JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

DPR menggelar rapat paripurna V masa sidang 2021-2022 hari ini. Rapat ini membahas pengambilan keputusan tingkat II soal calon anggota BPK RI hingga calon hakim agung.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, DPR, Selasa (21/9/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Yang terhormat Ketua DPR RI hadir secara virtual, Wakil Ketua DPR yang hadir virtual, yang terhormat para anggota Dewan. Menurut catatan dari Sekjen, daftar hadir rapur hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 58 orang, virtual 198 orang, izin 64, jumlah 320 orang dari 575 anggota DPR RI. Dihadiri seluruh fraksi di DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan perkenankan kami membuka sidang paripurna,” kata Dasco membuka rapat.

Berikut agenda lengkap rapat paripurna hari ini.

1. Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

2. Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

3. Laporan Komisi Xl DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

4. Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon hakim agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Komisi III DPR RI telah memilih 7 orang sebagai calon hakim agung usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan untuk dibawa ke rapat paripurna. 2 di antara 7 calon hakim agung yang terpilih merupakan hakim penghukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yaitu Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi.

Terpilihnya ketujuh calon hakim agung tersebut telah melalui rapat Tingkat I atau rapat pleno anggota Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut dilakukan secara profesional dan transparan.

“Seperti bisa kita pantau bersama, Komisi III telah melaksanakan proses fit and proper test secara transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Herman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).(DON)

JAKARTA, KAHTULISTIWAONLINE.COM – 

Pemerintah memperbarui data terkait kasus Corona di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada tambahan 3.385 kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Data perkembangan penyebaran COVID-19 ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (18/9/2021). Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off pukul 12.00 WIB.

Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.188.529 kasus.

Dari jumlah tersebut, 65.066 di antaranya masih positif Corona (kasus aktif). Jumlah ini lebih sedikit sedikit 3.876 kasus dibanding kemarin.

Dilaporkan juga, hari ini ada 7.076 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari Corona sebanyak 3.983.140 orang.

Selain itu, hari ini dilaporkan sebanyak 185 pasien positif Corona di Tanah Air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 140.323 orang.

Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 364.11 suspek yang dipantau. Untuk jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 276.094.

Pemerintah tak lelah mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengecam aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang mengakibatkan meninggalnya perempuan tenaga kesehatan (nakes). PGI mendesak aparat menindak tegas para pelaku.

“Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengecam keras peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pada tanggal 13 September 2021, dengan membakar puskesmas dan menyandera serta menyiksa beberapa perempuan tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok,” kata pejabat Humas PGI Philip Situmorang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

“Penyiksaan dengan tindakan asusila terhadap tenaga kesehatan bahkan mengakibatkan satu orang nakes meninggal dunia adalah tindakan yang merusak karya ciptaan Allah,” tegasnya.

PGI menilai kekejian KKB di Papua terhadap perempuan nakes melukai rasa kemanusiaan. Aksi kekerasan KKB dinilai melanggar aturan internasional untuk melindung para nakes.

“Kami sangat prihatin, sedih dan turut berbelarasa bersama semua nakes yang menjadi korban penyiksaan dan berdukacita dengan semua keluarga korban. Perilaku kejam ini sungguh mencederai rasa kemanusiaan serta melanggar ketentuan-ketentuan internasional maupun nasional terkait perlindungan tenaga kesehatan, hal mana tertuang dalam Konvensi Jenewa, Palang Merah Internasional, maupun ratifikasinya dalam tata perundangan Republik Indonesia,” ujar Philip.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan waktu kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Usulan ini berbeda dengan rencana awal, yakni kampanye digelar selama 4 bulan.

“Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari, yaitu 21 Oktober 2023-17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang-lebih 4 bulan,” kata Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021).

Ilham mengatakan penambahan durasi kampanye menjadi 7 bulan ini ditujukan untuk menghindari potensi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS. Dia mengatakan durasi masa kampanye selama 7 bulan itu sama dengan Pemilu 2019.

“Oleh karenanya, usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan Pemilu 2019, yaitu selama 209 hari atau 7 bulan, untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS,” ujarnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi dari pintu ke pintu (door to door) di Provinsi Aceh. Jokowi ingin memastikan percepatan vaksinasi di Aceh berjalan lancar.

“Kita harapkan melalui kegiatan vaksinasi ini total ada 30 ribu masyarakat yang akan tervaksin dan 42 ribu santri dan pelajar,” kata Jokowi seperti video ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/9/2021).

Jokowi berharap vaksinasi door to door ini lebih memudahkan masyarakat. Jokowi menegaskan vaksinasi menjadi salah satu hal penting dalam penanganan COVID-19.

“Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung karena dari pintu ke pintu, karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi penyebaran COVID-19 laju penyebarannya bisa kita kendalikan,” ujar Jokowi.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya penguatan anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Dia menilai penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaganya.

“Kita ini membawa nama lembaga negara. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat sudah semestinya menjadi fokus perhatian kita bersama,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Rapat Konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan.

Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan Kesekretariatan DPD RI untuk memenuhi hak para Senator dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

“Sepanjang untuk tugas kelembagaan saya kira harus diperhatikan dengan baik. Toh ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi,” ujar LaNyalla.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut ada masalah terkait anggaran penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah rawan. Tito berharap setiap kepala daerah menganggarkan APBD untuk masalah karhutla.

“Kami akan membuat nomenklatur kodefikasi dalam APBD penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pencegahannya. Dengan demikian, sudah akan teranggarkan dari awal tahun,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Mantan Kapolri ini mengatakan selama ini daerah-daerah rawan karhutla, terutama di bagian timur Sumatera dan Kalimantan terbentur dalam masalah biaya. Karena selama ini APBD mereka tidak memiki anggaran khusus untuk penanganan karhutla.

“Padahal mereka menghadapi setiap tahun. Oleh karena itu mereka gunakan anggaran BTT (belanja tidak terduga) termasuk biaya penanganan pandemi dan lain-lain, bencana alam,” kata Tito.

Sedangkan, BTT sendiri baru bisa digunakan jika sudah terjadi kebakaran. Jadi ketika belum terjadi kebakaran hutan maka biaya tersebut tidak dapat digunakan.

“Nanti kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh daerah untuk jadi landasan hukum bagi kepala daerah untuk membuat APBD anggaran penanganan hutan dan lahan,” jelas Tito.(DON)