JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp 60 triliun,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).
Pemanfaatan SAL disebut sebagai sumber pembiayaan non-utang yang selama ini menjadi instrumen strategis menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah memastikan pengelolaan SAL tetap efisien dan optimal untuk memperkuat stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN,” demikian isi dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana ini akan dipakai untuk mengurangi penarikan utang dan memperkuat cadangan fiskal pemerintah.
Rencana penggunaan SAL di 2026 ini lebih kecil dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 85,6 triliun. Pada tahun ini, SAL dipakai untuk menekan penerbitan SBN, membiayai belanja prioritas, hingga menutup defisit anggaran.
Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan SAL paling tinggi terjadi di 2021 sebesar Rp 143,96 triliun. Pada 2022, pemerintah tidak memakai SAL untuk menutup defisit APBN. Baru di 2023 penggunaan SAL kembali dilakukan sebesar Rp 35 triliun, lalu naik menjadi Rp 56,38 triliun di 2024.
“Pengelolaan SAL sebagai buffer likuiditas menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tulis dokumen itu. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat tersebut.
Rio Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan persetujuannya agar RUU APBN itu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (19/8/2025).
Ia sebelumnya menyoroti beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, program kedaulatan energi, hingga anggaran pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan atas target tersebut.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangannya umum terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan nota keuangan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI.
“Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat,” tambah dia.
Senada, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Hamka Baco Kady juga setuju agar RUU APBN 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Hamka menyinggung beberapa program strategis dalam RAPBN seperti target lifting minyak, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi merah putih.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Hamka. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Langkah ini dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola BUMN sesuai yang dimintakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, jumlah BUMN sebanyak ini tidak lantas membuat penerimaan negara semakin besar. Malah dalam banyak kasus pemerintah harus menelan kerugian yang cukup besar setiap tahun.
“Perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen dari BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, ini sebagai gambaran, dan 52% BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan proses pemangkasan ini akan dilakukan melalui beberapa cara seperti merger antar BUMN, akuisisi usaha, hingga spin-off atau pemisahan usaha dari induknya.
“Business konsolidasi ini akan ada merger dan acquisition, kurang lebih ada 300 merger yang akan terjadi. Kemudian ada spin-off, akan terjadi spin-off daripada perusahaan sehingga kembali ke core,” papar Dony.
Ia mencontohkan salah satunya ada PT Pertamina (Persero), yang mana sebagian anak usahanya direncanakan untuk spin-off agar raksasa minyak dan gas (migas) ini dapat lebih fokus dalam pengembangan usahanya.
“Contohnya oil and gas. Kita punya Pertamina, tapi range of business-nya begitu luas, sehingga tidak fokus lagi menjadi oil and gas company. Ini nanti akan terjadi juga spin-off daripada perusahaannya. Ada hospital-nya akan keluar, hotelnya akan keluar, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisnis-bisnis di BUMN itu akan fokus kepada core kompetensinya,” jelas Dony.
Melalui pemangkasan ini, pihaknya berharap setiap BUMN yang ada nanti akan semakin berdaya saing. Sehingga ke depan dapat memberi keuntungan nyata bagi pemerintah, yang bahkan ditargetkan oleh Prabowo bisa menyumbang pendapatan negara minimal US$ 50 miliar.
“Nanti kita harapkan dari 1046 ini akan menjadi 228 perusahaan. Ini perlu kami komunikasikan supaya nanti kita memiliki visi bahwa 228 perusahaan ini nantinya akan menjadi perusahaan yang scalable, mampu berkompetisi, memiliki business model yang proper, revenue stream yang proper, dan dikelola secara transparan,” tegasnya.
Di luar itu, Dony menegaskan pihaknya akan mengaudit kinerja setiap BUMN secara teliti. Sehingga ke depan tidak ada lagi laporan keuangan ‘abal-abal’ atau biasanya dikenal sebagai financial engineering agar perusahaan terlihat memberi keuntungan bagi negara, padahal kenyataannya tidak.
“Sebagaimana tadi kita mendengar Presiden juga berharap bahwa tidak ada lagi perusahaan yang keuntungannya itu karena keuntungan abal-abalan. Kita juga sampaikan kepada publik dalam 6 bulan ini kita melakukan restate. Karena pembukuan yang kurang proper, kita melakukan restate terhadap bukunya, dan ada beberapa lagi yang akan kita restate,” terangnya.
