JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bila per keluarga punya 5 pot cabai saja dalam satu rumah, dia menjamin harga cabai tak akan pernah mahal lagi. Bukan hanya cabai, masih ada beberapa sayuran dan buah yang mudah ditanam di rumah macam tomat hingga timun. Katanya, usulan ini pertama kali diungkapkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Tadi Menko Pangan katakan, kalau satu keluarga punya 5 pot cabai, harga cabai tidak akan pernah mahal lagi. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri,” papar Prabowo usai peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Bahkan, Prabowo juga mengatakan warga juga bisa budidaya ikan lele untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kalau perlu pemerintah akan membuat pelatihan khusus untuk hal tersebut kepada masyarakat.
Pada intinya, Prabowo menilai ketahanan pangan nasional bisa diwujudkan apabila semua pihak bersatu. Tak terkecuali warga masyarakat biasa yang mau ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri lewat produksi mandiri kecil-kecilan.
“Jadi semua unsur bersatu ibarat kita buat suatu tim nasional, untuk mencapai apa yang dicita-citakan bahwa kita aman kuat stabil. Kita nggak bisa dikacaukan oleh kekuatan manapun, kita tak mau ganggu bangsa lain, kita harus jaga rakyat kita,” tegas Prabowo. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Prabowo Subianto mengutus empat orang untuk hadir di pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Wamenkeu Thomas (Tommy) Djiwandono.
Dua nama lainnya yakni Menteri HAM Natalius Pigai dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Keempatnya berangkat paling lambat pada Jumat nanti.
Vatikan mengumumkan pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4). Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, dengan para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik diperkirakan akan hadir.
“Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).
“Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa,” tambahnya.
Sebagai informasi, Paus Fransiskus meninggal pada Senin, 21 April 2025. Paus Gereja Katolik ke-266 tersebut sebelumnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya.
Peti kayu berisi jenazah Paus Fransiskus, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), dibawa oleh para pengusung jenazah sejauh 500 meter dari Casa Santa Marta, yang merupakan tempat tinggalnya selama 12 tahun masa kepausannya dan tempatnya menghembuskan napas terakhir.
Jenazah Paus Fransiskus sebelumnya disemayamkan sementara di chapel Casa Santa Marta sejak Senin (21/4) malam.
Prosesi pemindahan jenazah dari Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus itu disertai liturgi, mazmur dan doa, dengan dipimpin oleh para kardinal berjubah merah. Kerumunan orang yang berkumpul di halaman Basilika Santo Petrus menyaksikan prosesi ini.
Peti jenazah Paus Fransiskus dibawa masuk melalui pintu tengah basilika sebelum ditempatkan di depan Altar Pengakuan Dosa. Jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus hingga pemakamannya dilakukan pada Sabtu (26/4) mendatang. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton dan itu tidak pernah terjadi selama Merdeka,” jelas dia dalam pengukuhan pengurus Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), di Kementan.
Saat ini stok beras di Gudang Perum Bulog telah mencapai 3.364.800 ton. Angka ini juga disebut tertinggi selama 20 tahun. Sebelum mencapai 4 juta ton, pada awal Mei, diperkirakan stok beras Indonesia sampai 3,7 juta ton.
“Perkiraan tadi pagi 49.000 ton satu hari. Perkiraan masih ada 8 hari (nambah) 400 (ribu ton), bisa 1,3 sampai 1,7 juta ton beras dalam negeri. Dan tertinggi datanya yang kami bisa lihat 20 tahun tertinggi serapan dan stok selama 20 tahun,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Indonesia menyerap 1,5 juta ton beras dari petani. Dia menyebut stok ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga tahun depan.
“Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta beras yang baru. Baru sampai April nih,.
Dia mengatakan RI berhasil menyerap 2 juta beras hingga akhir tahun, artinya sebanyak 99% kebutuhan beras di RI akan tercapai. Namun hasil 1,5 juta beras itu pun memungkinkan tidak ada impor beras sampai tahun depan.
