Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Aslinya RK itu PKS, ibu kandung RK itu dosen saya dulu dan sangat baik dengan saya ketika saya masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, jadi saya cukup tau arah politik putranya, yakni RK. Partai Golkar menurutku hanyalah kendaraan politiknya RK saja, namun pemikiran dan karakter politik RK itu ya PKS.
Kita bisa melihat pemikiran dan karakter RK yang PKS itu, manakala RK baik diam-diam maupun terang-terangan kerap memberikan dukungan politik dan simpatinya pada HRS, terlebih ketika HRS mengalami masa “kejayaannya” di tahun 2016-2017.
Meski demikian semuanya kembali pada diri kalian sendiri-sendiri, apakah masih bersimpati pada PKS atau RK yang seperti itu ataukah tidak. Sebab latar belakang hidup seseorang akan sangat menentukan pilihan politiknya. Satu saja yang ingin saya katakan, RK itu gagal memimpin Bandung saat RK jadi Walikota Bandung dan gagal memimpin Jawa Barat saat RK menjadi Gubernur Jawa Barat.
Banyak kasus korupsi yang menjeratnya tidak pernah tuntas proses hukumnya, apakah ini karena RK sudah menghamba pada Raja Lalim di istana, hingga keadaan RK yang seperti demikian masih juga dipilih Raja Lalim untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Wallahu a’lam.
Satu hal yang pasti, karena Walikota Bandung dan Gubernur Jabar sebelum dijabat RK dahulu merupakan sahabat-sahabat senior terdekat saya, yang hampir tiap minggu saya selalu berdiskusi berdua dengan beliau-beliau, maka saya memiliki banyak fakta yang sangat mengejutkan untuk RK ini, namun pastinya demi menjaga persahabatan saya dengan beliau berdua, saya tidak akan ungkapkan.
Di masa kepemimpinan RK banyak dana APBD Bandung dan Jabar yang dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang sia-sia, terbengkalai. Teras Cihampelas misalnya, sudah sangat tidak diminati lagi oleh warga Bandung dan wisatawan domestik. Karenanya kalian dapat melihatnya sendiri bagaimana Teras Cihampelas saat ini kondisinya.
Mesin-mesin tiket parkir entah apa itu namanya, tidak pernah ada yang menggunakannya lagi. Halte-halte Bus di Bandung tidak ada lagi yang menggunakannya. Pembangungan Masjid Al Jabbar yang menguras dana triliunan rupiah menuai kontroversi yang tiada habis-habisnya, dll.
Saya melihat sosok RK sangat jauh sekali dengan karakter ibunya yang tawadhu’ (rendah hati), sangat sopan dan gemar membaca buku-buku yang berbobot, sedangkan RK saya lihat hanyalah seorang pesolek, ahli pencitraan yang 11-12 dengan Raja Lalim di istana itu.
RK itu nampak anti PERSIJA dan pengagum berat PERSIB, sayangnya kekaguman RK pada PERSIB pernah dipertontonkannya secara norak sampai pernah lepas baju dan kaos, telanjang dada di jalanan, sampai-sampai RK pernah mendapatkan protes dan hujatan dari warganet/Netizen, tak terkecuali hujatan dari warga Bandung atau Jawa Barat yang dipimpinnya sendiri, karena tindakan RK ketika itu sangat memalukan !.
Lalu bagaimana dengan Pramono Anung? Sebelum saya nulis tentang Mas Pram ini izinkan saya mengusap air mata saya dulu dengan tisu…
Baiklah saya lanjutkan…Mas Pram merupakan kader PDIP senior yang memiliki banyak pengalaman di politik dan pemerintahan maupun di dunia usaha. Beliau sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan sering mendapatkan kepercayaannya. Mas Pram itu pelobi politik terhandal yang dimiliki oleh PDIP saat ini.
Jakarta jika berada dalam kepemimpinannya akan jauh lebih maju dari yang sekarang ini, namun sayangnya bayang-bayang Raja Lalim (Mulyono) akan terus menerus membuntutinya. Kerja-kerja keras dan cerdas Mas Pram dan Bang Doel (Rano Karno) nantinya akan banyak dipengaruhi oleh Raja Lalim yang ditemaninya selama ini.
Lain halnya jika Mas Pram dan Bang Doel selalu mengingat petuah-petuah bijak Ibu Megawati Soekarnoputri, Mas Pram dan Bang Doel akan tampil lebih genuine dan percaya diri. Semua bisikan Raja Lalim akan dihempaskannya, dan warga Jakarta akan kembali menemukan harga dirinya yang selama beberapa tahun ini dilecehkan oleh Raja Lalim Mulyono.
