JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Agenda putusan,” kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).
Selain Tom, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus juga akan menghadapi sidang vonis hari ini. Charles didakwa dalam berkas terpisah dari Tom.
Sebelumnya, Tom Lembong dituntut 7 tahun hukuman penjara. Jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.
Sidang vonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula digelar hari ini. Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menyatakan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7).
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa.
Tom juga dituntut membayar denda Rp 750 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
“Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 750 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan,” kata jaksa.
Jaksa meyakini Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum-forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20, sudah menghadiri APEC, sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo, sudah hadir dalam KTT BRICS, sudah hadir dalam KTT ASEAN, sudah hadir dalam forum multilateral dengan EU, sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg,” kata Hasan kepada wartawan di gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta.
Hasan mengatakan kehadiran Prabowo dalam forum internasional itu mendapat penghormatan berbagai tokoh dunia. Oleh karena itu, ia menyebut Prabowo akan terus berkomitmen aktif di kancah internasional.
“Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional,” katanya.
Hasan lantas mengungkap tak terutup kemungkinan Prabowo hadir dalam Sidang Umum PBB di Amerika Serikat pada September mendatang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menekankan Presiden Prabowo Subianto akan terus berpartisipasi aktif di panggung dunia. Terbukti, dalam 9 bulan menjabat, Prabowo sudah menghadiri forum-forum internasional di berbagai negara.
“Jadi tinggal satu lagi, kalau dari forum-forum tertinggi tinggal satu lagi, nanti bulan September Sidang Umum PBB di bulan September nanti dan insyaallah Presiden juga akan hadir di sana,” ujar dia.
“Jadi, kalau diibaratkan, kita tinggal di sebuah kampung besar yang kita merupakan rumah keempat terbesar di kampung itu. Kita sudah hadir dan berpartisipasi aktif di semua level pertemuan di kampung itu,” sambungnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Bagus-bagus, untuk gimana pun juga mereka adalah teladan-teladan yang harus diikuti oleh Polri lainnya,” ujar Burhanuddin usai acara Hoegeng Awards 2025, di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan.
ST Burhanuddin mengatakan acara Hoegeng Awards harus terus dilanjutkan untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan.
“Ya harus dong (acara Hoegeng Awards terus dilanjutkan),” ujarnya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi penganugerahan Hoegeng Awards 2025. Burhanuddin mengatakan para peraih penghargaan Hoegeng Awards menjadi contoh yang harus diikuti insan Polri.
Hoegeng Awards merupakan program kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang menerima anugerah Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.
Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
Lima kategori dalam Hoegeng Awards 2025, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Acara ini didukung oleh BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.
Berikut daftar penerima Hoegeng Awards 2025:
– Polisi Berdedikasi: Aipda Rahmad Muhajirin Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur)
– Polisi Inovatif: Iptu Andi Sriulva Baso (Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulawesi Selatan)
– Polisi Berintegritas: Kombes Seminar Sebayang (Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah)
– Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: Kombes Rita Wulandari (Kasubdit 1 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri)
– Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Bripka Annas (Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah)
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantornya, di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat.
Terkait tema dan logo perayaan HUT RI nanti, Hasan belum bisa menjelaskan. Hal itu akan diluncurkan dalam waktu dekat.
“Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di-launching dalam waktu dekat,” ujarnya.
“Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan di-launching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” lanjut Hasan.
Perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang akan digelar di Istana Jakarta. Panitia pelaksanaan sudah dibentuk.
Seperti diketahui, upacara HUT ke-79 RI tahun lalu digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan itu menjadi yang perdana acara HUT RI digelar di IKN.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung upacara tersebut. Sejumlah anggota kabinet hadir, termasuk Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI Ica membeberkan cara mengakses draf RKUHAP. Ia menyebut dalam situs DPR juga terlihat jumlah pengakses atau download dokumen tersebut. Berikut cara mengunggah dokumennya:
1. Masuk ke halaman website DPR.go.id
2. Kemudian klik menu kegiatan DPR
3. Masuk ke menu fungsi legislasi
4. Masuk ke menu prolegnas
5. Klik menu pencarian dan ketik ‘hukum acara pidana’
6. Dokumen akan tertulis RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan
7. Jika ingin melihat dokumen dari perkembangan pembahasan, klik poin penetapan usul atau pembahasan
Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan semua dokumen terkait RKUHAP bisa diakses di situs DPR RI. Ia memastikan dokumen tak hilang.
“Jadi teman-teman ini semua dokumen, terkait RUU KUHAP mulai dari RUU, DIM, lalu hasil pembahasan awal panja, lalu hasil perapian oleh tim teknis, Timus-Timsin, termasuk juga semua dokumen terkait RUU itu bisa diambil,” kata Habiburokhman di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Habiburokhman memastikan semua dokumen terkait RKUHAP telah diunggah semua. Cara mengunduhnya juga sederhana, selain dengan mencarinya di kolom pencarian situs DPR RI, ada juga fitur smart assistant di sana.
“Dan kami selalu meng-upload dokumen segera mungkin setelah kami memperoleh dokumen ini. Ya, lalu cara mengunduhnya juga cukup sederhana,” kata dia.
Habiburokhman sekaligus membantah bahwa draf RKUHAP itu hilang. Yang terjadi adalah situs DPR RI memang sempat down dan tidak bisa dibuka.
“Karena diberitakan draf RUU KUHAP hilang, tidak bisa diunduh. Nggak pernah hilang draf itu. Yang pernah kejadian kemarin hanyalah, website-nya tidak bisa dibuka. Tapi hanya beberapa puluh menit saja, sudah, tidak sampai satu jam ya, selesai komplain langsung bisa dibuka,” katanya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).