“Berarti kalau akhir tahun kalau 2 juta sih ya 99,9 akan tercapai lah. Dengan 1,5 juta saja artinya insyaallah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Adapun delapan kabupaten atau kota itu, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu). PSU ini digelar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“PSU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari turut dimonitoring langsung Ketua dan Anggota KPU,” kata Afifuddin kepada wartawan.
“Telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lancar dan sukses, Sabtu 19 April 2025,” tambahnya.
Pelaksanaan PSU di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dimonitoring langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin bersama Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin. Di Kota Banjarbaru PSU berlangsung di 403 TPS yang tersebar di 5 kecamatan 20 kelurahan dengan tingkat partisipasi sebesar 56,44 persen. Jumlah pemilih PSU 195.891 pemilih dengan pengguna hak pilih 110.816.
“Untuk PSU di Kab Serang, Provinsi Banten, hadir melaksanakan monitoring Anggota KPU August Mellaz bersama Gubernur Banten Andra Soni yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 04 Kp Sumur Peutey, Desa Baros, TPS 04 Desa Panyirapan dan TPS 001 Kampung Sukamanah Desa Baros. Di Kab Serang, PSU berlangsung di 2.355 TPS yang tersebar di 29 kecamatan 326 desa atau kelurahan,” katanya.
Selanjutnya untuk PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat turut dimonitoring kominioner KPU Yulianto Sudrajat. Ia meninjau pelaksanaan PSU di TPS 006 Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, TPS 001 Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol dan TPS 001 Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari.
Di Kab Pasaman, PSU berlangsung di 605 TPS yang tersebar di 12 kecamatan, 62 nagari atau desa dengan tingkat partisipasi pemilih 65,27 persen. Jumlah pemilih PSU 218.980 pemilih dengan pengguna hak pilih 143.086.
“Dan untuk PSU di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara PSU di 531 TPS tersebar di 10 kecamatan 156 desa atau kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih 52,31 persen. Jumlah pemilih 257.020 pemilih, dengan pengguna hak pilih 134.947,” ujar Afif.
Sedangkan untuk PSU di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, anggota KPU RI Idham Holik meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 002 Desa Madiasari dan TPS terdampak bencana alam 001 dan 002 Desa Cikondang Kecamatan Cineam. Di Kab Tasikmalaya, PSU berlangsung di 2.847 TPS yang tersebar di 39 kecamatan 351 desa atau kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih 63,42 persen.
“Di lokasi lain, untuk PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur hadir melaksanakan monitoring Anggota KPU Iffa Rosita yang meninjau langsung pelaksanaan,” ujar Afif.
“PSU di TPS 19 dan 21 Kelurahan Melayu, TPS Lokasi Khusus 901 dan 902 Lapas Kelas IIA Tenggarong dan TPS 13 Kelurahan Timbau. PSU di Kutai Kartanegara berlangsung di 1.447 TPS yang tersebar di 20 kecamatan, dengan tingkat partisipasi pemilih 67,65 persen. Jumlah pemilih PSU 552.469 pemilih dengan pengguna hak pilih 354.172,” sambungnya.
Sementara, untuk PSU di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara PSU di 245 TPS di 11 kecamatan 123 desa atau kelurahan. Tingkat partisipasi pemilih di Gorontalo Utara sebesar 80,15 persen.
“Terakhir, untuk PSU di Kab Bengkulu Selatan, Prov Bengkulu, monitoring dihadiri Anggota KPU Parsadaan Harahap yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 03 Kelurahan Padang Kapuk, TPS 02 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna dan TPS 02 Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna,” kata Afif.
“PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung di 330 TPS yang tersebar di 11 kecamatan 158 desa atau kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih 73,80 persen. Adapun jumlah pemilih PSU 126.739 pemilih dengan pengguna hak pilih 93.600,” kata dia. (VAN)
Oleh: Saiful Huda Ems dkk.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebenarnya penjelasan UGM dan mantan KPU tentang keaslian ijazah teleh diterima publik meskipun tetap ada Pro Kontra, apalagi Bambang Tri dan Nur Sugik dipenjara karena fitnah ijazah.
