Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Kemarin Yusril menyatakan Peristiwa 1998 bukan Pelanggaran HAM berat, namun setelah dibantah banyak ahli hukum, bahwa Peristiwa Penculikan dan Kerusuhan Mei 1998 itu termasuk Pelanggaran HAM berat, dan Yusril sebagai Menko Hukum dan HAM tidak berwenang menyatakan hal itu kecuali Komnas HAM, sekarang Yusril berkelit lagi.

Ini kabinet baru juga mau memulai kerja, namun sudah terlihat banyak pelanggaran dan pernyataan yang tidak pantas dilakukan oleh para menteri. Mulai dari penyalah gunaan kop surat dan stempel Kementerian Desa yang dijadikan undangan pribadi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Meminta penambahan anggaran padahal belum juga mulai bekerja, yang dilakukan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, hingga pernyataan yang salah kaprah dan tidak sepatutnya dinyatakan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum dan HAM.

Semua hal itu seolah menggambarkan Kabinet Over Size Merah Putih Prabowo Subianto ini asal-asalan, dan terkesan positioning Kabinet hanya semacam sarana balas jasa, bagi-bagi keuntungan pada seluruh team sukses setelah diraihnya kemenangan Capres/Cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Bangsa Indonesia ini sudah terlalu tua untuk dibohongi, sudah terlalu matang untuk dijadikan kelinci percobaan, sudah terlalu cerdas untuk dijadikan permainan, segala hal yang tidak jujur, tidak mendidik, tidak membangun, pasti cepat atau lambat akan ketahuan juga. Presiden Prabowo hendaknya tidak “bermain-main” untuk soal ini.

Memperhatikan profile Wakil Presidennya saja (Gibran Rakabuming Raka), kalau dibandingkan dengan kualitas Wakil-Wakil Presiden pendahulunya– maaf-maaf saja–, sangat jauh kualitasnya, baik dari segi wawasan intelektual, spritual, pengalaman manajerial, leadership, hingga kualitas kecerdasan emosional, apalagi dalam hal kesehatan mentalnya.

Sekali lagi saya dengan berat hati harus mengatakan, Presiden Prabowo sangat ceroboh dalam menyusun personil kabinetnya. Dan saya juga dengan berat hati, sekali lagi mengingatkan, agar Presiden Prabowo meninjau kembali orang-orang yang didudukkannya di Kabinet Over Size Merah Putih.

Jikapun hal ini dianggap sudah terlambat karena semuanya sudah dilantik, mohon jadikan mereka menteri-menteri yang banyak masalah hukum dan pelanggaran etika bernegara itu menjadi menteri cukup sebulan saja, toh itu jika dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak akan dianggap melanggar Konstitusi…(SHE).

23 Oktober 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ada 48 Menteri, 5 Kepala Badan dan 56 Wakil Menteri, sehingga total ada 109 personel di Kabinet Merah Putih Prabowo yang sudah dilantik di Hari Senin, (21/Oktober/2024) kemarin. Dan siang ini Selasa, (22/Oktober/2024) Presiden Prabowo telah menambah dan melantik lagi beberapa pejabat negara di istana, hingga Kabinet akan semakin terlihat gembrot, over size. 

Pertanyaannya kemudian, darimana anggaran untuk menggaji mereka dan mendanai operasional kinerjanya, disaat APBN kita sangat minim seperti sekarang ini? Mau jual aset atau kekayaan alam milik negara lagi seperti yang dilakukan Raja Mulyono?.

APBN kita Rp. 3000 Triliun akan digunakan untuk bayar hutang pemerintah Rp.1000 Triliun, untuk transfer ke daerah-daerah Rp.1000 Triliun, hingga tersisa hanya Rp.1000 Triliun, bisa berbuat apa Pemerintahan Prabowo hanya dengan Rp.1000 Triliun?.

Kabinet diisi oleh 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri, serta 5 Kepala Badan dan baru saja ditambah lagi beberapa pejabat yang dilantik siang ini, Selasa (22/Oktober/2024), selain akan menyedot banyak anggaran, anggarannya saat ini juga tidak cukup kecuali mau obral lagi kekayaan alam. 

Tidak hanya itu, pelantikan Kabinet Gembrot, “Over Size” ini juga direspon secara negatif oleh pasar perekonomian nasional dan internasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini juga telah mengalami penurunan drastis. Bila ini tidak menjadi catatan atau perhatian khusus dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, maka keadaan perekonomian negara ke depan akan sangat berbahaya. 

