JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Indonesia melanjutkan perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan melawan Australia. Pertandingan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis (20/3/2025) sore WIB.
Skuad Garuda saat ini menempati posisi tiga Grup C Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia dengan enam poin. Timnas hanya satu poin di belakang Australia dan mengoleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China di posisi 4-6.
Kelima tim itu praktis berebut satu jatah lolos langsung ke Piala Dunia 2026, mengingat Jepang sudah melesat sendirian di pucuk klasemen. Jepang sejauh ini belum terkalahkan dan sudah mengumpulkan 16 poin.
Selain satu tiket lolos langsung, ada pula dua tempat untuk lanjut ke ronde 4 kualifikasi. Ada total enam tim yang akan lanjut ke babak ini, terbagi menjadi dua grup, dan diambil dua tim (masing-masing satu per grup).
Setelah melawan Australia, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (25/4) malam WIB.
Jadwal Australia vs Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Australia vs Indonesia
Sydney Football Stadium
Kamis, 20 Maret 2025
Pukul 16.10 WIB
Live RCTI
(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR dilakukan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan ASN. Kemudian melalui PT Asabri (Persero) Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan ASN.
“Pembayaran THR pensiunan hari ini dilakukan pencairan ke bank penyalur dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Instagram @smindrawati, Senin (17/3/2025).
Sri Mulyani berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Semoga menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025. Dari total tersebut, anggaran untuk 3,6 juta pensiunan mencapai Rp 12,4 triliun.
Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Proses kaburnya Harun Masiku itu dijelaskan jaksa KPK dalam dakwaan Hasto yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). Begini uraian lengkapnya:
26 November 2019
Penyelidik KPK menemukan dugaan suap oleh Komisioner KPU RI.
20 Desember 2019
Pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait temuan penyelidik KPK tersebut.
8 Januari 2020
Petugas KPK menerima informasi komunikasi antara Wahyu Setiawan yang masih menjabat Komisioner KPU dengan Agustiani Tio Fridelina soal pemberian uang untuk meloloskan Harun Masiku sebagai Anggota DPR lewat penggantian antarwaktu. Tim KPK kemudian bergerak dan menangkap Wahyu di Bandara Soekarno-Hatta.
Pukul 18.19 WIB
Masih pada hari yang sama, Hasto menerima informasi Wahyu ditangkap. KPK menyebut Hasto langsung memerintahkan Nurhasan untuk menyuruh Harun Masiku merendam handphone di air dan menunggu di Kantor DPP PDIP.
Pukul 18.35 WIB
Nurhasan menemui Harun Masiku dan menyampaikan perintah Hasto.
Pukul 18.52 WIB
Handphone Harun Masiku sudah tak terlacak lagi oleh tim KPK.
Pukul 20.00 WIB
Tim KPK menemukan posisi Nurhasan bersama Harun Masiku di PTIK. Namun saat didatangi, tim KPK tak berhasil menemukan Harun Masiku.
9 Januari 2020
KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wahyu, Agustiani, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Namun, Harun Masiku belum ditangkap.
Sementara, tiga tersangka lain telah menjalani proses hukum hingga dinyatakan bersalah dalam kasus suap Rp 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku ke DPR. Mereka juga telah bebas dari penjara.
15 Januari 2020
KPK menerbitkan surat perintah penangkapan Harun Masiku.
17 Januari 2020
KPK mengirim surat ke polisi untuk memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang (DPO)
5 Desember 2024
KPK kembali mengirimkan surat baru untuk memasukkan Harun Masiku ke DPO.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya memaparkan soal fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN.
“Kami paparkan secara holistik mengenai fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN,” tuturnya.
Ia juga menyatakan Indonesia ikut terdampak oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjabat untuk kedua kalinya. Kebijakan Trump dinilai memicu pecahnya perang dagang dan disrupsi perekonomian.
Meski demikian, kata dia, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Di sisi lain pemerintah juga berkomitmen memberi stimulus demi mendorong daya beli masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.
