JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif terinfeksi virus Corona (COVID-19) dan dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto. Plh Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan kondisi Arief dalam keadaan baik dan masih saling berkoordinasi.
“Pak Arief baik-baik saja, masih berkoordinasi dengan kami,” kata Ilham di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Ilham mengatakan, Arief sendiri yang meminta agar dirawat di RSPAD. Sebab, perawatan di RSPAD dinilai lebih intensif.

“Jadi beliau sendiri yang meminta untuk dirawat di rumah sakit. Agar cepet sembuh, lekas sembuh, karena perawatannya lebih intensif, seperti itu,” ujarnya.

Ilham mengatakan Arief terus berkoordinasi dengan pimpinan KPU via aplikasi WhatsApp (WA). Namun, Ilham mengatakan tak ingin menggangu jalannya perawatan Arief di RSPAD.

“Jadi kami terus berkoordinasi via WA, kadang-kadang juga…tapi kita nggak mau menggangu dia dengan menelpon dan sebagainya kalau nggak penting sekali karena perlu istirahat yang cukup,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan terinfeksi virus Corona. Arief kini dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto, dengan kondisi stabil.

“Iya (dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto). Kondisinya baik,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid melalui pesan singkat, Selasa (22/9).

Pramono mengatakan, pemindahan Arief ke RSPAD agar fokus menjaga kesehatan. Sehingga proses pemulihan bisa dipercepat.

“Hanya biar fokus menjaga kesehatan, dan terpindah dari anak-istri,” ujarnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya akan berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jokowi akan menyampaikan pidato pagi ini melalui sebuah rekaman video.
Jokowi akan berpartisipasi pada sesi General Debate SMU PBB. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan Jokowi akan menyampaikan pidatonya pukul 07.00 WIB.

“Presiden @jokowi akan bergabung bersama Kepala Negara lain dan berbicara di depan Sidang Umum PBB ke-75 #UN75, besok, 23 September 2020, 07.00 WIB,” tulis Retno dalam akun Twitter resminya, seperti dilihat, Selasa (22/9/2020).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan pidato Jokowi telah direkam sebelumnya dan akan ditayangkan secara virtual. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi virus Corona (COVID-19).

“Memberikan pidato dari tapping, ‘kan sekarang kondisi COVID-19,” kata Heru seperti dilansir Antara, Selasa (22/9).

Pidato Presiden Joko Widodo itu akan menjadi yang pertama sejak menjabat sebagai Presiden RI. Pada periode 2014-2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato untuk mewakili Indonesia di forum internasional tersebut.

“Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama (22 September), sesi sore waktu New York (urutan ke-19), diperkirakan sekitar pukul 20.30 malam waktu setempat atau pukul 07.30 WIB pada tanggal 23 September 2020,” kata Heru.

Presiden Jokowi akan berpidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia. Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB yang digelar pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri pun akan ikut menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengunjungi Syekh Ali Jaber di kediamannya usai kejadian penusukan di Lampung. Boy mengapresiasi sikap Syekh Ali Jaber dalam menyikapi insiden penusukan yang dialami.

“Kami sangat bersimpati terhadap apa yang disampaikan dalam menyikapi peristiwa ini. Beliau justru berupaya menenangkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Hal ini merupakan contoh akhlak mulia dan perlu dicontoh. Proses hukum tetap berjalan dan kami berharap dapat memberikan rasa keadilan,” kata Komjen Boy dalam keterangan tertulis dari BNPT, Selasa (22/9/2020).

Boy menyatakan akan terus mengawal dan memastikan penanganan secara hukum berjalan dengan maksimal, objektif, dan sesuai fakta lapangan. Ia berharap kejadian serupa tidak lagi menimpa ulama maupun aktivitas religi lainnya.

Kunjungan Boy ke kediaman Syekh Ali Jaber dilaksanakan pada Senin (21/9) sore kemarin dan didampingi Direktur Pencegahan BNPT Kombes R Ahmad Nurwakhid. Kedatangannya disambut hangat oleh Syekh Ali Jaber, beserta adiknya, Syekh Muhammad Jaber dan sang ayah Arief Pribadi.