Bapak berpidato kenegaraan tentang kepedulian bapak pada rakyat miskin, tetapi bapak sendiri memiliki rumah pribadi seluas 11 hektar dan menguasai jutaan hektar tanah milik negara disaat rakyat banyak yang miskin. Kalau benar Pak Presiden Prabowo peduli pada rakyat miskin, dan bukan sekedar omon-omon saja, Pak Presiden Prabowo tentunya akan menyerahkan harta milik bapak, minimal 75 % untuk rakyat !.

Menteri-menteri yang dilantik itu juga masih banyak yang kebingungan karena belum memiliki gedung kementerian tempatnya bekerja. Banyak juga Pemda-Pemda di negeri ini yang gedung-gedungnya masih menyewa. 

Saya berkata seperti ini bukan berarti saya benci pada Pak Presiden Prabowo, melainkan hanya mengingatkan bapak saja, betapa banyaknya problem negara yang sedang kita hadapi. Sayang sekali jika Pak Prabowo tidak menunjukkan keseriusannya memperbaiki keadaan negara. Saya ini rakyat biasa dan bukan musuh politik Pak Prabowo.

Oleh karena itu saya mengingatkan, sebaiknya Pak Presiden Prabowo meninjau kembali orang-orang yang tidak kredibel untuk dijadikan Menteri atau Wakil Menteri serta Kepala-kepala Badan, karena hal itu selain hanya sia-sia, juga hanya akan menguras anggaran belanja negara saja. 

Menteri-menteri yang bermasalah dan tidak kompeten di bidangnya, sebaiknya ditinjau kembali dan diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten dan relatif bersih dari masalah. Bapak juga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan partai pemenang PEMILU, agar menambah kekuatan dan dukungan.

Trend negara maju dan modern itu justru merampingkan kabinetnya, bukan malah menggembrotkan kabinetnya, terlebih penggembrotan kabinet ini karena titipan Raja Mulyono. Ini tidak baik, dan seolah menandakan;

Pertama, Pak Prabowo masih takut dengan Raja Mulyono, juga seolah Pak Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri sehingga harus mengajak lagi menteri-menteri lama di masa kepemimpinan Raja Mulyono. 

Kedua, gembrotnya Kabinet Merah Putih dan masuknya orang-orang kepercayaan Raja Mulyono di Kabinet, menandakan Raja Mulyono menghadapi ketakutan besar akan ancaman dipenjarakannya Raja Mulyono ketika Raja Mulyono sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. 

Maka ditempatkanlah orang-orang Mulyono di Kabinet Merah Putih, agar mereka dapat terus menjaga keamanan Sang Pangeran Samsul (WAPRES), serta menteri-menteri lama yang bermasalah, dan dapat terus mengingatkan Presiden Prabowo agar KPK, KEJAGUNG dan POLRI yang berada dalam kendali kekuasaannya, nantinya tidak mempersoalkan masa lalu Raja Mulyono, yang banyak meninggalkan berbagai proyek strategis nasional yang bermasalah. 

IKN bagaimana kabarnya? Food estate bagaimana kelanjutannya?…

Giring Ganesha, jadi sekarang sudah tau kan domisili, eee…domainnya? Oh ya, Bro Budi Arie, Bro Immanuel Ebenezer, selamat ya, sudah dilantik jadi Menteri lagi dan jadi Wamen (SHE).

22 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.

.Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketika saya pulang dari Jerman akhir tahun 1995, saya terlibat pembicaraan dengan banyak orang atau komunitas. Saat itu saya banyak menjelaskan soal terjadinya kerusakan tatanan hukum, politik dan perekonomian Indonesia. Indonesia entah dalam waktu cepat atau lambat, perekonomiannya akan hancur !.

Apa yang saya terimah dari penjelasan-penjelasan saya ketika itu? Cibiran demi cibiran dari orang-orang yang tidak menyukai pembicaraan saya tentang politik, khususnya kritikan-kritikan saya pada Rezim Orde Baru Soeharto kala itu.

“Orang kok tiap hari ngomongin politik melulu”. “Orang kok tiap hari ngomongin Presiden Soeharto melulu”. “Baru jadi Mahasiswa saja sudah sok tahu”. “Pak Harto jauh lebih hebat dari kamu”. “Biarkan politik menjadi urusan para pejabat negara saja”. Dll.

Begitulah kata-kata yang sering saya terimah dari kebanyakan orang-orang yang saya temui, bahkan hal itu sering terjadi pula di kampus antara tahun 1996 hingga menjelang Krisis Moneter 1997. Hati terasa sesak, namun saya selalu mencoba untuk tetap bersabar sambil tiada henti terus menerus memantau keadaan.

