JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Sekertariat Negara (Kemensetneg) memberikan waktu 3 bulan bagi Yayasan Harapan Kita untuk menyerahkan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kepada negara.
Kemensetneg memastikan dalam 3 bulan pengelolaan TMII akan otomatis diambil alih apapun yang terjadi. “Tim Transisi langsung ambil alih pengelolaan (setelah 3 bulan),” kata Sekertaris Kemensetneg, Setya Utama, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).
Setya menyatakan pengambilalihan secara langsung itu dijelaskan oleh Pasal 2 Perpres No 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Dalam Perpres itu Yayasan Harapan Kita juga dilarang mengubah perjanjian/perikatan TMII dan juga dilarang mengganti manajemen pengelola TMII.
“Ada pasal yang menjelaskan tentang itu di Perpres 19 tersebut,” ucapnya.
Setya menjelaskan pengambilalihan TMII berdasarkan rekomendasi dari BPK, BPKP, dan hasil audit UGM. Dia tidak menjelaskan secara langsung bagaimana hasil audit tersebut.
“Antara lain rekomendasi BPK, BPKP, hasil legal audit UGM,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. TMII sendiri sudah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.
Yayasan Harapan Kita pun diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaannya. Pengelola yang sekarang harus memberikan laporan pengelolaan.
“Dalam waktu 3 bulan, pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi,” kata Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4).
Pratikno mengatakan, dalam 3 bulan ini, TMII masih dalam masa transisi dari pengelolaan Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg. Namun dia memastikan, dalam masa transisi ini, TMII tetap beroperasi seperti biasanya.
“Dalam masa transisi ini, TMII tetap beroperasi seperti biasanya. Para staf tetap bekerja seperti biasanya, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas, tetap seperti biasanya. Jadi tidak ada yang berubah. Dan nanti tentu saja kita akan berkomitmen untuk tim transisi kami beri tugas bagaimana memikirkan inovasi manajemen yang lebih baik dan kemudian memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para staf dan tentunya tadi, yang seperti saya bilang, memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dan kepada negara,” papar Pratikno.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sejumlah wilayah di Indonesia mulai melakukan sekolah tatap muka. Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat tim untuk mengecek sekolah yang benar-benar siap dengan sistem tatap muka.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful awalnya menilai sekolah tatap muka yang sudah digelar di sejumlah daerah sebagai simulasi secara serentak bulan Juli nanti. Simulasi sekolah tatap muka ini bisa menjadi kesempatan daerah untuk memantapkan di bulan Juli nanti.
“Kita kasih kesempatan dulu dan ini kan sifatnya tidak serentak secara nasional, ini masih sepenuhnya tergantung pada kebijakan daerah, saya yakini mereka sudah punya ukuran lebih objektif kenapa hari-hari ini beberapa provinsi sudah lakukan pembelajaran tatap muka, kita kasih kesempatan,” kata Syaiful, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).
Syaiful mengatakan pembukaan sekolah tatap muka sebagai simulasi persiapan proses belajar mengajar pada bulan Juli mendatang. Menurutya dengan adanya simulasi ini, murid-murid menjadi paham terkait tata cara sekolah tatap muka di tengah pandemi.
“Memang semangatnya harus ditempatkan pada konteks ini bagian dari simulasi, menuju pada bulan Juli yang akan dibuka terbatas juga sebenarnya, tapi simulasi ini menjadi penting supaya bulan Juli anak-anak sudah relatif lebih clear sejak dari rumah sampai di sekolah nanti pulang lagi sudah clear, dan gimana simulasi di sekolahannya,” ucapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Satgas COVID-19 akan mengambil langkah antisipasi terkait meningkatnya jumlah kasus Corona mutasi Inggris B117 yang telah mencapai 10 kasus. Satgas akan menerapkan langkah sequencing genetik.
“Pemerintah berupaya meningkatkan sequencing genetik, ini untuk upaya antisipatif perluasan penularan yang lebih optimal,” kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).
Meski begitu, Wiku menyampaikan langkah yang paling efektif tetap dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan mengatur alur keluar masuk pelaku perjalanan luar negeri.
“Namun pada prinsipnya upaya paling efektif untuk menekan ini, selain mengatur alur keluar masuk pelaku perjalanan luar negeri, ialah peningkatan disiplin protokol kesehatan, karena pada prinsipnya protokol kesehatan dapat mencegah area virus untuk bermutasi menjadi varian yang baru maupun menularkan kepada orang lain,” ucapnya.
Wiku memastikan pihaknya juga langsung melakukan tracing kontak 10 kasus Corona mutasi baru B117 ini. Dia menyebut upaya karantina juga dilakukan kepada 10 kasus tersebut.
