JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras dalam rangka menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I, kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah kini segera memulai penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II kepada 8,8 juta KPM dalam hal ini berupa paket 10 kg beras medium/KPM.

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Adapun penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, menyasar kepada 8,8 juta KPM BPNT non-PKH.

“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insyaallah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Hartono Laras keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021)

Untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan yang tidak bisa bekerja dan penghasilannya menurun, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial.

Selain bansos yang berbasis cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.

“Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” ujar Hartono.(DON)

SURABAYA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pascakecelakaan di Tol Semarang-Solo Jateng, Ketum MUI, KH Miftachul Akhyar dirawat di RSI Jemursari. Pemilik Ponpes Miftachus Sunnah Surabaya itu kecelakaan tadi pagi saat perjalanan ke Surabaya setelah dari Jakarta.

Dirut RSI Jemursari Surabaya, dr Bangun Trapsila Purwaka SpOG-K membenarkan pemimpin tertinggi Jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) dirawat di RSI Jemursari, setelah keluar dari RSUD Salatiga.

Nantinya, tambah dia, KH Miftachul akan dirawat di Ruang Zahira.ad

“InsyaAllah (Dirawat di ruang Zahira RSI Jemursari), saat ini sedang menunggu kehadiran beliau, Kamis (12/8/2021).

Saat ditanya kondisi KH Miftachul Akhyar, Bangun menjelaskan jika kondisi sang kiai baik-baik saja. “InsyaAllah dalam keadaan baik-baik saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketum MUI KH Miftachul Akhyar, kecelakaan di Salatiga, Jawa Tengah. Mobil yang ditumpangi KH Miftachul Akhyar menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.15 WIB, Kamis (12/8/2021) tepatnya di Tol Semarang Solo KM 462.800 Jalur A.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah dan DPR sedang mengkaji Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi menyebut nantinya akan ada banyak aspek yang diatur dalam RUU tersebut, tetapi prinsipnya membatasi dan mengatur selektif terkait peredaran minuman beralkohol.

“Bayangan saya UU ini nantinya memang mengatur banyak hal termasuk dari aspek produksinya, distribusi, konsumsi. Memang tidak akan menghilangkan sama sekali, tapi membatasi dan mengatur secara selektif agar ketertiban publik, keamanan keselamatan generasi dan termasuk pemenuhan tuntutan agama dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Zainut, dalam diskusi virtual bertajuk Indonesia Darurat Minuman Beralkohol: Urgensi RUU Larangan Minol, yang disiarkan virtual, Kamis (12/8/2021).

Zainut memaparkan ada beberapa poin yang dijadikan bahan diskusi mengenai RUU larangan minol. Pertama perspektif hukum alkohol dari segi agama, yang mana terdapat fatwa haram MUI terkait makanan/ minuman yang mengandung alkohol, Zainut meminta agar ditambah ada data lain yang mendukung terkait alasan mengapa RUU Larangan Minol perlu diatur.

“Persoalannya argumentasi sudut pandang agama Islam ini dapat diinklusifkan sehingga RUU Minuman Beralkohol tidak dipandang hanya untuk kepentingan umat Islam semata, tetapi menjadi kebutuhan bersama untuk itu perlu penguatan hal hal yang lain,” kata Zainut.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap wajar jika ada salah satu pegawai yang mengaku malu dengan KPK saat ini. ICW menyebut KPK memang sudah tidak seperti sedia kala.

“Bagi ICW hal itu wajar, mengingat kondisi KPK memang tidak seperti sedia kala. Praktis nilai-nilai integritas yang ada, tumbuh, dan kembang di KPK perlahan mulai terkikis,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).

Lebih lanjut, Kurnia menyebut malunya pegawai KPK juga sebagai akibat performa KPK yang kian anjlok dan penanganan internal yang diwarnai perdebatan. Selain itu, menurutnya KPK saat ini tidak bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, Kurnia menyebut malunya pegawai KPK juga sebagai akibat performa KPK yang kian anjlok dan penanganan internal yang diwarnai perdebatan. Selain itu, menurutnya KPK saat ini tidak bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi.

“Tidak cukup itu, performa KPK pun kian anjlok, utamanya dalam hal penindakan. Pengelolaan internal kelembagaan juga diwarnai perdebatan, misalnya penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK. Secara sederhana, KPK memang benar-benar tidak bisa diandalkan lagi untuk tugas pemberantasan korupsi,” ucapnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM 

Danau Toba merupakan salah satu destinasi Wisata yang diprogramkan pemerintah menjadi Wisata Dunia atau menjadi salah satu dari empat destinasi ‘Super Prioritas’ yang dicanangkan Pemerintah.
 