Setiap saya dan kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, saya perhatikan nyaris tidak ada yang serius melihat kami apalagi mau mendengar suara-suara kami. Mereka bahkan malah asyik bermesraan dengan pacar-pacarnya, atau ngobrol dengan teman-temannya sendiri. Mereka cuek.

Alhasil pada Bulan Juli 1997, Indonesia diterpa badai Krisis Moneter. Banyak terjadi pelarian modal (capital flight), hutang luar negeri Indonesia menumpuk. Nilai tukar US Dollar pada rupiah melonjak tinggi hingga tahun 1998. Kalau tidak salah awalnya nilai tukar US Dollar awalnya hanya Rp. 2500,- bahkan sebelumnya selalu dibawah Rp. 2000,- per satu US Dollarnya, namun kemudian meroket hingga Rp.16.800,- Gila !

Tiba-tiba banyak teman-teman kuliah yang berhenti kuliah karena Orang Tuanya di PHK, bangkrut dll. Orang-orang yang awalnya sok kaya, penampilannya bak bintang-bintang Hollywood, tiba-tiba penampilannya jadi berubah 180 derajat karena jatuh bangkrut.

Harga-harga barang melonjak tinggi. Sebulan sebelum Krisis Moneter saya beli Tv 21 Inc. harganya Rp. 650.000,- namun sebulan kemudian Tv dengan merk yang sama harganya naik jadi Rp.1.200.000,-. Harga mobil, motor dll. juga naik hingga 2 sampai 3x lipat !.

Masyarakat di Ibu Kota dan di berbagai daerah atau perkotaan kepalanya mulai puyeng, dunia perdukunan tiba-tiba laris manis, karena kebanyakan orang sudah mulai tak mempercayai lagi logika akal sehat, melainkan lebih percaya pada yang berbau-bau klenik.

Di masa seperti itu, tiba-tiba banyak mahasiswa mendadak jadi aktivis. Mereka yang biasanya asyik pacaran dan menolak obrolan politik, tiba-tiba ikutan demo dengan pacar-pacarnya, memegang mike dan bersuara keras melebihi aktivis-aktivis lama yang sebelumnya berorasi di depan mereka dan yang diacuhkannya.

Perekonomian mulai berangsur kembali normal ketika Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, setelah Rezim Soeharto didemo rakyat dari segala penjuru daerah selama beberapa hari untuk mendesaknya mundur.

Padahal sebelum-sebelumnya jangankan berani mendesak Soeharto mundur, bicara tentang kediktatorannya saja sangat jarang yang punya nyali, kecuali aktivis-aktivis lama seperti kami yang sudah bertekad berjuang sampai mati.

Waktu demi waktu terus berganti, presiden demi presiden pun silih berganti. Rakyat mulai dapat bernafas lega dengan kebebasan berekspresinya, dengan peningkatan taraf hidup perekonomiannya. Tetapi Presiden Jokowi mulai lupa diri, ndablek, tidak mau mendengar kritik-kritik konstruktif dari rakyatnya.

Maka di bulan Juni 2024 lalu, nilai tukar US Dollar terhadap rupiah kembali melonjak, nyaris menyamai puncak Krisis Moneter 1998. Jika pada puncak Krisis Moneter 1998 nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah yakni Rp.16.800,- namun di bulan Juni 2024 lalu Rp.16.450,- !.

Perbedaannya jika dahulu ketika ekonomi negara mulai terasa kacau, Pak Harto masih mau bersedia mikir, masih mau mendengar suara-suara kritis rakyatnya hingga banyak kritikus yang dipanggilnya ke Istana untuk didengar pendapatnya, namun kalau Jokowi malah semakin budeg telinganya, dan semakin sombong serta angkuh sikapnya, di balik kemasan pencitraannya yang lembut dan kalem melebihi halusnya Permadani Persia.

Anehnya yang terjadi para penjilat Rezim Jokowi mingkem saja, bahkan semakin gegabah mengagung-agungkan Jokowi dan anak-anak serta menantunya yang bermasalah. Merekapun semakin bringas mencaci maki para kritikus Rezim Jokowi sampai membabi buta, seolah siraman Bansos yang diterimanya, dapat dijadikan bekal hidup sampai kiamat.

Tenang…tenang, bukan tugas kita lagi nantinya untuk menjelaskan pada mereka tentang keadaan yang terjadi di negeri ini di masa kepemimpinan Jokowi itu sebenarnya seperti apa. Namun bila badai persoalan dahsyat perekonomian Indonesia sudah datang pada waktunya, mereka akan segera mingkem sendiri karena sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri.

