JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengimbau para pemudik kembali dari kampung halaman lebih awal. Budi menyampaikan pemudik disarankan pulang sebelum 1 November besok, yang diprediksi jadi puncak arus balik mudik libur cuti bersama.
“Pada saat nanti pulang, seyogiannya jangan tanggal 1 (November 2020). tanggal 1 itu penuh sekali. Saya harapkan pulang lebih awal,” kata Budi saat melakukan peninjauan protokol kesehatan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2020).

Selain itu, Budi juga mengimbau kepada petugas dinas perhubungan (dishub) dan personel kepolisian untuk melakukan pengecekan kepada para pemudik saat arus balik mudik libur panjang cuti bersama. Budi ingin pemudik yang menggunakan mobil pribadi tetap menggunakan masker.

“Kami mengimbau kepada dishub dan polisi melakukan random check terhadap jumlah penumpang. Kalau mobil pribadi mereka menggunakan masker atau tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan hasil peninjauannya di hari pertama libur panjang kemarin, Rabu (28/10). Budi mengatakan dari pantauan udara, kemacetan terjadi di kilometer tertentu namun masih teratasi dan berjalan dengan baik Tol Palimanan.

“Kemarin saya overview di Palimanan itu berlangsung dengan baik. Hanya ada kemacetan di KM 47 dan 57 dan kita membuat contra flow dan itu berjalan dengan baik, hari ini lancar. Udara ada kenaikan kemarin kami bisa atasi dengan baik,” imbuhnya.(DON)

BOGOR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Indonesia bersikap mendukung upaya perdamaian di Afghanistan. Peran Indonesia mendapat pujian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal tersebut disampaikan Menlu AS Mike Pompeo saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. AS juga disebutkan mendukung perdamaian di Afghanistan.

“Secretary Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afganistan karena teman-teman tahu kita dengan Amerika Indonesia dengan Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerjasama dari awal mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan,” kata Menlu RI Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual seusai pertemuan Jokowi-Pompeo, Kamis (29/10/2020).

Soal perdamaian di Afghanistan, Jokowi diketahui pernah berkunjung langsung ke ibu kota negara Kabul dan disambut Presiden Ashraf Ghani pada Januari 2018. Jokowi menyampaikan, saat tiba di Afghanistan, peristiwa ledakan bom baru saja terjadi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard ‘Mike’ Pompeo kembali lakukan lawatan ke Indonesia. Ia pun disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.

Narasi mengenai kunjungannya ke Afghanistan juga disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Jokowi berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk saling menjaga kerukunan agar tidak ada konflik hingga perang saudara.

“Oleh sebab itu, dijaga yang namanya kerukunan antartetangga, dijaga kerukunan persaudaraan antar kampung, dijaga persaudaraan antarsuku. Dan pesan yang paling tegas, kalau ada pertikaian antartetangga, segera selesaikan, ada ada pertikaian antarkampung segera selesaikan. Kalau ada perang antarsuku, cepat-cepat selesaikan jangan sampai seperti di Afghanistan,” ujar Jokowi dalam pidatonya.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan sejumlah hal berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Salah satunya, ia memastikan perubahan landasan hukum bagi kejaksaan ini tidak akan menambah maupun mengambil kewenangan instansi lain. Melainkan hanya menggabungkan sejumlah ketentuan hukum yang sudah ada.

“RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan tidak menambah wewenang maupun mengambil kewenangan instansi lain. RUU Perubahan ini hanya mengkompilasi ketentuan hukum dan asas-asas hukum yang sudah ada dan memberikan nomenklatur yang bukan hanya nasional namun eskalasi internasional,” kata Burhanuddin dalam paparannya di webinar Nasional ‘Membedah RUU Kejaksaan’, Selasa (27/10/2020).

Lebih lanjut Burhanuddin memaparkan empat poin yang mengelompokkan masing-masing tugas instansi di tubuh korps adhyaksa yang tercantum dalam revisi UU Kejaksaan namun masih sesuai dengan landasan hukum yang ada. Keempat poin ini menyangkut pelaksanaan penyidikan lanjutan, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Kewenangan Penyadapan, dan tugas Jaksa Agung.

