JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Apresiasi ITUC diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pengakuan atas peran dan dukungannya terhadap serikat pekerja dan pekerja di Indonesia,” kata Shoya di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2025).
Padahal, dia menyebut, Organisasi buruh dunia International Trade Union Confederation (ITUC) biasanya memberikan penghargaan kepada aktivis, bukan pemerintah.
“Sepengetahuan kami, konfederasi Serikat Buruh Internasional belum pernah secara resmi memberikan penghargaan atau apresiasi kepada institusi kepolisian sebelumnya,” ucapnya.
Namun, kali ini, pihaknya mengakui kerja Polri yang berpihak kepada buruh. Salah satunya dengan mengedepankan pengamanan humanis kala buruh menyuarakan aspirasi di muka umum.
“Ada beberapa alasan utama mengapa apresiasi ini diberikan Polri. Pertama Kepolisian Negara Indonesia mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menjaga keamana dan ketertiban, secara khusus dalam aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi buruh,” jelas Shoya.
Selain itu, dia juga berbicara tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasu Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hal itu, kata dia, jelas menunjukkan komitmen Polri menghormati HAM.
Kemudian, dia juga menilai Polri turut berperan dalam menjaga akses pekerja terhadap kehidupan yang layak. Salah satunya saat menangani pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.
“Kepolisian berperan aktif dalam mengawal proses penempatan kembali ribuan pekerja yang terkena PHK. Keterlibatan ini menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam menjaga akses pekerja terhadap kehidupan dan penghidupan yang layak dan bermartabat,” terang dia.
“ITUC menyakini bahwa sinergi antara institusi penegakan hukum negara seperti kepolisian dan serikat buruh merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat kohesi sosial serta menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat, inklusif, dan adil,” pungkas Shoya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.
Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp 1.500.000. Selain itu, pemerintah akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp 500 ribu per bulan terhitung sejak Januari 2025.
Nasaruddin mengatakan terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya.
“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani,” lanjutnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera sosialisasi regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI. Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.
“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.
Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.
Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca Al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM. “Kami memastikan tidak ada guru PAI non-ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M Munir.
“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru non-ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi judol, korupsi, hingga pendanaan terorisme.
“Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi, ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada,” kata Ivan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Ivan mengungkapkan lebih dari 100 NIK penerima bansos terlibat kegiatan pendanaan terorisme. Ivan mengatakan NIK tersebut sedang dilakukan pendalaman oleh PPATK.
Setengah juta lebih rekening penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol) hingga pendanaan terorisme. Pemerintah mengancam akan mencoret nama penerima bansos yang terindikasi dengan tindak pidana tersebut.
“Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” kata Ivan.
“Ya, ya, NIK-NIK bansos. NIK bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme,” tambahnya.
Ivan mengatakan dari 570 ribuan NIK yang terindikasi judol transaksinya mencapai lebih dari dari Rp 900 miliar. Ivan menyebutkan hal ini baru didapatkan dari rekening bank salah satu BUMN.
“Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi,” kata dia. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dia menekankan bahwa proses penegakan hukum oleh Kejaksaan harus dijalankan secara profesional dan proporsional, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dia memerintahkan agar hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Ingat, semua orang di mata hukum sama, maka penegakan hukum harus setara dan tidak tebang pilih,” kata Burhanuddin pada keterangannya.
Dia mengimbau seluruh jajaran di wilayah Kejati Kalimantan Barat untuk menjalankan tugas dengan kesungguhan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan. Terlebih, lanjut dia, saat ini kinerja Kejaksaan telah diakui oleh masyarakat.
Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Dalam kunjungan itu, Burhanuddin memberikan pengarahan menyeluruh kepada jajaran terkait kerja penegakan hukum di wilayah.
Namun, Burhanuddin mengingatkan, ibarat semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Badai kritik dan serangan balik yang kontraproduktif terhadap kinerja Kejaksaan terus berdatangan.
“Menanggapi berbagai serangan balik terhadap prestasi Kejaksaan, saya minta seluruh jajaran untuk tetap fokus dan profesional,” perintahnya.
“Poin ini saya tegaskan untuk pentingnya menjawab kritik dengan data dan fakta serta menjaga soliditas internal,” tutur Burhanuddin.
Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kejati Kalbar yang dinilai telah berkontribusi besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Namun, dia tak berhenti mengingatkan bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat dan menuntut kerja yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
“Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 316 orang dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Adies dalam paripurna.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-23 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 hari Selasa, (8/7/2025). Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tambahnya.
DPR menggelar sidang paripurna ke-23 pada masa persidangan 2024-2025 pagi ini. Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan terkait terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Selain itu, paripurna juga akan mendengarkan laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana. Strategis DPR RI Tahun 2025-2029. Setelahnya, DPR akan melakukan pengambilan keputusan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Amran menjelaskan, bantuan pangan ini menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pasokan di Palestina. Namun, ia tak menyebut lebih lanjut kapan bantuan beras ini akan dikirimkan.
“Jadi kami sudah diskusi dengan Pak Profesor Rezq, Menteri Pertanian di Palestina. Yang pertama adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” ujar Amran dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Kementan.
Di samping menyerahkan bantuan beras, terang Amran, Indonesia dan Palestina juga akan membangun kerja sama di sektor pertanian untuk komoditas padi dan hortikultura. Ia menyebut, Palestina memiliki teknologi pertanian dan ahli irigasi.
Pemerintah akan menyediakan lahan sekitar 10.000-20.000 hektare (ha) untuk kerja sama sektor pertanian RI dan Palestina. Sebagian besar hasil panen di lahan tersebut akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Palestina.
