JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengungkap penyebaran virus Corona (COVID-19) menjadi alasan rapat paripurna dimajukan hari ini dari jadwal yang seharusnya. Sturman bahkan menyebut DPR akan di-lockdown karena sejumlah anggota Dewan terpapar virus Corona.

“(Pertimbangan paripurna hari ini) Ini sekarang ini COVID. Di tempat saya kemarin di Baleg ada dua orang anggota itu TA-nya udah meninggal dua, meninggal dua. Sekarang tadi 18 orang yang di DPR ini anggota kena,” kata Sturman usai rapat Bamus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

“Sebenarnya mau di-lockdown ini, di-lockdown,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyebut kesepakatan rapat paripurna digelar hari salah satunya mempertimbangkan penyebaran Corona di lingkungan DPR. Mulai besok, DPR akan menjalani masa reses.

“Tadi disepakati Bamus, karena laju COVID di DPR terus bertambah, maka, penutupan masa sidang dipercepat, sehingga mulai besok tak ada aktivitas lagi di DPR,” ujar Awiek.

Dalam rapat paripurna hari ini, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat mengajak anggota Dewan yang hadir untuk berdoa bersama. Doa dipanjatkan untuk para anggota Dewan dan staf di DPR yang terpapar virus Corona.

“Ada beberapa rekan kita, anggota DPR RI, yang masuk di rumah sakit dan kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat anggota DPR untuk diberi kesehatan, begitu juga dengan staf ASN dan beberapa staf daripada anggota yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah,” ujar Azis saat mengawali rapat paripurna hari ini.

“Izinkan kami sebelum membuka rapat ini, kami membuka rapat paripurna untuk kita membuka rapat paripurna membaca Al Fatihah untuk kesembuhan teman-teman dan saudara-saudara kita yang terkena Corona,” ujarnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR. Hal ini guna mengantisipasi adanya demo buruh.

Ada empat rekayasa yang akan dilakukan. Jalanan yang berada di sekitar Gedung DPR akan dialihkan. Kemudian pintu keluar tol Pulodua juga akan ditutup sementara, lalin akan diluruskan ke arah tol Tomang.

Berikut rincian rekayasa lalu lintas:

– Arus lalu lintas dari Jl. Palmerah Timur arah Jl. Gelora diluruskan ke Jl. Tentara Pelajar

– Arus lalu lintas dari Jl. Gerbang Pemuda arah Jl. Gelora Dibelok ke kiri Jl. Asia Afrika

-Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulodua diluruskan ke arah Tol Tomang

– Arus lalu lintas dari Jl. Gerbang Pemuda arah Jl. Gatot Subroto diputar balik ke Doorbrak depan pintu 10 mengarah Jl. Gerbang Pemuda kembali.

Sebelumnya diberitakan, Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi, di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (28/9).

Mogok nasional disebut akan diikuti kurang-lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang existing,” ucapnya.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan pada 1 Oktober dan 8 Oktober.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyempatkan diri melakukan olahraga di setiap pagi. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebugaran dan imunitas tubuh di masa pandemi Corona.

Kegiatan olahraga Budi Karya itu diunggah dalam Akun Instagram pribadinya @budikaryas, pada Sabtu (3/10/2020) pagi. Budi tampak jogging dengan mengenakan jaket warna merah dan memakai masker. Ia mengaku melakukan olah raga setiap pagi.

“Setiap hari saya upayakan untuk berolahraga. Entah jalan kaki, jalan di treadmill, atau pun lari-lari kecil, seperti pagi ini,” tulis Budi Karya dalam unggahnya itu.

Ia menyebut jogging atau lari-lari kecil itu dilakukan atas saran dari Jubir Kemenhub Adita Irawati. Menurut Adita, kata Budi, jogging atau lari-lari kecil itu merupakan tipe olahraga yang tepat dilakukan olehnya.

“Lari-lari kecil ini, kalau kata orang Jawa disebutnya lari timik-timik. Ternyata, menurut Mbak @aditairawati, lari-lari timik-timik (lari-lari kecil, red) ini pilihan tepat bagi saya, karena dapat menjaga kebugaran. Mengapa? Heart rate stabil di zona nyaman, justru membakar kalori paling tinggi. Saya senang dapat masukan dari pelari berpengalaman seperti Mbak Adita ini,” ujar Budi.

Budi mengatakan olahraga merupakan hal yang penting dilakukan di masa pandemi Corona karena bisa menjaga imunitas tubuh. Menurutnya, imunitas tubuh yang baik merupakan benteng untuk menangkal virus Corona.

“Imunitas tubuh yang baik, menjadi benteng yang kuat dari serangan COVID-19. Karena itulah, mari berolahraga secara teratur. Akhir pekan menjadi waktu yang baik untuk mulai disiplin berolahraga,” tuturnya.

