JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sebanyak 45.330 spesimen terkait virus Corona (COVID-19) diperiksa hari ini. Dari total spesimen yang diperiksa, terdapat 5.534 kasus positif Corona.

Dari data yang dikutip Satgas Penanganan COVID-19, Rabu (25/11/2020), spesimen sebanyak itu berasal dari 43.720 orang. Total ada 5.465.921 spesimen dari 3.651.964 orang yang diperiksa di Indonesia.

Satgas COVID-19 melaporkan di seluruh Indonesia ada 426 laboratorium jejaring. Jumlah ini terdiri atas 307 laboratorium real time PCR (RT-PCR), 81 laboratorium tes cepat molekuler (TCM), serta 38 laboratorium RT-PCR dan TCM.

Dilaporkan juga ada 65.438 kasus suspek Corona yang dipantau pemerintah.

Adapun total kasus Corona hingga hari ini sebesar 511.836. Sementara itu, terdapat tambahan 4.494 angka kesembuhan dari Corona, dengan total kasus sembuh sebesar 429.807. Untuk kasus meninggal, ada tambahan 114 kasus, dengan total kasus menjadi 16.225.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui perwakilan parlemen Korea. Dalam kesempatan tersebut, dia meminta pemerintah Korea untuk berikan perhatian khusus kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Korea Selatan.

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), setidaknya ada lebih dari 37 ribu WNI yang tinggal di Korea Selatan, 1.400 di antaranya adalah pekerja dan mahasiswa di Kota Daegu, salah satu pusat penyebaran Virus Corona di Korea Selatan.

“Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat hingga awal November 2020 ini sudah ada 43 WNI di Korea Selatan yang terpapar COVID-19. Alhamdulilah, 41 diantaranya sudah sembuh dan 2 sudah mulai stabil. Sebagai sahabat, kita mendukung berbagai langkah pemerintah Korea Selatan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sana, dengan tak lupa memberikan perhatian khusus kepada para WNI yang terkena COVID-19,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

Saat menerima Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Mrs. Kim Sanghee, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Bamsoet menilai dalam dekede terakhir hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan sudah meningkat tajam. Terlebih sejak penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century pada 4 Desember 2006 silam. Kemudian pada 9 November 2017, oleh kedua Kepala Negara kemitraan ini diperkuat menjadi Special Strategic Partnership.

“Indonesia dan Korea Selatan juga tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Melibatkan 10 negara ASEAN ditambah lima negara besar lainnya yakni Australia, New Zealand, China, Jepang dan Korea Selatan. Menjadikan RCEP sebagai kemitraan perdagangan terbesar dunia dengan total GDP USD 26 triliun dan melibatkan hampir sepertiga populasi warga bumi,” jelas Ketua MPR RI ke-20 ini.

Ia lantas menambahkan bahwa Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra dagang sekaligus negara asal investasi terbesar bagi Indonesia. Diketahui nilai perdagangan Indonesia dan Korea Selatan sejak Januari sampai dengan September 2020 telah mencapai USD 9.65 miliar.

“Investasi Korea Selatan di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah USD 1,14 miliar yang tersebar di 2.412 proyek. Nilai tersebut turun dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah USD 2,02 miliar yang tersebar di 3.274 proyek. Kami mendorong investasi Korea Selatan di Indonesia bisa kembali ditingkatkan. Apalagi saat ini sudah ada kemudahan perizinan melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga mengungkapkan jika saat ini Indonesia dan Korea Selatan sudah memiliki kerja sama dalam beberapa proyek pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan atau Alutista. Di antaranya kapal selam, pesawat latih, kendaraan tempur serta pengembangan bersama pesawat tempur KF-X/IF-X.

“Kedua negara juga telah meresmikan Kapal Selam KRI Alugoro 405 di Surabaya pada 11 April 2019 hasil kolaborasi PT PAL dengan DSME sebagai kapal ketiga hasil kerja sama Joint Venture Kapal Selam Batch ke-1 RI-Korea Selatan. Kerjasama pertahanan antar kedua negara harus terus ditingkatkan, agar kedua negara bisa saling mengembangkan industri pertahanan,” pungkas Bamsoet.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula para anggota Parlemen Korea Selatan, yakni Nam Insoon, Kwon Insook, Yang Kumhee, Min Byoungdug, Lee Yong, Kim Myungsin, Hwang Seungki, dan Lim Jeung. Tidak ketinggalan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI mengusulkan 38 RUU masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Ada perubahan dalam daftar RUU usulan masuk ke Prolegnas Prioritas 2021.