Ingat peristiwa Krisis Moneter di tahun 1997 dan 1998, ingat betapa kuat dan besarnya dukungan untuk Rezim Soeharto sebelum beliau dilengserkan, toh pada waktunya kekuasaannya rontok juga. Mereka itu tidak sedang berlindung di Kekuatan Tuhan Yang Maha Besar, melainkan berlindung di jaring laba-laba yang sangat rapuh dan mudah terkoyak.

Hiduplah dalam kesabaran revolusioner, dan kemerdekaan sebagai manusia seutuhnya akan kau dapatkan ! Rezim Jokowi akan segera berakhir, besok Minggu, 20 Oktober 2024.

Persiapkan segalanya untuk mengantisipasi datangnya perubahan. Kita semua tentu berharap akan terjadi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik, namun bila keadaan yang terjadi kemudian adalah yang sebaliknya, kita jangan sampai terkejut.

Minimal kita sudah berusaha untuk mengantisipasinya, serta tidak gegabah membiarkan kepemimpinan nasional kedepan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang kabinetnya masih diisi orang-orang di Kabinet Pemerintahan Jokowi yang banyak bermasalah.

Jangan lelah bersuara untuk terus menerus mengkritisinya, demi dan untuk Indonesia yang lebih baik, maju dan beradab ke depannya ! Merdeka !…(SHE).

19 Oktober 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Menarik sekali jika kita membaca cakrawala pemikiran seorang Hasto Kristiyanto yang meraih gelar Doktor keduanya dari Universitas Indonesia, setelah Doktor pertamanya di bidang Geo Politik diraihnya dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Dalam salah satu topik bahasan dari Disertasi Doktoral keduanya Mas Hasto Kristiyanto di Universitas Indonesia (UI), Jum’at (18/Oktober/2024) ini, disebutkan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP yang juga merupakan sosok intelektual politisi Indonesia, bahwa:

“Pada masa Presiden Jokowi iklim feodalisme dibangun melalui strategi kebudayaan untuk memperkuat makna kekuasaan dengan simbol-simbol budaya. Penampilan Presiden Jokowi dengan menggunakan simbolisasi raja melalui atribusi pakaian daerah dan perhelatan pesta pernikahan Kaesang Pangarep di Istana Mangkunegaran, membangun persepsi bahwa presiden juga sosok raja.”

“Ketika kultur ini berhasil dibangun maka aura feodalisme menyelimuti kekuasaan presiden. Hal inilah yang menjadi alasan rasionalitas kritis elite politik terbungkam. Dalam situasi ini Presiden Jokowi menggunakan otoritas kekuasaannya untuk membangun konsensus dengan para Ketua Umum Partai Politik pendukung dalam posisi yang tidak setara, sebagaimana dijelaskan oleh Ranciere.”

“Para Ketua Umum Partai Politik berperan sebagai “Pembantu Presiden” karena posisinya sebagai menteri, dan kemudian dimasukkan dalam suatu elite kerjasama besar untuk mengikuti kemauan penguasa”.

Luar biasa bagaimana Mas Hasto Kristiyanto menjelaskan soal problematika politik kekuasaan di era kepemimpinan Jokowi ini. Banyak rakyat yang terjebak oleh gaya politik Jokowi yang membungkus kebohongan dengan berbagai kebijakan populisnya.

Orang-orang seperti terhipnotis oleh gaya politik Jokowi seperti itu, hingga tanpa sadar Indonesia sebenarnya telah dikembalikannya seperti pada zaman kerajaan yang feodalistik, dimana pemimpinnya telah menjelma menjadi pribadi yang otoriter populis.

Otoriter populis yang mengabaikan check and balances dan membangun legitimasi atas nama rakyat, namun menginjak-injak asas fairness, pembatasan kebebasan sipil, dan nilai-nilai pembangunan yang adil, sebagaimana pandangan Prof. Norris dan Inglehart (2019) yang dijelaskan oleh Mas Hasto Kristiyanto dalam rangkuman disertasinya.

Selamat mengikuti Sidang Disertasi Doktoral keduanya di Universitas Indonesia (UI), Mas Hasto Kristiyanto. Semoga lulus Summa Cum Laude, dan ilmunya semakin mencakrawala, serta bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang telah lama tak mendapatkan pencerahan dari presiden plonga-plongonya…(SHE).

Jakarta, 18 Oktober 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.