Untuk diketahui, Budi Karya Sumadi sebelumnya sempat dinyatakan positif Corona pada pada 16 Maret 2020. Dia tercatat sebagai pasien ke-76, dan menjalani perawatan hingga 31 Maret. Budi Karya kemudian dinyatakan sembuh dari Corona setelah menjalani perawatan di RSPAD.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkap hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2020. Bawaslu mengungkap 43 persen paslon masih memilih kegiatan kampanye dengan cara tatap muka.

“Rincian kampanye yang dilakukan ini menurut saya jadi perhatian kita yang tercatat oleh kita sebanyak 253 kegiatan atau 43 persen itu adalah pertemuan tatap muka,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Webinar KPU Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pemilihan Serentak 2020: Kampanye Melalui Media Sosial dan Media Daring, Jumat (2/10/2020).

Afif mengatakan total ada 585 kegiatan kampanye yang dilakukan peserta Pilkada 2020. Sehingga tercatat hampir separuh peserta pilkada masih memilih metode tatap muka dalam berkampanye.

“Jadi kalau kita lihat trennya maka hampir separuh metode yang dipilih oleh peserta pemilu di pilkada 3 hari pertama itu terkait dengan apa yang kita sebut tatap muka yang 50 orang batasannya itu,” jelasnya.

Di sisi lain, kampanye melalui media sosial dilaporkan hanya sebanyak 64 kegiatan atau sebesar 11 persen. Selanjutnya kampanye dalam jaringan sebanyak 41 kegiatan (7 persen). Selain itu, penyebaran bahan kampanye sebanyak 128 kegiatan (22 persen) dan pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan (17 persen).

Selain itu, Afif pun menemui masih ada tim kampanye yang tak menaati protokol kesehatan COVID-19 selama kampanye. Bawaslu mencatat pelanggaran terjadi di 35 kabupaten/kota di Indonesia.

“Sementara kami temukan 35 kabupaten/kota, tim kampanye masih tidak memastikan protokol pencegahan COVID. Selama (kampanye) berlangsung kerumunan dan seterusnya yang penindakannya sudah kita sampaikan,” sebutnya.

Selain itu, Afif pun menyebut terdapat 7 kabupaten/kota serta 3 provinsi yang memiliki indeks kerawanan Pilkada. Terutama, lanjut Afif, yang berhubungan dengan kampanye yang menyangkut isu SARA, bermuatan hoax, dan kampanye hitam (black campaign).

“Tujuh besarnya di antaranya adalah Kabupaten Sekadau, Kota Bukittinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan juga Kabupaten Halmahera Timur,” ungkapnya.

“Kemudian provinsi yang rawan materi kampanye terkait ujaran kebencian, hoax, kampanye hitam, dan SARA itu di antaranya Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi,” sambungnya.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto hari ini memimpin langsung Upacara Ziarah Nasional yang berlokasi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Selain itu, Hadi melakukan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan.

Pantauan pada Jumat (2/10/2020), Hadi tiba di TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pukul 07.50 WIB. Ia didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Setiba di lokasi, Hadi langsung memasuki area upacara. Tampak sejumlah personel telah berbaris rapi dan menyambut kedatangan Hadi sejak pagi.

Rangkaian upacara pun dimulai dengan laporan komandan upacara kepada Hadi selaku inspektur upacara. Kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh komandan upacara.

Setelah itu, Hadi berjalan menuju Tugu Monumen TMP sambil menggotong karangan bunga berlogo TNI. Sebelum meninggalkan area upacara, Hadi beserta seluruh anggota upacara kembali melakukan penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan.

Selain Hadi, tampak ketiga Kepala Staf TNI, yakni KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, hadir dalam acara ini. Prosesi upacara pun berjalan dengan khidmat.

Seusai upacara, Hadi beserta ketiga Kepala Staf TNI langsung menuju area makam pahlawan. Di sana, ia pun melakukan kegiatan tabur bunga di sejumlah makam.

Terlihat, Hadi menyusuri sejumlah blok pemakaman. Kemudian, ia pun mulai menaburkan bunga ke setiap makam satu per satu, di antaranya makam Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Jendral TNI Ahmad Yani, dan Letjen MT Haryono.

Setelah menaburkan bunga, ia pergi meninggalkan area TMP Kalibata. Diketahui kegiatan Upacara Ziarah Nasional ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Hari TNI Tahun 2020. Puncak acara akan diselenggarakan pada 5 Oktober 2020.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Acara tabur bunga di TMP Kalibata yang dihadiri Gatot Nurmantyo sempat diwarnai kericuhan. Gatot singgung pengamanan kericuhan.