Selain itu, Arief mengatakan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya praktik ini dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
Ia pun mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan tercela tersebut untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Hal ini guna memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief.
Arief menambahkan pihaknya juga telah membaca informasi lain di media, perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang, mengungkap ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta, yang dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram.
Kementerian Pertanian mengungkapkan sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Beras tersebut merupakan beras yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono mengatakan kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil pengujian sampel beras di lima laboratorium yang berbeda.
Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.
“Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.
“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” tegas Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.
“Produksi tinggi, stok melimpah. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menaikkan harga seenaknya. Jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” tegasnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
“Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara prudent dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus akan waspadai,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dalam rapat paripurna sebelumnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 39,81% pada akhir 2024. Jumlah itu melonjak dari tahun sebelumnya 39,21%.
Kenaikan rasio utang itu dinilai berpotensi meningkatkan beban APBN untuk pembayaran utang tahun 2025. Hal ini terlihat dari kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04% dari Rp 439,88 triliun tahun 2023, menjadi Rp 488,43 triliun tahun 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan akan terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur. Bendahara Negara itu memastikan terus mewaspadai kesehatan utang pemerintah Indonesia.
Kenaikan beban bunga utang itu bisa berdampak pada realisasi alokasi belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Porsi belanja bunga utang yang kian membesar, semakin mempersempit ruang gerak fiskal.
“Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai Rp 488,4 triliun,” jawab Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, berbagai risiko seperti suku bunga utang, nilai tukar dan pembiayaan ulang atau refinancing akan terus dimonitor dan tetap berada pada batas aman baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
“Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter OJK dan industri keuangan,” beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani pernah mengatakan kewajiban pemerintah sampai akhir 2024 mencapai Rp 10.269 triliun. Kewajiban tersebut termasuk utang yang harus dibayarkan.
“Posisi kewajiban Rp 10.269 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/7).
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan posisi kewajiban pemerintah di sini bukan hanya terkait utang. Cakupannya disebut bersifat lebih luas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, kewajiban atau utang timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada waktu jatuh temponya.
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan seperti pinjaman jangka pendek, gaji pegawai, biaya kompensasi kepada masyarakat, hingga kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran rutin dalam tempo kurang dari satu tahun.
Sementara itu, kewajiban jangka panjang mencakup pinjaman dan perikatan lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun seperti utang luar negeri, surat utang negara, kewajiban pensiun, dan cicilan atas pengadaan barang dan jasa. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Terkait dengan MK, semua partai politik mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
“Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” sambungnya.
Puan mengatakan mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Nantinya, kata dia, semua partai politik akan menyikapi putusan itu sesuai dengan kewenangan yang ada.
“Semua partai pasti kan mendiskusikan hal itu (putusan MK), tapi baru berdiskusi, belum ada keputusan terkait apa yang akan diputuskan,” ujarnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu tak sesuai UUD 1945. Puan mengatakan pemilu harus digelar 5 tahun sekali dan putusan MK menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD).
“Kita semua mendiskusikan bahwa ya, apa yang menjadi keputusan MK sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar karena memang sesuai dengan undang-undang, pemilu adalah 5 tahun sekali,” sambung Puan.
Lebih lanjut, terkait revisi UU Pemilu, Ketua DPP PDIP itu mengatakan pihaknya belum memutuskan pembahasan akan dilakukan oleh Komisi II atau Badan Legislasi (Baleg). Dia mengatakan saat ini pimpinan DPR masih berdiskusi.
“Kita akan tindaklanjuti (RUU Pemilu) sesuai dengan mekanismenya apakah nanti itu di Baleg, di Komisi II. Jadi antara Komisi II dan Baleg masih akan kami diskusikan di pimpinan,” tuturnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita telah mencapai terobosan. Setelah sepuluh tahun negosiasi, kita telah mencapai kesepakatan untuk memiliki perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” tegas Prabowo saat melakukan keterangan pers bersama dengan von der Leyen, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dagang IEU-CEPA telah mengakomodir semua kepentingan yang menguntungkan baik bagi ekonomi Indonesia maupun Eropa.
“Kita telah mencapai banyak sekali kesepakatan, yang pada dasarnya kita akan mengakomodasi kepentingan ekonomi masing-masing. Dan kita menganggapnya saling menguntungkan,” sebut Prabowo.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sangat bahagia melihat semua pejabat Indonesia dan Unk Eropa mencapai kata sepakat pada perundingan dagang yang berjalan sangat panjang tersebut. Dia menegaskan kini tak lagi ada perbedaan pendapat antara Indonesia maupun Uni Eropa pada IEU-CEPA.
“Dan saya sangat senang melihat para menteri dan komisioner kami masing-masing mencapai, bisa dibilang, terobosan strategis, sehingga pada dasarnya tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Uni Eropa dan Indonesia. Hebat,” pungkas Prabowo.
Berdasarkan keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miliar di 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.
Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang tersebut sudah dirundingkan kedua negara sejak 10 tahun lamanya.
Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.
Adapun beberapa komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa yakni minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.
Studi yang dilakukan oleh CSIS (2021) dan Sustainability Impact Assessment oleh Komisi Eropa (2020) memperkuat optimisme terhadap manfaat ekonomi IEU-CEPA bagi Indonesia.
Diproyeksikan bahwa PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 0,19%, dengan tambahan pendapatan nasional mencapai USD2,8 miliar, dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat hingga 57,76% dalam tiga tahun ke depan setelah perjanjian dagang itu berlaku. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
“TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.
Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.
“Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis.
Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.
Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.
Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.
“Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani. (DON)