Pertama, kewenangan jaksa penuntut umum dengan melakukan penyidikan lanjutan bukanlah hal yang baru melainkan telah ada dalam Pasal 39 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini, lanjut Burhanuddin, selaras dengan asas dominus litis dan sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjadi solusi konkrit atas bolak-balik dan hilangnya berkas perkara yang menimbulkan tidak selesainya penanganan perkara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Kemudian, integrasi kebijakan penuntutan dalam struktur kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada hakikatnya merupakan mandat konstitusional. Dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, sebagai aparat penegak hukum dan pemegang asas dominus litis, Kejaksaan memiliki banyak ruang hukum untuk dapat melakukan penyadapan. Namun, ruang ini belum diisi oleh norma yang menyebutkan secara eksplisit kewenangan tersebut.

Terakhir, Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum sekaligus pengacara negara tertinggi di Indonesia. Ini merupakan kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu Parket Generaal, Advocaat Generaal, dan Solicitor General.

Selain itu, Burhanuddin pun menyebut sejumlah urgensi yang melatarbelakangi perubahan UU Kejaksaan ini, salah satunya berkaitan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Atas hal ini, ia berpendapat bahwa revisi UU Kejaksaan merupakan momentum perubahan bagi Korps Adhyaksa untuk bergerak lebih baik lagi.

“Adanya RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan merupakan sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan keadilan dan kebenaran, yang dilandasi kearifan silih asih, silih asah, serta silih asuh dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” tuturnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah kembali memperbarui kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Kasus konfirmasi positif COVID-19 bertambah 3.732 hari ini.

Berdasarkan data yang dipublikasikan situs Kementerian Kesehatan dan Humas BNPB, Minggu (25/10/2020), tercatat kasus positif COVID-19 bertambah 3.732, sehingga totalnya menjadi 389.712 kasus.

Selain itu, ada 4.545 kasus sembuh hari ini. Totalnya 313.764 pasien yang sembuh.

Sementara itu, kasus meninggal bertambah 94, sehingga totalnya menjadi 13.299.

Pada hari sebelumnya, Sabtu (24/10), total kasus kumulatif positif COVID-19 sebanyak 385.980. Sebanyak 309.219 pasien di antaranya sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan 13.205 pasien meninggal akibat COVID-19.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan pemerintah menfasilitasi pemulangan 503 warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia. 503 WNI itu berasal dari berbagai daerah di Malaysia.

“Kemlu bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah fasilitasi kepulangan 503 WNI dari berbagai detensi imigrasi di Malaysia pada tanggal 26 Oktober 2020,” demikian bunyi keterangan Kemlu melalui laman resminya, Senin (26/10/2020).

Kemlu mengatakan pemulangan dilakukan menggunakan jalur udara. Ada tiga bandara yang menjadi destinasi pemulangan.

“Kepulangan para WNI tersebut dilakukan melalui jalur udara dari Kuala Lumpur menuju tiga titik debarkasi di Indonesia secara serempak, masing-masing menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda dan Bandara Kuala Namu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kemlu mengatakan pemulangan WNI dari luar negeri adalah prioritas utama pemerintah. Seluruh WNI yang dipulangkan telah dilakukan tes swab.

“Percepatan pemulangan para WNI ini menjadi prioritas utama karena selama ini proses pemulangan terhambat akibat pandemi Covid. Seluruh WNI telah menjalani protokol kesehatan secara ketat antara lain melalui tes PCR sebelum keberangkatan,” sebutnya.

“Program ini merupakan realiasi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia yang telah memulangkan para WNI dalam beberapa gelombang. Total telah dipulangkan sebanyak 1.897 WNI sejak Juni 2020,” sambungnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, Roma. Mereka membahas terkait kemanusiaan dan perdamaian di dunia. JK bertemu pemimpin Gereja Katolik sedunia itu selaku anggota Dewan Juri untuk penghargaan Zayed Award for Human Fraternity.

“Paus itu memberikan filosofi arti daripada human fraternity, kebersamaan manusia dan persaudaraan; karena ini sangat penting pada dewasa ini dimana dunia mengalami banyak krisis,” kata JK seperti dilansir Antara, Jumat (23/10/2020)

“Paus Fransiskus juga berpesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan antarumat manusia di dunia, karena tidak ada perdamaian tanpa hubungan antarmanusia yang baik,” kata Kalla, usai pertemuan.

Kepada seluruh anggota Dewan Juri, Paus Fransiskus juga berpesan agar bersikap obyektif dalam memberikan penilaian terhadap nominasi peraih penghargaan.