“Tetapi ini sekali lagi bukan kita ingin memperlihatkan keburukan, tetapi sebagai base untuk kita menuju US$ 50 billion yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Tentu fundamental daripada perusahaan ini harus kita rapikan,” tergas Dony. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menegur Bupati Pati Sudewo terkait peraturan tentang penyesuaian pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Tito turut menanyakan alasan kenaikan tarif itu kepada Sudewo.
“Oh, saya langsung telepon Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8/2025). Tito menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya sudah menegur Sudewo.
Dia juga menanyakan mekanisme kenaikan pajak 250 persen sudah diperhitungkan atau belum dengan kemampuan masyarakat. Sebagai informasi, aturan kenaikan tarif PBB 250 persen itu kini telah dicabut oleh Sudewo.
“Sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap, dengan dicabut, sudahlah. Sekarang ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu,” ucap Tito.
Terkait itu, Tito mengimbau masyarakat tenang. Dia meminta masyarakat tidak melakukan aksi anarkis, dan menyuarakan pendapat dengan mekanisme yang ada.
“Tapi berhubungan dengan masalah lain, tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” imbau Tito.
“Kalau ada keberatan-keberatan, lakukanlah dengan mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya, apa pun juga,” pungkas Tito.
Di sisi lain, Tito mengatakan tuntutan pemakzulan Bupati Pati tak bisa asal dilakukan, karena ada aturannya. “Pemakzulan itu ada mekanismenya, mekanismenya yaitu melalui mekanisme DPR. Saya dengar sudah membuat pansus, ya sudah kita ikuti aja itu. Tapi jaga situasi kondusif. Inget, aturannya sudah dicabut,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hari ini tim sedang lakukan giat penggeledahan di Kementerian Agama, Ditjen PHU, terkait perkara dugaan TPK kuota haji Indonesia dalam rangka penyelenggaraan haji pada Kemenag tahun 2023-2024,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
KPK belum menjelaskan barang bukti yang disita dari penggeledahan di Kemenag. Proses geledah masih berlangsung saat ini.
“Saat ini masih berlangsung. Nanti kami akan update hasil geledahnya,” ujar Budi.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, total sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 tengah diusut. Tim penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan di Kementerian Agama.
Pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut. Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Yaqut dan dua orang lainnya berstatus sebagai saksi.
Dalam perkara ini, Yaqut sendiri telah diperiksa pada Kamis (7/8). Yaqut saat itu diperiksa sekitar 4 jam.
Pangkal masalah dari kasus ini yakni pengalihan setengah dari tambahan 20 ribu kuota haji di era Yaqut. Dalam jumpa pers pada Sabtu, 9 Agustus 2025 dini hari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkit pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu. Tambahan 20 ribu kuota haji didapat Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah bertemu dengan pemerintah Arab Saudi.
KPK menyebutkan pengalihan setengah kuota haji tambahan ke haji khusus tidak sesuai aturan. KPK mengungkap ada ratusan travel yang terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Iya, tentu (didalami), termasuk juga kita pembagiannya. Kan tadi, travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/8).
Asep menjelaskan, memang banyak agen travel yang menerima pembagian kuota haji tambahan ini. Pembagiannya pun disesuaikan dengan besar kecilnya travel.
“Jadi pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya kuotanya, dari tadi yang 10 ribu itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu. Jadi sesuai dengan travel, seperti itu,” terang Asep. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di gedung MPR, Jakarta, Rabu (13/8/2025), sejumlah persiapan terus dilakukan. Tampak sejumlah hiasan bernuansa merah putih telah dipasang. Proses gladi kotor juga dilakukan hari ini.
Sejumlah staf MPR/DPR/DPD melakukan simulasi sidang tahunan. Panitia juga mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan lokasi sidang tahunan.
Tampak panggung kecil dengan background logo HUT ke-80 RI di depan pintu masuk VIP. Panggung itu nantinya menjadi tempat foto bersama Presiden dan Wakil Presiden bersama Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, serta tamu undangan lain.
Kursi keluarga Presiden dan Wakil Presiden serta para Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, dan Wakil Ketua DPD telah disiapkan. Tamu undangan untuk parlemen negara sahabat juga berada di sisi kiri.
Sidang tahunan MPR dengan salah satu agendanya mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada 15 Agustus. Lalu, bagaimana persiapannya?
