JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa memohon kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia agar segera melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terkait kegiatan pembangunan moda transportasi alternatif menuju Soekarno-Hatta Internasional Airport (SHIA).

Dalam surat Nomor : 040/S-MPB/IX/2020 yang dilayangkan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia d.a. Jln. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan itu, Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa menyebutkan bahwa pembangunan moda transportasi alternatif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta banyak meninggalkan persoalan terutama menyangkut penetapan bentuk ganti kerugian dan tata cara pembayaran kepada warga.

Salah satu yang menjadi sorotan Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa adalah tanah milik Silvi sesuai Hak Milik tanah Persil No. : 31.DI Blok 007 Kohir No. : 0127/C.2121 Luas 1.562 m2 di Jalan Siswa Raya 3 RT 005 RW 05 Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Benda, Kota Tangerang No. : 14/2014 Tanggal 27 Januari 2014 yang diduga terjadi penyimpangan serta adanya dugaan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara. (NGO)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Ada empat langkah yang akan dilakukan KSPI, termasuk menggelar aksi terukur dan menggugat UU Cipta Kerja ke MK.

“Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Iqbal menyampaikan, ke depan, aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin besar dan bergelombang. Iqbal juga menyayangkan masukan yang disampaikan serikat buruh tidak diakomodasi DPR.

“Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodasi,” ujar Iqbal.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, KSPI akan melakukan empat langkah ini terkait sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja, antara lain:

– Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

– Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

– Ketiga, meminta legislative review ke DPR RI dan executive review ke pemerintah.

– Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Massa Aliansi Nasional Anti Korupsi (ANAK) NKRI, termasuk di dalamnya PA 212 berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda Arjuna Wiwaha hari ini. Arus lalu lintas di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat telah ditutup sejak Senin (12/10) malam.

“Malam ini Merdeka Barat dan Harmoni sudah ditutup,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan kepada wartawan, Senin (12/10/2020) malam.

Penutupan dilakukan mulai dari Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan Simpang Harmoni. Arus lalu lintas hanya diperuntukkan bagi TransJakarta.

“Disisakan jalur busway,” imbuh Sambodo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STPP) demo di tengah pandemi ini.

“Ini kan sedang pandemi Corona, angka Corona masih tinggi, sehingga kita tidak mengeluarkan STTP. Meski begitu, kita tetap persiapkan pengamanan,” kata Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Senin (12/10/2020).

Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, Senin (12/10) pagi juga telah menggelar apel pasukan di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengamankan aksi demo tersebut.

“Kita apel gelar pasukan tadi di Monas, selain untuk mengamankan aksi buruh, itu (demo PA 212) juga kita antisipasi,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, yang salah satunya terdiri dari PA 212, akan menggelar Aksi 1310 terkait penolakan UU Cipta Kerja. Ketum PA 212 Slamet Maarif menyebut aksi ini akan dihadiri ribuan orang.

“Insyaallah ribuan,” ujar Slamet Maarif, saat dikonfirmasi, Minggu (11/10).

Dihubungi terpisah, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi ini merupakan aksi ulangan. Menurutnya, aksi terkait penolakan atas UU Cipta Kerja ini sebelumnya telah dilakukan.

“Ini kan aksi ulangan, sebelumnya kan kita sudah aksi serupa juga jauh sebelum buruh,” kata Novel.

Dalam aksi ini, massa menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

“Agar Jokowi keluarkan Perppu pembatalan UU Cilaka, yang diduga memang unsur tipu-tipu karena ternyata hanya baru draf tapi sudah disahkan,” pungkasnya.

