JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Prabowo memaparkan hitungan THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja secara 100%. Besaran THR ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Lantas berapa besaran THR yang bisa diterima PNS sampai para pensiunan ini?
Untuk besaran gaji pokok para PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk semua PNS untuk seluruh Kementerian-Lembaga hingga pemerintah daerah.
Dalam aturan itu besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, di mana yang terendah ada pada Golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700-2.522.600 dan tertinggi ada di Golongan IVe dengan kisaran gaji Rp 3.880.400-6.373.200.
Kemudian untuk tunjangan melekat PNS yang menjadi komponen lain ada tunjangan suami/istri sebesar sebesar 5% dari gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang, dan lainnya.
Terakhir para PNS ini juga akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) sebagai komponen terakhir dalam pemberian THR 100% di 2024 ini. Besaran tunjangan ini berbeda-beda antara satu kementerian atau lembaga lain.
Sebagai contoh, untuk PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 3.375.000 untuk kelas jabatan 5 sampai tertinggi Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 24. Besaran tukin PNS Kemenkeu ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014.
Dengan asumsi besaran gaji pokok PNS ditambah tunjangan kinerja dari instansi, para pegawai Kemenkeu dapat menerima THR Lebaran 2025 sebesar Rp 5.060.700-53.323.200. Besaran ini belum termasuk tambahan THR dari komponen tunjangan melekat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan total alokasi THR yang diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiun mencapai Rp 12,4 triliun untuk sekitar 3,6 juta orang.
Ia menjelaskan khusus untuk pensiunan komponen THR 2025 yang akan diterima meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
“Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri,” kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu.
Sementara itu, untuk besaran gaji pensiunan terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu besaran gaji pokok pensiun PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir dengan rincian:
– PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900
– PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000
– PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800
– PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900
Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk komponen THR pensiunan lainnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan 6 Maret 2025.
“@kemenkeuri telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk @perum.bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Rp 16,6 triliun dari APBN #UangKita dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Selasa (11/3/2025).
Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil berdasarkan hasil ratas awal tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketersediaan pangan cukup menjelang Lebaran Idul Fitri. Selain itu, kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen.
“Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan, sesuai arahan Prabowo, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan hingga keterjangkauan harga pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuntikkan Rp 16,6 triliun dana investasi untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli gabah/beras petani hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Bulog harus mengelola investasi ini secara tepat, profesional dan bebas korupsi,” tutur Sri Mulyani. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.
“Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam hal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan yang main-main dan membayar THR setelah tanggal tersebut,” ujar Irma.
Menurut Irma, instruksi Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR harus sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.
“Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga harus menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Jadi saya sampaikan sebagai berikut yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).
Terkait besaran dan mekanismenya, Prabowo mengatakan akan disampaikan oleh Menaker Yassierli. Aturan itu akan disampaikan rinci melalui surat edaran.
“Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa uang tunai dan diberikan berdasarkan keaktifan pengemudi dan kurir online. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (10/3/2025). Idham mengatakan perbedaan hari coblosan ulang Pilkada memperhatikan faktor populasi daerah.
“KPU melakukan simulasi agar pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, untuk Kabupaten Kepulauan Talaud kluster 45 hari, Rabu 9 April 2025,” kata Idham.
“Provinsi Papua kluster 180 hari, Rabu 6 Agustus 2025, Kabupaten Boven Digoel kluster 180 hari, ini Rabu 6 Agustus 2025,” sambungnya.
Berikut ini simulasi jadwal PSU di 21 daerah lainnya yang dibeberkan KPU.
30 hari, Sabtu, 22 Maret 2025
45 hari, Sabtu, 5 April 2025
60 hari, Sabtu, 19 April 2025
90 hari, Sabtu, 24 Mei 2025
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya memberikan rentang waktu yang berbeda-beda untuk KPU menggelar PSU. Sebagai contoh, dalam simulasi jadwal yang dibuat KPU, untuk rentang waktu 30 hari, PSU akan digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. Kemudian, untuk rentang waktu 45 hari, PSU akan digelar pada 5 April 2025.
Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU akan memfasilitasi satu kali debat pasangan calon. Sedangkan, kata dia, KPU tidak akan memfasilitasi kampanye akbar lantaran efisiensi anggaran.
“KPU Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan 1 (satu) kali debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon guna menyampaikan visi-misi dan program masing-masing pasangan calon, sebelum melaksanakan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.
“Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon dapat dilakukan dengan aplikasi berbagi video daring (online video sharing) yang berbiaya efisien. (Kemudian) untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” imbuh dia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jika tidak ada perubahan, THR PNS akan cair tiga minggu sebelum Lebaran. “Insyaallah,” kata Sri Mulyani ketika ditanya soal apakah THR PNS akan cair 100%, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan pencairan THR butuh payung hukum Keputusan Presiden (Keppres). Aturan tersebut sedang dirampungkan dan selanjutnya diteken Presiden Prabowo Subianto.
Nanti Prabowo juga yang akan mengumumkan pencairan THR PNS. “Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Kepresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan, segera,” sebut Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 50 triliun untuk THR PNS dan TNI/Polri. Pencairannya ditetapkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.
Hal itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada Kamis 27 Februari yang lalu.
“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025) yang lalu. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah. Menurutnya, penunjukan itu turut memperhitungkan kemampuan penyedia.
“Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung,” kata Tito.
Tito menepis adanya pandangan penunjukan tempat itu berkaitan dengan pemiliknya. Menurutnya, penunjukan sudah melewati berbagai pertimbangan.
“Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa nampung 400-500 ribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu,” kata dia.
Selain itu, kata dia, penunjukan Lembah Tidar dilakukan sudah berkoordinasi dengan LKPP. “Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP,” katanya.
Untuk diketahui, laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada Jumat (28/2). Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan kegiatan itu diduga melanggar aturan.
Pihaknya melakukan penelitian dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang menjadi pelaksana retret. Sebab, disebutnya, kalau PT tersebut memiliki korelasi dengan kekuasaan.
“Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan,” kata Feri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” tambah dia.
Sementara, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Annisa Azahra menyebut kegiatan retret itu dilaporkan karena adanya dugaan konflik kepentingan. Sebab petinggi dari PT Lembah Tidar Indonesia diduga adalah anggota partai.
“Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” kata dia.
Annisa mengatakan ada ketidaktransparan dalam proses pemilihan tender. Menurutnya hal itu telah melanggar terkait aturan pengadaan barang dan jasa.
“Sehingga ini melalui penunjukan yang juga tidak terbuka dan juga secara tidak transparan dimana ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertemuan berlangsung di Istana Presiden Jakarta, Kamis (6/3/2025). Menurut keterangan dalam akun Sekretariat Kabinet, pertemuan Prabowo dengan para pengusaha kakap tersebut membahas kondisi perekonomian Indonesia dan dunia.
Termasuk, program-program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Danantara hingga makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima sejumlah pengusaha kakap tanah air. Mengutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, para pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Garibaldi Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato’ Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
“Pogram-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (6/3).
Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan para pengusaha kakap tersebut terhadap program pemerintah, terutama terkaita kesejahteraan rakyat.
“Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tulis akun Sekretariat Kabinet. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berita acara terpilihnya sembilan anggota periode baru itu diserahkan oleh Ketua BPPA Bambang Santoso dan diterima oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers secara aklamasi menyetujui sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028 yang telah dipilih BPPA sekaligus membubarkan BPPA.
Ninik mengucapkan terima kasih kepada BPPA yang selama ini dinilai telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik sejak Agustus 2024. Selanjutnya, sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2025-2028 yang sudah terpilih tersebut akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden.
