JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“(Dana abadi di bidang pendidikan) Rp 154,11 triliun, kalau tahun ini ditambah another twenty triliun akan menjadi Rp 175 triliun. Next year kemarin kita juga akan menambahkan lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia.
Dari total dana abadi saat ini sebesar Rp 154,11 triliun, terdiri dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 126,12 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 5 triliun.
“Dengan dana abadi tersebut, 670 ribu anak-anak Indonesia telah menerima manfaat, 92 ribu menerima manfaat dalam bentuk beasiswa gelar, 55.586 alumni (LPDP) dan 578 ribu penerima beasiswa non degree,” paparnya.
Sri Mulyani menyebut para alumni LPDP banyak yang lulus dari kampus terbaik dunia. “24 alumni LPDP dari MIT, 63 alumni dari University of Oxford, 96 alumni dari Harvard University, 72 alumni dari University of Cambridge, 20 alumni dari Stanford, 308 dari Imperial College London. From zero to 3.363,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan dana abadi di bidang pendidikan Indonesia akan menembus Rp 175 triliun pada tahun depan. Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan terus bertambah setiap tahunnya.
Ke depan, dia berharap lebih banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan bermutu melalui dana abadi LPDP. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno akan menentukan arah kebijakan pendidikan, termasuk daftar sekolah dan bidang studi prioritas bagi peserta LPDP.
“Dan bidang apa, saya rasa itu adalah policy dari setiap pemangku kepentingan. Kami yang mengelola dananya supaya bisa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing sektor. Jadi ini masih akan banyak lagi puluhan ribu yang akan follow your steps. Kalau bapak stepnya berhenti, ya Republik berhenti,” tegasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Insyaallah secepatnya ya. Hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Nah, insyaallah dalam waktu satu-dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Wamensesneg Juri Ardiantoro sebelumnya mengumumkan pemerintah akan menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai hari libur nasional. Hari libur ini sebagai hadiah tambahan waktu bagi masyarakat dalam merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, yang jatuh pada hari Minggu.
“Pemerintah akan jadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara detik-detik proklamasi. Hari Senin 18 Agustus akan dijadikan hari yang diliburkan,” ujar Juri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/8).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pihaknya masih melakukan koordinasi terkait surat keputusan bersama (SKB) hari libur 18 Agustus 2025. Prasetyo mengatakan SKB 3 menteri terkait libur nasional itu akan dirampungkan besok.
Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 1017, 2, dan 2 Tahun 2024, yang juga disebut sebagai SKB 3 Menteri.
Berdasarkan SKB 3 menteri, libur 18 Agustus 2025 tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama. Hari libur nasional proklamasi kemerdekaan pada Minggu, 17 Agustus 2025 saja yang masuk SKB 3 menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2025. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung kebijakan PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening terlantar atau dormant. Habiburohkman menegaskan isi rekening yang diblokir sementara oleh PPATK tidak disita negara.
“Yang perlu digarisbawahi, isi rekening tersebut tidak disita oleh negara dan rekening tersebut bisa diaktivasi kembali oleh pemiliknya setelah melalui verifikasi,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (4/8/2025).
“Jadi tidak ada sedikitpun hak pemilik rekening yang tidak bermasalah yang diambil oleh negara,” sambungnya.
Politikus Gerindra ini menjelaskan langkah PPATK itu dilakukan sebagai upaya mencegah judi online. Tindakan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur PPATK dalam bertugas mencegah dan memberantas TPPU.
“Kami memandang kebijakan itu dilakukan justru untuk melindungi nasabah dan negara yang pasti dirugikan jika rekening dormant digunakan untuk memuluskan tindak pidana pokok, dan tindak pidana pencucian uang. Kami mendapat informasi bahwa setiap tahun ada triliunan dana judol yang ditransaksikan dengan menggunakan rekening dorman,” katanya.
Habiburokhman menyayangkan banyaknya narasi sesat yang muncul terkait kebijakan PPATK tersebut. Dia menduga informasi keliru itu sengaja disebarkan oleh kelompok mafia judi online.