Justru Pak De (Jokowi) sendiri yang membimbing publik untuk menguliti ijazahnya sendiri, yaitu dimulai
disebuah acara di UGM, Pak De Jokowi dengan sangat percaya diri menyatakan skripsi dibimbing oleh Pak Kasmojo. Inilah yang menjadi petunjuk awal publik menilai bahwa ijazah ini terindikasi palsu bermasalah.
Mengapa? Karena umur Pak Kasmojo dan Pak Jokowi tidak jauh berbeda,
maka dicarilah itu sikripsi untuk membuktikan dugaan awal, maka terbuka lebar kepalsuannya itu hingga diyakini ijazahnya pasti palsu.
Mengapa ?
karena secara tertulis lembar pengesahan pembimbingnya Pak Soemitro bukan Pak Kasmojo dan semakin riuh jagad Netizen ketika sang putri merevisi nama yang benar Sumitro bukan Soemitro berikut tanda tangan.
Ini menarik Netizen semakin massif ikut nimbrung memverifikasi ijazah itu, maka ditemukan foto yang mencurigakan dan hasil teknologi diyakini palsu, tahun yang salah, font yang salah dan baru ada setelah tahun dikeluarkannya ijazah, juga menjadi haqul yakin palsu, logo, stamp atau materei, nomer dan sebagainya yang mengarah pada keyakinan kuat bahwa ijazah itu palsu.
Ditambah inkonsistensi pihak UGM mengatakan ijazahnya hilang, sementara pengacara yang ditunjuk akan menunjukkan di pengadilan.
penjelasan ini menambah keyakinan masyarakat luas, bahwa ijazah Jokowi itu palsu.
Jadi diyakini kuat sikripsi palsu, maka ijazah juga diketahui palsu lengkap sudah kepalsuannya, yang sebenarnya dirinya sendiri yang menuntun publik untuk mengetahui kepalsuannya. Bukankah demikian yang terjadi sebenarnya saudara-saudara, soal palsunya ijazah Jokowi ini?!!!.
Dan untuk lebih meyakinkan soal kepalsuan ijazah Jokowi ini yang kompeten itu ya ahli forensik digital seperti Roy Suryo, bukan preman-preman yang dikerahkan oleh Jokowi untuk menghadapi para pengkritiknya, atau publik yang ingin tau kebenarannya.
Ini negara hukum bukan negara kekuasaan ! Sejuta preman dikerahkanpun tak akan pernah membuat kami gentar ! Kekuatan manusia itu ada pada pikiran dan hati, jika keduanya menyatu sejuta pedang maupun senjata tak akan bisa melumpuhkannya !.
Rakyat secara hukum berhak untuk mengetahui keaslian ijazah Jokowi, mengapa? Ya karena Jokowi itu mantan Walikota, Gubernur dan Presiden, yang harusnya memiliki etika untuk tidak berbohong ke publik atau rakyatnya sendiri.
Orang biasa saja kalau membuat ijazah palsu dapat dipidana, masak mantan Presiden berijazah palsu mau dibiarkan saja? Dia kan harus bertanggung jawab terhadap semua implikasi hukumnya?. Dan jangan paksa rakyat atau lawyer seperti saya yang harus melaporkannya sendiri, namun aparat penegak hukumlah yang harus lebih pro aktif memproses hukumnya dan sebisa mungkin menunjukkan pembuktiannya.
Jika presiden berijazah palsu, maka harusnya dia batal demi hukum. Dan jika dia sudah mantan presiden, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai mantan presiden, melainkan pelaku kriminal yang memalsukan ijazahnya, untuk menipu rakyat yang telah memilihnya.
Kalau sudah demikian, harusnya seluruh hutang-hutang negara selama pemerintahan dipimpinnya ditanggungnya sendiri, tidak ditanggung oleh rakyat yang hidupnya sudah banyak yang susah ! Gaji-gaji dan tunjangannya selama menjabat sebagai Walikota, Gubernur dan Presiden harus disita oleh negara !…(SHE).
