JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” kata Hasan saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hasan mengatakan Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak ragu memberantas masalah-masalah tersebut.
“Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, Jaksa Agung, kepolisian, yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” ujar Hasan.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pesan Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas judi online. Ia menegaskan pemberantasan judi online membutuhkan kerja sama antarlembaga. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Ini terobosan besar yang secara signifikan menolong petani, nelayan dan UMKM yang selama ini terjerat dalam lingkaran utang. Dalam mewujudkan kesejahteraan tidak boleh ada yang ditinggalkan,” kata Eddy dalam keterangannya.
Ia menyebut keputusan itu membantu petani hingga nelayan untuk terbebas dari jeratan utang. Eddy menilai hal ini bisa menjadi pembangkit ekonomi masyarakat.
“Sebagai pimpinan MPR RI saya mendukung kebijakan ini sekaligus siap menjadi bagian dalam upaya membantu petani, UMKM dan nelayan untuk lebih sejahtera,” lanjutnya.
Menurut Eddy, penghapusan utang UMKM juga akan memberi dampak signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi salah satu visi utama dalam Asta Cita. Ia berharap keputusan itu dijadikan motivasi.
“Selama ini utang menjadi beban dan mempengaruhi produktivitas petani. Kebijakan ini tentu akan menjadi motivasi bagi petani dan nelayan untuk lebih produktif mewujudkan visi ketahanan pangan,” ujar Eddy.
“Penghapusan utang dilaksanakan sejalan dengan pendampingan literasi keuangan tentu akan membuat petani, nelayan dan UMKM bisa mengelola potensi modal dan usaha mereka dengan baik,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.
Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.
“Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang,” kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.
“Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik,” terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat.
Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.
“(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah,” kata Wahyu.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
“Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia,” kata Amran dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.
Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional,” ungkap Amran. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir dan termasuk menyita aset-aset untuk dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinjaman online,” kata Sigit kepada wartawan, Senin (4/11/2024).
Sigit menyebutkan pihaknya akan mengurai satu per satu penanganan kasus judol tersebut. Dia memastikan para pelaku yang terlibat judol akan ditangkap dan ditindak.
“Kita akan urai satu per satu. Kalau memang ada di dalam (negeri) kita ambil, kalau di luar (negeri) kita tentunya akan melakukan kerja sama-kerja sama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan,” ucapnya.
Seperti diketahui, polisi mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru, total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut.
“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka 16 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (3/11).
Terpisah, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra merinci satu tersangka yang diamankan merupakan pegawai Komdigi, sementara satu lainnya sipil. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kemarin dividen sudah digetok 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya, ini tinggal 2-3 bulan, insyaallah tercapai, kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN.
Lebih lanjut Erick mengatakan, saat ini ia tengah melakukan penataan program-program kerja BUMN. Selaras dengan itu, pada pekan ini ia akan rapat Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan semua menteri ekonomi.
“Hari minggu ini kita akan ada rapat dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga untuk semua menteri ekonomi di bawahnya untuk melihat planning 5 tahun dan 100 hari. Jadi ini mohon waktu juga kalau tanya-tanya ini programnya apa, ya ini lagi disusun,” ujarnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Dugaan korupsi yang terkait dengan keluarga Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali disoal.
Hal itu ditandai dengan kedatangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah rekan ke kantor KPK pada Kamis (31/10/2024).
Abraham Samad datang dengan mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan lainnya.
Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad dkk adalah terkait laporan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun.
“Kita menyampaikan beberapa hal bahwa ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan, misalnya oleh Ubaidillah Badrun dosen UNJ yang sudah dilaporkan dua tahun lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PDI, begitu juga dari teman-teman lain Pak Marwan. Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono,” kata Abraham kepada wartawan di kantor KPK.
Seperti diketahui, ‘Mulyono’ ramai dibicarakan di media sosial. Nama Mulyono dikaitkan dengan nama Jokowi semasa kecil hingga akhirnya berganti nama.
Abraham menyebut belum ada tindak lanjut KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. Dia pun mempertanyakannya kepada pimpinan KPK.
“Kita diskusikan, kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti. Karena kita melihat ada rentan waktu yang sudah cukup lama ya sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya kalau ideal sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan,” ujarnya.
Abraham mengklaim Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menerima mereka siap menindaklanjuti laporan dugaan korupsi melibatkan keluarga Jokowi yang sudah masuk ke KPK. Abraham mengungkapkan memang ada hambatan KPK selama ini dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.
“Tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu. Namun yang jelas ada ‘angin segar’ karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang saya sampaikan,” ucapnya.
“Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentan waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK, oleh sebab itu ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK.
Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat saya menyelesaikan masalah,” lanjutnya.
Dia mengklaim sudah ada kesepakatan dengan pimpinan KPK untuk mengusut dugaan suap dan korupsi keluarga Jokowi. Dia menyerahkan seluruh prosesnya kepada KPK.
“Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus baik itu dugaan suap, dugaan korupsi dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian,” imbuhnya.