Dalam kunjungan ini, Syekh Ali Jaber menjelaskan kembali kronologis kejadian penusukan terhadapnya pada 13 September lalu di Lampung. Ia menyampaikan tidak ingin menyalahkan suatu pihak dan berharap masyarakat tidak mudah terpancing emosi.

“Mudah-mudahan bisa membuat damai, mempersatukan umat. Saya bangga sekali, perhatian dan respons yang didapatkan luar biasa dari seluruh kalangan ulama dari berbagai aliran yang menyampaikan perhatiannya. Ini saya ambil hikmahnya,” ujar Syekh Ali Jaber.

Ia juga mengapresiasi kunjungan Kepala BNPT yang dianggapnya seperti saudara yang kerap berkomunikasi. Dia berharap sinergi antara aparat keamanan di negeri ini, baik dari pemerintah, umara dan ulama, dapat diperkuat.

“Sebelum kita meminta kebaikan, kita harus mewujudkan kebaikan dalam diri. Wujud kebaikan salah satunya adalah adil. Untuk masyarakat, kasus ini masih ditangani. Ini merupakan kejadian qadarullah dan merupakan ujian,” ujar Syekh Ali Jaber.

“Saya harap kepada ulama yang membawa contoh nama baik Islam agar bisa meniru Nabi Muhammad SAW, terujinya akhlak seseorang itu ketika dihina, dicaci dan dizalimi. Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Ini hanya upaya dengan kelemahan yang saya miliki untuk meniru beliau,” imbuhnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, menyampaikan hasil analisis terbaru terkait peta zonasi tingkat risiko penyebaran Corona di suatu daerah. Dia mengatakan ada 38 kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari zona sedang (kuning) ke zona tinggi (tinggi).

“(Ada) 38 kabupaten/kota mengalami perubahan dari zona sedang ke zona tinggi,” kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/9/2020).

Wiku lantas merinci, 38 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan risiko penularan Corona tersebut tersebar di 17 provinsi. Data ini diambil per Senin (20/9) kemarin.

Berikut daftar 38 kabupaten/kota tersebut:

Aceh
– Aceh Selatan
– Simeulue
– Kota Banda Aceh

Sumatera Utara
– Langkat
– Binjai
– Kota Tebing Tinggi

Sumatera Barat
– Pesisir Selatan
– Agam
– Kota Padang
– Kota Bukittinggi

Riau
– Pelalawan
– Dumai

Sumatera Selata
– Lahat

DKI Jakarta
– Jakarta Selatan

Jawa Barat
– Karawang
– Kota Cirebon
– Kota Bekasi

Jawa Timur
– Probolinggo
– Mojokerto
– Kota Probolinggo
– Kota Batu

Banten
– Tangerang
– Kota Cilegon
– Kota Tangerang Selatan
– Kota Tangerang

Bali
– Tabanan

Kalimantan Tengah
– Kotawaringin Timur
-Barito Selatan

Kalimantan Selatan
– Balangan

Kalimantan Timur
– Kukar

Sulawesi Selatan
– Kabupaten Kepulauan Selayar

Gorontalo
– Bone Bolango

Papua
– Mimika
– Kota Jayapura

Papua Barat
– Manokwari
– Teluk Bintuni
– Kota Sorong

Wiku mengatakan ada 10 kabupaten/kota yang berpotensi untuk menurunkan tingkat risiko ke zona kuning (sedang). Dia berharap pekan depan 10 kabupaten/kota ini bisa pindah ke zona kuning.

Sepuluh kabupaten/kota dengan skor tertinggi di zona merah tersebut yakni Tangerang, Probolinggo, Pekalongan, Cirebon, Jakarta Selatan, Kutai Kartanegara, Lahat, Aceh Selatan, Kota Baru, dan Kotawaringin Timur.

“Kami berharap agar 10 kabupaten/kota ini semoga minggu depan bisa berubah ke zona risiko sedang yaitu zona kuning,” ungkap Wiku.