“Jadi nanti hasilnya adalah itu diperuntukkan sebagian besar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pangannya ada jaminan ke depan. Ini sustain,” jelasnya.
Amran menambahkan, pemerintah juga membuka ruang pertukaran tenaga ahli pertanian dari Indonesia ke Palestina. Apalagi, SDM di sektor pertanian Indonesia ahli di bidang varietas pangan.
“Kemudian kita mencoba juga, Indonesia shifting from traditional method to modern agriculture. Jadi kita sama-sama bergerak, jadi mereka teknologi, (kita) punya sumber daya manusia, dia juga punya sumber daya manusia, ini kita sama-sama bekerja sama,” pungkasnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
BRICS menawarkan diri bak surga bagi diplomasi multilateral di tengah perang dagang dan konflik geopolitik. Dalam pernyataan bersama dari pembukaan pertemuan puncak BRICS di Rio de Janeiro, blok ekonomi tersebut memperingatkan kenaikan tarif dapat mengancam perdagangan global.
Beberapa jam kemudian, Trump memperingatkan bahwa dia akan mengecam negara-negara yang ingin bergabung dengan kelompok tersebut. Kendati begitu, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan anti-Amerika dalam postingannya.
“Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS, akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%, tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam mengenakan tarif tambahan 10% kepada negara manapun yang mendukung kebijakan Anti-Amerika dari kelompok BRICS. Ancaman ini muncul di saat BRICS menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Organisasi ini menggelar pertemuan puncak pertama pada 2009 lalu.
Anggota BRICS kini terdiri dari 11 negara, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Indonesia telah menjejakkan kaki sebagai anggota baru BRICS. Hal ini ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, para pemimpin BRICS menyepakati arah baru kerja sama, termasuk memperdalam kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Prabowo mengatakan negara-negara BRICS bisa menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk Indonesia.
“Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto kepada awak media saat mendampingi Prabowo di KTT BRICS Rio, Senin (7/7/2025). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Prabowo optimistis keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (7/7/2025).
Teddy mengatakan kehadiran Prabowo ini menjadi momen bersejarah mengingat pertama kalinya Indonesia berpartisipasi sebagai anggota penuh BRICS. Menurut Teddy, keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS merupakan hasil dari inisiasi langsung Prabowo pada tahun pertamanya menjabat Presiden Republik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Prabowo optimistis keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi di kancah global.
“Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujar Teddy.
Lebih lanjut, Teddy menyebut prinsip yang menjadi pijakan Presiden Prabowo dalam membangun hubungan internasional kembali ditegaskan dalam forum ini. Prabowo menekankan pentingnya memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis antarbangsa demi mendukung perdamaian dan kemakmuran global. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami sudah minta pada Pak Dirjen Bea Cukai baru, Pak Djaka target yang lebih tinggi karena kita lihat outlook-nya di Rp 310,4 triliun, jadi hampir Rp 9 triliun lebih tinggi dari APBN awal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Sri Mulyani bahkan berharap realisasi penerimaan bea cukai bisa lebih tinggi dari target. Mengingat penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan tidak akan capai target tahun ini.
“Moga-moga lebih tinggi lagi karena Pak Djaka kayaknya tidak mau kalah untuk bisa menunjukkan bahwa penerimaan bea cukai kita bisa lebih baik,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan bea cukai adalah tambahan bea keluar dari ekspor yang dilakukan PT Freeport Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan target penerimaan bea dan cukai dari semula Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun di 2025. Target itu optimistis bisa dicapai di bawah Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, yang merupakan orang pilihan Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu untuk bea cukai ini juga karena kita memberikan izin ekspor untuk Freeport pada saat smelternya mereka kemarin mengalami kebakaran, jadi memberikan tambahan bea keluar,” jelas Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 2.076,9 triliun dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Lalu PNBP diperkirakan terkumpul Rp 477,2 triliun dari target awal Rp 513,6 triliun.
Dengan demikian pendapatan negara di 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.865,5 triliun. Jumlah itu hanya 95,4% dari target awal Rp 3.005,1 triliun.
“Ini karena beberapa hal seperti PPN kenaikan yang terbatas. PPN yang tadinya 11% ke 12% seharusnya menambah penerimaan Rp 70 triliun, kita tidak mendapatkan itu karena hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian berbagai stimulus dari perpajakan tetap kita lakukan, beberapa harga komoditas dan produksi minyak yang di bawah asumsi itu juga mempengaruhi penerimaan perpajakan,” beber Sri Mulyani.
“Untuk PNBP dari target APBN Rp 513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp 477,2 triliun. Ini karena Rp 80 triliun dividen yang dalam APBN awal harusnya masuk ke APBN, sekarang diserahkan ke Danantara,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Strategi peningkatan mutu pendidikan yang telah direncanakan harus konsisten direalisasikan untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing,” kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (3/7).
Sebelumnya pada Rabu (2/7), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan memperkuat kualitas guru. Adapun langkah tersebut bertujuan untuk mendukung upaya perluasan akses teknologi dan pembelajaran digital, serta pendekatan pembelajaran mendalam.
Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari 249.000 guru di Indonesia belum memenuhi syarat minimal pendidikan S1 atau D4 sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Lestari mengatakan kondisi tersebut harus diikuti dengan upaya penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan sehingga mudah diakses para guru.
Ia pun menekankan konsistensi peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian serius pihak terkait demi mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama.
“Penguatan kualitas guru merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mampu mengantisipasi perkembangan zaman,” ungkapnya.
Lestari pun mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat berkolaborasi untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. (DON)