“Indonesia turut terdampak oleh kebijakan Trump 2.0 yang memicu perang dagang dan disrupsi perekonomian dunia. Meski demikian, Indonesia tetap berhasil mempertahankan momentum perekonomian dengan pertumbuhan stabil di atas 5%” jelasnya.
“Pemerintah terus memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan rantai pasok, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri,” sambung Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan pemerintah akan senantiasa hadir dan berkomitmen untuk mendorong APBN bermanfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi diskon tarif tol arus balik diberlakukan oleh Jasa Marga dan Astra Infra. Adapun beberapa tanggal tersebut di antaranya 3-4 April 2025 dan 8-9 April 2025.
“Tadi yang diskon tarif tol itu tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 8, dan 9. Dan ini berlaku untuk Jasa Marga tadi, juga Astra,” kata Dudy kepada wartawan usai rakor di Kantor Kemenhub, Jakarta.
Dudy menegaskan kebijakan diskon tarif tol ini sangat berpengaruh terhadap kepadatan di ruas jalan tol dengan harapan para pemudik dapat kembali lebih awal.
“Apabila kita bisa memberikan diskon tarif tol itu membuat para pemudik bisa kembali lebih awal untuk kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya masing-masing,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemenhub memperkirakan pergerakan selama periode libur lebaran 2025 depresi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 146,48 juta orang.
Kemenhub mencatat puncak arus mudik Lebaran jatuh pada tanggal 28 Maret 2025. Angka ini diambil berdasarkan hasil survei potensi pergerakan dengan pemodelan pergerakan setelah penerapan skema WFA pada tanggal 24 Maret 2025.
Terdapat dua hasil data yang dilakukan dari survei tersebut, yakni data survei potensi dan data model dinamik. Pada data survei potensi tercatat sebanyak 16,85 juta orang melakukan pergerakan di tangga 28 Maret 2025. Sementara data model dinamik tercatat sebanyak 12,15 juta orang diprediksi mudik pada tanggal 28 Maret 2025. (MON)
.Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sidang pertama kasus dugaan suap Harun Masiku yang membawa-bawa nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto telah digelar hari ini Jumat (14/3/2025) di Pengadilan TIPIKOR.
Dalam persidangan yang menelikung persidangan praperadilan ini, KPK benar-benar terlihat sekali berusaha mengejar targetnya, yakni memperkarakan Hasto dengan dakwaannya yang inkonsisten dan sarat nuansa politisnya.
Betapa tidak, pada perkara yang sudah inkracht ini, KPK dalam persidangannya di tahun 2020 telah memberikan dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Saeful Bahri, bahwa sumber dana suap untuk PAW pada oknum komisioner KPU itu telah nyata berasal dari Harun Masiku.
Akan tetapi sekarang, tiba-tiba dalam dakwaan KPK yang digelar di Pengadilan TIPIKOR hari ini, Jumat (14/3/2025) KPK telah mengubahnya dengan menyatakan; sumber dana suap berasal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ini namanya dakwaan yang mencla-mencle alias inkonsisten.
Jadi sangat jelas sekali, terang benderang, bahwa kasus ini telah beralih menjadi Politisasi Hukum, yang berarti bahwa Hasto Kristiyanto tidaklah layak disebut sebagai Tahanan Hukum melainkan Tahanan Politik (Tapol), karena sikap kritisnya selama ini pada penguasa (Jokowi dan Oligarki).
KPK tidaklah mungkin begitu saja bernafsu mengkriminalisasikan Hasto Kristiyanto, jika tidak ada Manusia Jahanam yang berupaya keras untuk memerintahkan dan menyetting KPK sedemikian rupa.
Sebab semua pimpinan KPK dan terutama penyidik KPK, bukanlah orang-orang lama, melainkan orang-orang baru yang jelas sama sekali tidak ada persoalan pribadi dengan Hasto Kristiyanto.
Mereka (KPK) bukanlah orang-orang dari unsur Partai Politik, namun dikendalikan dari luar institusi, yang tiada lain adalah mantan penguasa yang masih merasa belum kenyang menikmati kekuasaannya.