“Sudah hampir rampung, dan ini kan kegiatan kita laksanakan setiap tahun, jadi merupakan repetisi dari persiapan dan kegiatan dari tahun ke tahun. Jadi kita sudah terbiasa melakukan kegiatan ini, dan persiapannya sudah siap jelang tanggal 15 nanti,” ujar Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.
MPR telah mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu. Prabowo akan menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR perdananya sebagai Presiden. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, tahun ini anggaran pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin, mencapai Rp 1.333 triliun. Tahun depan angkanya dipastikan akan jauh lebih besar.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).
Belanja negara yang manfaatnya langsung mengalir ke masyarakat mencakup perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga UMKM.
Khusus belanja pendidikan, tahun 2025 alokasinya mencapai Rp 724,3 triliun atau 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga.
Selain itu, anggaran juga mencakup beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS bagi 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, pembangunan/rehabilitasi 22 ribu sekolah, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden Prabowo menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, dan instrumen APBN merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapainya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan lebih besar dari tahun ini. Angka tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di DPR RI.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kehadiran KDMP tidak hanya menyederhanakan rantai distribusi, tetapi juga diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok,” katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Senin (11/8/2025).
Selain itu, Kopdes Merah Putih juga diyakini dapat meningkatkan nilai tukar petani, membuka hingga dua juta lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi desa.
“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan pada 2026. Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” ujar Sri Mulyani.
Hingga Juli 2025, lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk dan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa di Indonesia menjadi lebih maju.
Setiap Kopdes Merah Putih menjalankan beberapa gerai utama seperti sembako, apotek desa, layanan simpan pinjam, klinik, pergudangan, logistik, hingga kantor koperasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan kehadiran KDMP alias Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dapat menurunkan harga kebutuhan pokok. Mengingat potensi dampak positifnya, program ini menjadi salah satu prioritas yang akan dilanjutkan pada 2026.
“KDMP menjadi program strategis untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” pungkas Sri Mulyani. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diterima oleh 5 juta lebih masyarakat di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah mengucurkan Rp 5 triliun sejak Januari hingga Juni 2025 untuk membiayai program tersebut.
Total penerima manfaat Makan Gratis telah menyentuh 5.588.419 orang dengan dana hingga Rp 5 triliun tadi sejak Januari hingga Juni 2025. Totalnya anggaran sebesar itu telah mengalir ke 1.864 Satuan Pelayanan pemenuhan Gizin (SPPG) atau Dapur MBG se-Indonesia.
“Melalui APBN #UangKita, negara hadir memberikan asupan gizi yang tepat, terutama untuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat,” tulis Sri Mulyani dalam keterangannya di Instagram.
Sejauh ini sudah ada 100 ribu lebih tenaga kerja yang terlibat dalam program MBG, mulai dari UMKM, petani, nelayan, hingga koperasi lokal.
Adapun, target penerima manfaat MBG juga ditingkatkan, dari 17,9 juta orang, menjadi 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum.
Sri Mulyani juga mencatat makanan bergizi penting untuk meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, memberdayakan ibu hamil dan menyusui, mengentaskan malnutrisi dan stunting, serta berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan. Tahun 2026, program ini akan terus ditetapkan.
“MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang akan terus dilanjutkan pada 2026,” tulis Sri Mulyani. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Arahan khusus itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi. Dia menyatakan dalam Sidang Kabinet, Prabowo ingin memaksimalkan peluang untuk menambah pendapatan dan devisa bagi negara dari sektor pariwisata.
Wisatawan mancanegara jadi sasarannya. Maka dari itu, Prabowo meminta agar penerbangan internasional diperbanyak, bahkan kalau bisa dibuat secara langsung tanpa perlu transit ke Jakarta terlebih dahulu.
“Arahan Presiden kemarin adalah kepada Menteri Perhubungan. Presiden meminta Kementerian Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan. Jadi nggak harus lewat Jakarta dulu, tapi langsung ke daerah tujuan,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendapatkan titah khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, kemarin. Dudy diminta untuk membuka lebih banyak penerbangan internasional langsung ke daerah.
Menurutnya, Prabowo meminta agar bandara di daerah disiapkan untuk bisa melayani penerbangan nasional. Khususnya daerah dengan potensi wisata besar. “Jadi bandara-bandara yang sudah ready, sudah siap, itu diminta oleh Presiden untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional,” lanjut Hasan Nasbi.
Hasan mengatakan Prabowo yakin sektor pariwisata di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja dan menggenjot penerimaan besar bagi negara.
“Karena sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar,” pungkas Hasan. (DON)