JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat laporan perihal bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Jokowi pun menyampaikan duka citanya kepada korban.
“Saya saya telah mendapatkan laporan dari kepala BNPB adanya bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di provinsi Nusa tenggara Timur dan provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal YouTube Setpres, Senin (5/4/2021).
Jokowi mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban. Selain itu, juga untuk segera menangani dampak akibat bencana tersebut.
“Saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, pada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganannya dampak bencana,” tutur dia.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK akhirnya menerbitkan salah satu surat yang tak pernah dimiliki sejak berdiri, yaitu Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3, di kasus BLBI. Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun melontarkan satire akan hal itu.
“Salah satu bukti manfaat revisi UU KPK,” cuit Febri Diansyah melalui akun Twitter-nya, Kamis (1/4/2021).
Febri lantas menyebutkan pimpinan KPK kerap menyatakan revisi UU KPK yang banyak mendapatkan pertentangan adalah wujud penguatan KPK, bukan pelemahan. Untuk itu, menurut Febri, SP3 untuk kasus BLBI ini harus disyukuri para tersangka korupsi.
“Para tersangka korupsi memang perlu berterima kasih pada pihak-pihak yang telah melakukan revisi UU KPK. Hari ini, KPK mengumumkan kasus perdana yang di-SP3. Kasus yang sebelumnya disidik dengan indikasi kerugian negara Rp 4,58 triliun,” ucap Febri.
“Ingat ya, seperti sering diulang Pimpinan KPK saat ini: KPK TIDAK LEMAH! Revisi UU KPK semakin memperkuat KPK,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan SP3 kasus BLBI untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. KPK beralasan SP3 itu untuk memberikan kepastian hukum.
“Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).
“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum,” imbuh Alexander.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh generasi muda, khususnya kader Pemuda Pancasila, menjadi garda terdepan dalam menjaga tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, konsep ‘kebersamaan dalam keberagaman’ sebagai narasi kebangsaan harus terus menerus diperjuangkan tanpa kenal lelah dan batas waktu.
“Peristiwa bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar jelas mencederai rasa kemanusiaan dan jiwa kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Padahal agama apapun, selalu mengajarkan cinta dan kasih, bukan permusuhan dan dendam, apalagi sampai mencelakai diri sendiri” ujar Bamsoet dalam keteranganya, Sabtu (3/4/2021).
“Agama juga mengajarkan, yang tidak saudara dalam seiman, adalah saudara dalam kemanusiaan,” imbuhnya dalam Pleno I dan Rapat Koordinasi Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila’ di Depok, Jumat kemarin.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan untuk memperkuat organisasi Pemuda Pancasila harus memanfaatkan big data dengan melakukan digitalisasi organisasi. Terlebih, Pemuda Pancasila mempunyai target mewujudkan terciptanya 10 juta kader sesuai hasil Mubes X Pemuda Pancasila.
“Di era Revolusi Industri 4.0, big data adalah salah satu sumber daya primer dan jika dimanfaatkan dengan baik maka bisa mendatangkan berbagai manfaat. Karenanya, Pemuda Pancasila perlu membuat basis data keanggotaan, by nama, by address, bahkan juga mencakup usia, jenis kelamin, alamat, dan profesi,” ujarnya.
“Sehingga, terlihat peta persebaran kekuatan anggota Pemuda Pancasila untuk kepentingan bela negara melalui pembentukan komponen cadangan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan,” imbuh Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini juga mengingatkan semua anggota Pemuda Pancasila untuk mewaspadai penyebaran radikalisme melalui berbagai platform media sosial.
Sebagaimana temuan riset Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2020 yang melaporkan potensi generasi Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen, sementara generasi millenial (berumur 20-39 tahun) mencapai 12,4 persen.
“Gen Z dan milenial menjadi sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif mengakses internet dan pengguna aktif berbagai platform media sosial. Sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk masuk dalam dunia digital. Agar media sosial tidak dibanjiri paham radikal. Sehingga para pemuda tak tersesat dalam dunia digital,” tandas Bamsoet.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Papua, Lukas Enembe, dikabarkan masuk ke wilayah Papua Nugini (PNG) secara ilegal hingga akhirnya dideportasi. Lukas Enembe pergi ke negeri tetangga atas alasan terapi saraf kaki.
Kejadian ini mengingatkan pada aksi kontroversial Lukas Enembe setahun yang lalu. Saat itu, Lukas Enembe pergi untuk berobat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta dengan menyewa pesawat.
Saat pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi COVID-19, Lukas membuat heboh karena pergi berobat ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, dengan menyewa pesawat. Saat itu, Lukas menjalani check up terkait kondisi kesehatannya.
“Pak Gubernur bertolak ke Jakarta untuk menjalani check up karena dokter yang menangani kesehatan Pak Gubernur sudah menghubungi Pak Gubernur untuk melakukan check up,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (14/4/2020).
“Sebagai kepala daerah dana check up itu disediakan rutin setiap tahun dan dananya disediakan,” tambahnya.
Lukas Enembe saat itu pergi ke RSPAD Gatot Soebroto didampingi keluarga dan dokter pribadi dengan menggunakan pesawat Batik Air. Jumlah penumpang seluruhnya 10 orang ditambah kru.
