JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Lewat aturan terbaru PPKM Level 4, pemerintah mulai memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) dan warung tegal (warteg) untuk melayani pembeli yang makan di tempat (dine in). Di sisi lain, restoran dan kafe tetap tidak boleh dine in. Lewat aturan terbaru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memperpanjang napas ekonomi rakyat kecil.

Pada PPKM Level 4 pertama, 20-25 Juli, Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur PKL hingga restoran dilarang melayani dine in. Namun Pada Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 yang diteken Minggu (25/7) kemarin, PKL dan warteg diizinkan melayani dine in meski masih secara terbatas.

Mulai sekarang hingga 2 Agustus nanti, warung makan/warteg, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan boleh dine in maksimal tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Jam buka maksimal sampai pukul 20.00 waktu setempat.

Doktor bidang kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial University of California Amerika Serikat ini menilai pemerintah menghadapi tiga dilema utama belakangan ini. Peraturan PPKM Level 4 yang terbaru kali ini adalah hasil kompromi dari dilema-dilema itu.

“Dilema itu disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal, itu di atas 60% sampai 65%, termasuk pedagang kaki lima hingga buruh,” tutur Abbas.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Seruan demo ‘Jokowi End Game’ untuk menolak PPKM tersebar di media sosial. Polisi menyebut seruan demo itu hoax dan akan dicari pelakunya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memastikan tidak ada massa yang turun ke jalan berkaitan dengan adanya seruan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali,” kata Kombes Yusri di Jakarta, Sabtu (24/7/2021) siang tadi.

Sebelumnya, tersebar seruan demo ‘Jokowi End Game’ di media sosial. Dalam poster yang tersebar, aksi disebutkan digelar hari ini dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Merdeka.

Pantauan pukul 15.30 WIB sore ini, lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, terpantau lengang. Sampai sore ini, tidak terlihat adanya massa yang datang lokasi.

Arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Barat ke arah Harmoni dan sebaliknya ke Thamrin juga dibuka. Kendaraan melintas tanpa hambatan.

Meski situasi tampak lengang, sejumlah aparat keamanan tetap berjaga di lokasi. Petugas kepolisian dan TNI terlihat masih bersiaga di kawasan Patung Kuda.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Mabes Polri hingga Polda tercatat sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sejak diterapkannya kebijakan PPKM Darurat hingga PPKM berlevel. Ada sebanyak 723.773 paket sembako dan 3.863.3 ton beras yang sudah disalurkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, bansos tersebut disalurkan kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi COVID-19.

“Selama periode 3 Juli sampai dengan 23 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 723.773 paket sembako dan 3.863.300 Kg (3.863,3 ton) beras,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021)

Jenderal Sigit mengatakan, jajarannya telah melakukan pemetaan di wilayah masing-masing. Sehingga, dalam pendistribusian bansos tersebut dipastikan tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sigit menyebut, jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk terus bergerak aktif dan melakukan jemput bola dalam menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah, melalui TNI, Polri dan Kemensos.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan, lanjut Sigit, adalah dilaksanakannya patroli skala besar pembagian bansos kepada masyarakat di seluruh Polda jajaran bersama dengan TNI dan pihak terkait lainnya, tadi malam. Patroli skala besar ini bertujuan untuk membantu serta meringankan beban masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Level 4 saat ini.

“Seluruh Polda jajaran bersama TNI dan stakeholder lainnya, akan terus bergerak melakukan pembagian bansos kepada masyarakat,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD rendah untuk penanganan COVID-19. Selain memberikan arahan, dalam kunjungan itu Tito juga mengecek penyaluran bantuan sosial di masing-masing daerah.

“Jumat (23/7) Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Benni menuturkan, Tito mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%.

Adapun rinciannya adalah penanganan COVID-19 0,0%, dukungan vaksinasi 1,16%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 0,0%, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 0,0%, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp 49.013.377.000.

Namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 50.000.000.000 sudah terealisasi Rp 36.108.676.901 atau 72,22%.

Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Benni menuturkan Tito langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian penanganan COVID-19 35,76%, dukungan vaksinasi 7,92%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 50,55%, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 100%, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040. Namun baru terealisasi Rp 2.674.366.500, atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 92.108.640.000, baru terealisasi Rp 19.054.114.013, atau 20,69%.

“Kegiatan ini insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan COVID-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” ujar Benni.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah memperbarui data penanganan pandemi virus Corona di Tanah Air. Hari ini kasus baru COVID-19 bertambah 49.071, pasien sembuh dari Corona bertambah 38.988 orang, sedangkan pasien Corona meninggal dunia bertambah 1.566 orang.

