JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap 2 kepala kejaksaan tinggi (kajati) di lingkungan Kejaksaan Agung. Adapun pejabat yang dimutasi adalah Kajati Papua Barat dan Kajati Sumatera Barat (Sumbar).
“Ini SK Mutasi Jabatan Kajati,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/8/2020).
Adapun pejabat yang dimutasi berdasarkan SK Jaksa Agung RI nomor 172 tahun 2020, tanggal 19 Agustus, antara lain:
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari, Yusuf dimutasi menjadi jaksa fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (Badiklat Kejaksaan RI).
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang, Amran dimutasi menjadi jaksa fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (Badiklat Kejaksaan RI).
Hari menuturkan belum ada pejabat yang ditunjuk menggantikan kedua pejabat tersebut sebagai kajati. Ia mengatakan nantinya wakil kepala kejaksaan tinggi wilayah tersebut akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara.
“Belum, masih menunjuk Wakajati sebagai Plt merangkap Wakajati,” ujarnya.
Penggantian 2 pejabat Kajati tersebut menurut Hari merupakan penyegaran di dalam organisasinya. Ia menepis mutasi tersebut karena hukuman disiplin, karena yang bersangkutan masih terdapat kesempatan agar dimutasi kembali dalam jabatan administrasi atau jabatan tinggi.
“Mutasi ini dalam rangka pola karier diagonal sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI. Alasan didasarkan atas kebutuhan organisasi dan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujarnya.
“Ini berbeda dengan pencopotan jabatan karena hukuman disiplin, mutasi ini telah diatur pula dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan kepada yang bersangkutan masih mempunyai kesempatan yang sama untuk dimutasi jabatannya lagi dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Tinggi,” sambungnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Jokowi melantik susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta.
Dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/8/2020), pelantikan anggota Kompolnas berdasarkan keputusan presiden nomor 54/M/2020. Berikut susunan Kompolnas yang dilantik Jokowi:
Ketua:
Menko Polhukam Mahfud Md
Wakil Ketua:
Mendagri Tito Karnavian
Anggota:
Menkumham Yasonna Laoly
Benny Mamoto
Pudji Hartanto Iskandar
Albertus Wahyurudhanto
Yosep Adi Prasetyo
Yusuf
Muhammad Dawam
Poengky Indarti
Usai nama-nama tersebut dibacakan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, Jokowi memandu membacakan sumpah jabatan. Acara dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Jokowi kemudian memberikan ucapan selamat kepada anggota Kompolnas yang dilantik. Acara kemudian akan dilanjutkan pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia.
Pada tanggal 17 Juli, Mahfud sudah menyetor 12 nama calon anggota Kompolnas kepada Jokowi. Dari 12 nama, 6 di antaranya terpilih, yaitu Benny Mamoto, Pudji Hartanto Iskandar, Albertus Wahyurudhanto, Yosep Adi Prasetyo, Yusuf, Muhammad Dawam, dan Poengky Indarti.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR RI menggelar rapat paripurna membahas pandangan fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2019. Sebanyak 76 anggota Dewan hadir secara fisik dan 230 secara virtual.
Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
“Menurut catatan dari Sekjen DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditanda tangani oleh fisik 76 orang, dan virtual 230 orang dari 575 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Gobel.
Gobel menyatakan kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna telah mencapai kuorum. Rapat pun dinyatakan terbuka untuk umum.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim, perkenan kami dari meja pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI kedua,” ujar Gobel.
“Dan kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum,” imbuhnya.
Sebelumnya, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) 2019 diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2020. RUU itu diserahkan dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan IV tahun 2019-2020.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gatot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
Gatot hadir dalam pendeklarasian KAMI, yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Gatot tampak mengenakan jas hitam, celana panjang cokelat, dan peci hitam.
“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” kata Gatot dalam sambutannya.
Gatot kemudian menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Gatot menyebut penanganan pemerintah terlihat menggampangkan, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain.
“Kedua, 3 tahun lalu 26 Oktober 2017 setelah pembukaan Kongres International… saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya senjata biologis massa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemik COVID-19. Saya tidak mengatakan pernyataan saya 3 tahun sepenuhnya tepat, sekali lagi kita sedang menghadapi pandemi dan tidak mudah ditaklukkan. Apalagi respons terhadap ancaman ini dipenuhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan,” ucapnya.
“Dalam semua karut marut seperti itu ada hak krusial yang harus kita lakukan sebagai bangsa, perlu kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan tidak mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Ingat kita negara kaya dan penuh semangat gotong royong. Di kondisi sulit ini dialami seluruh negara Indonesia punya SDA melimpah dan kekuatan yang luar biasa, Indonesia mempunyai seluruh potensi untuk menjadi negara maju artinya Indonesia akan dapat tempat dari segala kesulitan,” lanjut Gatot.