17 April 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Ket: Tulisan ini hasil diskusi saya bersama salah seorang ulama muda NU (non partai) dan para sahabat politisi lintas partai, baik yang berada di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto maupun yang di pinggiran (non koalisi).
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan ini sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek. Anggaran disiapkan Rp 2,66 triliun untuk Januari-Desember 2025, ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13.
“Walaupun Perpres ini baru keluar di April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Ini berarti mereka dapat 14 bulan karena 12 bulan Januari-Desember + THR + gaji 13. Nilainya adalah Rp 2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendiktisaintek mengeluarkan peraturan menteri untuk pelaksanaannya,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Auditorium Graha Diktisaintek, Jakarta Pusat.
Sebanyak 31.066 dosen di bawah Kemendiktisaintek itu bekerja pada Satker PTN (8.725 dosen), satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi (16.540 dosen), dan lembaga layanan Dikti (5.801 dosen).
Mereka yang awalnya mendapatkan gaji pokok + tunjangan melekat + tunjangan profesi, kini bisa mendapatkan gaji dengan perhitungan gaji pokok + tunjangan melekat + tukin jika besaran tunjangan profesi lebih kecil.
“Kalau tunjangan profesinya lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa harus nurunin tukinnya. Jadi kalau lebih besar nggak apa, kalau lebih kecil kita tambahkan,” ucapnya.
Sri Mulyani menyebut aturan ini tidak hanya untuk meningkatkan kinerja, melainkan memberikan prinsip keadilan. Pasalnya yang terjadi di lapangan selama ini dosen di Kemendiktisaintek mendapat tunjangan profesi yang besarannya lebih kecil dari tukin.
“Ini para dosen jadi resah, kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang mentrigger berbagai demo,” ucapnya.
Sri Mulyani mencontohkan guru besar atau profesor dari PTN Satker memiliki tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara jika setara dengan struktur adalah eselon II yang tukinnya Rp 19,28 juta. Dengan lahirnya Perpres Nomor 19 Tahun 2025, tukin juga diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi dan Lembaga Layanan Dikti.
“Kalau seorang profesor guru besar sudah mendapat tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara tunjangan kinerjanya untuk yang setara eselon II di Kemendiktisaintek adalah Rp 19,2 juta, maka guru besar ini tetap dapat tunjangan profesi, ditambah tukin tapi tidak sebesar Rp 19,2 juta, tapi selisihnya. Jadi dia mendapat tambahan dalam bentuk tukinnya,” jelas Sri Mulyani. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo telah meneken langsung Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk merealisasikan instruksinya kepada para menteri. Beleid itu telah diteken sejak 27 Maret 2025.
Dalam beleid itu, dilihat Senin (14/4/2025), Prabowo memerintahkan agar empat hal menjadi sumber modal pembentukan Koperasi Merah Putih. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam beleid yang sama, Prabowo telah memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.
Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.
“Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres tersebut.
Bendahara Negara juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.
Di sisi lain, Prabowo juga menugaskan Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk melakukan kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.
Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik, hingga akses jalan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kemenpora tercatat menggelontorkan anggaran Pelatnas kepada 13 induk cabang olahraga, serta dua penyelenggaraan event internasional sebesar Rp 420 miliar.
Rinciannya Rp 407,7 miliar untuk 13 cabang olahraga dan Rp 12,4 miliar untuk dua event internasional. Dari jumlah itu, PSSI mendapatkan dana terbesar yaitu Rp 199,7 miliar.
Sementara itu, 12 cabor lain yang mendapatkan anggaran dari pemerintah yakni panjat tebing Rp24,9 miliar, angkat besi Rp 15,9 miliar, bulutangkis Rp 37,6 miliar, panahan Rp 20,3 miliar, atletik Rp 19,9 miliar, dayung Rp 19,2 miliar, menembak Rp 18 miliar.
