JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi X DPR angkat bicara terkait anggaran Rp 6,5 miliar Kemendikbud untuk merenovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Madiem Makarim dan stafsunya. Komisi X menilai kebutuhan itu tidak urgen.
“Nggak urgen menurut saya ya, setahu saya kantor kementerian masih cukup lah nya untuk dipakai walaupun belom direnov dalam tempo lama,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).
Huda meminta Kemendikbud Ristek untuk melakukan penghematan. Dia juga meminta anggaran iti dibatalkan.
“Saya setuju semangat di penghematan, dan kalau belum kontrak saya kira dibatalkan saja,” ujarnya.(DON)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Kebakaran yang menewaskan 44 warga binaan di Lapas Kelas I Tangerang mendapat perhatian serius dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Untuk monitoring terhadap jalannya investigasi kasus kebakaran itu, Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dan Kakanwil Kemenkumham Banten Agus Toyib sejak Kamis (9/9/2021) berkantor di Lapas Kelas I Tangerang.
Selain Dirjen Pemasyarakatan, lima tim investigasi yang dibentuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga ikut berkantor di sana.
“Kehadiran saya dan tim untuk memonitoring dan mengendalikan secara langsung penyelidikan perkara kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, agar prosesnya bisa berjalan lebih lancar,” ujar Reinhard Jumat 10/9 pada wartawan.
Dikatakan, pihaknya juga akan transparan dalam memberikan informasi kepada pihak keluarga korban. “Bagi keluarga korban yang membutuhkan informasi bisa mendatangi krisis center kami,” ujar Reinhart Silitonga.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 44 orang warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang tewas dalam peristiwa kebakaran pada Rabu (8/9/2021). Kebakaran itu diduga akibat hubungan arus pendek.(NG0)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyiapkan anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja stafsus menteri. Renovasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres 62 Tahun 2021.
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jumat (10/9/2021), tender dilakukan untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbud-Ristek. Satuan kerja dalam tender tersebut merupakan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.
Adapun nilai pagu paket yang tertulis di situs LPSE itu senilai Rp 6,5 miliar. Sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.391.858.505,00 (Rp 5,3 miliar).
kemudian meminta penjelasan terkait rencana renovasi ini kepada Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto. Anang menjelaskan terkait penggabungan unsur Ristek ke Kemendikbud.
“Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan Pimpinan Tinggi Madya/pejabat Eselon I Staf Ahli Menteri sebanyak 5 orang.
Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja Staf Khusus Menteri, serta ruangan Menteri,” ujar Anang dalam keterangan tertulis.(DON)
BANTUL, KHATULISTIWAONLINE.COM–
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Jogja Expo Center (JEC), Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (10/9/2021) pagi. Kunjungannya ke JEC untuk meninjau vaksinasi COVID-19 untuk para driver online.
Berdasarkan pantauan, Jokowi beserta rombongan tiba di JEC pukul 08.17 WIB. Media tidak diperbolehkan masuk ke lokasi acara.
Namun dari pantauan di lapangan, pada pukul 08.30 WIB, Jokowi dan rombongan meninggalkan JEC.
Dari informasi yang diperoleh, Jokowi beserta rombongan selanjutnya menuju ke Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta.
Masih dari pantauan, selain meninjau vaksinasi di JEC tampak pula beberapa orang dari rombongan tersebut membagikan bingkisan yang terbungkus tas berwarna merah putih.
Tak hanya di JEC, pembagian tersebut juga terjadi di depan Pasar Sentul, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta namun hanya sebentar.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polri menerjunkan 1.600 personel tambahan untuk membantu mengamankan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Mereka bakal diberangkatkan ke Papua minggu depan.
“BKO (bawah kendali operasi) 16 SSK (satuan setara kompi) minggu depan jelang pelaksanaan (PON),” ujar Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/9/2021).
Imam mengatakan mereka akan mengamankan 4 wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan PON. Yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Sementara itu, Imam membenarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turut dilibatkan dalam pengamanan PON XX Papua 2021. Dia menyebut seluruh unsur kepolisian dilibatkan.
“Semua unsur kepolisian dilibatkan,” imbuh Imam.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI di Papua siap digelar. Dia memastikan kondisi politik dan keamanan di sana secara umum baik.
“Kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan sudah melakukan koordinasi secara rutin. Tadi baru mengundang Menpora, Ketua KONI, Mabes TNI, Polri, BIN, BSSN, termasuk EO-nya, mereka presentasi bahwa semuanya siap,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/9).(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hari ini DPR Papua Barat bertemu dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya pemerintah melibatkan berbagai pihak, khususnya DPR Papua Barat, dalam merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, komitmen pemerintah memajukan Papua dibuktikan melalui peningkatan alokasi dana Otsus dari yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional pada tahun 2022 dianggarkan mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari DAU Nasional mencapai Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun
“Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen diantaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan,” jelas Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberpihakan pemerintah pusat terhadap kepentingan Papua dan Papua Barat tidak perlu diragukan lagi. Selain anggaran Otsus dari DAU Nasional, pemerintah juga menyediakan anggaran dana tambahan infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,37 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.
“Ada juga transfer pendanaan melalui dana bagi hasil (DBH) migas dengan persediaan 35 persen untuk belanja pendidikan, 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30 persen untuk belanja infrastruktur dan 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Tinggal implementasinya di lapangan yang juga perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, khususnya dari lembaga perwakilan rakyat Papua dan Papua Barat,” ucap Bamsoet.(DON)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjenguk korban kebakaran Lapas Tangerang di RSUD Kabupaten Tangerang. Yasonna juga memberikan santunan kepada tiga keluarga korban kebakaran yang meninggal pagi hari ini.
Kamis (9/9/2021), Yasonna tiba di RSUD Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 13.36 WIB. Begitu tiba, Yasonna langsung menuju ruang inap dan ruang ICU RSUD Kabupaten Tangerang untuk menjenguk korban kebakaran.
Sebelumnya, ada 10 napi korban kebakaran maut Lapas Tangerang yang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Namun, 3 di antaranya meninggal dunia hari ini. Sementara, 7 orang lainnya masih dirawat.
“Saya datang untuk melihat korban yang dirawat, tadi mungkin kalian sudah mengetahui ada tiga meninggal dunia dan saya melihat sekarang baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU,” kata Yasonna.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi di RS Kanker Dharmais, Palmerah, Jakarta Barat. Vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka HUT ke-76 TNI AL.
Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Brigjen TNI (Mar) Hermanto menyatakan vaksinasi kali ini berkolaborasi dengan RS Dharmais. Adapun target masyarakat yang divaksin berkisar 500-1.000 peserta dengan dosis vaksin yang disediakan ialah AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac.
“Suatu kehormatan bagi marinir bisa melaksanakan vaksinasi dalam rangka ultah TNI AL ke-76. Kita berterima kasih nih, kita selama ini berkolaborasi, alhamdulillah berhasil masuk ke sarangnya menghadirkan vaksinasi di RS Dharmais,” tutur Hermanto di RS Dharmais, Kamis (9/9/2021).
Hermanto menuturkan pihaknya cukup antusias berkolaborasi dengan RS Dharmais. Terlebih, RS Dharmais merupakan rumah sakit nasional, sehingga ke depannya diharapkan ada kerja sama lain yang membidangi masyarakat.
“Memang RS Dharmais ini nasional, jadi kami punya kebanggaan tersendiri bisa kerja sama dengan RS Dharmais. Sekali lagi terima kasih atas kerja sama ini, mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Berbagai elemen masyarakat Batak menuntut agar Toba Pulp Lestari ditutup. Aksi bersama yang digalang tersebut menemui Para pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Rabu 8/9 Tempat Ruang Rapat Pimpinan DPD RI
Delegasi Aliansi GERAK Tutup TPL: Laurensius Manurung (Ketau Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba/YPPKDT), Maruap Siahaan (Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba/YPDT), Eliakim Sitorus (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Abdon Nababan (Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Darman Siahaan (Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek/Nabaja), Ronsen Pasaribu (Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia/FBBI), Pendeta Faber Manurung, Martin Sirait (Ketua Umum Forum Bonapasogit), Tommy Sihombing, dan Domu D. Ambarita (wartawan senior) Pihak DPD RI: Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Badikenita Sitepu (Anggota, Dapil Sumatera Utara) dan Asyera Respati A Wundalero (Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik).