Gatot menekankan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi KAMI atas nama pribadi. Dia menyatakan siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut.
“Sebagai inisiator Prof, Rachmad Wahab, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantyo,” tegas Gatot.
Gatot juga menjelaskan alasan pembentukan KAMI. Dia menyebut KAMI ingin semua pihak jujur atas apa yang terjadi di Tanah Air.
“Kami ingin menjadikan momentum kemerdekaan RI untuk lebih maju, dan untuk jujur melihat diri apa yang belum benar dari negeri ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komite KAMI Ahmad Yani menyebut organisasi tempatnya bernaung merupakan gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Dia menyebut KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.
“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” ucap Ahmad Yani, saat membacakan Jatidiri KAMI, di lokasi deklarasi.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbicara mengenai capaian pembangunan yang terpukul akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Ma’ruf mengajak semua pihak tidak lengah menghadapi krisis saat ini.
“Dalam konteks situasi nasional dan global yang luar biasa itulah kiranya peringatan Hari Konstitusi tahun 2020 ini selayaknya kita letakkan. Kita semua telah turut menyaksikan dan merasakan bagaimana capaian-capaian pembangunan yang setahap demi setahap telah kita raih, terpukul mundur oleh disrupsi total akibat serangan pandemi COVID-19,” kata Ma’ruf, Selasa (18/8/2020).
Hal ini disampaikan Ma’ruf secara virtual saat peringatan hari konstitusi. Pidato Ma’ruf turut ditayangkan di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Dengan meneladani prestasi gemilang hasil kerja keras, kerja cerdas dan gigihnya semangat kejuangan para pendiri bangsa tadi, saya mengajak kita semua,para penyelenggara negara, para pimpinan partai, organisasi, tokoh masyarakat serta segenap elemen bangsa Indonesia, untuk menggelorakan kembali semangat juang kita sebagai bangsa Indonesia. Situasi krisis tidak boleh membuat kita lemah ataupun lengah, apalagi menyerah, putus asa dan kehilangan arah,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengatakan meski dalam kondisi krisis pandemi, semua pihak harus tetap berjuang, meneladani para pendiri bangsa. Ma’ruf menyinggung hasil kerja keras para pendiri bangsa.
“Krisis multidimensi dan ketidakpastian akibat wabah COVID-19 harus kita hadapi bersama dengan penuh semangat juang, sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan UUD 1945. UUD 1945 yang dideklarasikan tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, sama sekali bukan produk yang tercipta secara instan, melainkan hasil kerja keras BPUPKI dan Panitia Sembilan,” ujar Ma’ruf.
Hadi dalam acara Hari Konstitusi ini Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MA M. Syarifufddin, dan Menko Polhukam Mahfud Md. Serta para pimpinan MPR dan sejumlah petinggi negara lainnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo sempat menyebarkan link film ilegal bertema perjuangan di akun Twitter pribadinya. Komisi II DPR sebagai mitra KemenPAN-RB menilai seharusnya Tjahjo melakukan kroscek terkait link tersebut sebelum membagikannya di media sosial.
“Saring sebelum sharing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (17/8/2020).
Arwani mengatakan tindakan Tjahjo menyebarkan link film ilegal itu tidak tepat. Namun, ia mengapresiasi permintaan maaf yang telah disampaikan Tjahjo.
“Apa yang dilakukan Pak Tjahjo memang kurang tepat. Tapi beliau secara gentle sudah mengoreksi dan meminta maaf atas kesalah pahamannya. Mungkin karena meluapkan kegembiraan atas perayaan 17 Agustus ini, sehingga lupa untuk melakukan check and recheck,” ujar Arwani.
“Peristiwa ini menjadi hikmah buat kita semua agar tetap saring sebelum sharing,” lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo membagikan link film ilegal bertema perjuangan di akun Twitter @tjahjo_kumolo. Ada sejumlah link video yang dibagikan akun tersebut, yaitu Pejoeang, Enam Jam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar. Namun, saat dilihat pada Senin (17/8) malam, cuitan soal link film illegal itu telah dihapus Tjahjo.
Cuitan Tjahjo ini ramai disorot, termasuk oleh sutradara Joko Anwar. Akhirnya, Tjahjo pun menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf atas posting-an tersebut. Dia mengaku mendapat kiriman dari teman lewat aplikasi percakapan.