Berikut ini rekayasa pengalihan arus sekitar Istana Negara:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jl Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
3. Arus lalu lintas dari Jl Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
4. Arus lalu lintas dari Jl MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jl Kebon Sirih.
5. Arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Fachrudin dan arus lalin dari Jl Fachrudin yang akan belok kanan ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Abdul Muis.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jl Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jl Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jl Museum diluruskan ke Jl Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jl Majapahit.
7. Arus lalu lintas dari l Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jl Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jl Juanda dan arus lalu lintas dari Jl Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jl Majapahit diluruskan ke Jl Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jl Gajah Mada.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketum Partai Gerindra, menegaskan berada di sisi buruh dalam pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Prabowo juga bicara soal demo omnibus law yang berakhir ricuh.
Pernyataan soal omnibus law dan demonya ini disampaikan Prabowo dalam wawancara courtesy DPP Partai Gerindra. Prabowo menegaskan UU Cipta Kerja juga mencakup penyederhanaan perizinan tanah, kemudahan persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, dan perlindungan UMKM hingga penyederhanaan administrasi pemerintahan. Pemangkasan birokrasi ini disebut Prabowo agar pertumbuhan itu timbul.

“Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah,” kata Prabowo dalam video yang dilihat pada Senin (12/10/2020).

Prabowo menegaskan paham tentang kesulitan buruh. Prabowo menyatakan selalu membela buruh sedari dulu.

“Memang kita paham, saya paham, kesulitan buruh, saya dari dulu berjuang untuk buruh. Gerindra itu selalu membela buruh. Tanya semua pemimpin ya, di pihak siapa kita. Dan waktu omnibus law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan buruh, tani, nelayan dan sebagainya dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya, semua,” ucap Prabowo.

“Mungkin Fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh, 80 persen sudah diakomodasi di dalam omnibus law ini, di UU Cipta Kerja ini. 80 persen. Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara. Kadang-kadang kita harus mengerti, kita harus ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan,” jelas Prabowo.

Prabowo menyebut bangsa ini harus paham dengan kondisi saat ini. Prabowo juga bicara soal perusahaan di zaman digital yang disebutnya mudah untuk memindahkan modal dan mendirikan pabrik baru di negara lain.

“Saya tahu ini buah simalakama, dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah,” kata Prabowo.

Prabowo menyarankan kaum buruh yang disebutnya sebagai kawan ini untuk berpikir jernih dalam menyikapi UU Cipta Kerja. Ada langkah konstitusional lainnya yang lebih aman yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja.

“Dan 80 persen sudah tercapai, 10 persen lagi, 20 persen lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara. Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” sebut Prabowo.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat bicara soal kepala daerah yang memberikan surat rekomendasi terhadap penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). KSPI menilai rekomendasi tersebut tidak terlalu berpengaruh.

“Sebenarnya tidak begitu ngaruh ya rekomendasi-rekomendasi kepala daerah itu,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyo dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertema ‘Pro Kontra UU Cipta Kerja’ pada Sabtu (10/10/2020)

Menurut Kahar, hingga saat ini banyak rekomendasi yang sudah disampaikan terkait UU Ciptaker. Namun, pemerintah pusat mengabaikan rekomendasi itu.

“Karena faktanya banyak rekomendasi yang disampaikan tapi diabaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Kahar.

Kahar mengatakan UU Ciptaker dapat dibatalkan melalui pengganti undang-undang (perppu). Menurutnya, ini satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Sebenarnya satu-satunya pilihan adalah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu,” ucapnya.

Dalam diskusi, Kahar juga meresponi pernyataan Jokowi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) turunan omnibus law UU Ciptaker. Kahar pun menyoroti proses pembahasan RUU Ciptaker yang dinilai mengabaikan masukan dari buruh.

“Itu kan pengalaman ini terjadi pada saat UU Cipta Kerja ini sedang dibahas. Masukan sudah disampaikan. Materi dan konsep sedang disampaikan. Tapi faktanya kita melihat bahwa di-endingnya, masukan-masukan kita banyak yang diabaikan,” ujar Kahar.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat berisi aspirasi buruh yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi dan DPR RI. Surat itu ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengirim surat ke Presiden RI untuk meminta UU Cipta Kerja ditangguhkan sesuai keinginan buruh.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah melaporkan semua provinsi menemukan kasus baru Corona (COVID-19) pada hari ini. Biasanya ada sejumlah daerah yang nihil kasus baru berdasarkan data harian.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, yang dibagikan BNPB kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020), kasus baru Corona paling banyak ditemukan di DKI Jakarta (1.259), kemudian Jawa Tengah (410) dan Jawa Timur (310).