“Iya, baik kasus yang mengandung virus varian baru atau tidak harus dilakukan tracing segera,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mudik Lebaran 2021 resmi dilarang pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.
“Kalau berkaitan dengan darat, kita berkoordinasi dengan polisi dan Kakorlantas bahwa kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4/2021).
Karena itu, Budi meminta warga tetap tinggal di rumah. Dia menegaskan akan menindak tegas semua pelanggar larangan mudik.
“Sehingga kami menyarankan agar Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat adanya penggunaan pribadi, bahkan mobil bis plat hitam, truk pelat hitam kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, untuk transportasi laut, Budi menegaskan hanya akan melayani secara terbatas mereka yang dikecualikan untuk melakukan perjalanan. Salah satunya untuk layanan penyeberangan logistik.
“Bagi daerah-daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik, seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa, dan di Jatim, saya mengimbau bahwa tidak melakukan mudik,” kata Budi.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
MPR RI kembali mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-51 yang diselenggarakan Rabu hari ini (7/4) hingga Kamis (8/4). UKW ini diselenggarakan bekerja sama dengan pengurus koordinatoriat wartawan parlemen dan diikuti oleh 28 peserta utusan dari berbagai media.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan berlangsung di Ruang GBHN, Komplek MPR/DPR RI, Senayan Jakarta, hari ini. Dalam sambutannya Arsul Sani mengatakan mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan.
Menurutnya acara tersebut memberikan bekal dan pengetahuan yang berguna bagi kerja-kerja jurnalistik. Seperti profesi yang lain, kata Arsul, UKW juga penting bagi para wartawan, untuk memastikan bahwa insan pers juga mengikuti update kemampuan profesionalnya.
“Bukan hanya sertifikatnya, tetapi update kemampuan itu harus dilakukan secara berkala. Ini penting untuk menambah pengetahuan dan pengalaman setiap wartawan,” kata Arsul Sani dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).
Politisi PPP itu berharap semua peserta memanfaatkan uji kompetensi kali ini untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Agar ke depan kerja-kerja jurnalistik di lingkungan parlemen bisa semakin baik.
“Kita harus mengupayakan seluruh wartawan di parlemen ini bisa ikut UKW. Dengan harapan, pekerjaan mereka memberitakan MPR bisa diterima masyarakat dengan baik,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bareskrim Polri menaikkan status tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan unlawful killing di peristiwa KM 50 yang menewaskan empat laskar FPI. Namun, satu orang meninggal dunia sehingga tersisa dua orang sebagai tersangka.
“Terkait peristiwa Km 50, di sana ditetapkan 3 anggota Polri sebagai terlapor dan pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa Km 50 dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Tiga tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (6/4/2021).
Meski demikian, Rusdi mengatakan ada satu tersangka bernama Elwira Pryadi Zendrato yang penyidikannya tidak dilanjutkan lantaran telah meninggal dunia. Dengan demikian, tersisa dua tersangka dalam kasus tersebut.
“Akan tetapi, ada satu terlapor inisial EPZ meninggal dunia. Berdasarkan 109 KUHAP, karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikannya langsung dihentikan,” paparnya.
“Jadi kelanjutannya, terdapat dua tersangka anggota yang terlibat dalam peristiwa Km 50,” sambung Rusdi.
Namun, Rusdi enggan membeberkan inisial kedua anggota polisi yang jadi tersangka. Dia meminta masyarakat bersabar supaya penyidik bisa menuntaskan kasus KM 50.
“Kita tunggu saja, tugas yang dilaksanakan penyidik untuk dapat menuntaskan kasus Km 50 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta doa semua agama dibacakan di acara-acara Kementerian Agama (Kemenag). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi ide Yaqut.
“Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Menteri. Ini menunjukkan kepedulian beliau yang sejatinya memang melayani semua agama,” ujar Ketum PGI Gomar Gultom saat dihubungi, Senin (5/4/2021) malam.
Namun dia meminta praktik pembacaan doa dari semua agama itu dipikirkan baik-baik. Gomar menilai sudah ada protokol baku yang selama ini dipraktikkan oleh banyak pihak.
“Namun praktiknya haruslah dipikirkan baik-baik. Sesungguhnya dalam berbagai kesempatan sudah ada semacam protokol yang baku, seseorang membacakan doa seraya meminta agar semua yang hadir berdoa menurut agama masing-masing,” ujar Gomar.
Humas PGI Philip Situmorang mendukung ide Yaqut. Dia mengatakan pembacaan doa semua agama di acara-acara Kemenag menunjukkan perlakuan yang sama bagi tiap warga.
“Untuk acara-acara Kemenag, yang kami mendukung adanya hal tersebut sehingga kita semua warga negara sama diperlakukan,” ujar Philip.