Siapakah Manusia Jahanam itu? Untuk dapat menjawab hal ini, tentu kita bisa menelusurinya dari riwayat perlawanan politik tersengit Sekjen PDIP itu terhadap siapa lagi, kalau bukan terhadap Raja Gadungan pemimpin Genk Solo.
Raja Gadungan pemimpin Genk Solo inilah, yang selama ini terlihat sekali sangat terusik dengan manuver-manuver politik Hasto Kristiyanto yang terus menerus membuka kedoknya sebagai Perampok Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, yang merusak tatanan hukum dan menjadikan keluarganya, sebagai pejabat-pejabat korup yang tak tersentuh hukum.
Sakit hati dipecat dari kader PDIP itu wajar, tetapi jika kemudian mengkriminalisasikan Hasto Kristiyanto, orang yang berjasa besar memajukan partainya, itu merupakan tindakan kurang ajar, yang pantasnya dilempar ke Neraka Jahanam !…(SHE).
14 Maret 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rencana Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat.
“Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” kata Prabowo.
Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.
“Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu,” tegas Prabowo.
Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apa lagi kabur.
“Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pengumuman itu disampaikan Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam jumpa pers di kantornya. Mereka diduga melakukan korupsi terkait pengadaan iklan.
“Tersangka ini dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, tiga orang dari swasta,” ucap Budi di KPK.
Berikut identitas para tersangka:
1. Yuddy Renaldi (YR) selaku mantan Dirut BJB
2. Widi Hartoto (WH) selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB
3. Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
4. Suhendrik (S) selaku Pengendali PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) dan PT BSC Advertising
5. Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Pengendali Agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB)
Sebelumnya, KPK mengatakan ada kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi di BJB. Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ratusan miliar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Selasa (11/3). Fitroh menjawab besaran kerugian negara dalam kasus korupsi Bank BJB.
Total ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Fitroh mengatakan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan.
Salah satu nama yang juga ikut terseret dalam kasus ini ialah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Tim penyidik KPK menggeledah rumah RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3).
RK juga telah buka suara terkait penggeledahan di rumahnya. RK mengaku siap mendukung proses hukum yang dijalankan KPK.
“Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional,” kata RK. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” imbuhnya.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 28 Februari 2025 defisit Rp 31,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.
“Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Prabowo memaparkan hitungan THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja secara 100%. Besaran THR ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Lantas berapa besaran THR yang bisa diterima PNS sampai para pensiunan ini?
Untuk besaran gaji pokok para PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk semua PNS untuk seluruh Kementerian-Lembaga hingga pemerintah daerah.
Dalam aturan itu besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, di mana yang terendah ada pada Golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700-2.522.600 dan tertinggi ada di Golongan IVe dengan kisaran gaji Rp 3.880.400-6.373.200.
Kemudian untuk tunjangan melekat PNS yang menjadi komponen lain ada tunjangan suami/istri sebesar sebesar 5% dari gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang, dan lainnya.
Terakhir para PNS ini juga akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) sebagai komponen terakhir dalam pemberian THR 100% di 2024 ini. Besaran tunjangan ini berbeda-beda antara satu kementerian atau lembaga lain.
Sebagai contoh, untuk PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 3.375.000 untuk kelas jabatan 5 sampai tertinggi Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 24. Besaran tukin PNS Kemenkeu ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014.
Dengan asumsi besaran gaji pokok PNS ditambah tunjangan kinerja dari instansi, para pegawai Kemenkeu dapat menerima THR Lebaran 2025 sebesar Rp 5.060.700-53.323.200. Besaran ini belum termasuk tambahan THR dari komponen tunjangan melekat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan total alokasi THR yang diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiun mencapai Rp 12,4 triliun untuk sekitar 3,6 juta orang.
Ia menjelaskan khusus untuk pensiunan komponen THR 2025 yang akan diterima meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
“Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri,” kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu.
Sementara itu, untuk besaran gaji pensiunan terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu besaran gaji pokok pensiun PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir dengan rincian:
– PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900
– PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000
– PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800
– PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900
Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk komponen THR pensiunan lainnya. (MON)