“Dewan Juri tentu juga mendapatkan masukan dari Paus dan Paus memberikan langkah-langkah apa yang menjadi bagian untuk ini, karena ini untuk kemanusiaan,” katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan internal Dewan Juri untuk penghargaan kemanusiaan tersebut, Kalla mengusulkan bahwa penemu vaksin dan obat Covid-19 layak mendapatkan penghargaan. Ia berpendapat bahwa para penemu tersebut ibarat pahlawan karena dapat menyelamatkan kehidupan manusia yang terdampak pandemi.

Zayed Award for Human Fraternity merupakan penghargaan yang dibentuk pada 2019 untuk memberikan pengakuan atas karya luar biasa dari individu dan entitas dalam membuat terobosan dan mendorong kemajuan manusia.

Penghargaan itu diselenggarakan untuk mengenang presiden pertama Uni Emirat Arab dan mantan penguasa Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan.

Zayed Award for Human Fraternity diberikan untuk pertama kalinya pada 2021 kepada para unggulan yang berasal dari kalangan pemerintah, perwakilan PBB dan LSM internasional, hakim mahkamah agung dan akademisi.

Batas akhir penyerahan nominasi ialah 1 Desember 2020 dan pengumuman peraih penghargaan akan dilakukan pada 4 Februari 2021, dengan total hadiah senilai 1.000.000 dolar Amerika Serikat.

Selain Kalla, anggota Dewan Juri penghargaan tersebut ialah mantan presiden Republik Afrika Tengah, Catherine Samba-Panza, Gubernur Jenderal ke-27 Kanada, Michaelle Jean, Kardinal Dominique Mamberti dan mantan penasihat khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Adama Dieng.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tiang-tiang konstruksi monorel DKI yang berada di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) sudah dalam kondisi mangkrak selama 16 tahun. Komisi V DPR RI akan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Kementerian PUPR mengenai kejelasan tiang tersebut.
“Saat RDP (rapat dengar pendapat) nanti kita tanyakan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Syarief belum menjelaskan waktu digelarnya RPD karena saat ini DPR sedang memasuki masa reses. Dia juga belum memastikan apakah Komisi V juga akan memintai penjelasan dari pihak Pemprov DKI Jakarta maupun pihak investor terkait tiang-tiang monorel yang telah tak terpakai sekitar 16 tahun ini.

“Kita lihat nanti,” ujar Syarief.

Hal serupa dikatakan anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. Dia mengatakan Komisi V akan meminta klarifikasi kepada Kementerian PUPR mengenai kejelasan tiang tersebut.

“Mudah-mudahan nanti dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PU akan kita coba mintakan klarifikasinya,” kata Syahrul.

Politikus PKS ini mengatakan Komisi V akan meminta penjelasan, khususnya terkait status hingga keuntungan dari kelanjutan dari proyek konstruksi monorel itu.

“Kami selaku anggota Komisi V DPR RI yang mitra kerjanya dalam PUPR dan proyek ini adalah terkait dengan proyek PUPR 6 tahun yang lalu ya, dan ini akan menjadi bahan untuk kami, nanti dalam rapat dengan Kementerian PU mendudukkan permasalahannya,” jelas Syahrul

“Mengkaji bersama apakah masih memungkinkan proyek ini dilanjutkan, ada perencanaan dilanjutkan, kalau dilanjutkan seperti apa harapannya ini bisa dilanjutkan, seperti apa keuntungan yang didapat, dan segala macamnya,” imbuhnya.

Menurut Syahrul keputusan terkait dicabut atau tidaknya tiang konstruksi bangunan, perlu didiskusikan terlebih dahulu. Namun menurutnya, harus ada yang berani mencabut tiang tersebut jika proyek monorel tidak dilanjutkan.

“Jikalau memang ini tidak akan mungkin memang dilanjutkan terkait banyak hal barang kali hal yang tidak mungkin dilanjutkan, ya kita harus berani untuk kemudian mencabut yang tersebut, sehingga tidak menjadi pemandangan yang buruk. Jadi mencabut atau tidaknya itu perlu duduk bersama antara pemerintah kementerian PUPR kemudian anggota legislatif ya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan tiang-tiang proyek monorel diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14 Juni 2004. Pemancangan tiang pancang pertama dilakukan di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Saat itu Gubernur Jakarta dijabat oleh Sutiyoso.

Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan proyek monorel tak kunjung selesai. Alur pembangunan proyek tersebut sempat maju-mundur tanpa progres dan kejelasan.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pada akhir Oktober 2020 nanti, akan ada libur panjang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan protokol kesehatan adalah kunci pencegahan penyebaran kasus COVID-19.
“Saat ini dalam berbagai momentum apapun khususnya saat long weekend minggu depan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin menjadi kunci pencegahan penyebaran virus COVID-19,” kata Melkiades kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Melkiades meminta pemerintah menambah jumlah aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi penerapan protokol kesehatan saat libur panjang. Khususnya, di tempat keramaian, seperti tempat wisata dan transportasi umum.