“Saya dapat kiriman dari teman via WhatsApp tentang film perjuangan tersebut karena ini suasana hari kemerdekaan RI saya spontan saja bagi film perjuangan tersebut di grup Twitter. Ternyata saya salah tidak hati-hati, tanpa izin sutradara menyangkut hak cipta,” ujar Tjahjo saat dimintai konfirmasi, Senin (17/8).
“Saya mohon maaf terbuka,” sambung Tjahjo.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum HUT kemerdekaan RI ke-75 kepada 119.175 narapidana dan anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut hak narapidana untuk mendapatkan remisi harus dihormati dan dipenuhi negara.
“Warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari warga negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi,” ujar Yasonna dalam sambutannya dalam acara Kegiatan Pemberian Remisi Umum Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2020, yang disampaikan melalui siaran persnya kepada wartawan, Senin (17/8/2020).
“Salah satunya adalah remisi atau hak mendapatkan pengurangan masa pidana kepada warga binaan yang memenuhi syarat seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” sambungnya.
Pada tahun 2020 ini, total warga binaan yang mendapat remisi sebanyak 186.673. Rinciannya 119.175 narapidana dan anak dan 48.925 lainnya merupakan tahanan.
Lamanya pemotongan masa pidana bervariasi dari satu hingga enam bulan. Adapun sebanyak 1.438 narapidana langsung bebas setelah mendapatkan remisi HUT kemerdekaan pada 2020 ini.
“Kepada seluruh narapidana dan anak yang mendapatkan remisi, khususnya yang langsung bebas pada hari ini, saya mengucapkan selamat. Saya sekaligus ingin mengingatkan agar mereka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Yasonna.
“Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa,” imbuhnya.
Adapun pemberian remisi tak lepas dari reintegrasi sosial sebagai filosofi pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa setiap pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan sekaligus kerugian yang telah diakibatkannya.
“Melalui remisi diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dana anak dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, remisi ini juga merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di lapas, rutan, maupun lembaga pembinaan khusus anak (LPKA),” ucapnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Program pendidikan militer untuk mahasiswa yang akan dicanangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuai beragam reaksi dari Komisi X DPR. Para pimpinan di komisi pendidikan DPR itu berpendapat pendidikan militer bagi mahasiswa perlu dikaji lagi hingga soal lebih pentingnya penanaman cinta Tanah Air.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai ideologi nasionalisme dan cinta Tanah Air perlu ditanamkan di kalangan anak muda. Namun, menurutnya, urgensi Komponen Cadangan (Komcad) adalah untuk mengajarkan bela negara, bukan kepada pendidikan militer bagi mahasiswa.
“Paham nasionalisme saya kira bagi anak muda kita menjadi sangat penting. Aspek itu urgent banget, karena itu saya mendukung sebenarnya. Tinggal nanti diformulasikan Kemendikbud dengan Kemenhan seperti apa. Ini kan konteksnya bukan wamil (wajib militer),” ujar Syaiful kepada wartawan, Senin (17/8/2020).
“Dan karena yang saya sebut menjadi urgent adalah membangun cinta Tanah Airnya, itu ya berarti Komcad itu lebih kepada transfer knowledge-nya, bukan kepada konteks pendidikan militernya,” imbuhnya.
Syaiful mengatakan Kemenhan bersama Kemendikbud perlu merumuskan dengan baik jika akan menerapkan pendidikan militer bagi mahasiswa. Baginya, yang lebih penting adalah menanamkan rasa cinta Tanah Air itu kepada para anak muda seperti istilah hubbul wathon minal iman, atau cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman.
“Bagus, tapi saya nggak bayangin kalau ada perang fisik. Bagusnya untuk penanaman cinta Tanah Air. Bahwa sekarang tools-nya, medianya harus melalui Komcad, menurut saya nggak masalah. Bahkan saya mendorong itu, kalau ini bisa mendorong anak-anak muda Indonesia bisa hubbul wathon minal iman, mencintainya Tanah Airnya. Jadi sangat butuh malah. Tinggal Kemenhan dan stakeholder lain diajak duduk bersama merumuskan ini dengan baik,” ungkapnya.
Tak hanya mahasiswa, Syaiful bahkan mengusulkan agar Pramuka bisa bergabung dalam Komcad untuk program bela negara, bukan pendidikan militer. Politikus PKB itu menyebut pihaknya akan mengupayakan itu dalam revisi UU Pramuka di Prolegnas prioritas 2021.
“Bahkan tidak harus level mahasiswa, Pramuka pun bisa diajak untuk bergabung dalam Komcad ini. Termasuk kan sebenarnya kita masuk Prolegnas revisi UU Pramuka, rencana kan berarti dimasukin (Prolegnas) 2021, salah satu isu yang mau saya dorong adalah soal ini, jadi Pramuka menjadi bagian dari komponen cadangan,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi X dari F-Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan program pendidikan militer untuk mahasiswa ini perlu dikaji ulang. Menurutnya, belum ada urgensi menerapkan program tersebut.