“Jadi ada angin segar peluru kasus-kasus yang dilaporkan Pak Ubaidillah Badrun dosen UNJ kemudian pak Petrus kemudian yang terakhir gratifikasi jet Kaesang itu semua kita diskusikan. Blok Medan, kasus blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana. Sehingga ini harus ditindaklanjuti,” jelasnya.
Abraham mengungkapkan saat pertemuan itu, mereka juga membahas dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Jokowi saat menjabat Presiden. Hal itu disebut terjadi ketika KPK dipimpin Agus Raharjo.
Saat itu, kata Abraham, Jokowi marah dan memerintahkan Agus tidak meneruskan proses kasus korupsi e-KTP.
“Nah ini kita diskusikan untuk segera diusut, karena kasus ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice menghalang-halangi terhadap terjadinya penyidikan tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya mungkin inilah jalan masuknya mereka,” imbuhnya.
Sementara itu, Saut Situmorang mengatakan mereka juga ingin membuat angka indeks persepsi korupsi besar. Menurutnya tidak boleh lagi ada conflict of interest di KPK.
“Jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya sehingga kita masuk ke detail-detail yang detail-detailnya tidak perlu saya sebutkan ke kalian. Tapi intinya adalah ada satu main frame berpikir yang sama bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indeks persepsi korupsi yang besar diperlukan kepemimpinan yang harus kita dukung dan di bidang KPK yang benar-benar jauh dari perilaku conflict of interest yang kalian lihat selama ini,” kata Saut Situmorang. (JRS)
.Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Banyak kasus dugaan korupsi besar yang masih baru dan hangat, serta ditengarai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Seperti kasus dugaan penyelewengan Dana Haji tahun 2024 (nilainya mencapai Rp.7,8 Triliun), dugaan kasus korupsi Minyak Goreng 2021-2022 (nilainya Rp.6,7 Triliun) dll., anehnya semuanya didiamkan, alias tidak dilanjutkan proses hukumnya.
Tetapi kasus penyalah gunaan Impor Gula yang dituduhkan pada Thomas Lembong itu sudah lama, terjadi di tahun 2015 dan nilai kerugiannyapun tidak sampai Rp.400 Miliar, lah kok langsung secepat kilat diungkap dan orangnya ditahan?.
Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa Thomas Lembong begitu cepatnya ditangkap dan ditahan, sementara gembong-gembong koruptor lainnya yang kasusnya masih hangat dan segar-segar itu kok dibiarkan saja, tidak dilanjutkan proses hukumnya?
Ternyata anggota PANSUS Dana Haji dari Partai Gerindra dalam Raker dan RDP yang membahas soal Evaluasi Haji 2024 di Komisi VIII DPR RI mengakui, kalau Kasus Kuota Haji 2024 tidak diungkap karena mereka takut dengan Jokowi.
Apakah hal yang sama juga terjadi pada Kejagung yang tidak juga menuntaskan kasus Kelangkaan Minyak Goreng (2021-2022) karena takut dengan Jokowi?.
Jokowi memang sudah tidak lagi menjadi presiden dan sudah digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun kita semua juga tahu, banyak posisi-posisi jabatan penting dan strategis di Kabinet Merah Putih sekarang ini yang masih diduduki oleh orang-orang Jokowi.
Mungkinkah karena itu koruptor-koruptor yang sudah “berbaiat” mendukung Jokowi itu aman dan tidak dipersoalkan lagi?.
Penegakan hukum haruslah adil, tidak boleh memandang siapapun yang melawan hukum. Jika penegakan hukum hanya diarahkan pada orang-orang yang berani bersikap kritis pada Pemerintah, itu artinya hukum hanya menjadi alat penggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Ini berbahaya !.
Presiden Prabowo Subianto sebaiknya terus mencermati pergerakan politik Jokowi yang tercermin melalui operator-operator politiknya di lingkaran istana, Jokowi yang sudah lama melemahkan KPK dan ingin menggeser peranan penindakan hukum untuk soal pemberantasan korupsinya hanya pada Kejaksaan dan Polri, sebaiknya dikaji lagi.
KPK, KEJAGUNG dan POLRI adalah tiga institusi yang harus dijaga marwahnya dan dikuatkan fungsi dan perannya, tidak boleh ada salah satu darinya yang dilemahkan.
Subjek dan Objek penegakan hukumnya juga tidak boleh dipilah-pilah hanya pada ranah lawan-lawan politik pemerintah saja. Sebab jika itu yang terjadi, maka hukum akan berubah tujuannya yang tak lagi menjadi alat untuk terciptanya keadilan, dan ketertiban serta kesejahteraan hidup bagi masyarakat, melainkan hanya sebagai alat untuk menghantam lawan-lawan politik pemerintah yang harus disikat. Bahaya…(SHE).
30 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Prabowo ingin mempercepat program cetak sawah dengan target 3 juta hektare (ha). Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan.
Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.
“Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah.
Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah. (MON)