JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sore tadi kami menggelar rapat membahas Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) BUMN. Sesi pertama hari ini, RJPP disampaikan para Direktur Utama dari PLN, Danareksa, Pertamina, dan Telkom,” terang Erick dalam unggahannya di Instagram resmi @erickthohir, Rabu (11/9/2024).
Dalam rapat itu Erick Thohir ingin memastikan data dan konsep pembangunan jangka panjang untuk Indonesia tersusun dengan rapih dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan semua data, konsep, strategi tersusun rapi sehingga ada tolok ukur dan bisa diterapkan secara berkelanjutan,” ujar Erick. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Mentan Sudaryono mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi siapapun yang berminat untuk impor sapi hidup ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menekan impor susu.
“Nah intinya begini, kita ini kan belum cukup susu dan dagingnya. Maka kita kalau bisa, dan arahannya jelas, jangan impor susu. Kita ingin impornya buka ruang lebar ke pihak swasta atau siapapun itu kita buka ruang untuk datangkan sapi hidup di Indonesia. Kenapa kita kurang susu dan daging? karena sapi induknya kurang,” kata Sudaryono di Istana Kepresidenan.
Dia menjelaskan saat ini ada sebanyak 36- 40 koperasi hingga perusahaan yang berkomitmen mengimpor sapi. Totalnya, ada 1,3 juta ekor sapi hidup yang akan masuk ke Indonesia.
“Maka kita buka ruang Insyaallah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada 36-40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup,” terangnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sebenarnya hukuman yang diberikan pengadilan tinggi ini masih kurang berat lagi. Tapi tepat apapun saya hormati dan memberikan apresiasi pengadilan tinggi menambah hukuman dan dendanya kita apresiasi lah,” ujar Boyamin.
Menurut Boyamin, seharusnya mantan Menteri Pertanian (Mentan) itu divonis 20 tahun penjara. Dia mengatakan saat nini petani belum sejahtera dan butuh banyak bantuan seperti pupuk bersubsidi hingga bibit.
“Ini diperberat itu sudah sepantasnya karena bagi saya apapun seorang menteri itu diberi amanah dan dia berkhianat. Sebenarnya pikiran saya itu minimal 20 tahun bahkan atau seumur hidup mestinya. Karena ini tugas yang dibebankan presiden. Di mana, presiden pemegang mandat rakyat, dan kemudian dia (menteri) pelaksana eksekutif tertinggi di bawah presiden. Menteri inilah yang bertanggung jawab,” ujarnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.
“Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).
Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.
Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hingga 9 September 2024, pukul 12.00 WIB, sebanyak 20.325 dari 20.463 calon legislatif terpilih–berdasarkan data sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)–telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32 persen,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).
Data itu meliputi caleg petahana maupun caleg terpilih baru untuk DPR, DPD, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Merujuk pada laporan itu, anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota menjadi kelompok paling patuh dalam pelaporan LHKPN.
“Tingkat pelaporan mencapai 99,72 persen. Dari total 19.731 caleg terpilih, 19.676 sudah melapor, sementara 55 lainnya belum,” ujar Pahala.
Tingkat pelaporan di kelompok caleg terpilih DPR RI berada di angka 90,17 persen. Dari total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru terpilih, 523 di antaranya telah melapor LHKPN dan 57 lainnya belum melapor.
Sementara itu, di DPD RI, tingkat pelaporan LHKPN mencapai 82,89 persen. Sebanyak 126 caleg terpilih telah melapor LHKPN dan 26 lainnya masih belum melapor.
Pahala mengatakan KPK juga menemukan sejumlah LHKPN yang masih belum lengkap. Laporan caleg terpilih yang belum lengkap itu mulai tingkat DPR RI sebanyak 26 laporan, DPD RI sebanyak 10 laporan, serta pada DPRD provinsi/kabupaten/kota sebanyak 209 laporan.
Pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id atau datang ke layanan khusus pelaporan LHKPN calon legislatif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. KPK akan melakukan verifikasi pada setiap laporan dan jika sudah dinyatakan lengkap akan diterbitkan tanda terimanya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK mengapresiasi majelis hakim PT DKI Jakarta telah memenuhi tuntutan jaksa. “Bahwa Tim JPU mengapresiasi atas putusan PT dengan terdakwa SYL oleh karena mengabulkan memori banding Penuntut Umum yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 42 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum, Meyer Volmar Simanjuntak, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).
