JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Fachrul Razi. Komisi VIII DPR mendesak Fachrul Razi memberi penjelasan tentang pernyataannya soal agen radikalisme good looking.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Rapat dibuka oleh Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto pukul 10.15 WIB.

“Alhamdulillah sekarang sudah dihadiri oleh 13 anggota secara fisik, 32 anggota secara virtual, 2 izin, dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan tata tertib DPR RI pasal 51 ayat 1 telah tercapai atau izin bapak ibu sekalian saya buka” kata Yandri saat membuka rapat.

Yandri mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Fachrul Razi yang kerap menimbulkan kegaduhan. Mulai dari pernyataan soal celana cingkrang hingga institusi pemerintah yang berpeluang disusupi paham radikal melalui anak yang good looking.

“Komisi VIII juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri yang sering menimbulkan kontra di publik dan menimbulkan kegaduhan,” ujar Yandri.

“Mulai dari larangan cadar, celana cingkrang dan terbaru ungkapan Menteri Agama, yaitu institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal yang diawali mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti anak yang menguasai bahsa arab dan hafal Al-Qur’an,” imbuhnya.

Yandri menilai pernyataan Menag Fachrul Razi terkait paham radikalisme yang dapat disusupi melalui anak good looking serta pandai Al-Qur’an sangat tidak bijak. Ia menyampaikan banyak pihak yang protes terhadap ucapan tersebut.

“Ini sungguh pernyataan sikap yang tidak arif. Pak Menteri, ini saya sampaikan, Pak, banyak sekali ulama yang hubungi kami, ponpes yang mencetak Al-Qur’an termasuk Ponpes kami, termasuk keluarga saya banyak yang hafal Al-Qur’an. Saya tersinggung sekali, Pak,” ujarnya.

Yandri menilai pernyataan itu seolah menarasikan orang yang pandai Al-Qur’an sebagai orang yang radikal. Ia pun mendesak penjelasan lengkap dari Fachrul Razi terkait pernyataannya itu.

“Dalam pernyataan banyak seolah-olah menarasikan orang-orang itu radikal. Kalau yang pandai bahasa arab itu radikal. Saya kira itu penting Pak disampaikan untuk yang mana yang radikal itu Pak, lalu siapa, datanya bagaimana,” tuturnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pentingnya membangun komitmen bersama. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan membutakan visi bangsa.
Bamsoet menjelaskan pendidikan sebagai kunci utama membangun karakter bangsa harus melibatkan unsur pembangunan mental, karakter, serta wawasan kebangsaan yang kuat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berhati Indonesia, dan berideologi Pancasila.

“Ini penting diingatkan, karena dewasa ini, arus globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk-produk dan gaya hidup yang dikemas sedemikian rupa, sehingga terlihat menarik, khususnya bagi generasi muda,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/9/2020).

Ia mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam ‘Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Semarang Tahun 2020’ secara virtual di Jakarta, Minggu (6/9).

Namun menurut Bamsoet tidak semua nilai global yang dibalut dengan atribut modernitas tersebut selaras dengan jati diri dan keindonesiaan. Selain itu kelalaian dan sikap abai dalam menyaring masuknya faham-faham radikal dan faham-faham lain yang tidak selaras dengan jiwa Pancasila disebut bisa merusak mental generasi muda dan sendi-sendi peradaban bangsa.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyebut era revolusi industri 4.0 menghadirkan simplifikasi pada banyak hal serta menghadirkan tatanan baru. Semua bidang dituntut untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan standar kemapanan yang baru, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial kemasyarakatan, hingga dunia pendidikan.

“Revolusi industri secara fundamental telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, mahasiswa dituntut melengkapi kapasitas diri dengan beberapa pengembangan softskill, salah satunya adalah kepemimpinan,” sambungnya.

Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa generasi muda saat ini adalah penerus estafet kepemimpinan nasional di masa depan sehingga revitalisasi kepemimpinan milenial muda mau tidak mau harus menjadi prioritas kebijakan.

