JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. Penegasan terkait status Jakarta sebelum Keppres diteken juga tercantum dalam 4 pasal baru yang disisipkan dalam Pasal 70 UU Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Karena di pasal 70 kalau nggak salah ya, di UU DKJ itu dinyatakan undang-undang ini berlaku sejak ditandatanganinya Keppres terkait dengan pemindahan ibu kota,” kata Supratman, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Selain status, menurutnya revisi UU DKJ ini juga perlu menunggu Keppres diteken. Hal ini menjadi langkah antisipasi menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta. Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada kekosongan hukum di waktu transisi.
“Kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Keppres, kan harusnya Gubernur Daerah Khusus Jakarta, ya kan? Begitu juga anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, daerah pemilihan DPD-nya, itu sama. Memang yang kemarin terlewat itu, sehingga perlu untuk disempurnakan mengantisipasi supaya jangan ada kekosongan hukum nanti,” terangnya.
Revisi aturan ini juga diharapkan dapat mengantisipasi adanya informasi yang simpang siur. Jangan sampai, masyarakat mengira bahwa yang dipilih ialah gubernur ibu kota.
“Tapi otomatis setelah Keppresnya ditandatangani, ini nomenklatur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta,” imbuhnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pembangunan-pembangunan fisik yang besar kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita setop dulu sementara waktu,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Dody menyebut bendungan yang sudah ada akan dioptimalkan ketimbang membangun sesuatu yang baru. Selain itu, anggaran akan digeser untuk difokuskan ke ketahanan pangan, energi dan air.
“Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110% mendukung ketahanan pangan, energi dan air,” ucap Dody.
Targetnya Indonesia memiliki 259 bendungan sampai 2025. Jumlah itu diharapkan cukup untuk mendukung ketahanan pangan.
“Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang kita lebih revitalisasikan, lebih optimumkan untuk bisa mensukseskan asta cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air,” tambahnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (14/11/2024) waktu setempat, PM Albanese mengapresiasi langkah geopolitik global Prabowo yang melakukan kunjungan perdana luar negeri-nya ke Tiongkok dan AS sekaligus. PM Albanese juga berharap agar hubungan antar kedua negara semakin erat, terutama di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.
“Saya ingin melihat lebih banyak kerja sama antara kedua negara kita. Saya berharap hubungan ini akan menjadi semakin kuat di masa depan,” kata Albanese seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (15/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Australia. Prabowo menekankan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Australia di berbagai bidang.
“Kami menganggap Australia sebagai sahabat baik Indonesia. Kami ingin semakin mempererat kerja sama di berbagai bidang, termasuk partisipasi Australia dalam perekonomian Indonesia,” ucap Prabowo. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III DPR digelar tertutup di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK akan diselenggarakan oleh Komisi III sebagai mitra KPK.
“Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan Komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” kata Puan dalam keterangannya.
Rapat dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Sari Yuliati juga turut mengikuti rapat konsultasi ini.
Berdasarkan aturan, DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang dikirim emerintah. Puan menyebut, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari Surat Presiden (Surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. (DAB)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di hadapan ribuan Kepala Daerah se Indonesia yang hadir saat acara Penutupan RAKORNAS Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (PEMDA), di Sentul Bogor Kamis (7/11/24) lalu, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan,”Tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo”.
Kalimat yang keluar dari mulut seorang Wapres yang lahir sebagai Anak Haram Konstitusi ini menunjukkan, bahwa ia sangat tidak memahami dengan benar makna Otonomi Daerah (OTDA) yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah.
Dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah disebutkan, “bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI”.
Lebih parah dari itu, pernyataan Wapres Gibran ini merupakan bentuk pelanggaran dari UU Tentang OTDA itu sendiri, yang memberikan keleluasaan bagi Kepala-Kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan visi dan misinya yang telah disepakati oleh DPRD setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi atau Peraturan Perundang-Undangan.