Keseriusan Pemerintah mengembangkan Danau Toba, tampak dari dibentuknya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).BPODT ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No 49 Tahun 2016.   
Badan Otorita Danau Toba  atau Lake Toba Tourism Authority (LTTA) adalah badan layanan publik di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia.
 
Pembentukan BPODT yang diatur oleh Peraturan Presiden   memberikan hak pengelolaan paling sedikitnya 500 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi resor wisata terpadu yang dikelola secara profesional untuk mengimplementasikan fungsi otoritatif lembaga ini.
 
Selain fungsi otoritatifnya, BPODT juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif, yaitu secara aktif berkoordinasi dengan setiap pemerintah dari 8 kabupaten di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Menurut Forum Bangso Batak  Berjuang, ada banyak cara untuk membangun Kawasan Danau Toba, antara lain menanam aneka jenis pohon di setiap lahan kosong, memeliharanya  hingga tua dan menebangnya sesudah tua dan menggantinya dengan tanaman pohon baru. 

Dengan kata lain, jangan ada lahan kosong tanpa tumbuhan alami.Lebih penting lagi, menghentikan setiap upaya perusakan lingkungan dan upaya monokulturisasi massal seperti yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) atau sebelumnya bernama PT. Indorayon.   

Forum Bangso Batak Berjuang sangat mengharapkan mereka yang tergabung dalam Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) sebagai organisasi yang sudah mendunia turut minimal menyuarakan tutup TPL, kalau  tidak berkenan untuk berjuang bersama Secara alami saja alam merehabilitasi dirinya, asal manusia tidak bersifat merusak. Kita manusia berbudaya layak bersifat membangun dan memelihara.

” Bersama kita berjuang tutup TPL, lestarikan kawasan Danau Toba. Bersama kita menang, kiranya ajakan ini tidak bersifat mengganggu semua pihak,” demikian Forum Bangso Batak Berjuang dalam bincang- bincang dengan Khatulistiwaonline.com beberapa waktu lalu.(JES)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah melaporkan perkembangan data penanganan pandemi virus Corona di Tanah Air. Hari ini kasus baru COVID-19 bertambah 30.625, pasien sembuh dari Corona bertambah 39.931 orang, sedangkan pasien Corona meninggal dunia bertambah 1.579 orang.

Data penanganan pandemi Corona hari ini, Rabu (11/8/2021), dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data ini diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Total kasus Corona yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini mencapai 3.749.446 kasus. Pasien sembuh dari Corona mencapai 3.211.078 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 112.198 orang.

Daerah yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru terbanyak pertama adalah Jawa Tengah dengan 4.980 kasus. Diikuti Jawa Barat dengan 3.174 kasus dan Jawa Timur dengan 2.885 kasus.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menghapus tes keperawanan dalam proses pemeriksaan kesehatan seleksi Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman mengapresiasi langkah tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah KSAD untuk melakukan perbaikan pada sistem rekrutmen prajurit TNI AD. Kami berharap Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai hal ini agar TNI mampu menciptakan mekanisme rekrutmen yang tepat,” kata Rizki kepada wartawan, Selasa (10/8/2021) malam.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan tes calon prajurit harus relevan dengan fungsi dan tugas prajurit. Rizki menyarankan KSAD mencontoh proses seleksi prajurit dari negara lain.

“Memang sebaiknya uji kepatutan calon tentara haruslah berdasarkan penilaian yang relevan dengan fungsi dan pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI. Untuk ke depannya, ada baiknya KSAD memberikan perbandingan sistem rekrutmen calon prajurit militer di negara lain,” ujarnya.

“Proses seleksi bagi seorang prajurit negara sudah semestinya bersifat adil, tidak diskriminatif, relevan sesuai dengan kebutuhan penugasan dan juga jati diri TNI yang profesional,” lanjutnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dari situs Kemenkes, Rabu (11/8/2021)

Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.

Budi Gunadi ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” pesannya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menyatakan PPKM level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus.

“Atas arahan Presiden RI, PPKM 4, 3, 2, akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” kata Luhut dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Luhut mengatakan perpanjangan PPKM ini dilakukan untuk menjaga momentum yang baik. Dia mengatakan penerapan PPKM level 2-4 sebelumnya sudah berjalan baik.

“Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang diterapkan sejak 2 Agustus-9 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil cukup menggembirakan,” katanya.

“Dari data yang didapat, penurunan terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di 15 Juli 2021 yang lalu,” ucap dia.(DON)