Ia menuturkan revitalisasi kepemimpinan harus bisa menjadi jawaban atas berbagai potensi persoalan yang muncul pada era industri 4.0. Karena karakteristik era 4.0 yang bersandar pada aplikasi teknologi informasi dan digitalisasi di semua sektor kehidupan, maka revitalisasi kepemimpinan milenial harus menempatkan literasi teknologi sebagai prioritas utama.

“Perkembangan teknologi yang demikian pesat hanya bisa disikapi dengan dua alternatif, yaitu adaptasi dan inovasi. Dengan segala potensi dan sumberdaya yang dimilikinya, generasi muda diharapkan tidak berfikir dan bersikap statis di zona nyaman, tetapi senantiasa berusaha mencari alternatif-alternatif dan menciptakan kreasi baru dalam menyikapi berbagai persoalan,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengatakan sikap kreatif dan inovatif yang bisa mengubah ketidakmungkinan menjadi peluang sangat penting pada era 4.0 karena ketersediaan lapangan kerja cenderung teredukasi dari waktu ke waktu.

Bamsoet mengatakan generasi muda penting untuk mengedepankan pemikiran yang kritis dan terbuka untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Selain diperlukan kemampuan untuk menyaring informasi yang masuk, agar bisa dijadikan landasan bersikap dan bertindak secara akuntabel.

“Semua sepakat bahwa kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa berlari dan melompat agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Namun kita juga sepakat, bahwa generasi muda kita tidak cukup hanya sekedar pintar dan cerdas. Tetapi juga harus mempunyai karakter dan jatidiri sebagai manusia Indonesia,” pungkasnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mulai besok KPU akan resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2020. Mendagri Tito Karnavian meminta kepada calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri besok tidak melakukan arak-arakan atau mengumpulkan massa seperti berkonvoi.

“Tegaskan tidak ada arak-arakan, konvoi-konvoi dalam pendaftaran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan,” kata Mendagri Tirto Karnavian, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 yang disiarkan di YouTube Kemendagri RI, Kamis (3/9/2020).

Tito mengingatkan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan dengan peserta terbatas sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020. Ia mengimbau agar tidak ada pengumpulan massa, sebaiknya suasana pendaftaran calon juga dapat disaksikan secara virtual sehingga dapat ditonton pendukung tiap kandidat dari kediaman masing-masing.

“Jadi pendaftaran paslon dilakukan secara sangat terbatas dan kemudian bisa diamplifikasi dengan media massa atau virtual. Jadi tanpa seperti dulu yang rombongan, ramai-ramai,” katanya.

Ia mengatakan Pilkada 2020 harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat supaya tidak terjadi klaster COVID-19 baru. Tito menyebut nantinya calon kepala daerah juga harus mengembangkan ide kreatif untuk penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya.

Sementara itu masa kampanye akan dimulai pada 26 September. Menurut Tito pada masa kampanye Pilkada nantinya calon kepala daerah didorong membuat alat peraga kampanye di alat kesehatan seperti masker dengan gambar paslon. Sedangkan peserta kampanye terbuka nanti akan dibatasi hanya boleh maksimal 100 orang, yang mana tiap 1 kandidat hanya 1 kali.

“Pengumpulan massa disepakati maksimal 100 orang. Itu pun satu kontestan hanya satu kali dan itu jaga jarak. Kalau nanti ada pelanggaran bisa disemprit oleh Bawaslu,” kata Tito.

Diketahui KPU akan membuka pendaftaran paslon Pilkada akan dibuka pada 4-6 September. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akan berlangsung dari 4 hingga 22 September.

Penetapan paslon dilakukan pada 23 September dan pengundian nomor urut pada 24 September. Sedangkan kampanye dilakukan pada 26 September hingga 5 Desember dengan jumlah peserta terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat pandemi virus Corona (COVID-19).(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin upacara pelepasan kontingen Satgas Garuda Bhayangkara II untuk menjalankan misi perdamaian di wilayah konflik Afrika. Ada dua kontingen yang dilepas yaitu FPU 12 UNAMID dan FPU 2 MINUSCA.

“Bendera merah putih dilengan kiri adalah melambangkan negara, sehingga beban yang diemban tidaklah ringan,” kata Idham di lokasi upacara, Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2020).