Pernyataan Wapres yang menyatakan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi Presiden Pak Prabowo, juga merupakan kekeliruan besar, sebab Pak Prabowo bukanlah Presiden yang usianya akan panjang seumur hidupnya bangsa dan negara ini ke depan, melainkan hanya sebatas presiden yang masa jabatannya dibatasi oleh Konstitusi, yakni satu periode (lima tahun) yang selanjutnya bisa dipilih kembali maksimal satu periode lagi (lima tahun berikutnya).
Itupun dengan catatan jika nantinya Presiden Prabowo tidak dikudeta oleh Wapres Gibran, yang memiliki jaringan Genk Solo dan menduduki pos-pos strategis di Pemerintahan Prabowo. Masak lupa, jangankan keluarganya, mantan-mantan ajudan dan kenalan-kenalan dekat Mulyono dan istrinya juga banyak yang menduduki posisi-posisi penting di Pemerintahan Prabowo.
Menyatakan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo, itu seolah Pak Prabowo juga akan hidup selamanya, sampai kiamat. Padahal usia manusia semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana jika presiden nantinya sudah berganti tidak lagi Pak Prabowo, apakah Kepala-Kepala Daerah juga akan tetap menggunakan Visi-Misi Pak Prabowo?.
Karena itu, pernyataan Wapres Gibran yang seperti demikian adalah hal yang sangat ngawur, yang menunjukkan Wapres Gibran tidak memahami dengan benar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) atau sistem tata kelola negara dan pemerintahan.
Jika saja para Kepala Daerah tidak diberikan kewenangan untuk menjalankan program-program kerja sesuai dengan visi dan misinya, kenapa harus ada debat publik Kepala-Kepala Daerah, yang diliput oleh banyak media, yang dilihat dan dinilai oleh rakyat di daerah, yang nantinya akan memilihnya dalam PILKADA?.
Cobalah Wapres Gibran merenungkan hal tsb., agar semua orang jadi percaya bahwa Ijazah Sarjana Gibran dari Kampus di Luar Negeri itu benar-benar asli, tidak palsu, abal-abal, dan orang-orang yang mengirim pengaduan ke Wapres Gibran ke no Hp nya, juga tidak dipenuhi pengaduan tentang tuntutan pada Wapres Gibran agar segera menemukan pemilik Akun Fufufafa.
Selain itu, pernyataan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo, juga berarti sama halnya dengan Wapres Gibran ingin menghilangkan fungsi dan peran Kepala-Kepala Daerah, yang harus memajukan dan mensejahterakan warga di daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
Semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia seolah disuruh Wapres Gibran untuk berpikir dan bertindak sebagaimana pikiran dan tindakan Presiden Prabowo. Ini maksudnya Wapres Gibran mau mengangkat Presiden Prabowo ataukah malah mau merendahkan Presiden Prabowo?
Kok mirip dengan Mulyono, yang meminta Presiden Prabowo –secara tidak langsung– untuk turun level menjadi Jurkam PILKADA Jateng dengan mendukung Komjen Purn. (Polisi) Luthfi?. Serius saya ingin bertanya, Wapres Gibran ini masih layak untuk dipertahankan ataukah segera dimakzulkan saja?…(SHE).
15 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Sniper Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya dukungan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia pun memaparkan beberapa program prioritas yang berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, serta investasi di sektor energi, infrastruktur, dan pendidikan.
Dia juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi mitra internasional, terutama perusahaan-perusahaan dari AS.
“Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/11/2024). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan AWS untuk meningkatkan digitalisasi. Dia menyebut digitalisasi ini dapat melakukan efisiensi dalam berbagai proses manajemen operasional.
“Hari ini bertemu perwakilan dari perusahaan website internasional, Amazon Web Services (AWS), BUMN akan berkolaborasi dengan AWS untuk meningkatkan digitalisasi agar bisa melakukan efisiensi dalam berbagai proses manajemen operasional,” kata Erick dalam unggahannya, Rabu (13/11/2024).