Hal itu terkuak dalam rapat panja Prolegnas Prioritas 2021 di Baleg DPR, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Willy Aditya.

“Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Badan Legislasi dan rapat kerja kemarin, terdapat, satu, usulan 26 judul RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021 yang diusulkan DPR RI,” kata Willy.

Dalam draf daftar 38 RUU usulan Prolegnas Prioritas 2021, RUU Lanjut Usia dikeluarkan dari daftar inventarisasi. Awalnya DPR mengusulkan 27 RUU, namun dikurangi 1 sehingga menjadi 26.

Pemerintah mengeluarkan 3 RUU dan memasukkan tiga usulan baru, yakni RUU KUHAP, RUU Wabah, serta RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, yang dikeluarkan dari daftar adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU BPK.

“Usulan tiga judul masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024, dan 10 judul RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 yang diusulkan pemerintah,” ucap Willy.

Sementara itu, DPD RI menambahkan 1 usulan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU BUMDes. Sebelumnya, DPD hanya mengusulkan 1 RUU, yakni RUU Daerah Kepulauan, sehingga total DPD mengusulkan 2 RUU.

“Dan usulan 2 judulan RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diusulkan DPD RI,” ujar Willy.

Willy kemudian memberikan catatan bahwa ada dua judul RUU yang diusulkan DPR dan pemerintah sama, yakni soal kejaksaan dan penguatan sektor keuangan.

“Dari usulan DPR dan pemerintah tersebut di atas, terdapat dua usulan judul RUU yang sama untuk Prolegnas Prioritas RUU 2021 yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” imbuhnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-X lusa mendatang. Dalam Munas tersebut akan ada pemilihan calon ketua umum (Caketum) MUI periode 2020-2025. Waketum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi meminta kepada caketum untuk tidak mendeklarasikan diri. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan karakter ulama.

“Insyaallah Munas MUI ke-X akan digelar tanggal 25 November sampai dengan 27. Untuk calon ketum, biasanya MUI memiliki tradisi sendiri. Di MUI tidak lazim calon ketum mendeklarasikan diri menjadi caketum apalagi sampai membuat tim sukses untuk penggalangan suara. Hal tersebut dianggap kurang pantas dan dinilai tidak sesuai dengan karakter ulama,” ujar Zainut saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Zainut menjelaskan, pemilihan caketum MUI dilakukan melalui sistem formatur. Mereka yang menjadi formatur adalah DP MUI demisioner, MUI Provinsi, unsur ormas Islam, unsur perguruan tinggi Islam dan unsur pesantren.

“Sistem pemilihan Ketum di MUI menggumakan sistem formatur yang terdiri dari unsur DP MUI demisioner, unsur MUI Provinsi, unsur ormas Islam, unsur perguruan tinggi Islam dan unsur pesantren,” katanya.

Lebih lanjut, Zainut mengatakan caketum MUI yang terpilih diharapkan memiliki kedalaman ilmu agama, dapat menjaga nama baik organisasi. Selain itu, dapat menggerakkan organisasi sehingga bisa bekerja sama dengan semua pihak.

“Dari aspirasi yang kami serap dari berbagai daerah untuk Ketua Umum MUI diharapkan dijabat oleh seorang ulama yang memiliki kriteria sebagai berikut; memiliki kedalaman ilmu agama (mutafaqqih fiddin), dapat menjaga muru’ah atau harga diri organisasi (mutawarri’), memiliki kemampuan menggerakkan organiasi (muharrik), tertib dalam memimpin organisasi (munadzdzim), aspiratif dan diterima oleh semua kalangan serta bisa bekerja sama dengan semua pihak,” ucap Zainut.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Libur panjang akhir tahun 2020 menjadi topik yang dibahas secara khusus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta ada pengurangan libur panjang akhir Desember nanti.