Pilih RK-Suswono (RAKUS) sama halnya dengan kalian ingin melanggengkan kekuasaan Raja Lalim Mulyono, pilih Mas Pram-Bang Doel, berarti sama halnya dengan kalian menghidupkan kembali ruh perjuangan Bung Karno yang visioner, dan nasionalis religius, meski dengan catatan kalian harus lebih giat lagi sering-sering mengingatkan Mas Pram agar tidak terpengaruh oleh bayang-bayang Raja Lalim Mulyono.
Menjadi sandra politik Mulyono memang sebuah hal yang sangat dilematis, jika dilawan akan ada yang terseret KPK, namun jika dibiarkan Indonesia akan porak poranda.
Tetapi percayalah jika rantai-rantai kekuasaan itu mati-matian mereka putuskan dengan semangat perjuangan yang ikhlas, tak pernah mengenal lelah demi tersenyumnya rakyat yang tertindas, pastilah suatu ketika rantai-rantai kekuasaan itu akan terputus jua.
Mas Pram dan Bang Doel adalah Jakarta, Raja Lalim Mulyono adalah Durjana Negara !…(SHE).
31 Agustus 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merinci beras impor yang telah masuk 2,4 juta ton, kemudian telah berkontrak baru sebanyak 300 ribu ton. Maka statusnya yang telah masuk dan akan masuk 2,7 juta ton.
“Prosesnya sudah berjalan, kita akan segera berkontrak 300 ribu lagi. Jadi, totalnya kira-kira 2,7 juta ton sehingga sisanya kira-kira 900 ribu ton lagi dari 3,6 juta ton,” kata dia dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).
Untuk pengadaan dalam negeri juga telah terserap sebanyak 900 ribu ton dari petani. Saat ini stok beras saat ini 1,5 juta ton di gudang-gudang Bulog.
“Kita juga melakukan pengadaan dalam negeri. Sampai dengan saat ini kita sudah lebih dari 900 ribu ton pengadaan dalam negerinya,” ujar dia. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Adapun dua putusan itu adalah putusan No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan nomor 60 adalah mengenai syarat suara sah partai politik dalam mengusung calon gubernur (cagub), sedangkan putusan nomor 70 mengenai batas usia calon kepala daerah.
“Meskipun angin segar sudah berhembus dari MK, masyarakat tetap waspada dan mengawal amar Putusan MK sampai KPU RI menetapkannya dalam bentuk PKPU. Masalahnya setelah amar Putusan MK tentang Pilkada, DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) melakukan revisi UU Pilkada dan berusaha mengesahkannya dalam rapat super cepat. Meskipun upaya itu akhirnya gagal karena Rapat Paripurna DPR RI dinilai tidak quorum. Tindakan DPR tersebut menjadi catatan tersendiri bagi publik,” bunyi keterangan Forum Guru Besar Insan Cita yang diterima, Kamis (29/8/2024).
Oleh karena itu, Forum Guru Besar Insan Cita menyatakan sikap
sebagai berikut :
1. Mengawal pelaksanaan PKPU yang mengacu pada Putusan MK No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Pilkada
2. Menuntut semua institusi demokrasi dan stakeholders pilkada untuk konsisten melaksanakan fungsinya dan menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang
demokratis di semua daerah
3. Meminta DPR RI untuk konsisten melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menjalankan proses demokrasi secara substantif
4. Mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal Putusan MK No. 60/PUUXXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 serta PKPU terkait Putusan MK ini dan
tetap menjaganya agar tidak ada pembangkangan yang dilakukan pihak-pihak yang berupaya mengkhianati konstitusi dan merusak proses demokrasi
Indonesia serta Pilkada Serentak 2024
5. Meminta semua pihak, baik supra struktur politik maupun infrastruktur politik dan stakeholders terkait pilkada (KPU, Bawaslu, Birokrasi) untuk menjaga
rasionalitas politik dan kehidupan politik serta demokrasi agar hukum bisa ditegakkan, stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan nasional terus terjaga.
Diketahui, DPR RI memastikan bahwa pengesahan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dibatalkan. Oleh karena itu, pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus yang akan berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi hasil judicial review (JR) UU Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Basuki menjelaskan terkait ketahanan pangan Kementerian PUPR diamanahkan untuk mencetak sawah dengan pembangunan irigasi. Amanah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2024 tentang perubahan Perpres No 27 Tahun 2020 Kementerian PUPR.
“Jadi Perpres yang baru itu cetak sawah ditugaskan ke Kementerian PUPR. Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran dari Rp 75 triliun (pagu anggaran) jadi Rp 136 triliun, tadi ada usulannya Rp 61 triliun, pertama untuk ketahanan pangan. Apa saja? Pembangunan jaringan irigasi dari bendungan yang sudah selesai. Pemanfaatannya airnya harus dibangun jaringan irigasi,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI.