“Kami menyayangkan adanya narasi yang menyamakan pemblokiran degan penyitaan sewenang-wenang. Bisa saja mafia judol yang menghembuskan narasi itu karena aktivitas judol menurun sangat drastis setelah adanya kebijakan pemblokiran,” ujar Habiburokhman.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim terjadi tren penurunan transaksi deposit judi online (judol) setelah pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif. PPATK mengatakan deposit judol menurun dari Rp 5 triliun kini menjadi hanya Rp 1 triliun.
“Ketika dormant kita bekukan, deposit judol langsung nyungsep sampai minus 70% lebih dari Rp 5 triliun lebih menjadi hanya Rp 1 triliunan lebih,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis (31/7).
Ivan mengatakan transaksi judol menurun sampai minus 70%. Dia mengatakan angka itu menunjukkan transaksi deposit judol terjun bebas.
“Tren jumlah transaksi deposit judol juga terjun bebas setelah kita bekukan dormant. Ini kan semua hasil positif. Sesuai Asta Cita dan Indonesia Emas beneran,” kata Ivan. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penyaluran dana kepada KopDesKel Merah Putih menggunakan prinsip uji tuntas atau due diligence yang mengacu pada kapasitas masing-masing koperasi.
“Artinya, manfaat tercapai maksimal, risiko terkendali, dan moral hazard bisa dicegah sejak awal. Jika terdapat gagal bayar, maka diterapkan mekanisme intercept dengan pemotongan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Bagi Hasil (DBH),” kata Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram-nya @smindrawati.
Adapun keempat Himbara yang akan menyalurkan pinjaman ke KopDeskel Merah Putih, yakni BRI, BNI, Mandiri, serta BSI. Bank penyalur dapat memberikan pinjaman kepada KopDeskel Merah Putih dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%.
Selain itu, pemerintah memberikan afirmasi penjaminan yang tertuang dalam PMK 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai payung hukum agar tidak menambah risiko bagi perbankan.
Himpunan bank negara (Himbara) akan menyalurkan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Saat ini, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga tengah mengatur skema kewenangan kewajiban dan dukungan untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pengembalian pinjaman.
“Ini merupakan bentuk peranan APBN sebagai shock absorber dan countercyclical dalam upaya mendorong roda perekonomian di tingkat desa/kelurahan di tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global saat ini. Dukungan penuh diberikan, namun azaz risiko tetap dikelola secara baik,” jelas Sri Mulyani. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Vietnam menang lewat gol semata wayang dari Nguyen Cong Phuong pada babak pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025). Cong Phuong mencetak gol dengan tendangan first-time dalam situasi tendangan sudut.
Timnas U-23 yang bermain di depan 39 ribu lebih penonton gagal memanfaatkan beberapa peluang yang didapat untuk mencetak gol penyeimbang. Rayhan Hannan hingga Jens Raven tidak bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan.
Sampai pertandingan berakhir, Vietnam sukses mempertahankan keunggulannya untuk meraih gelar juara. Timnas U-23 tersungkur di kandangnya sendiri.
Timnas Indonesia U-23 gagal juara setelah dikalahkan Vietnam pada final Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda takluk 0-1 di rumah sendiri.
Kegagalan ini mengulang kekecewaan yang sama pada 2023 silam, kala Indonesia juga dikalahkan lawan yang sama. Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg pun memahami kekecewaan yang dirasakan publik sepakbola Indonesia.
“Saya mohon maaf kepada kalian semua,” kata Vanenburg di hadapan wartawan setelah menyelesaikan sesi keterangan pers pasca laga.
Mengenai jalannya laga, Vanenburg menilai para pemain sudah memberikan segalanya. Sistem 3-4-3 yang baru diterapkan juga disebutnya dijalankan dengan baik oleh para pemain.
“Yang paling penting adalah saat kami bermain, pemain mengerti sistemnya. Pemain bermain baik, pemain harus berkembang untuk main di level top,” ujar Vanenburg.