Sementara jumlah kasus baru paling sedikit adalah di Sulawesi Barat dengan 1 kasus, Kalimantan Utara 5 kasus dan Gorontalo, NTT, Maluku Utara, NTB serta Bangka Belitung masing-masing 7 kasus. Data ini diperbarui setiap pukul 12.00 WIB.

Pemerintah juga melaporkan ada tambahan 4.294 kasus positif baru sehingga total kasus positif Corona di RI mencapai 328.952. Angka kasus meninggal bertambah 88 menjadi 11.765.

Meski demikian, kasus sembuh Corona juga mengalami penambahan yaitu 3.841, sehingga totalnya menjadi 251.481 kasus sembuh.

Per hari ini pemerintah mencatat ada 151.652 suspek yang diawasi. Virus Corona telah ditemukan di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota.

Sementara itu jumlah spesimen yang diperiksa hari ini ada 42.668.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja hari ini di Istana Merdeka. Ribuan personal aparat gabungan diterjunkan mengamankan demo tersebut.
Diperkirakan aksi ini akan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus di seluruh Indonesia. Selain itu ada juga aksi serentak di berbagai wilayah.

“Kami dari Aliansi BEM SI akan melaksanakan aksi nasional yang dilaksanakan terpusat di Istana Merdeka pada 8 Oktober 2020 dan akan ada aksi serentak menuju tanggal 8 Oktober 2020 di wilayah masing-masing,” kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah ketika dihubungi, Selasa (7/10/2020).

“Ditaksir lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus. Kita akan melebur dengan seluruh masyarakat yang akan unjuk rasa di titik yang sama, yaitu di Istana,” lanjut Andi.

Aparat gabungan dari berbagai unsur telah disiapkan menghadapi aksi ini. Lebih dari 9.000 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk melakukan pengamanan.

“Kan udah ngomong saya tadi, (pengamanan besok) sama aja, nggak ada, kemarin nggak ada juga kita masih aman juga, tetap 9 ribu personel kan, tetap kan saya ngomong, sama aja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).

Yusri mengatakan setidaknya 9.346 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemda akan diturunkan mengamankan demo. Namun dia memastikan tidak ada izin demo yang dikeluarkan sampai saat ini.

“Kita sama dengan kemarin masih 9.346 personel ini sampai adalah TNI-Polri dan juga pemerintah daerah sampai ke polres-polres jajaran semuanya. Kita turunkan di wilayah Jakarta itu, kita mengharapkan kerja sama, kita kedepankan adalah preventif, kita mengimbau kepada orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum ya yang sudah memberikan pemberitahuan kita sampaikan bahwa memang SPTP-nya kita nggak keluarkan,” ucapnya.(DAB)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sebanyak 18 anggota DPR RI telah dinyatakan positif Corona (COVID-19). Lantas, seperti apa penerapan protokol kesehatan di gedung parlemen?

Pantauan di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020), setiap pengunjung ataupun anggota yang memasuki gerbang parlemen diwajibkan memakai masker dan menjalani pengecekan suhu tubuh.

Setiap mobil yang memasuki gerbang DPR RI diminta berhenti dan membuka kaca mobil. Kemudian, petugas keamanan mengecek suhu tubuh menggunakan thermo gun kepada pengendara yang di dalam mobil.

Selain itu, setiap pintu masuk gedung di DPR RI telah dipasangi alat pengukur suhu tubuh otomatis. Jadi, setiap orang yang masuk dan keluar DPR RI otomatis dicek suhu tubuhnya.

Selanjutnya di depan gedung Nusantara II, disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Namun, tidak ada petugas yang mewajibkan pengunjung mencuci tangan sebelum memasuki gedung parlemen.