Erick menjelaskan dengan digitalisasi, BUMN dapat semakin efisien dan menghadapi tantangan zaman. Langkah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan efisiensi.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto agar kami terus melakukan efisiensi. Dengan digitalisasi ini, BUMN bisa semakin efisien dan mampu menghadapi tantangan zaman,” jelas Erick. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penandatanganan kerja sama antara para pengusaha kedua negara ini memiliki nilai investasi sebesar US$ 10 miliar atau setara Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619). Di mana kerja sama ini dinilai tidak hanya akan mendorong investasi di kedua negara, namun juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
“Kami sangat optimis. Kami sangat mendorong prospek ini, dan kami percaya bahwa kolaborasi erat antara Indonesia dan China akan menjadi faktor untuk menstabilkan dan meningkatkan suasana kerja sama regional,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di situs Kementerian ESDM.
Beberapa kesepakatan yang ditandatangani itu mencakup pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air terintegrasi dan pengembangan infrastruktur pendukung energi bersih lainnya.
Sementara itu, Bahlil menyebut kerja sama dengan China tersebut akan mempercepat upaya pemerintah dalam mecapai target bauran listrik berbasis EBT sedikitnya 60% dari total seluruh pembangkit untuk 10 tahun ke depan. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sayangnya industri dalam negeri hanya mampu menyediakan susu dengan nilai agregat Rp 1,5 triliun. Sebelumnya ia menyebut Indonesia masih memenuhi 80% kebutuhan susu dalam negeri dari pasar impor.
“20% itu untuk susu. Jadi angkanya susu itu bisa sekitar Rp 14 triliun. Saat ini Gabungan Koperasi Susu Indonesia hanya bisa menyediakan dengan nilai agregat Rp 1,5 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Namun dengan kondisi tersebut, artinya susu produksi dalam negeri pasti terserap dalam program makan bergizi gratis. Menurut Budi Arie, Badan Gizi Nasional juga terus menjajaki sumber protein lain sebagai alternatif selain susu.
“Artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap karena kekurangannya sangat banyak. Karena itu, dalam diskusi dengan Badan Gizi juga lagi dicoba alternatif selain susu, protein yang lain, gitu. Tapi yang pasti memang ini pekerjaan rumah kita,” ujarnya.
Oleh karena itu ia mendorong adanya pembenahan dan peningkatan produktivitas susu di setiap koperasi. Budi Arie juga berharap adanya hilirisasi susu, yang mana peternak bisa mengembangkan produk seperti yogurt, keju, dan lainnya. (DAB)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertarungan Dua Cagub terdahsyat di Jateng antara Jenderal Purn. (TNI) Andhika Perkasa Vs. Komjen Purn. (Polisi) Luthfi, bukanlah pertarungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Bagi saya itu sesungguhnya merupakan pertarungan politik antara Kekuatan Pro Kedaulatan Rakyat Vs. Kekuatan Pendukung dan Peternak Oligarki (Keluarga FUFUFAFA) yang “meminjam tangan” Presiden Prabowo.
Jenderal Purn. (TNI) Andhika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) yang hasil surveinya semakin naik meninggalkan Komjen Purn. (Polisi) Luthfi dan Taj Yasin, nampaknya semakin membuat gentar Jokowi, hingga Jokowi mulai gusar, tidak bisa hidup tenang di Solo lalu ke Jakarta dengan dalih menengok cucu, serta bolak-balik memanggil Presiden Prabowo, sambil “mengajari” Wapres Gibran yang tak memahami manajemen ketatanegaraan.
Jokowi dan kekuatan koalisi KIM Plus sepertinya lupa, bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Kandang Banteng terbesar di Indonesia. Ideologi pemikiran Nasionalis Marhaenisme Bung Karno pun sangat menancap kuat disana. Rakyat Jatengpun dikenal sangat kritis pada pemerintahan yang kerap menyimpang. Mereka ini sangat faham makna kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan Oligarki.
Tak hanya itu, Jokowi dan KIM Plus pun nampaknya lupa, bahwa tingginya sentimen negatif masyarakat pada institusi POLRI karena terlalu banyaknya Oknum Polisi yang melakukan pelanggaran hukum, tidak menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi dan KIM Plus untuk mengusung Komjen Purn. (Polisi) Luthfi sebagai Cagub Jawa Tengah.