“Jika kamu melihat permainan tim main hari ini, mereka main baik. Pertanyaan buat kami adalah bagaimana caranya mencetak gol lebih banyak,” tuturnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut suntikan dana tersebut dimaksudkan agar kedua maskapai milik negara ini dapat melakukan optimalisasi dari pesawat yang sudah ada. Sebab menurutnya, saat ini terdapat cukup banyak unit pesawat yang tidak layak terbang alias di-grounded karena kurang perawatan.
“Kita kan belum lama menginjeksi, memberikan pinjaman lah ke Garuda kurang lebih US$ 400 juta, dan itu hanyalah baru sebagian. Itu untuk apa sih? Untuk maintenance dan repairment karena banyak sekali pesawat dari Citilink maupun Garuda yang sudah di-grounded,” jelas Rosan kepada wartawan usai konferensi pers di Kantor BKPM, Selasa (28/7/2025).
Padahal menurutnya Garuda masih harus membayarkan biaya sewa alias leasing pesawat tersebut meski tidak mengudara, membuat ongkos operasional maskapai menjadi tidak efektif.
“Di-grounded tidak bisa terbang padahal kita tetap bayar leasing-nya nah itu kita bilang dibenarkan dulu supaya mereka bisa terbang. Karena sekarang Garuda average terbang pesawatnya itu per hari baru 5 jam, idealnya 12 jam,” paparnya.
“Jadi kita bilang optimalkan dulu, pertama pesawat yang di-grounded untuk bisa terbang. Kedua optimalkan dari segi penerbangan, dari segi penggunaan dari setiap pesawat. Ketiga tentunya kita akan melaksanakan transformasi di teknologi, di dalam pelayanan dan yang lain-lainnya,” ucap Rosan lagi.
Sementara untuk rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan pemangkasan tarif resiprokal Presiden Donald Trump untuk Indonesia jadi 19, Rosan mengatakan hal ini masih dalam tahap perencanaan. Walau menurutnya pemesanan sejumlah unit pesawat baru dari komitmen tersebut mungkin akan terjadi tahun ini.
“Berikutnya yang Boeing ini memang delivery-nya baru 2031-2032, jadi masih 6-7 tahun dari sekarang. Nah kita kan mesti antisipasi, kalau kita baru pesan misalnya nanti saja tahun 2030, mungkin datangnya baru beberapa tahun lagi,” ucapnya.
“Jadi yang kita sampaikan kepada Direksi Garuda, yuk coba bikin planning-nya. Kita optimalkan pesawat yang ada, kemudian juga dari rute-rutenya, kemudian next-nya oke nanti 6-7 tahun lagi yuk butuh pesawat baru itu berapa banyak yang akan kita negosiasikan dengan Boeing. Karena masih ada 49 lagi yang belum ter-delivered dari 50 yang sudah ditandatangani pada saat sebelum Covid,” jelas Rosan lagi.
Sebagai informasi, sebelumnya PT Garuda Indonesia Tbk bersama anak usahanya, PT Citilink Indonesia mendapat pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari Danantara sebesar US$ 405 juta. Pinjaman ini diberikan untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO), yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1 miliar.
“Kami sangat senang Danantara dapat berperan sebagai mitra strategis Garuda Indonesia untuk mendukung komitmen transformasi jangka panjang yang diawali dengan pemberian pinjaman pemegang saham senilai US$ 405 juta,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan Garuda Indonesia dan Citilink, bersamaan dengan persiapan fondasi transformasi jangka panjang oleh Danantara Indonesia dan Garuda Indonesia Group. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak akan ada pajak atas amplop kondangan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga sudah memberikan klarifikasi resmi.
“Teman-teman Kemkeu dalam hal ini Direktorat Pajak kan sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, ndak ada itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Isu ini pertama kali mencuat setelah pernyataan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dalam rapat dengan Danantara dan Kementerian BUMN. Ia menyebut negara bisa kehilangan potensi pendapatan imbas pengalihan dividen BUMN, sehingga perlu menggali sumber pajak lain-termasuk amplop kondangan.
Publik sempat geger soal kabar amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu ini langsung dibantah tegas oleh Istana. Pemerintah memastikan tidak ada rencana untuk memajaki sumbangan dalam acara pernikahan atau hajatan.
Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, membantah keras isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada rencana ataupun kebijakan baru soal pemungutan pajak dari amplop hajatan.
“Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” tegas Rosmauli, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, secara prinsip, Undang-Undang Pajak Penghasilan memang menyebut bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang bisa menjadi objek pajak. Namun, tidak semua kondisi dikenakan pajak.
“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” jelasnya.
Rosmauli juga mengingatkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment. Artinya, pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, bukan dipungut langsung di tempat.
“DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di sisi lain, Amran juga membuka ruang untuk melakukan impor susu dan sapi dari AS, namun ia tak memastikan kepastian impor kedua komoditas tersebut. Amran mengaku masih memantau kebutuhan susu dan sapi sebelum memutuskan impor.
Terlepas dari rencana impor komoditas pangan dari AS, Amran menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga petani. Impor pertanian ini akan berlangsung atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
“Jadi gini, apapun yang kita impor, pasti menjaga petani. Kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, telah menyebut beberapa komoditas pangan utama yang akan diimpor dari AS, yakni kedelai, susu kedelai, gandum, serta kapas.
“Pertanian itu kan sekitar US$ 4,5 (miliar) lah. Itu mulai dari soya bean, soya bean milk, kemudian gandum, dan kapas,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7) lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut impor pertanian dari Amerika Serikat (AS) akan difokuskan pada komoditas kedelai dan gandum. Nilai impor pertanian dari AS yang disepakati sebesar US$ 4,5 miliar atau Rp 73,47 triliun (asumsi kurs Rp 16.314).
“Itu gandum, fokus pada gandum. Kemudian kedelai, itu dua komoditas,” terang Amran di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Susiwijono menekankan bahwa yang mengimpor produk pertanian tersebut adalah sektor swasta, bukan pemerintah dan berdasarkan kebutuhan.
“Jangan dikira ngapain pemerintah gara-gara mau (tarif) 0% berkorban US$ 4,5 miliar beli produk pertanian tambahan. Nggak beli tambahan, ini kita ngajak teman-teman bisnis, asosiasi ‘eh butuh gandum berapa? Butuh kedelai berapa? Bisa nggak yang 1 juta diambilkan dari AS?’ Dan bisa, harganya juga masuk,” ucapnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI,” sambungnya.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan surat tersebut berkaitan dengan kajian Komisi III terkait masalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian dilakukan terkait hal-hal yang menjadi putusan MK.
“Pertama surat yang dari Komisi III adalah berkaitan dengan kajian, telaah, terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir, yang hal-hal yang menjadi keputusan MK,” kata Puan di DPR usai paripurna, Kamis (24/7).
Pimpinan DPR RI menerima surat dari Komisi III DPR perihal kajian terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna.
“Dan surat pimpinan Komisi III DPR RI nomor B/799/PW.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi,” ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025)
Puan mengatakan masukan Komisi III itu akan dibahas sesuai mekanisme yang ada. Surat itu sudah masuk rapat paripurna.
“Apa yang menjadi masukan dari Komisi III, apa yang menjadi kajian dan telaahannya kemudian diberikan kepada pimpinan untuk kemudian kami nantinya akan membahasnya sesuai dengan mekanisme yang ada,” sebutnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat dengan Danantara digelar tertutup karena dikhawatirkan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, ia memutuskan rapat digelar secara tertutup karena ada laporan yang disampaikan BPI Danantara yang bersifat rahasia dan dikhawatirkan mengganggu investasi domestik.
“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi, yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal,” terang Misbakhun dalam pembukaan Raker dan RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Misbakhun menyebut, bahan rapat yang disampaikan bersifat rahasia. Oleh karena itu, rapat kali ini berlangsung secara tertutup.
“Saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup,” imbuhnya.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rapat perdana ini tidak diselenggarakan secara terbuka.
Raker dan RDP Komisi XI ini menghadirkan Kepala BPI Danantara dan Menteri BUMN. Agenda ini memuat dua mata acara, yakni pengenalan tugas dan fungsi BPI Danantara. Kemudian pemaparan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi. (DON)