Selain itu, dia juga mengungkap 47 kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari zona risiko rendah menjadi sedang. Daerah tersebut tersebar di 20 provinsi.

Berikut daftarnya:

Aceh
– Aceh Timur

Sumatera Utara
– Nias utaa

Sumatera Barat
– Solok Selatan

Riau
– Bengkalis

Jambi
– Tanjung Jabung Barat
– Kota Jambi

Sumatera Selatan
– Empat Lawang
– Musi Rawas Utara
– Kota Pagar Alam

Lampung
– Lampung Selatan
– Lampung Barat
– Tanggamus
– Pesawaran
– Kota Metra

Jawa Barat
– Sukabumi
– Kuningan
– Cirebon
– Sumedang

Jawa Tengah
– Cilacap
– Wonogiri
– Pemalang

Nusa Tenggara Barat
– Dompu
– Kota Bima

Nusa Tenggara Timur
– Manggarai
– Manggarai Barat

Kalimantan Barat
– Sintang
– Kota Pontianak
– Kubu Raya

Sulawesi Utara
– Bolaang Mongondow Utara

Sulawesi Tengah
– Morowali
– Kota Palu

Sulawesi Selatan
– Bulukumba
– Jeneponto
– Soppeng

Bengkulu
– Bengkulu Tengah

Sulawesi Tenggara
– Konawe, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Muna Barat

Sulawesi Barat
– Majene

Maluku Utara
– Halmahera Tengah
– Pulau Morotai

Papua
– Jayawijaya
– Kepulauan Yapen
– Yalimo

Dia mengungkap 10 kabupaten/kota yang berpotensi pindah ke zona hijau. Dia mengatakan untuk pindah ke zona hijau, ada target skor 3,01. Daerah ini diminta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta melakukan tracing, testing, dan treatment. Sehingga seminggu kemudian 10 daerah yang kuning ini bisa berubah hijau.

“Sepuluh kabupaten/kota zona oranye dengan skor tertinggi perlu ditingkatkan sepekan ke depan untuk bisa pindah ke zona kuning karena sudah dekat dengan batas. Mebrat, Papua Barat; Puncak Jaya, Papua; Halmahera Barat, Maluku Utara; Bulukumba, Sulsel; Minahasa Tenggara, Sulut; Sukamara, Kalteng; Lampung Utara, Lampung; Nias Utara, Sumatera Utara; Yalimo Papua; Sinjai, Sulsel,” bebernya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Rapat tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19).

Rapat digelar ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020), pukul 10.15 WIB. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Rapat digelar secara terbuka dan tertutup.

Tampak Retno hadir di lokasi rapat dengan didampingi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar serta sejumlah jajaran pejabat di Kemlu. Rapat juga dilakukan secara fisik dan virtual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

“Dan sesuai dengan agenda pertemuan, kami akan menyampaikan paparan mengenai beberapa hal. Pertama mengenai isu perlindungan WNI di masa pandemi, kemudian kedua perdagangan Indonesia di masa pandemi. Ketiga diplomasi vaksin. Keempat pemilu di AS,” kata Retno dalam rapat.

Rapat ini juga membahas anggaran Kemlu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan Kemlu tidak mendapat tambahan anggaran di Tahun Anggaran 2021. Total pagu anggaran yang disetujui Komisi I DPR RI sekitar Rp 8 triliun.

“Ini pembahasan RKA KL kita supaya kita satu pemahaman. Pagu indikatif 23 Juni, pagu anggaran 9 September alokasi 22 September dan sudah dapat surat dari banggar tanggal 17 September lalu. Pagu indikatif kita Rp 8.157.221.547.000. Kemudian anggaran menjadi Rp 8,205 triliun. Pagu yang diusulkan Rp 11,335 triliun. Ada kekurangan pagu Rp 3 triliun,” ujar Utut

“Mohon izin ibu, menurut Banggar tidak ada tambahan jadi berhenti di Rp 8 triliun definitif ya,” sambung Utut.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Rapat membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi VIII, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat dimulai pukul 10.25 WIB dan dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, serta Ihsan Yunus.