Awalnya, Presiden Jokowi memberi arahan terkait libur panjang akhir tahun ini agar dibahas secara khusus. Usai rapat, Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan hasilnya. Muhadjir mengatakan Jokowi meminta ada pengurangan libur namun belum merinci berapa jumlah pengurangannya.

Pembahasan Khusus soal Libur Panjang

Jokowi menyatakan perlu ada pembahasan khusus mengenai libur panjang akhir tahun 2020.

“Secara khusus akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti akan ada di bulan Desember,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Jokowi menggelar rapat terbatas bersama jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. Rapat tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya persiapan Pilkada Serentak 2020, vaksin Corona, dan libur panjang akhir tahun.

“Nanti akan kita bicarakan dalam rapat hari ini secara khusus,” tegas Jokowi.

Jokowi Beri Arahan Libur Panjang Dikurangi

Jokowi meminta ada pengurangan hari libur pada akhir tahun 2020 ini

“Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Muhadjir menyebut Jokowi memerintahkan adanya rapat koordinasi Kemenko PMK dengan pihak terkait mengenai libur akhir tahun. Jokowi meminta rapat koordinasi itu dilakukan segera.

“Dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri,” ujar Muhadjir.

Sebelumnya, libur panjang kerap berujung pada bertambahnya klaster baru virus COVID-19.

Libur panjang pada Agustus lalu menimbulkan lonjakan pasien Corona. Bahkan rumah sakit di Jakarta sempat hampir defisit bed perawatan bagi pasien Corona.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengumumkan Indonesia akan memegang presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun 2022. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022.

“Saya sampaikan Indonesia akan pegang presidensi G20 pada tahun 2022, semula presidensi Indonesia pada tahun 2023,” kata Menlu Retno dalam konferensi pers pertemuan KTT G20 hari kedua yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (22/11/2020).

Retno mengatakan perubahan ini karena pada 2023, Indonesia memegang keketuaan ASEAN summit. Untuk itu, menurut Retno Indonesia melakukan pembahasan dengan India dan mengusulkan agar presidensi KTT G20 dimajukan menjadi 2022.

“Mengingat pada 2023 Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN maka Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai waktu ketentuan G20 dengan India. India juga miliki usulan yang sama agar dapat memegang presensi G20 pada 2023 dengan demikian Indonesia memegang presidensi KTT G20 2022 sementara India memegang presidensi KTT G20 pada 2023,” ujar Retno.

Dengan demikian, Retno mengatakan mulai tahunn 2021 Indonesia akan menjadi bagian dari Troika KTT G20. Hal itu dikarenakan Indonesia telah memegang presindesi KTT G20 tahun 2022.

“Dengan presidensi jatuh 2022, maka mulai 2021 Indonesia sudah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20,” sebutnya Retno

Selain itu, Retno mengatakan untuk KTT G20 tahun ini menghasilkan Riyadh Summit Leader Declaration. Deklarasi itu berisi sejumlah poin penting yang disepakati oleh para pemimpin negara G20, mulai penanganan COVID hingga upaya pemulihan pascapandemi.

“KTT G20 kali ini telah menyepakati Riyadh Summit Leader Declaration yang berisikan komitmen seluruh kepala negara G20 dalam mengatasi tantangan global termasuk pandemi COVID dan upaya pemulihannya. Menyepakati implementasi penundaan pembayaran kewajiban hutang bagi negara miskin dan negera yang membutuhkan, menjamin akses dan pendistribusian COVID-19 tools termasuk vaksin untuk semua. Dan komitmen untuk mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi dan mendukung pasar yang terbuka dan pemulihan perdagangan dan investasi,” tutur Retno.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal ‘bubarkan FPI’, sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.

“Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja,” kata Fadli kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua.

“Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan,” kata Fadli.

“TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat,” imbuhnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut.

“Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya,” ucapnya.

Fadli mengatakan kejadian yang melibatkan rantis TNI di Petamburan merupakan kejadian memalukan dan mendegradasi institusi TNI. “Kejadian di Petamburan benar-benar memalukan dan mendegradasi TNI,” ujar Plt Ketua DPR Tahun 2017-2018 ini.

Diketahui, pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berawal saat dia merespons video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya,” ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).(DON)