Maka yang terjadi kemudian, semakin Cagub Luthfi melakukan kampanye keliling daerah, semakin banyak masyarakat Jateng yang tahu jika Luthfi merupakan seorang Purnawirawan Polisi. Dan ketika masyarakat Jateng semakin banyak yang mengetahui hal itu, maka semakin banyaklah Warga Jateng yang meninggalkannya.
Di sisi lain, Warga Jateng juga mulai semakin banyak yang tahu, bahwa Andhika Perkasa merupakan Jenderal Purn. (TNI), dan mantan Panglima TNI. Sedangkan Jenderal TNI itu merupakan impian atau cita-cita banyak orang disana, khususnya Warga etnis Jawa, karena mengingatkan orang dengan hal-hal yang bersifat kepahlawanan.
Sebagai seorang Presiden yang berlatar belakang militer (TNI), Prabowo tentunya juga akan mengalami keterbelahan jiwa, di satu sisi Andhika Perkasa merupakan Cagub yang didukung oleh PDIP (lawan politiknya semenjak PILPRES 2014 sampai 2024), tetapi Andhika Perkasa lahir dan besar dari TNI. Sedangkan Luthfi merupakan Cagub yang didukung oleh partai dan koalisi partainya, namun Luthfi berlatar belakang Polisi.
Jokowi nampaknya melihat kegalauan Presiden Prabowo ini, yang sepertinya bimbang untuk mendukung Luthfi. Maka dengan kemahirannya bersilat lidah dan melobi dengan intimidasi tersembunyinya, Presiden Prabowo nampak bisa ditundukkan oleh Jokowi untuk segera mengumumkan dukungannya pada Cagub Luthfi.
Apa yang tak bisa dilakukan oleh Jokowi, membolak balik konstitusi bisa, mengobrak-abrik tata bahasa Indonesia dari kata; “sudah tapi belum” juga bisa, apalagi hanya sekedar meminta pada Presiden Prabowo untuk menyatakan dukungan terbuka pada Cagub Komjen. Purn. (Polisi) Luthfi, pasti sangat mudah sekali.
Masalahnya Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi presiden, kebohongan-kebohongannya selama masih menjadi presiden juga sudah diketahui dan dicatat oleh jutaan orang. Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh seperti dahulu. Ia hanya mempunyai banyak rahasia gelap orang-orang yang saat ini berkuasa, yang sewaktu-waktu bisa dibukanya. Itu saja tiada yang lain.
Jadi? Warga Jateng harus mulai tegas lagi menentukan dukungan dan pilihannya, calon yang didukung oleh Jokowi dan kekuatan Oligarki sudah selayaknya ditinggalkan, agar Warga Jateng benar-benar menikmati kebebasan dukungan politiknya, sebagai lambang dari direbutnya kembali Kedaulatan Rakyat dari tangan mereka.
Bersikap sama dengan Warga Jakarta, yang perlahan-lahan namun pasti meninggalkan dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Keluarga Fufufafa dan Oligarki, dan yang pernah gagal memimpin Provinsi Jawa Barat.
Kemenangan Andhika Perkasa di Jateng nantinya, akan menjadi modal politik berharga bagi Warga Jateng untuk mengusung Capres/Cawapres 2029 dari kekuatan murni rakyat, bukan kekuatan Keluarga Fufufafa yang ditopang Oligarki atau Mafia-Mafia Negara, yang ternyata terbukti memelihara banyak Tuyul Judol di institusi yang dipimpin orang kepercayaannya Jokowi.
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pusat peradaban Nusantara pada zamannya. Banyak orang-orang hebat lahir dari sana (Kerajaan Mataram dan Kerajaan Majapahit). Dua provinsi ini harus dibangkitkan kembali kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan daerah-daerahnya.
Jika Ibu Tri Rismaharini (Bu Risma) pernah sukses besar memajukan Kota Surabaya menjadi kota berkelas dunia ketika beliau menjadi Walikota Surabaya, harusnya sekarang Warga Jatim mendukung untuk kemenangannya sebagai Cagub Jawa Timur. Jika Ganjar Pranowo pernah sukses membangun Jawa Tengah, harusnya Warga Jateng mendukung penuh Cagub Andhika Perkasa untuk membuat Jateng jauh lebih maju dan sejahtera…(SHE).
11 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.