Proses penyampaian aspirasi dan dialog difasilitasi oleh Laurensius Manurung (Aliansi GERAK Tutup TPL) dan Bustami Zainudin (DPD RI). Kedatangan delegasi disambut hangat oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, mantan Gubernur Bengkulu, dan mempersilahkan semua anggota delegasi menyampaikan berbagai permasalahan atas beroperasinya PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sejak terbitnya izin dari BKPM di tahun 1993 sampai saat ini.
Dalam pemaparannya, para anggota delegasi menjelaskan dampak buruk kehadiran IIU/TPL: pencemaran, banjir dan longsor, perampasan tanah adat dan pelanggaran HAM yang masif, kerusakan ekologi, disintegrasi dan konflik sosial serta kontribusi yang rendah untuk penerimaan negara.
Aliansi juga menekankan bahwa PT. IIU/TPL sejak awal sudah ditolak kehadirannya lewat banyak aksi massa besar-besaran dan terus berlangsung lebih dari 30 tahun. 
Laurensius Manurung meminta agar DPD RI mendukung perjuangan rakyat Sumatera Utara untuk menutup TPL secara permanen. “Kami berharap pimpinan DPD RI berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar menutup TPL”, pintanya.
Setelah menyimak penyampaian dari aliansi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar memberikan komentar spontan pertama dengan raut wajah sedih “wahhh saya seperti tidak percaya masih ada yang begini terjadi di negeri ini!”. Mantan Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa masalah ini sangat serius dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpinnya.
“Sebagai lembaga politik, DPD akan ikut menyuarakannya sebagai suara politik daerah. Itu sudah tugas kami.”, tegasnya. Selanjutnya Sultan Baktiar menjelaskan, mekanisme yang tersedia di DPD untuk menindaklanjuti permasalahan daerah yang disampaikan “Kami akan check and rechek, cross-check semua masalah yang disampaikan, bila perlu dengan kunjungan lapangan.
Kami juga punya kewenangan memanggil instansi-instansi yang terkait. Dari proses ini kami akan merumuskan rekomendasi ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan
Tugas ini ada di Komite II DPD yang Wakil Ketua juga hadir, pak Bustami, dipantau oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD. Ibu Asyera hadir juga disini. Beliau Wakil Ketua. Ibu Badikenita dari Dapil Sumut juga ada.”
Menyambung pernyataan Wakil Ketua DPD, Bustami dari Komite II juga mendukung agar aspirasi ini ditindak lanjuti oleh DPD. “Sudah cukuplah 38 tahun!”, katanya. Badikenita Sitepu, satu dari 4 anggota DPD dapil Sumut yang hadir menyatakan bahwa sejak dulu beliau sudah meyakini bahwa PT. IIU/TPL lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya.
Badikenita Sitepu menegaskan, bahwa kunci penutupan TPL ini ada dan tergantung persatuan di kalangan Orang Bata “Batak itu punya banyak sekali organisasi kemasyarakatan, banyak pengambil kebijakan. Kalau bersatu pasti tutup itu perusahaan” menyampaikan ajakan persatuan. Beliau juga mengajak agar aliansi bertemu dengan DPD Dapil Sumut. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa Agung ST Burhanuddin menang melawan korban Tragedi Semanggi di tingkat kasasi. ST Burhanuddin digugat korban karena menyebut tragedi itu bukan pelanggaran HAM berat.
Kasus bermula saat Jaksa Agung menyatakan dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020:
… Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilanad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Korban keluarga korban Semanggi I dan II, di antaranya Sumarsih tidak terima dengan ucapan ST Burhanuddin. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta dengan harapan ST Burhanuddin mencabut omongannya
Pada Desember 2020, PTUN Jakarta memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah melanggar hukum. Sebab secara hukum pernyataan ST Burhanuddin tersebut menjadi dokumentasi negara yang dapat menjadikan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus HAM. Selain itu pernyataan ST Burhanuddin tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa apa yang disampaikan ST Burhanuddin merupakan refleksi dari niat yang akan dituju terhadap penyelesaian penanganan kasus HAM Semanggi I dan Semanggi II.
Jaksa Agung tidak terima dan mengajukan banding. Hasilnya, posisi berubah di tingkat banding. Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta menyatakan sebaliknya yaitu menolak gugatan Sumarsih dkk.
“Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta itu kan menyebut ya, ‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, tetapi mengapa tidak menolak kebohongan Jaksa Agung. Pertanyaannya adalah keadilan seperti apa yang dimaksud,” kata Sumarsih saat mengajukan kasasi.(DON)