Gatot merasa heran terhadap sikap aparat keamanan yang terkesan bukan menertibkan, tapi malah menekan para purnawirawan untuk berbicara. Dia menganggap entah karena ada kesengajaan atau hal lain.

“Kemudian pertanyaan juga, apakah petugas-petugas yang begitu banyak itu mencoba menertibkan mereka? Justru petugas bukan menertibkan mereka, justru kami yang berziarah, para purnawirawan yang sudah tua tua ini, yang ditekan-tekan terus buat bicara untuk berhadap-hadapan dengan tentara aktif dan mantan tentara,” kata Gatot ketika dihubungi, Kamis (1/10/2020).

“Apakah pembiaran ini sengaja untuk mengganggu… untuk mengganggu orang yang sedang berziarah? Kan saya nggak tahu, padahal kan kita berziarah itu untuk menghormati, meneladani, senior-senior kami yang sudah mengorbankan semuanya untuk bangsa ini. Sekaligus untuk mendoakan,” lanjut Gatot.

Lebih lanjut Gatot juga merasa heran kenapa ada kericuhan di acara tabur bunga. Jika hal itu terus terjadi, dia khawatir ada penghilangan sejarah sebagai penghormatan kepada para pahlawan.

“Terus apa yang salah pada kami ini. Saya ini undangan gitu lho. Jika terjadi seperti itu, kami makin yakin bahwa negeri ini harus diselamatkan karena, kalau nanti 17 Agustus tidak boleh ziarah, 5 Oktober TNI nggak boleh ziarah, Hari Pahlawan nggak boleh ziarah, itu kan penghilangan sejarah, itu berdampak pada membuat gerus jiwa perjuangan anak bangsa ini, karena nggak pernah diajarin, nggak tahu sejarah bangsa,” tuturnya.

Sebelumnya, acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sempat diwarnai kericuhan. Acara yang diselenggarakan oleh massa Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pedoman pelaksanaan uji swab (usap) bagi garda terdepan penanganan COVID-19. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kebingungan dari tenaga kesehatan di lapangan.

Permintaan itu disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Uji Swab untuk Tenaga Kesehatan, Polisi, TNI, dan Satpol PP kemarin, Kamis (1/10). Luhut meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat pedoman terkait proses pengetesan.

“Saya minta pelaksanaan uji swab sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Proses pengujian harus bisa dibuatkan pedomannya agar tidak terjadi kebingungan dari tenaga kesehatan di lapangan,” kata Luhut dikutip dari situs Kemenko Maritim, Jumat (2/10/2020).

Luhut meminta pedoman tersebut segera dibuat. Dengan pedoman uji swab itu, diharapkan prosedur pelaksanaan uji swab dapat dipahami oleh tenaga kesehatan.

“Buat saja pedomannya untuk swab, kemudian nanti akan kita cek supaya orang bisa satu pemahaman dalam melaksanakan swab ini. Kemudian perlu juga diketahui untuk detail lab pengujiannya itu di mana, kemudian prosedur melakukannya bagaimana. Jangan sampai kita lalai hingga orang akhirnya meninggal,” tutur Luhut.

Selain membuat pedoman, Luhut meminta Kemenkes melibatkan asosiasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam membantu melakukan uji swab untuk tenaga kesehatan, polisi, TNI, dan Satpol PP. Dia meminta arahannya ini direalisasi secara cepat.

“Saya minta nanti asosiasi profesi dilibatkan untuk mengecek program yang kita jalankan dan proses distribusi alat kesehatan itu harus cepat. Tolong beri tahu saya apabila ada masalah,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Luhut, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto pun menjelaskan perihal pelaksanaan uji swab. Dia mengatakan pemeriksaan swab mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No 413 Tahun 2020.

“Pemeriksaan swab mengacu pada KMK No 413/2020, yakni diutamakan bagi kasus suspek. Apabila pasien COVID-19 memiliki kontak erat, perlu dilakukan karantina mandiri,” katanya.

Yuri juga mengatakan petugas kesehatan yang langsung menangani pasien COVID-19, TNI, Polri, Satpol PP, perlu melakukan swab secara rutin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dr Agus Dwi Susanto juga mendukung sekaligus meminta kepada Kemenkes untuk segera menyampaikan kepada rumah sakit bagaimana prosedur bagi tenaga kesehatan untuk melakukan swab. Sebab, menurutnya, sampai saat ini belum jelas metode dan pelaksanaannya dan di mana saja laboratorium yang dapat melaksanakannya secara gratis

“Jadi kami menunggu itu supaya teman-teman kami di lapangan bisa menjalankan prosedur swab tersebut,” kata Agus.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara.