Balap sepeda Rp 13,4 miliar, judo Rp 10,6 miliar, renang Rp 9,8 miliar, surfing Rp 8,9 miliar, dan senam Rp 8,8 miliar.
Dalam kegiatan ini, Kemenpora juga memberikan anggaran untuk gelaran dua event, yakni Kejuaraan Dunia Panjat Tebing Rp 4,9 miliar dan Kejuaraan WSL 2025 (World Surfing League) Rp 7,4 miliar.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam meningkatkan prestasi sepakbola nasional.
“Kepercayaan dari masyarakat itu hal yang sangat penting dalam membangun olahraga nasional. Tidak mungkin membangun olahraga nasional itu hanya satu pihak saja. Karena itu dari awal saya, Pak Menpora, dan Bapak Presiden mendukung penuh, DPR mendukung penuh semua daripada program yang kita paparkan secara transparan,” ujar Erick dalam jumpa persnya di Media Center Kemenpora, Senin (14/4/2025).
“Dan program ini pun tidak kita paparkan hanya di dalam ini, tetapi juga tentu sama seperti apa yang kita sudah sampaikan kepada FIFA. Dan FIFA, pemerintah, masyarakat, semua prestasinya dari pemerintah yang melakukan bahwa pengakuan ini sendiri semua dilakukan secara transparan.”
“Jadi kalau kita lihat, pendanaan pun kita publikasi secara transparan, kita akomodir, kita semua buka. Nanti ada juga rencana pada bulan Juni ini, PSSI akan rapat Exco bahwa angka target daripada pengumpulan dana setahun ini Rp 650 miliar,” lanjutnya.
“Terima kasih dari Pak Presiden, Pak Dito yang terus mendukung, itu kurang lebih hampir Rp 200 miliar. Dan kami sendiri mengumpulkan dana secara tentu partisipasi daripada pihak private sector daripada support-an hampir Rp 450 miliar,” kata eks Presiden Inter Milan ini. (VAN)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Entah sudah berapa kali saya terus menerus menulis melalui opini, tentang kasus suap dan perintangan penyidikan yang dituduhkan pada Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristiyanto.
Dari awal saya sudah sangat curiga bahwa itu bukanlah kasus murni hukum, melainkan sarat dengan motif kepentingan politiknya.
Bukan hanya karena tiadanya saksi dan bukti yang kuat, yang dapat dijadikan pedoman untuk mentersangkakan Mas Hasto, melainkan juga itu perkara sudah sangat lama (tahun 2019) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan (inkracht van gewijsde) di tahun 2020, dimana dalam putusan Pengadilan Tipikor saat itu, Mas Hasto sama sekali tidak terlibat apa-apa.
Namun menariknya, ketika Mas Hasto mulai semakin vokal mengkritisi Pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya, perkara purba soal Suap Harun Masiku itu dimunculkan lagi, dan kali ini Mas Hasto dijadikan target utama kriminalisasi oleh Jokowi yang menggunakan tangan penyidik KPK, AKBP Rosa Purbobekti.
Rosa sendiri selalu menyembunyikan identitas dirinya, jika tidak percaya, coba carilah di google, tidak akan pernah kita temukan wajahnya, kalaupun ada itu wajah orang lain yang bukan dirinya. Ini saja sudah menjadi pertanda, bahwa ada yang tidak beres, minimal tidak transparan dalam soal penanganan kasus Mas Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, Rosa Purbobekti ini.
Sebelum Mas Hasto mulai disidang oleh PN Tipikor di PN Jakarta Pusat ini, Mas Hasto melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Bagi saya yang pernah bersidang disana dan ditangani oleh hakim, yang mana hakimnya sama dengan yang menyidangkan Praperadilan Mas Hasto, saya sudah was-was, dan dalam hati saya berkata: “Hemmm…tidak akan beres ini Praperadilan Mas Hasto kalau ditangani hakim ini”.
Lalu apa yang terjadi kemudian? Benarlah seperti yang semula saya duga, sangat tidak beres dengan hakim yang bernama Djumyanto ini.
Praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa Mas Hasto Tidak Diterima. Ironisnya, ketika tim kuasa hukum Mas Hasto mau mengajukan Praperadilan lagi di PN yang sama, KPK buru-buru menahan Mas Hasto dan secepat kilat menyidangkan perkaranya di PN Tipikor di PN Jakarta Pusat.
Meski demikian penguasa langit dan bumi, nampaknya ingin sesegera mungkin sedikit membuka kebenaran pada mata manusia Indonesia. Kemarin Kejaksaan Agung menjemput paksa Hakim Ketua Djumyanto –yang sebelumnya Tidak Menerima Praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Mas Hasto terkait vonis lepas tiga terdakwa korporasi Kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Hakim Djumyanto ini dikaitkan dengan penangkapan Ketua PN Jakarta Selatan, Muhamad Arif Nuryanta (MAN), yang menerima suap Rp. 60 miliar dan mengatur vonis onslag atau lepas tiga terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO yang saya sebutkan di atas.
Aneh bin ajaibnya, Djumyanto pada Minggu dini hari (jam 02:10 WIB), tiba-tiba mau mendatangi ke Kejaksaan dengan alasan mau klarifikasi, namun ia kemudian malah dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung pada Minggu (13/02/2025).
Uang memang sangat berkuasa untuk memalingkan pandangan seseorang pada kebenaran, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk tegak bersama orang-orang yang benar.
Mas Hasto Kristiyanto sampai hari ini belum mendapatkan vonis hukumannya, akan tetapi hakim praperadilan yang berbuat zhalim padanya malah sudah terbuka kedok kasus korupsinya, hingga dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung.
Demikian halnya dengan para penyidik KPK yang berbuat zhalim pada Mas Hasto Kristiyanto, memang belum terbongkar rahasianya, namun Jokowi yang diduga banyak orang telah menjadi pemegang remot kontrol KPK terhadap upaya kriminalisasi pada Mas Hasto Kristiyanto ini sekarang malah terbuka kedoknya; tidak dapat membuktikan keaslian ijazah tamatan UGM nya dan malah menyangkal ijazahnya sudah hilang, ketika jutaan rakyat mempertanyakannya.
Masalah Mas Hasto dengan Ijazah Palsu Jokowi itu memang tidak ada kaitannya, tetapi percayalah cepat atau lambat ketika orang-orang mulai semakin tau siapa Jokowi yang sesungguhnya, akan terbukalah skenario di balik upaya kriminalisasi pada Mas Hasto Kristiyanto, yang dilakukannya karena dendam dan strategi penyingkiran Mas Hasto Kristiyanto dari posisi strategisnya sebagai Sekjen partai terbesar (PDIP), Pemenang Pemilu 3x berturut-turut dan yang anti kongkalikong dengan gerombolan Oligarki yang selama ini memback up Jokowi…(SHE).
14 April 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer sahabat seperjuangan Mas Hasto Kristiyanto.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo meneken tiga Peraturan Presiden secara bersamaan pada 27 Maret 2025 kemarin soal kenaikan tunjangan kinerja. Pertama, Perpres 18 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemendikdasmen, Perpres 19 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemendiktisaintek, dan Perpres 20 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemenbud.
Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, dilihat Senin (14/4/2025), tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.
Menteri akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi. Artinya, Mendikdasmen Abdul Muti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dan Menbud Fadli Zon bakal mendapatkan tunjangan kinerja hingga Rp 49.860.000/bulan. Perhitungan itu didapat dari tukin tertinggi Rp 33.240.000 x 150%.
Sementara itu untuk para Wakil Menteri mendapatkan tunjangan kinerja 90% dari tunjangan tertinggi, atau sebesar Rp 29.916.000. Wakil Menterinya sendiri ada Wamendikdasmen.
Berikut daftar tukin di 3 kementerian yang baru dinaikkan Prabowo tersebut:
– Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000
– Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
– Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
– Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
– Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
– Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
– Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
– Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
– Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
– Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
– Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
– Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
– Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
– Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
– Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
– Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
– Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250.
(MON)