Data penanganan pandemi Corona hari ini, Jumat (23/7/2021), dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data ini diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Total kasus Corona yang ditemukan di Indonesia sejak Maret hingga hari ini mencapai 3.082.410 kasus. Untuk pasien sembuh dari Corona mencapai 2.431.911 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 80.598 orang.

Daerah yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru terbanyak pertama adalah Jawa Barat dengan 8.925 kasus. Diikuti DKI Jakarta dengan 8.033 kasus dan Jawa Timur dengan 6.912 kasus.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengatakan tidak akan ikut campur terkait temuan Ombudsman soal maladministrasi pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Dewas juga mengaku tidak tahu tindak lanjut dari temuan itu.

“Kami tidak mencampuri putusan tersebut, dan kami tidak tahu apakah pimpinan akan menindaklanjuti kami juga tidak tahu,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/7/2021).

Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK,” ucap Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7).

“Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan,” imbuhnya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi warga. Kali ini keduanya meninjau vaksinasi di daerah slum area, di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Rombongan Kapolri-Panglima disambut oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengky Haryadi. Rombongan kemudian melakukan peninjauan terhadap kegiatan vaksinasi di lapangan.

Hengky kemudian mengatakan kegiatan vaksinasi di daerah slum area akan ditingkatkan pihaknya. Dia menyebut hal itu diambil usai masih banyak warga di daerah pinggiran itu yang belum mendapat vaksin.

“Di lokasi ini ada 41 persen yang belum divaksin. Kita datang kemudian kita jemput bola agar target vaksinasi di bulan Agustus bisa tercapai,” kata Hengky di lokasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi di slum area ini petugas juga melibatkan para tenaga relawan. Bagi para warga yang telah divaksin di lokasi nantinya akan mendapatkan bantuan sosial dari petugas.

Total ada 300 orang yang ditargetkan divaksin di lokasi hari ini. Warga di slum area lain yang belum divaksin pun akan coba didatangi oleh petugas.

“Untuk vaksin keliling efektif karena selama ini ada kendalanya mereka tidak mau datang ke gerai vaksin yang sifatnya statis. Karena mereka kurang familiar dengan pendaftaran online dan nggak punya ongkos,” kata Hengky melaporkan ke Kapolri dan Panglima TNI.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi mundurnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Hetifah berharap Ari Kuncoro dapat fokus mengembangkan UI.

“Kami rasa itu langkah yang sudah semestinya dilakukan dan patut diapresiasi. Semoga ke depannya dapat berfokus untuk mengembangkan UI menjadi world class university,” kata Hetifah, kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Politikus Golkar ini meminta para rektor di universitas lain mengambil pelajaran untuk tidak mengambil jabatan lain. Dengan begitu, konsentrasi para rektor tidak terpecah dan fokus memajukan kampusnya masing-masing.

Lebih lanjut, Hetifah juga meminta para rektor dan petinggi kampus lain untuk menjunjung tinggi statuta. Sehingga tidak mudah teralihkan dengan jabatan lain.

“Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi majelis wali amanat (MWA) dan Senat di seluruh perguruan tinggi agar ke depannya menjaga dan menjunjung tinggi statuta. Semoga para Rektor tidak mudah teralihkan dari tanggung jawab utamanya,” ujarnya.

“Makin meningkatkan dedikasi untuk membangun dan menjaga marwah pendidikan tinggi baik untuk memacu pendidikan berkualitas, penelitian, maupun pengabdian masyarakat,” ujar Hetifah.

Diketahui, BRI telah mengumumkan pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Komisaris BRI, Kamis (22/7/2021) hari ini. Dengan menerima pengunduran diri Ari, BRI menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Ketua KPK Firli Bahuri menemui Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar setelah membuka diklat bela negara 18 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pertemuan itu bertujuan untuk merampungkan MoU KPK dan BNPT terkait edukasi masyarakat, yakni pendidikan karakter dalam mencegah radikalisme hingga budaya antikorupsi.

“Hari ini, setelah selesai membuka acara Diklat di UNHAN RI. Saya bertemu dengan Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Boy Rafli Amar. KPK dan BNPT akan segera merampungkan MoU terkait edukasi masyarakat khususnya pendidikan karakter untuk mencegah radikalisme, terorisme, korupsi dan budaya anti korupsi,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).

Sebelumnya, Firli Bahuri tengah membuka secara resmi diklat bela negara dan wawasan kebangsaan pada 18 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu. Diklat itu digelar di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat.

“Hari ini saya membuka secara resmi Pendidikan dan Latihan Bela Negara serta Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat,” kata Firli melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).(DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya tentang pembatasan tenaga kerja asing ke Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat).

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” kata Yasonna dalam keterangan pers, pada Rabu (21/7/2021).

“Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19,” ujarnya.(DON)