Selain membangun sawah dengan jaringan irigasi baru, Kementerian PUPR juga akan mengoptimalkan bedungan dan irigasi yang sudah ada.
“Makanya di bendungan-bendungan baru yang sudah diresmikan Presiden harus dibangun daerah irigasi baru termasuk cetak sawah,” jelasnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal wacana ini. Hasan mengatakan sejauh ini belum ada rincian rencana Jokowi untuk berkantor di IKN bulan September. Dia menyatakan belum ada jadwal resmi Jokowi untuk hal itu.
“Kami belum tahu detailnya ke depan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
Yang jelas, menurut Hasan, Jokowi sudah berkali-kali mencoba berkantor di IKN, bahkan menggelar rapat kabinet. Dia menekankan bisa saja hal itu dilakukan lagi dalam waktu dekat.
“Tapi yang jelas kan Bapak Presiden sebelum tanggal 17 Agustus pernah mencoba rapat Kabinet pertama. Rapat Kabinet Paripurna Pertama di sana dan itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk melakukannya lagi,” beber Hasan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan di sela-sela kunjungan kerja yang banyak di lakukan Jokowi di berbagai daerah, berkantor di IKN pasti akan disempatkan oleh Jokowi. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Adapun anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp 504,7 triliun.
“Perlindungan sosial mencapai Rp 504,7 triliun selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan,” kata dia dalam rapat dengan Banggar DPR RI.
Program perlindungan sosial ini juga akan terus diperkuat sepanjang hayat pemerintah dalam rangka membangun demografi Indonesia.
“Kita juga akan menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos yang berbasis pemberdayaan,” jelas dia.
Anggaran perlinsos tahun depan diketahui naik dari tahun ini. Dalam APBN 2024 anggaran perlinsos ditetapkan Rp 496,8 triliun. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi dalam penyaluran BBM pada tahun depan supaya lebih tepat sasaran.
“Volume BBM bersubsidi yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta KL turun dibandingkan target 2024 19,58 juta KL,” kata Bahlil di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).
“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” ujarnya. Seperti diketahui, BBM subsidi yang diatur pemerintah adalah Pertalite dan Bio Solar.
Berdasarkan hasil kajian Kementerian ESDM dan Pertamina, masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BBM tepat sasaran. Dia pun kemudian melarang agar mobil mewah memakai BBM subsidi. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selasa (27/8/2024), tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Berdasarkan aturan itu, pendaftaran pasangan calon dimulai 27 Agustus 2024. Pendaftaran para calon kepala daerah di Pilkada 2024 akan berlangsung selama tiga hari hingga 29 Agustus 2024.
Setelah proses pendaftaran, KPU di tiap masing-masing daerah lalu akan melakukan penelitian persyaratan calon yang telah mendaftar. Proses ini akan dilakukan sejak 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024.
Di tahapan selanjutnya KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2024. Penetapan itu akan diumumkan pada 22 September 2024.
Para pasangan calon kepala daerah ini kemudian akan melaksanakan kampanye politik yang akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Pemungutan suara di pilkada serentak tahun ini akan digelar pada 27 November mendatang. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Saat ditanya apa yang membuat lambat, Bahlil tak mengatakan secara detail. Dia hanya mengatakan, sedang dibicarakan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Dia juga bilang, negosiasi dengan BUMN juga masih berlangsung.
“Ya nanti dibicarakan sama Pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK. Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.
Bahlil sendiri bukan sekali menyebut jika Freeport lambat dalam proses IUPK ini. Terkait tudingan ini, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi itu tercantum dalam data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan yang dikutip Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024.
“Beras medium, sebenarnya kalau dari sisi kenaikan relatif stabil ya, kalau kita bandingkan secara bulanan. Itu harganya stabil. Cuma stabilnya ini di atas HET, ini kalau kita rata-ratakan HET Rp 13 ribu lebih sedikit, sedangkan rata-rata harga nasional beras medium sudah mencapai Rp 14 ribu dan lebih. Ini patut jadi perhatian kita semua,” kata Edy secara daring di YouTube Kemendagri RI.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, membantah data tersebut. Menurut dia, tidak mungkin harga beras medium mencapai Rp 14.600/kg alias terbang jauh di atas HET.
“Di mana beras medium Rp14.600 (per kg)? Enggak, coba lihat di Badan Pangan datanya. Enggak terlalu jauh kok. Enggak Rp14.600 (per kg), enggak. Enggak mungkin beras medium segitu. Ayo sekarang sama-sama ke pasar beras, coba lihat beras medium apa benar Rp14.600 (per kg),” kata Arief di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. (VAN)