Sebelumnya, gedung MPR/DPR RI telah membatasi jumlah peserta. Selain itu, petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR telah berkeliling untuk mengingatkan orang-orang yang tengah berada di sekitar gedung DPR untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Bapak/Ibu sekalian, agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di tempat yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya,” kata petugas Pamdal melalui toa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar pun mengatakan pembatasan jumlah peserta dilakukan karena situasi COVID-19 di kompleks parlemen belum kondusif. Pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan dengan membatasi peserta rapat yang hadir langsung di DPR. Hanya pimpinan komisi, perwakilan fraksi, serta mitra terkait yang diperbolehkan hadir di ruang rapat.

“Kita orientasinya bukan di persentase, tapi dibatasi itu kan untuk rapat-rapat itu dari pimpinan DPR membatasi dari masing-masing pimpinan komisi dan perwakilan fraksi-fraksi. Kemudian dari pemerintah juga begitu ya, misalnya menteri didampingi beberapa dirjen dan pendampingnya,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan peserta rapat dibatasi hanya 20 persen dari total peserta yang ada. Ia mengatakan dalam rapat hanya bisa diisi 16-17 orang.

“Itu hanya boleh maksimal 20 persen dari total, misal di komisi yang ada yang boleh hadir, itu 20 persen total termasuk dengan mitra kerja yang dari kementerian. Jadi kalau kita lihat mungkin setiap rapat tuh hanya bisa sekitar 16-17 orang saja. Yang biasanya sampai 60-an kan. Selain itu, rapat-rapat itu tidak boleh lebih dari 2,5 jam paling lama,” jelas Dasco pada Selasa (11/9).(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mendagri Tito Karnavian meminta jajarannya khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) segera menyelesaikan masalah kekurangan blangko dan e-KTP sebelum Pilkada 2020. Tito mengatakan pemilih yang datang ke TPS nantinya adalah yang sudah memiliki e-KTP.

“Saya meminta kaitanya dengan Pilkada ini, karena masalah anggaran tambahan sudah dipenuhi oleh Kemenkeu, kekurangan blangko, e-KTP dan lain-lain yang jadi masalah di tahun-tahun lalu. Tahun ini secara teori tidak boleh kelangkaan blangko. Karena anggaran pemenuhan blangko di 2020 ini sudah dipenuhi oleh Menkeu,” ujar Tito di acara Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, di YouTube Kemendagri, Selasa (6/10/2020).

Tito meminta sebelum pemungutan suara Pilkada, masalah e-KTP harus selesai. Dia mengatakan pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan e-KTP.

“Untuk itu Ditjen Dukcapil dan seluruh kepala dinas, ini betul-betul menggenjot maksimal sebelum hari pemungutan suara. Setiap pemilih sudah memiliki e-KTP. Upayakan surat keterangan (suket) seminimal mungkin,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito menyebut kebijakan ini belum berlaku untuk pemilih pemula yang baru beranjak usia 17 tahun saat Pilkada. Kewajiban ini berlaku bagi yang sudah lama belum mempunyai e-KTP.

“Saya memahami ada aturan bahwa ada nanti pemilih menjelang 9 Desember masuk kategori usia pilih, mungkin terlambat membuat KTP, untuk itu pada mereka yang diberikan surat keterangan (suket). Yang lain-lain rekan-rekan proaktif untuk mengajak dan mendorong masyarakat yang belum memiliki e-KTP untuk segera memiliki e-KTP,” jelasnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja segera disahkan. Laporan Panitia Kerja (Panja), dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU tersebut.

“Adapun dua fraksi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan dalam tingkat kedua dalam paripurna kali ini,” kata Supratman Andi Agtas dalam laporan Panja RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Senin (5/10/2020) pukul 16.00 WIB.

Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja. Setelah dilaporkan di paripurna, RUU Cipta Kerja akan disahkan.

“Selama pembahasan tingkat Panja, dinamika dan materi-materi terkait pembahasan cukup dalam,” ujar politikus Gerindra ini.

Andi Agtas menjelaskan klaster ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU ini. Dia menyatakan seluruh fraksi di DPR fokus memperjuangkan hak-hak pekerja yang diatur dalam RUU ini.(VAN)