Di sana, Lukas Enembe dirawat selama tiga bulan. Pada 14 Juli 2020, dia dinyatakan sehat dan kembali ke Jayapura, Papua.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wanita bernama Zakiah Aini (25) bisa masuk ke Mabes Polri dengan membawa senjata dan melakukan penembakan sebelum dirinya tewas ditembak. Petugas yang saat itu sedang berjaga di Mabes Polri bakal diperiksa.
“Ya pasti itu diperiksa lebih memperjelas bagaimana ZA bisa masuk dan melaksanakan aksinya di Mabes Polri,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).
Rusdi menyebut petugas yang melanggar SOP bakal ditindak apabila ditemukan kelalaian. Namun, dia belum merinci berapa banyak petugas yang akan diperiksa.
“Nanti kita periksa, apabila ada kelalaian, ada SOP yang dilanggar, tentunya akan diberikan tindakan,” tuturnya.
“Itu fluktuatif (berapa petugas yang diperiksa). Ada petugas pagi sampai malam sampai pagi. Itu diatur oleh Yanma untuk pengamanan markasnya,” sambung Rusdi.
Meski demikian, Rusdi membeberkan penjagaan di Mabes Polri tetap seperti biasa. Hanya, lanjut Rusdi, pemeriksaan lebih diperketat.
“Penjagaan tetap, hanya diperketat masalah pemeriksaan dan sebagainya sehingga ini akan lebih diperketat lagi,” tutup Rusdi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polda Metro Jaya menyebut ada 833 gereja di wilayah hukumnya yang akan menggelar ibadah Jumat Agung besok. Ribuan personel telah disiapkan untuk mengamankan ibadah tersebut.
“Jumat Agung besok ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya saja ada 833 gereja melaksanakan ibadah dari 13 polres yang ada. Kekuatan yang kita turunkan sekitar 5.590 personel, baik itu polres maupun dari Polda, nanti di-back up oleh teman-teman dari TNI juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Kamis (1/4/2021).
Menurut Yusri, dari ratusan gereja tersebut, ada empat gereja dengan skala prioritas khusus dalam pengamanan. Empat gereja tersebut mulai Gereja Katedral hingga Immanuel di kawasan Jakarta Pusat.
“Memang yang jadi skala prioritas di sini ada empat gereja besar yang harus kita amankan, yakni Gereja Katedral, Gereja Immanuel, Gereja HKBP Grogol, dan Gereja Santo Petrus dan Paulus. Jadi kita libatkan masing-masing gereja ada 155 personel,” ujar Yusri.
Selain pengamanan dari TNI-Porli, Yusri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengamanan internal masing-masing gereja untuk mengamankan jalannya ibadah. Dia menyebut pengamanan juga dilakukan di titik-titik sepanjang lokasi gereja.
“Kami jaga bersama-sama dengan pengamanan internal di gereja. Di satu sisi kami juga berpatroli terus di ring-ring luarnya,” ucap Yusri.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.
“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyosialisasikan Empat Pilar MPR di Kampung 10 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan atau yang dikenal sebagai Kampung Arab. Sebab kampung itu mayoritas warga yang ada di tepi Sungai Musi itu merupakan keturunan Arab.
Fadel menjelaskan Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mantan Politisi Partai Golkar itu menuturkan bila kita ingin membangun rumah yang kokoh maka diperlukan dasar dan pilar negara yang kuat.
“Demikian pula bila kita ingin membangun negara maka diperlukan dasar dan pilar negara yang kuat,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).
Mantan Gubernur Gorontalo itu juga menyampaikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga Rote. Di wilayah Indonesia, tinggal penduduk yang beragam suku, bahasa, agama, dan budaya.
“Meski kita berbeda-beda namun kita bersatu seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Keragaman yang ada inilah menurutnya perlu dijaga. Ia ingin Indonesia tidak pecah. Lepasnya Provinsi Timor Timur yang selanjutnya menjadi negara Timor Leste diharap tidak terulang.
“Sampai sekarang kita masih diganggu dengan gerakan separatisme yang terjadi di Papua”, tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengumumkan nasib Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu kongres luar biasa (KLB) pimpinan Moeldoko hari ini. Kubu Moeldoko mengaku siap apa pun hasil pengumuman dari Kemenkumham.
“Ya betul (hari ini diumumkan),” kata Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo R Muzar kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).
Pengumuman itu rencananya digelar secara virtual hari ini. Dalam undangan pengumuman tersebut, tertulis akan dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly.
“Besok (hari ini) sudah ada undangan press conference via Zoom,” ujar Cahyo.
Dihubungi terpisah, Jubir DPP PD kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham. Hasil diterima atau ditolaknya hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, kubu Moeldoko akan berlapang dada.
“Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan oleh Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada,” ucap Ilal.
“Artinya, apakah diterima, apakah ditolak, apa pun putusan tersebut, kami serahkan kepada Kemenkumham, karena Kemenkumham yang punya korelasi lebih jelas dari sisi hukum, dan juga dari sisi legalitas partai politik. Kita tunggu saja,” imbuhnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait kepolisian sektor (Polsek). Isinya, tidak semua Polsek dapat melakukan penyidikan. Totalnya ada 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish.
Keputusan ini dibuat setelah memperhatikan usulan dari Polda-Polda perihal penunjukan Polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan. Ini juga merupakan program prioritas Kapoldi pada bidang transformasi, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.
“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” tulis Sigit.(VAN)