Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ada pendukung fanatik Jokowi yang mempersoalkan opini politik saya sebelumnya, yang saya beri judul Masa Bodoh Dengan Akur atau Tidaknya Jokowi Dan Prabowo. Menurutnya pendapat saya itu seolah memberi kesan, bahwa persatuan di antara dua elit politik tersebut tidaklah penting, sedangkan baginya kesejahteraan rakyat tanpa persatuan adalah nonsense (omong kosong).
Lalu bagaimana saya merespon pernyataan teman sesama penulis, yang sampai saat ini belum siuman dari kemabukan cinta butanya pada Jokowi tersebut? Begini, saya haqul yakin dia sebenarnya tidak benar-benar memahami maksud dan intisari dari opini yang saya tulis itu. Sebab saya menulis judul demikian bukan berarti saya menafikkan pentingnya persatuan nasional, wabil khusus pentingnya persatuan antar pemimpin nasional (Jokowi dan Prabowo).
Sebagai anak bangsa yang menghormati dan menghargai keringat-keringat perjuangan para pahlawan bangsa, tentu saya sangat menginginkan dan berusaha menjaga persatuan. Ada kaidah fiqh yang berbunyi; “Al Ittihadu quwwah” (Persatuan itu adalah kekuatan, dan kenikmatan itu ada dalam persaudaraan). “Al Ittihadu Asasunnajah” (Bersatu adalah pangkal keberhasilan).
Akan tetapi jika persatuan tersebut hanya akan menghasilkan malapetaka bagi bangsa dan negara, lalu untuk apa saya harus mendukungnya? Singkat katanya itu seperti ini; Jokowi ingin bersatu dengan Prabowo karena Jokowi ingin menyelamatkan diri dan keluarganya dari jerat hukum, jika nantinya Jokowi tak lagi berkuasa. Kalau saja i’tikadnya demikian, apa alasan bagi kita untuk mendukungnya?
Namun syukurlah, karena bila kita perhatikan secara mendalam situasi politik mutakhir di detik-detik menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi ini, semua rahasia kepalsuan persatuan keduanya itu nampak sekali terlihat. Iyakah? Iya, lihat saja tanda-tanda hubungan keduanya (Jokowi dan Prabowo) yang mulai merenggang.
Pertama, kita baru saja mendengar dari berbagai media, bahwa Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mulai memberikan pernyataan secara terbuka, bahwa Gerindra meminta ekspor pasir laut yang diputuskan Jokowi ditunda dulu. Sekjen Partai Gerindra tersebut juga meminta agar Presiden Jokowi mau mendengar dulu pendapat para pakar dan banyak orang yang menentang ekspor pasir tersebut, karena ekspor pasir laut itu akan membahayakan ekologi laut yang sangat serius.
Bagi kita yang faham karakter Prabowo tentu akan dengan mudah melihat sikap nyata Prabowo soal ekspor pasir laut dengan melalui pernyataan Sekjen Gerindra tersebut. Percayalah, sangat mustahil rasanya, Sekjen Gerindra akan berani memberikan pernyataan yang bersebrangan dengan Jokowi, jika ia tidak mendapatkan restu sebelumnya dari Prabowo.
Kedua, ini yang sangat mengejutkan, Jokowi tiba-tiba menyatakan secara terbuka, bahwa ia tak mau buru-buru pindahkan Ibu Kota ke IKN, sedangkan sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan akan segera berkantor di IKN sebelum masa jabatannya berakhir.
Ini berarti Jokowi mulai ragu pada kesetiaan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto pada dirinya. Pernyataan Jokowi yang demikian seolah menunjukkan isi hatinya, bahwa Prabowo sangat ia ragukan benar-benar akan mau menjadikan IKN sebagai pusat Pemerintahan Indonesia yang baru. Dan karena keraguan Jokowi pada sikap Prabowo soal IKN inilah, Jokowi tidak mempersoalkan proses penandatanganan KEPPRES tentang IKN.
Ketiga, maraknya perbincangan masyarakat di medsos soal akun Fufufafa yang mengungkap pergerakan klandestin Gibran Rakabuming Raka terhadap Prabowo dan keluarganya, tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap suasana kebatinan Prabowo dan keluarganya. Pendukung Jokowi atau Gibran akan dengan mudah mengelak dengan mengatakan,”Itu kan masa lalu”, namun siapapun tidak akan dapat memungkiri, bahwa penghinaan tingkat tinggi pada seseorang, sedikit banyak akan melekat kuat di hati dan pikiran orang yang terhina tersebut.
Perbedaannya hanya soal orang yang terhina bagaimana menyikapinya. Ada yang memaafkan namun kemudian tetap membiarkan proses hukum tetap berjalan, atau juga ada yang memaafkan, tidak mau memproses hukum namun semuanya akan menjadi catatan hitam. Dan ada juga yang tidak mau memaafkan dan kemudian membalas dengan balasan yang lebih kejam.
Jika memperhatikan karakter Prabowo yang pemaaf, sepertinya Prabowo akan bersikap seperti yang kedua, memaafkan namun akan memberikan catatan hitam pada Gibran. Kalau Prabowo sudah memberikan catatan hitam pada Gibran, ini berarti sikap politik Prabowo pada Gibran dan Jokowi kedepan tentu akan berbeda jauh dari yang kemarin-kemarin kita lihat dan dengar. Mungkinkah karena hal ini, di waktu yang tak lama lagi Prabowo akan segera melakukan pertemuan khusus dengan Ibu Megawati Soekarnoputri.
Luka tubuh akan mudah diobati, namun luka hati sangat sulit sekali diobati. Gibran mulai saat ini nampaknya harus belajar sungguh-sungguh untuk menjaga lisannya jika ia tak ingin bermasalah lagi dengan banyak orang. Salamatul insan fi hifdzil lisan…Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya.
