih. Mereka nanti akan mensosialisasikan juga soal protokol kesehatan,” kata Bahtiar.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Konflik di Laut China Selatan kembali memanas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia meminta negara yang bertikai mengurangi ketegangan agar tidak terjadi konflik.
“Kita cermati ketegangan yang ada sekarang, dan berharap negara-negara juga mengurangi, ikut berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di kawasan,” ucap Plt Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Faizasyah menerangkan, Indonesia tidak masuk dalam negara-negara yang berkonflik soal klaim wilayah. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak ingin ada konflik di daerah tersebut.

“Sengketa itu kan, klaim wilayah itu China, Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina. Indonesia bukan negara yang memiliki klaim wilayah,” ucapnya.

“Kita berharap tidak terjadi konflik,” ujarnya.

Diketahui, Selasa pekan lalu, ketika kapal perang HMAS Canberra dan empat kapal perang Australia lainnya melakukan latihan militer di Laut Filipina, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper menyatakan operasi kebebasan pelayaran untuk menantang China akan terus berlanjut.

“Kami ingin melakukan pencegahan terhadap perilaku memaksa yang dilakukan China di Laut Cina Selatan,” kata Menhan AS Mark Esper.

“Saya khawatir bila Amerika Serikat dan mitranya fokus saling mendukung dalam masa-masa sulit ini, Partai Komunis China justru terlibat dalam pelanggaran aturan sistematis, paksaan, dan kegiatan merusak lainnya.”

Bukannya memperlambat aktivitas China, pandemi COVID-19 justru berdampak memberikan perlindungan bagi militer China dalam mempercepat ekspansi wilayahnya di kawasan itu.(DON

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ada perubahan baru di tubuh Badan Intelijen Negara (BIN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur dalam BIN.
Penambahan deputi itu tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Perpres baru itu tertanggal 20 Juli 2020.

Dalam Perpres tersebut, terdapat perubahan pada ketentuan Pasal 5, yaitu dengan penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur. Penjelasan deputi baru terdapat dalam perubahan tambahan pasal 28A.

“Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN,” demikian bunyi Pasal 28A Perpres tersebut, seperti dilihat, Rabu (29/7/2020).

Tugas Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 28B. Selanjutnya, fungsi deputi ini diterangkan dalam pasal 28C, di antaranya penyusunan hingga pengorganisasian operasi Intelijen pengamanan aparatur, pengendalian kegiatan penelusuran (clearance) terhadap calon pejabat aparatur, hingga pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

“Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur,” demikian bunyi pasal tersebut.

Selanjutnya, terdapat perubahan dalam pasal 29 yang menyebutkan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen, atau Deputi IX, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Selain itu, Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi menempati jabatan struktural eselon Ia. Sementara, Kepala BIN DKI Jakarta menempati jabatan struktural eselon Ib.

“Dengan mempertimbangkan kekhususan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini guna pengamanan stabilitas keamanan daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Kepala Binda Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon Ib,” demikian tertulis dalam Perpres.

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak melarang mudik pada periode hari raya Idul Adha tahun ini. Meski tidak ada larangan mudik, Budi telah memberikan arahan kepada operator transportasi.
“Pada Idul Adha tahun ini, tidak ada kebijakan pelarangan mudik seperti pada Idul Fitri lalu,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2020).

Budi meminta para operator mengutamakan transportasi yang aman dan sehat sebelum dan setibanya di tujuan.

“Kemenhub telah meminta kepada seluruh operator transportasi untuk bersama-sama menciptakan transportasi yang aman dan produktif. Hal ini berarti pula transportasi yang berkeselamatan dan berkesehatan, mulai dari area keberangkatan, saat dalam perjalanan, dan ketika tiba di tujuan,” ujar Budi.

Budi juga telah menerbitkan Permenhub 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan berkomitmen menyediakan transportasi yang aman dan sehat. Untuk kriteria dan persyaratan perjalanan orang, Kemenhub masih mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020.

“Kami berupaya membangun kepercayaan publik agar merasa percaya diri menggunakan transportasi publik seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal. Beberapa waktu lalu saya sempat meninjau ke sejumlah simpul transportasi seperti di bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal di Jakarta, Tangerang, Merak, Solo, Yogya dan penerapan protokol kesehatannya cukup baik,” ungkap Budi.

Budi juga mengimbau agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan saat menggunakan transportasi publik. Termasuk, kata Budi, memastikan hasil rapid test non reaktif atau PCR test negatif.

“Kemenhub mengimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pada saat menggunakan transportasi publik. Protokol kesehatan yang perlu dijalankan adalah memakai masker dan pelindung wajah (face shield), menjaga jarak, sering mencuci tangan/membawa hand sanitizer, memastikan telah melakukan rapid test/PCR dengan hasil non reaktif/negative,” ujar Budi.

Sebelumnya diberitakan, Kemenhub memprediksi akan ada kepadatan lalu lintas pada Idul Adha 2020. Untuk itu, Kemenhub menyiapkan antisipasi kepadatan kendaraan.

“Kami telah lakukan antisipasi di simpul-simpul transportasi, di jalan-jalan nasional dan tol, dan di daerah wisata yang diprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan karena long weekend mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu,” ujar Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (28/7)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – PAN mempertanyakan peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kegiatan belajar jarak jauh di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Nadiem dinilai tidak memikirkan fasilitas belajar jarak jauh sehingga membuat para siswa kesulitan.
“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini, begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali. Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online,” kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (28/7/2020).

Menurut Saleh, Kemendikbud tidak inisiatif mengelola proses belajar jarak jauh sehingga membuat sekolah menentukan sendiri pola belajar yang diterapkan. Ketua DPP PAN itu menyebut Nadiem hanya membuat aturan tanpa disertai pemahaman ke sekolah.

“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau, kalau belajar fisik harus begini begitu, di luar itu harus belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri,” ujar Saleh.

Saleh menilai Kemendikbud terkesan menganggap semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online atau jarak jauh. Saleh juga mempertanyakan tidak adanya subsidi paket data untuk belajar online dan menyinggung besarnya anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

“Padahal, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka jangan heran, anggaran kegiatan Program Organisasi Penggerak (POP) saja mencapai Rp 595 miliar. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana,” tutur Saleh.

“Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi background-nya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet,” lanjut dia.