Pasukan perdamaian itu nantinya akan diberangkatkan ke Darfur, Sudan dan Bangui, Republik Afrika Tengah. Jumlah pasukan terdiri dari 280 orang. Upacara hanya diikuti 30 personel sebagai perwakilan pasukan. Tak semua pasukan ikut upacara demi menjalankan protokol kesehatan yakni tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak.

“Diharapkan Peacekeepers Polri mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah dilatihkan selama masa Latpragas,” ujar Idham.

Sejak 1989 sampai dengan sekarang, Polri telah menugaskan 2.594 personel untuk menjadi Pasukan Penjaga Perdamaian dalam misi PBB.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kinerja DPR RI periode 2019-2014 pada tahun pertama diapresiasi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. DPR, menurut Bamsoet, telah bekerja keras bersama pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19 sekaligus mengawasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam momen peringatan HUT ke-75 DPR RI. Ia menganggap DPR telah mampu mengendalikan stabilitas politik di situasi genting.

“Stabilitas politik yang terjaga dengan baik, dibuktikan dengan harmonisnya hubungan antara DPR RI dengan pemerintah, merupakan kunci utama gotong royong memulihkan perekonomian nasional. Sekaligus DPR RI tetap mengawasi kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran PEN agar tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

Usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-75 DPR RI, secara virtual dari Black Stone Beach Bali, Selasa (1/9/2020) itu, Bamsoet juga mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan enam Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya RUU Perppu Pilkada Serentak 2020, sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan. UU tersebut, kata Bamsoet, memberikan jaminan kepastian terselenggaranya kedaulatan rakyat walaupun dalam suasana pandemi COVID-19.

“Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota MPR RI telah berkomitmen menjaga kondusifitas selama Pilkada. Salah satunya dengan memastikan para kandidat yang mereka dukung maju dalam Pilkada, tak melakukan pengerahan massa selama kampanye. Pelaksanaan kampanye bisa memanfaatkan media sosial, sehingga tak menambah penyebaran COVID-19,” ulas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga merespon positif langkah DPR RI yang telah membuka hubungan baik dengan buruh dalam menyelesaikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hal itu dibuktikan dengan rapat maraton selama 20-21 Agustus 2020 dengan 16 perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja yang menghasilkan kesepakatan untuk memperlancar pembahasan RUU Cipta Kerja. Penyelesaian RUU Cipta Kerja, jelas Bamsoet, diharapkan akan mempercepat masuknya investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai capaian yang telah diraih, tentu masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya penyelesaian RUU KUHP sebagai produk hukum asli Indonesia, agar tak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Sudah terlalu lama pembahasannya terkatung-katung, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan oleh DPR RI periode 2019-2024,” urai Bamsoet.(VAN)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rapat membahas laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2019.
Raker digelar di Ruang Rapat Komisi I, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Rapat dibuka oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

“Laporan pertanggungjawaban anggaran 2019,” kata Meutya membuka rapat.

Rapat pembahasan anggaran ini dihadiri oleh Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Wamenlu Mahendra Siregar, Ketua KPI Agung Suprio, Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Asrena Mabes TNI, serta perwakilan Dewan Pers. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

“Berdasarkan informasi dari sekretariat, untuk Komisi I sudah memenuhi kuorom. Demikian rapat dapat kita buka,” ujar Meutya.

Meutya Hafid kemudian menyerahkan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis. Rapat kemudian dilanjutkan pemaparan laporan pertanggungjawaban dari setiap kementrian dan lembaga yang hadir, pemaparan pertama oleh Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta pengurus pondok pesantren untuk terbuka soal adanya kasus virus Corona (COVID-19) di lingkungannya. Pesantren yang menjadi klaster, harus segera melapor kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar segera mendapat penanganan.

“Belakangan kami melihat ada beberapa pesantren yang terkena, kami anjurkan kepada mereka agar jangan diam-diam saja. Kalau ada yang terkena atau menjadi kluster segera lapor ke Kementerian Agama. Segera akan kami datangi dan bantu,” kata Fachrul Razi dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat bila memperoleh laporan adanya kluster Covid-19 di pesantren. Sehingga, penanganan kasus Corona dilakukan secara cepat.