Para pendukung Jokowi yang tinggal sedikit dan sangat bisa dihitung dengan jari boleh saja melupakan kesalahan tragis dari Gibran ini, namun Prabowo yang sangat mencintai anak satu-satunya tentu sebagai manusia biasa tak akan mudah melupakannya. Karena itulah mengapa sikap-sikap Partai Gerindra pada Jokowi belakangan mulai nampak berbeda dari biasanya…(SHE).
22 September 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jokowi memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Menurutnya tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.
“Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap,” beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).
Sebagai perumpamaan, dia mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota .Dia bilang, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.
“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung,” ujar Jokowi. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Dia bilang penyusunan jumlah K/L menjadi kewenangan konstitusional bagi presiden terpilih Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam rangka memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru. Sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya,” kata Said dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, Said menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disetujui hari ini telah memberi keleluasaan kepada presiden terpilih untuk jumlah kementerian ke depannya.
“Di dalam RUU APBN 2025 yang sudah kami setujui, khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada,” kata Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jokowi mengatakan pembangunan ruas jalan tol itu dilakukan sejak 2021 dan baru rampung pada 2024. Adapun biaya untuk proyek tersebut mencapai Rp 5,6 triliun.
“Alhamdulillah Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas Solo Yogyakarta kulon Progo seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 KM sudah selesai dan siap dioperasikan. Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp 5,6 triliun,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dengan adanya ruas jalan tol ini, Jokowi menyebut dapat mengefesiensikan waktu tempuh antara Solo menuju Yogyakarta. Dia pun mengenang saat masa kuliah dulu membutuhkan waktu 50 menit dari Solo menuju ke Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor.
Saat ini waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta dapat memakan waktu 4-6 jam dengan kendaraan mobil. Melalui jalan tol ini, Jokowi bilang dapat menghemat waktu tempuh hingga menjadi 30-50 menit dari Solo menuju Yogyakarta. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Erick Thohir bersama Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi mengunjungi Kantor Kemenkumham untuk meminta bantuan program naturalisasi. Perbasi ingin mengadopsi langkah sukses PSSI yang menjaring pemain-pemain diaspora dalam membangun timnas yang kuat.
Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengungkapkan bahwa program naturalisasi masih akan terus dilakukan PSSI. Meski dianggap sebagian pihak sebagai jalan pintas, PSSI punya pandangan lain soal naturalisasi.
“Kami memaparkan kepada Pak Menteri (Menkumham, Supratman Andi Agtas), rencana jangka pendek, menengah, dan panjang pembinaan pemain daripada PSSI,” kata Erick Thohir. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Indonesia menjadi tuan rumah di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Garuda berada di Grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa.
PSSI sebelumnya mengumumkan bahwa stadion yang dipakai GBK. Namun, berdasarkan surat bernomor B-55/PPKGBK/Dir.PPU/09/2024 menjadikan Stadion Madya, Senayan, sebagai venue Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 25 sampai 29 September 2024.
“Kami sampaikan bahwa lapangan (FOP) Stadion Utama GBK akan dilakukan lanjutan tahapan pada pemeliharaan besar guna menyambut Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November 2024,” tulis surat yang ditujukan untuk Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dukungan PSSI agar pemeliharaan ini dapat berjalan dengan lancar dan agenda yang rencananya akan diselenggarakan di SUGBK pada periode waktu tersebut dapat dialihkan ke Stadion Madya Senayan,” bunyi surat yang ditandatangani Muhammad Rofik Anwar selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha, dalam situs resmi PSSI. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat paripurna akan digelar pada Kamis (19/9) pukul 09.30 WIB. Paripurna itu juga diagendakan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025.
“Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden,” bunyi salah satu poin agenda.
DPR juga akan mengambil keputusan tingkat II terkait RUU tentang Kementerian Negara. Keputusan tingkat II juga termasuk untuk RUU Keimigrasian yang sebelumnya telah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Berikut daftar agenda paripurna ke-7 DPR pada Kamis (19/9):
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
7. Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
“Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?,” kata Said sambil mengetok palu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
Salah satu hal yang disepakati terkait pendapatan negara. Said mengatakan, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.
Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.
“Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53% terhadap PDB,” ujar dia. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Isu pencucian uang lantas disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menilai banyak orang terlanjur berburuk sangka soal Family Office, padahal ia menegaskan pemerintah paham betul soal rencana tersebut.
“Kita langsung di luar bilang, wah nanti ada uang drug, nanti ada money laundry, terus buruk sangka. Emang kita bego apa? Kita juga tahu kok. Parameternya kita lihat, kita nggak mau juga kita jadi bermasalah,” katanya Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang.
Menurut Luhut, ada 28 ribu orang kaya di dunia yang sedang mencari tempat untuk menyimpan kekayaan mereka. Indonesia, khususnya Bali, menjadi salah satu tempat yang potensial.
Oleh karena itu Luhut berharap pemerintah Indonesia bisa memberi kebijakan yang kompetitif demi mengejar potensi tersebut. Saingannya tak main main, mencakup Singapura, Hong Kong, hingga Uni Emirat Arab. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 8 tahun lamanya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekitar satu bulan lagi, atau tepatnya tanggal 20 Oktober masa tugasnya di Kabinet Indonesia Maju akan berakhir.
“Maaf bapak, tidak ingin membuat drama. Tapi saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia, untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa latin, errare humane est atau to err is human,” kata Sri Mulyani dengan suara sengau sembari menahan tangis, di Senayan, Jakarta.
“Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon bapak dan ibu sekalian, pimpinan anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf,” sambungnya.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan seluruh rakyat. Karena itulah, ia berharap ke depan manfaatnya bisa terasa ke seluruh lapisan masyarakat. (DON)