“Saya pribadi merasa belum urgent. Iya (dikaji ulang), sementara ini tolong jangan tawarkan wacana baru dulu bagi mahasiswa. Memang kita sedang fokus pada penerapan Merdeka Belajar sehingga mahasiswa bisa memilih belajar beberapa semester di luar kampus sesuai minat. Tapi kalau isinya pendidikan militer, baiknya kita kaji dulu urgensinya,” tegas Hetifah.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berencana akan menyampaikan maklumat selamatkan Indonesia. Sejumlah tokoh dikabarkan akan bergabung dalam penyampaian maklumat tersebut.
Deklarator KAMI, Din Syamsuddin mengatakan, acara deklarasi itu akan diselenggarakan pada Selasa (18/8) pukul 10.00 WIB. Lokasinya berada di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
“InsyaAllah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia disingkat KAMI akan dideklarasikan ada tanggal 18 Agustus 2020 atau hari Selasa pada pukul 10.00 WIB pagi di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur Jakarta,” ujar Din Syamsuddin di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2020).
Din mengatakan, ada ratusan tokoh yang akan hadir dalam acara tersebut. Beberapa nama yang akan hadir yakni Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Rocky Gerung, Said Didu, Neno Warisman dan sejumlah tokoh lainnya.
“Ingin saya sampaikan bahwa KAMI alhamdulillah didukung oleh para tokoh, figur dari berbagai elemen dan komponen bangsa dan juga dari berbagai profesi, banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, kaum buruh, kemudian juga angkatan muda, emak-emak,” katanya.
Din mengatakan, dalam acara tersebut juga nantinya akan disampaikan mengenai Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Maklumat tersebut berisi 8 poin. Hanya saja, Din enggan membeberkan maklumat tersebut secara rinci sebelum acara berlangsung.
“Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator, memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi politik, sosial budaya hukum dan HAM termasuk sumber daya alam. Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan penyelewengan,” ucap Din Syamsuddin.
“Inilah kira-kira gambaran kandungan dari Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Jadi KAMI akan mengeluarkan maklumat menyelamatkan Indonesia pada hari deklarasinya Selasa 18 Agustus 2020,” imbuhnya.
Nantinya, maklumat itu akan disampaikannya ke MPR, DPR, DPD dan kepada presiden. Lebih lanjut, Din mengatakan, menuju secara deklarasi, pihaknya beberapa kali mendapat intimidasi.
“Ya kami sesalkan sudah terbukti, terlaporkan kepada kami sudah ada mulai operasi-operasi yang mengintimidasi, mengancam, termasuk deklarator bahkan pihak-pihak tertentu untuk menghalangi dan mengintimidasi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menegaskan, pihaknya tidak akan mundur meski mendapat intimidasi. Menurutnya, hal itu justru menjadi penyemangat untuk terus melanjutkan perjuangan.
“Kalau ini (intimidasi) dilanjutkan, mohon maaf kami ini telah berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini, jangan dihadapi seperti itu. Kalau ini berlanjut, ada halangan, ada intimidasi, ini memperkuat argumentasi, itu ada kediktatoran, ada tirani, ada represivitas yang dilakukan,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD. Keduanya hadir secara virtual.
Kehadiran Megawati dan SBY itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bambang menyampaikan kehadiran para mantan pucuk pimpinan Republik Indonesia saat membuka Sidang Tahunan MPR.
“Ibu Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual. Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga hadir secara virtual,” kata Bamsoet dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Jumat (14/8/2020).
Dalam Sidang Tahunan ini hadir juga secara virtual Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Bapak Hamzah Haz dan Wakil Presiden ke-11 RI Bapak Boediono.
Seperti diketahui, sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 dimulai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin hadir langsung. Sejumlah menteri hingga ketum parpol juga diundang.
Sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Presiden Jokowi hadir langsung dengan mengenakan baju adat Sabu dari NTT.
Menteri yang merangkap ketum parpol juga hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Susanto merangkap Ketum Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti juga hadir. Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung turut hadir.
Tak semua anggota DPR yang hadir dalam sidang tahunan kali ini karena dampak COVID-19. Hanya 176 anggota DPR yang diundang secara fisik. Mereka yang hadir secara fisik duduk berjarak.
Selain Jokowi-Ma’ruf, sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis hadir. Menteri-menteri yang hadir di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md dan Menko PMK Muhadjir Effendy.(DAB)