“Kami akan bantu apa saja yang kami bisa. Misalnya dari mulai obat-obatan, disinfeksi lingkungan pondok pesantren, atau membantu dana, hingga berkoordinasi untuk menurunkan tim kesehatan ke sana,” kata Fachrul.

“Jadi, kalau ada yang positif (Covid-19), jangan diam-diam saja. Segera lapor, sehingga bisa segera kita atasi. Pasti pemerintah akan membantu,” imbuhnya.

Kementerian Agama memang telah menetapkan empat syarat utama apabila pesantren ingin membuka proses belajar tatap muka. Jika syarat itu dipenuhi, maka pesantren dinyatakan aman dari COVID.

“Pertama, lingkungan madrasah/pesantren aman Covid. Kedua, guru atau ustadz nya aman covid. Ketiga, santrinya aman Covid, dan keempat selalu menerapkan protokol kesehatan,” ujar Fachrul.

Saat ini, Kementerian Agama bersinergi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satunya yang dilakukan Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk mengatasi kluster Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sebanyak 100 dokter meninggal dunia karena virus Corona (COVID-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan dukacita.
Belasungkawa dari Jokowi itu disampaikan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, melalui keterangan tertulis, Rabu (2/8/2020). Fadjroel mengatakan Jokowi turut memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga medis.

“Presiden Joko Widodo menghaturkan belasungkawa sedalam-dalamnya terhadap tenaga medis yang meninggal dunia (Selasa, 1/9) di Istana Bogor. Presiden juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang bekerja sangat keras dan sangat baik sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berjibaku tanpa sekat apapun, dengan penuh dedikasi dan profesional,” kata Fadjroel.

“Presiden sekali lagi mengucapkan dukacita sedalam-dalamnya, termasuk kepada keluarga mereka yang ditinggalkan agar tetap disabarkan-Nya,” imbuhnya.

Fadjroel mengatakan Jokowi tak lelah mengingatkan seluruh masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab, kata dia, hal itu dapat meringankan pekerjaan para tenaga medis yang berjuang menangani COVID-19.

“Presiden tak lelah-lelahnya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk dapat meringankan pekerjaan tenaga medis. ‘Ayo memakai masker!’ seru Presiden Joko Widodo,” kata Fadjroel.

Saling mengingatkan serta bergotong royong kebangsaan dan kemanusiaan, kata Fadjroel, adalah kunci disiplin penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, kunci dalam pemulihan ekonomi nasional untuk keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden juga menegaskan tiga strategi pemerintah untuk menyediakan vaksin COVID-19: 1. Mencari vaksin yang diproduksi pihak mana pun di seluruh dunia; 2. Kerja sama riset dan produksi Bio Farma, perguruan tinggi, lembaga dalam dan luar negeri; 3. Riset vaksin Merah-Putih oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fadjroel mengatakan, masyarakat menjadi garis depan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena itu, kedisiplinan masyarakat merupakan kunci agar tenaga medis di rumah sakit tak kewalahan.

“Pemerintah mengajak setiap orang untuk disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar rumah sakit dan tenaga medis tidak kewalahan dalam menangani pasien COVID-19, dan berakibat kurang baik kepada tenaga medis. Masyarakat menjadi garis depan memutus rantai penyebaran COVID-19,” ujarnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama para gubernur untuk membahas perkembangan penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia menurunkan angka kematian akibat Corona.

“Alhamdulillah tingkat kesembuhan (case recovery rate) juga makin meningkat. Dari dulu kita ingat di bulan April itu 15% kemudian sekarang di bulan Agustus itu 72,1%. Jadi ada pergerakan yang lebih baik, lebih tinggi dari pada rata-rata dunia yang 69%,” ujar Presiden Jokowi saat rapat bersama para gubernur, seperti disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (1/9/2020).

Meski angka kesembuhan mengalami peningkatan, Jokowi juga menyoroti angka kematian yang besarnya masih berada di atas rata-rata dunia. Hanya, dibanding pada awal pandemi, angka kematian Corona di Indonesia juga sudah mengalami penurunan.