Rencananya, serah terima jabatan anggota Dewan Pers akan dilakukan pada pertengahan Mei 2025. Berikut ini nama sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028:
Unsur wartawan:
ADVERTISEMENT
1. Abdul Manan
2. Maha Eka Swasta
3. Muhammad Jazuli
Unsur pimpinan perusahaan pers:
1. Dahlan Dahi
2. Totok Suryanto
3. Yogi Hadi Ismanto
Unsur tokoh masyarakat:
1. Komaruddin Hidayat
2. M Busyro Muqoddas
3. Rosarita Niken Widiastuti
(MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi impor gula hari ini. Tom Lembong akan buka-bukaan mengenai kasus ini di persidangan.
“Beliau akan buka semua seterang-terangnya,” kata pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).
Ari menyebut kliennya siap menghadapi sidang hari ini. Dia menyebut Tom Lembong akan langsung mengajukan eksepsi.
“Sidang pertamanya jam 09.00 WIB. Kami akan langsung mengajukan eksepsi pada hari yang sama,” kata Ari.
Seperti diketahui dilansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB. Agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
“Kamis, 6 Maret 2025, jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama,” demikian tertulis di laman resmi SIPP PN Jakpus.
Berkas perkara Tom Lembong teregister dengan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang digelar di ruang Muhammad Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Sebagai informasi, dalam kasus ini, Tom Lembong dan Charles Sitorus telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka lainnya. Sehingga total tersangka kasus impor gula menjadi 11 orang.
Tom juga sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Namun, gugatan praperadilan Tom ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Artinya status tersangka Tom Lembong sudah sah dan sesuai aturan hukum.
Perbuatan Tom Lembong dkk diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 578 miliar. Atas perbuatannya, Tom Lembong dkk dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius pun menegaskan penyediaan energi yang dilakukan Pertamina dijamin siap untuk digunakan saat mudik Lebaran.
“Bahas umum saja kesiapan menyambut mudik. Kita pastikan operasional juga lancar penyediaan energi lancar semuanya,” sebut Simon singkat ketika ditemui usai rapat dengan Prabowo.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga juga sudah memastikan pasokan energi aman selama masa Ramadan dan Idul Fitri di tengah perkiraan cuaca ekstrem. Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk memantau kepadatan hingga prediksi cuaca.
Untuk memastikan kelancaran distribusi energi, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa langkah strategis.
Pertama, memastikan ketersediaan energi di berbagai titik layanan yang sudah ada, seperti SPBU, pangkalan LPG, dan agen LPG agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang diperlukan.
“Yang pertama, kita memastikan layanan energi dengan layanan ataupun aset-aset yang kita berikan eksisting saat ini, yaitu SPBU, pangkalan LPG, agen LPG, dan lain-lain,” ujar Mars Ega.
Berkaca dari perkiraan BMKG dan hasil survei Kementerian Perhubungan terkait rencana pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga juga memetakan wilayah rawan bencana dan terpencil (remote).
Khusus di daerah terpencil, pihaknya menambah stok energi sebelum puncak arus mudik. Selain itu, untuk mengantisipasi gangguan di jalur distribusi, Pertamina Patra Niaga juga mempersiapkan alternatif rute yang aman, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana alam seperti longsor atau erupsi gunung berapi.
“Daerah-daerah remote ini biasanya dua minggu sebelum menjelang puncak mudik,kami sudah melakukan build up stock di lokasi-lokasi outlet kami. Jadi di SPBU yang 3T itu, kita tambahkan stoknya.Bisa dengan kita taruh mobil tanking di dekatnya situ,bisa juga dengan kita tambahkan drum-drum di lokasi SPBU tersebut secara temporary. Selain itu, kita juga menyiapkan untuk rute-rute yang rawan bencana,” tutur Mars Ega.
Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan BBM menjelang puncak arus mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga menyiagakan mobil tangki kantong di area yang diperkirakan padat. Selain itu, ada motorist yang siaga menyediakan kebutuhan BBM bagi kendaraan yang terjebak kemacetan. (MAD)