Sebelumnya, Menag Yaqut ingin semua agama yang diakui di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama. Menag mengingatkan bahwa Kementerian Agama bukan ormas Islam.
“Pagi hari ini saya senang rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa,” kata Yaqut saat memberikan sambutan dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kemenag 2021, Senin (5/4).
“Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat ormas Kementerian Agama, ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melaksanakan rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja,” ucap Yaqut.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah melarang Mudik Lebaran 2021 namun tetap membuka tempat wisata. Wakil Ketua Komisi V, Syarief Alkadri, berharap tempat wisata ditutup. “Saya berharap pada saat hari raya tempat wisata ditutup,” ujar Syarief, Senin (5/4/2021).
Syarief menyebutkan penutupan tempat wisata berguna untuk meminimalisir adanya kerumunan. Sehingga potensi klaster baru bisa diperkecil.
“Mudik itu jangan sampai menimbulkan klaster baru, sama juga di tempat wisata juga akan terjadi kerumunan dari berapa tempat sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru,” ucap Syarief.
Sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 gara-gara pandemi COVID-19 belum berakhir. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat.
“Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).
Nantinya, akan ada aturan-aturan terkait peniadaan mudik. Muhadjir menyatakan cuti bersama Idul Fitri tetap ada tapi tidak untuk mudik.
Namun, beberapa hari setelahnya, Muhadjir Effendy merestui agar objek wisata tetap diperbolehkan buka selama lebaran. Pembukaan objek wisata lokal tersebut katanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.
“Saya senang sekali, jadi tadi sudah ada pembicaraan yang pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang peniadaan mudik lebaran, tetapi nadi wisata tetap harus terus berdenyut, tidak boleh berhenti,” balas Muhadjir Effendy.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan 5 praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan yang diajukan MAKI ini berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.
“Terjadwal sidang perdana 5 praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru, namun berpotensi mangkrak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).
Lima penanganan perkara yang digugat MAKI, yakni kasus Bank Century, e-KTP, bansos Corona Kemensos, pengadaan Helikopter AW-101, dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. Berikut ini penjelasannya:
1. Bank Century
Sejak KPK kalah oleh putusan praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 24 tahun 2018 yang berisi melanjutkan penyidikan untuk nama-nama lain (Boediono dkk) pengembangan dari perkara Budi Mulya, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan satu pun tersangka sehingga perkaranya mangkrak.
2. e-KTP
KPK pada 13 Agustus 2019 telah menetapkan tersangka baru korupsi e-KTP yaitu Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos. Perkara ini tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir 2 tahun. Padahal, mestinya bisa cepat karena hanya perkara pengembangan kasus e-KTP.
3. Pengadaan Heli AW-101
KPK pada 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101, namun mangkrak hampir 4 tahun.
4. Bansos Corona
KPK telah melakukan OTT dugaan suap penyaluran sembako bansos di Kemensos, namun prosesnya diduga tidak melakukan penggeledahan atas semua izin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas KPK. Praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus (anggota DPR) oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK, namun praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait penyidik KPK tidak melaksanakan semua izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.
5. Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna
KPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bupati Malang Rendra Kresna, namun hingga saat ini belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk, sehingga perlu digugat praperadilan untuk mencegah perkara ini menguap karena dianggap perkara kecil di daerah.
Menurut Boyamin, praperadilan ini diajukan untuk mengembalikan Indeks Persepsi Korupsi yang menurun. Boyamin berpandangan bahwa salah satu upaya menaikkan indeks persepsi tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyerahkan 4 warga negara Indonesia (WNI) yang sempat disandera kelompok Abu Sayyaf ke keluarga. Retno menyampaikan terima kasih pada semua pihak dalam upaya pembebasan sandera ini.
“Dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah pada pagi ini saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyerahterimakan 4 saudara kita yaitu Bapak Arsad, Bapak Arizal, Bapak Andi Riswanto dan Bapak Khairuldin kepada keluarga,” kata Retno di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri , Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2021).
“Keberhasilan memulangkan saudara-saudara kita ini tentunya tidak lepas dari hasil kerja semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan, khususnya teman-teman dari TNI dan juga dari BIN,” imbuhnya.
Menlu Retno mengatakan 4 WNI ini telah menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf selama 427 hari. Retno mengapresiasi Pemerintah Filipina yang telah turut serta membantu pembebasan ini.
“Saudara-saudra kita ini telah menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf selama 427 hari atau lebih dari 1 tahun 3 bulan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Filipina yaitu melalui West Mindanao Commando (Wesmincom) yang telah membantu bekerja sama dalam pembebasan sandera ini,” ungkapnya.(VAN)