“Tetapi untuk kasus meninggal, ini hati-hati, untuk case fatality rate (kasus angka kematian) di Indonesia meskipun mengalami penurunan dari 7,83% di bulan April menjadi 4,2% di bulan ini. Kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi karena angkanya fatality rate di negara kita masih lebih tinggi dibandingkan fatality rate global yang berada di angkat 3,36%,” sebut Jokowi.

“Ini pekerjaan besar kita. Sekali lagi kita harus waspadai betul sehingga kita tidak kehilangan kendali dalam penanganan penyebaran COVID,” imbuhnya.

Jokowi juga melaporkan kasus Corona per Senin (31/8) kemarin. Kasus aktif Corona di Indonesia saat ini berada di angka 23,7% yang berada di bawah angka rata-rata dunia 27%.

“Perkembangan kasus harian per kemarin 31 Agustus jumlah kasus aktif ini masih 41.420 atau 23,7%, kemudian penambahan kasus positif per hari kemarin 2.473 dan ini yang kita patut bersyukur, jumlah kasus yang sembuh ini sudah 72,1% atau 125.959 dan jumlah kasus meninggal 7.417 atau 4,2%,” tutur Jokowi.

“Kalau kita lihat perkembangan yang ada ini untuk kasus positif tingkat nasional, untuk persentase kematian di bulan April angkanya tinggi kemudian menurun-menurun di bulan Agustus sudah berada di posisi angka 4,72%. Ini yang harus kita upayakan terus agar persentase kematian semakin hari semakin membaik,” sambungnya.

Jokowi memaparkan data-data melalui grafik yang ditampilkan di hadapan para gubernur. Ia bersyukur karena kasus kesembuhan sudah mengalami peningkatan.

“Kemudian persentase kesembuhan coba kalau kita lihat di bulan Maret itu masih sangat rendah sekali, tetapi di bulan Agustus kesembuhan kita sudah mencapai 72,17%. Ini yang patut kita syukuri. Juga positivity rate kita di 31 Agustus yang dulu berada di atas, kemudian melandai. Tetapi apa pun ini harus kita tekan terus agar lebih baik,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, presiden menyoroti kasus-kasus Corona yang masih tinggi di sejumlah provinsi. Jokowi meminta para gubernur yang wilayahnya masih berada di zona merah menekan laju penambahan kasus Corona.(DAB)

“Marilah kita lihat baik jumlah kasus, jumlah yang sembuh, dan yang meninggal semua angkanya, datanya kita miliki harian. Jadi hati-hati untuk yang angkanya masih tinggi, saya minta gubernur untuk betul-betul bekerja keras dengan gugus tugas yang ada agar bisa ditekan angkanya,” sebutnya.

Jokowi meminta gubernur aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Bila ada yang perlu ditangani pemerintah pusat, gubernur diminta tak segan memberi tahu.

“Dan kalau ada masalah-masalah yang memang pemerintah pusat harus bantu, sampaikan kepada kita di pemerintah pusat, utamanya di komite dan gugus tugas kita,” kata Jokowi.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR menggelar rapat paripurna kedua hari ini setelah sebelumnya digelar paripurna khusus peringatan HUT ke-75 DPR. Ada dua agenda dalam rapat paripurna kali ini, salah satunya pengambilan keputusan tingkat II Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).

Rapat digelar di ruang rapat paripurna, Selasa (1/9/2020). Rapat dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani pukul 11.29 WIB. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir secara fisik.

Membuka rapat, Puan menyebutkan ada 495 anggota yang hadir. Sebanyak 111 anggota hadir secara fisik dan 280 anggota hadir secara virtual.

Tak disebutkan status kehadiran 104 anggota lain. Sementara, jika berdasarkan catatan kehadiran, dari 575 anggota, 80 anggota Dewan absen rapat paripurna hari ini.

“Menurut cacatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 495 anggota, dengan 111 fisik dan 280 virtual. Dengan demikian, kuorum telah tercapai,” kata Puan saat membuka rapat.

“Perkenankan saya membuka rapat paripurna. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjut dia.

Ada 2 agenda dalam rapat paripurna kali ini. Agenda dalam rapat paripurna ini adalah tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap RUU tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya.

Selain itu, rapat paripurna mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.(VAN)