Meyer mengatakan KPK masih menunggu salinan lengkap dari PT DKI Jakarta. Vonis tersebut akan dibahas bersama Pimpinan KPK.
“Bahwa langkah selanjutnya JPU menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi ke KPK dan akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke pimpinan untuk langkah tindak selajutnya,” ujar Meyer. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Timnas Indonesia Amputasi sedang menjalani pemusatan latihan di Bumi Pamentas Lebak Bulus, Jakarta. Shin Tae-yong berkunjung ke sana akhir pekan lalu.
Pemusatan latihan itu bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2024. Kehadiran Shin Tae-yong bertujuan untuk silaturahmi dan memberikan dukungan ke pengurus PSAI beserta pemain.
Selain memberikan dukungan, Shin Tae-yong juga mengajak seluruh pemain dan pengurus ke Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024. Itu adalah momen duel Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052. Angka ini sama persis dengan pagu indikatif yang sebagaimana kami laporkan Komisi II DPR RI,” kata AHY di Gedung DPR RI.
AHY menjelaskan ada pengalihan anggaran terkait alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dia menyebut khusus untuk program dukungan manajemen dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,27 triliun. Sementara, untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan naik dari Rp 2,02 triliun menjadi Rp 2,03 triliun.
Adapun sumber dananya berasal dari rupiah murni sebesar Rp 4,53 triliun dan dari penerima negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,92 triliun.
“Sedangkan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ada penyesuaian pagu indikatif dari sekitar Rp 2,03 triliun menjadi Rp 2,02 triliun. Dari sekitar Rp 143 miliar menjadi Rp 156 miliar sehingga ada pengalihan sekitar Rp 13 miliar,” jelasnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Bayu Krisnamurthi diganti Wahyu Suparyono. Perombakan ini dibenarkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarsa.
“Betul sore tadi jam 17.00 WIB,” katanya. Senin (9/9/2024).
Dalam perombakan ini, Erick juga menunjuk Marga Taufik sebagai wakil direktur utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai direktur human capital.
Sebelumnya, mengutip situs Bulog, Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum BULOG menggantikan Budi Waseso melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran khusus Kemenkeu yang senilai Rp 42,81 triliun itu akan dikucurkan untuk lima program yakni kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko; serta dukungan manajemen.
“Jadi untuk Kemenkeu yang Rp 42,8 triliun itu untuk empat program plus satu dukungan manajemen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Dalam kesimpulan kesepakatan Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI juga terungkap rincian pengalokasian anggaran Kemenkeu 2025 untuk berbagai direktorat jenderalnya, beserta 7 BLU yang berada di bawah Kemenkeu.
Untuk Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mendapatkan jatah senilai Rp 78,40 miliar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai Rp 6,9 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rp 3,51 triliun, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rp 78,38 miliar, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Rp 81,05 miliar.
Sementara itu, untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disatukan dengan BLU LMAN senilai Rp 838,15 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) disatukan dengan BLU LDKPI Rp 121,93 miliar, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BLU BPDPKS, dan BLU BPDLH Rp 7,70 triliun.
Adapun Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP anggaran kesepakatannya disatukan menjadi sebesar Rp 33,16 triliun, dan BPPK serta BLU Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN RP 553,69 miliar, sedangkan Inspektorat Jenderal mendapatkan pagu anggaran Rp 67,16 miliar, dan Lembaga Nasional Single Window Rp 86,55 miliar.
Sri Mulyani sendiri secara rinci mengungkapkan pengalokasian anggaran untuk tujuh BLU Kemenkeu. Di antaranya LPDP Rp 3,93 triliun, BPDPKS Rp 6,06 triliun, BPDLH Rp 69,6 miliar, LDKPI Rp 43,1 miliar, PKN STAN Rp 15,02 miliar, LMAN Rp 163,47 miliar, dan PIP Rp 95,64 miliar. (DON)