Tak hanya digelar di Monumen Pancasila Sakti, upacara tahun ini juga digelar secara virtual. Menteri, pimpinan lembaga negara, perwakilan Indonesia di luar negeri hingga kepala daerah di Indonesia wajib mengikuti upacara dari kantor masing-masing.

Upacara dimulai sekitar pukul 07.45 WIB, Kamis (1/10/2020) dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Upacara dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Upacara ini dikomandoi Kolonel Kal Eri Ahmad Harahap.

Pukul 07.55 WIB, Jokowi telah bersiap di podium untuk menerima laporan dari Komandan upacara. Jokowi tampak mengenakan setelan jas warna biru dengan dasi warna merah.

Upacara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, peserta upacara memberikan hormat kepada Jokowi. Komandan upacara melaporkan kepada Jokowi untuk memulai upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Berikutnya, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Kemudian pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Selanjutnya, pembacaan Naskah UUDNRI Tahun 1945 oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy membacakan doa.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bawaslu RI melakukan evaluasi penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 dalam tiga hari terakhir. Hasilnya, masih ada pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Bawaslu RI melakukan evaluasi dalam tiga hari terakhir pelaksanaan kampanye Pemilihan serentak di tiga hari terakhir yaitu 28, 29 dan 30 September 2020,” kata Komisioner Bawaslu RI, Afifuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2020).

Afifuddin mengatakan, tercatat ada 582 kegiatan kampanye di 187 Kabupaten/Kota. Pelanggaran protokol kesehatan, katanya, masih ditemukan pada 35 kabupaten/kota di antaranya.

“Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 Kabupaten/Kota dimana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan Covid-19 selama kampanye berlangsung. Di antara daerah yang melanggar protokol pencegahan Covid-19 adalah Depok, Trenggale, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar dan Solok Selatan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan dari 582 kampanye yang dilakukan, 43 persen atau 250 kegiatan di antaranya masih berupa pertemuan tatap muka. Kemudian penyebaran bahan kampanye sebanyak 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial sebanyak 64 kegiatan (11 Persen) dan kampanye dalam jaringan sebanyak 41 kegiatan.

“Data dalam 3 hari terakhir menunjukkan, mayoritas pilihan pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan. Pilihan kampanye ini juga berpotensi adanya penyebaran Covid-19,” ujar Afifuddin.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) terus menyiapkan langkah-langkah untuk mewaspadai potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Kemenristek melakukan sejumlah riset, salah satunya perihal sistem peringatan dini (early warning system) tsunami.

“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah sesar-sesar yang diperkirakan masih aktif, yang masih berpotensi menimbulkan gempa di Pulau Jawa itu sendiri, di bagian barat tengah maupun timur (di kawasan selatan Jawa),” kata Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam diskusi virtual, Rabu (30/9/2020).

“Jadi itu fokus untuk penelitian, plus penelitian mengenai daerah lainnya yang di luar Jawa yang juga punya potensi gempa tsunami yang perlu diperhatikan,” jelasnya.

Lalu dalam hal mitigasi, Kemenristek melakukan pengembangan dalam early warning system tsunami. BPPT di bawah Kemenristek sudah membuat dan menyebar buoy dan sistem kabel sebagai alat deteksi tsunami. Alat itu sudah disebar di beberapa titik di selatan Pulau Jawa.

“Nanti akan dipasang di berbagai tempat di Indonesia yang diperkirakan punya potensi tsunami yang perlu diidentifikasi lebih awal untuk early warning. Jadi peran kami lebih pada penelitian mengenai potensi gempanya dan mengembangkan early warning system,” kata Bambang.

Dia menekankan lagi, terkait gempa, sampai saat ini belum bisa diprediksi. Untuk itu, pihaknya mengedepankan kesiapsiagaan baik dalam mitigasi bencana maupun pendekatan teknologi.

“Tapi tentunya tugas BNPB paling penting dan BMKG adalah mitigasi bencana dengan kesiapsiagaan. Bentuknya menyiapkan tsunami early system dalam bentuk buoy atau kabel di wilayah rawan tsunami sehingga bisa memberikan estimasi waktu, gap antara terjadinya gempa dan potensi tsunami,” kata Bambang.

Untuk mencegah bencana berdampak besar, teknologi dikedepankan. Meski begitu, Indonesia belum setara dengan protokol yang diterapkan di Jepang, negara dengan kerawanan gempa yang tinggi. Riset masih perlu ditingkatkan dan disosialisasikan.

“Tentu kita harap masyarakat lebih mengerti suatu tujuan akademik, di mana ingin menciptakan knowledge, sehingga dengan knowledge yang lengkap kita tak cuek terharap potensi bencana sehingga kita tak negligence. Jadi kesadaran inilah yang bisa jadi senjata kita untuk berhadapan dengan bencana,” kata Bambang.(DON)