“Berdasarkan laporan sekretariat komisi VIII sudah dihadiri fisik 9 anggota, virtual 25 anggota dari semua fraksi. Oleh karena itu, berdasarkan tatib DPR kuorum sudah tercapai,” ujar Yandri membuka rapat.

Yandri mengatakan agenda rapat hari ini adalah membahas pagu anggaran BNPB untuk 2021. Adapun pagu anggaran BNPB untuk 2021 sekitar Rp 800 miliar.

“Dalam rapat kerja dengan komisi VIII mengenai pembahasan RKAKL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) anggaran tahun 2021 pada tanggal 3 September 2020 Kepala BNPB telah menyampaikan pagu anggaran BNPB tahun 2021 sebesar Rp 813.103.749.000,” ujar Yandri

“Dengan rincian, program dukungan manajemen Rp 250.391.077.000, program ketahanan bencana Rp 562.712.672.000,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yandri meminta Doni hari ini menjelaskan secara rinci terkait anggaran ini. Dalam rapat ini komisi VIII juga akan menanyai beberapa hal terkait anggaran dan isu terkini.

“Ada beberapa yang ingin kami konfirmasi yang pertama bagaimana pagu anggaran BNPB tahun 2021? Apakah ada perubahan kalau ada sampaikan secara spesifik. Kedua, jika ada perubahan berapa besar nilainya,” katanya.

Rapat saat ini masih berlangsung. Doni Monardo saat ini menyampaikan paparannya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rangkaian Pilkada serentak tahun 2020 diperkirakan berlangsung masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian Daerah (Polda) melarang seluruh kegiatan kampanye yang menyebabkan kerumunan, termasuk tak memberi izin konser musik di ruang publik.

“Kegiatan kampanye dengan mengerahkan massa, menyelenggarakan konser musik, pentas seni budaya hingga aneka lomba di ruang publik berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Ragam kegiatan itu akan mengundang banyak orang untuk hadir sebagai penonton, sehingga kerumunan orang banyak sulit dihindari,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan agar semua institusi negara dan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat pandemi COVID-19. Semua institusi mesti berkomitmen menjalankan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Semua institusi harus menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi atau pembiaran terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap kegiatan pasangan calon, tim sukses serta para simpatisan mereka,” urai Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, sehubungan dengan periode kampanye mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, akan ada berbagai aktivitas dari para calon di 270 daerah pemilihan. Ia menekankan, semua kegiatan persiapan Pilkada 2020, termasuk kampanye harus mematuhi protokol kesehatan.

“Pemda dan Polda harus bersikap tegas dengan tidak menerbitkan izin untuk aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Pun, Pemda, Polda, KPUD dan Bawaslu Daerah perlu bersinergi untuk memastikan kepatuhan semua pihak mentaati protokol kesehatan saat melakukan kampanye Pilkada selama 71 hari, pesan Bamsoet.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan pelayanan birokrasi dan publik tetap berjalan meskipun Menag Fachrul Razi dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Kemenag menyebut pelayanan itu mayoritas dilakukan dengan sistem daring.

“Untuk pelaksanaan tugas kementerian, birokrasi beberapa itu kan sudah melalui pelayanan daring, ya pelayanan nikah, ada yang melalui pelayanan satu pintu tetap berjalan. Tugasnya (Menag) sudah didelegasikan ke Pak Wamenag,” kata Jubir Kementerian Agama, Oman Fathurahman, saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Oman juga mengatakan para pegawai Kemenag diberlakukan sistem kerja shift. Menurutnya, hanya 25 persen pegawai yang masuk ke kantor dan selebihnya work from home (WFH).

“Kalau Kemenag itu bukan sekarang saja khusus masa PSBB baik yang pertama maupun yang kedua memang secara rutin sudah WFH 25 persen yang masuk, secara reguler dilakukan penyemprotan disinfektan itu sudah rutin apalagi dengan kejadian bertambah upaya sterilisasi,” sebutnya.

Meski demikian, Oman mengaku sejauh ini Kemenag belum memutuskan menutup sementara aktivitas di kantor. Sebab, ia menyebut masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama.