“Perlu (ditambah). Penambahan aparat hukum pengawas protokol kesehatan di pusat-pusat kegiatan pariwisata juga di bandara dan tempat transportasi umum lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Melkiades pun mengimbau pemerintah agar terus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan efektif dilakukan masyarakat. Ia juga menekankan kewajiban untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker (3M).

“Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dipastikan berjalan dengan baik di lapangan saat long weekend nanti,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober. Dua tanggal cuti bersama itu mengapit tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober. Kebijakan cuti bersama ini ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mewanti-wanti jangan sampai libur panjang berdampak pada kenaikan kasus Corona di Indonesia. Jokowi mengingatkan soal long weekend pada Agustus 2020 yang mengakibatkan kasus Corona meningkat.

“Ratas hari ini kita berbicara antisipasi penyebaran COVID berkaitan dengan libur panjang di akhir Oktober 2020. Mengingat kita punya pengalaman kemarin libur panjang 1,5 bulan yang lalu, setelah itu terjadi kenaikan agak tinggi,” kata Jokowi di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10).(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengungkap data terkait klaster penularan Corona di perkantoran. Menurut Doni, pekerja kantor yang terpapar COVID-19 kebanyakan mereka yang taat memakai masker di kantornya.
“Klaster perkantoran mereka yang terpapar itu, setelah diwawancarai adalah orang yang disiplin, 90 persen lebih adalah pengguna masker, mulai dari pagi-sore pasti pakai masker,” kata Doni, dalam dialog langsung yang ditayangkan akun YouTube BNPB, Rabu (21/10/2020).

Doni menyebut ada beberapa kemungkinan kenapa pekerja itu masih bisa tertular meskipun sudah disiplin memakai masker. Doni mengatakan penularan bisa saja terjadi karena penggunaan masker yang tidak benar atau saat makan dan tidak jaga jarak.

“Pertanyaan kenapa kok terpapar juga, pertama mungkin memperlakukan maskernya kurang bagus, kemudian paling banyak itu saat makan, jaga jaraknya tidak diatur ketika makan bersenda gurau, inilah terjadi proses penularan lewat aerosol,” ujarnya.

Doni mengingatkan kembali untuk terus mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada. Dia menyebut saat ini tidak ada tempat yang betul-betul aman dari penularan virus Corona.

“Dalam kondisi pandemi ini sudah tidak ada lagi tempat yang betul-betul aman, amannya itu ketika kita disiplin pakai masker, jaga jarak, ketika makan pun harus membatasi diri tidak ngobrol,” tuturnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan kunjungan ini bertujuan memperkokoh kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan seluruh rakyat Indonesia, sore hari ini dapat menyambut kedatangan PM Jepang yang baru Yang Mulia Yoshihide Suga beserta seluruh delegasi. Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara dan ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia,” kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10/2020).

Jokowi mengungkapkan ada sejumlah kerja sama yang dibahas dalam pertemuannya dengan Suga. Pertama, kerja sama mengenai pengelolaan pandemi COVID-19.

“Sejak awal pandemi, Jepang merupakan mitra penting Indonesia dalam mitigasi pandemi, termasuk evakuasi 69 ABK dari Kapal Diamond Princess di Yokohama. Dan saya menyambut baik telah ditandatanganinya memorandum kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada 19 Oktober yang lalu. Indonesia menghargai komitmen dan kontribusi Jepang dalam pembentukan ASEAN COVID-19 Response Fund. Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang termasuk pembentukan ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases,” paparnya.

Kedua, kerja sama dalam hal travel corridor arrangement (TCA). Jokowi mengatakan dia dan Suga sepakat membuka akses perjalanan terbatas bagi pebisnis.

“Kita juga sepakat menugaskan Menlu Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detil dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan,” kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi dan Suga juga membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia. Jokowi menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

“Seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan dan produk perikanan dari Indonesia. Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia,” tuturnya.

Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, juga dibahas upaya memperkuat kerja sama multilateral. Jokowi mengaku menekankan pentingnya spirit kerja sama untuk terus diperkuat.

“Terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia. Spirit kerja sama yang inklusif perlu juga terus guna memajukan dalam rangka kerja sama Indo-Pasific sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil,” pungkas Jokowi.(DAB)