“Sejauh ini belum (menutup kantor), kita menimbang. Kita ini kan sama, Kementerian Agama fokus juga melakukan penanganan COVID-19 di pesantren, madrasah, itu tetap harus berlangsung pelayanan terhadap publik terhadap masyarakat. Kalau 100 total tidak, tapi secara bertahap dilakukan sterilisasi dan kunjungan dibatasi dengan protokol sangat ketat,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fachrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes swab pada 17 September 2020. Kondisi fisik Menag Fachrul Razi dilaporkan baik dan tengah menjalani isolasi mandiri.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” terang Staf Khusus Menteri Agama, Kevin Haikal, dalam keterangannya, Senin (21/9).

Kemudian, Kemenag langsung melakukan pembatasan dan memperketat akses masuk ke gedung kantor kementerian tersebut. Langkah ini diambil setelah Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19.

“Sehubungan kondisi Menag saat ini, mekanisme masuk kantor Kemenag akan semakin diperketat,” kata Jubir Kemenag Oman Fathurrahman seperti dilansir Antara.

Kemenag menyebut sebulan terakhir sudah dilakukan pengetatan protokol kesehatan dan jadwal masuk kantor dan ke depan akan ditingkatkan. Ada pembatasan akses tapi tidak tutup total.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan kehormatan US Under Secretary of Defense for Policy, James H. Anderson. Dalam pertemuan itu, dibahas kerjasama yang selama ini telah terjalin.
Pertemuan itu dilakukan di Jakarta, Kamis (17/9) dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19). Dalam kunjungan tersebut, Dr. James H. Anderson didampingi oleh Deputy Chief of Mission Heather Variava, DASD Reed Werner dan Acting Athan Capt (N) Stacey Prescott.

Menurut keterangan dari Puspen TNI, yang diterima detikcom, Kamis (17/9/2020), Hadi dan Anderson juga membahas penanganan pandemi COVID-19. Kedua pejabat berharap pandemi dapat segera berakhir, sehingga berbagai kegiatan bilateral dapat kembali dilanjutkan.

Terkait kawasan, keduanya sepakat Laut China Selatan memiliki nilai strategis, bagi dunia internasional. Maka permasalahan di wilayah tersebut hendaknya diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan perdamaian berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling percaya.(DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penegakan hukum di Indonesia memiliki kesan yang sangat jelek. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Herman Hery, mengatakan yang disampaikan Mahfud juga dirasakan masyarakat.
“Tentunya ini juga mewakili seluruh aspirasi masyarakat,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut, Herman menilai pernyataan Mahfud sebagai kritik yang positif. Menurut Herman, kritik itu tidak hanya ditujukan kepada aparat Kejaksaan, tapi juga kepada seluruh aparat penegak hukum yang ada.

“Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud Md sebagai Menko Polhukam sebagai masukan atau kritikan yang positif dan membangun tidak hanya bagi Kejaksaan, tapi bagi seluruh aparat penegak hukum kita,” ucap Herman.

Herman pun menganalogikan kritik Mahfud seperti orang tua yang sedang menasihati anak. Menurutnya, kritik yang membangun memang diperlukan.

“Sebagai Menko, saya katakan masukan itu seperti orang tua yang sedang menasihati anaknya. Karena orangtua menasihati anaknya tidak hanya dengan sanjungan, tapi juga dengan kritikan yang membangun,” ujar Herman.

Selain itu, Herman mengimbau seluruh aparat penegak hukum bisa menunjukkan kinerja yang baik. Khususnya dalam aspek profesionalitas dan transparansi.

“Sebagai Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan aparat penegak hukum, tentu saya turut mengimbau agar seluruh aparat penegak hukum ke depan bisa menunjukkan kinerja yang baik, transparan dan profesional,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa penegakan hukum di RI mendapatkan kesan jelek dari masyarakat sehingga perlu perbaikan. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan jajarannya kemarin.

“Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu, perlunya pembinaan dan moralitas,” kata Mahfud dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/9).(NOV)