JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi IX DPR menduga ada alasan lain dibalik larangan itu. “Angka penularan (COVID-19) saat ini sudah relatif terkendali. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan pun sudah diizinkan.
Charles merasa peniadaan bukber bagi pejabat dan pegawai bukan karena alasan kesehatan. Ia menduga ada masalah ekonomi.
“Saya rasa alasannya sudah bukan lagi alasan kesehatan ya. Kecuali khawatir obesitas akibat makan terlalu banyak ketika buka puasa ungkap Charles.
“Mungkin Bapak Presiden punya pertimbangan lain ketika memutuskan kebijakan ini. Antara lain penting untuk berhemat ketika ekonomi dunia sedang berpotensi menghadapi ancaman krisis akibat perang di Ukraina,” lanjutnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
PP tersebut diteken Jokowi pada Jumat 17 Maret 2023. Dalam beleid itu, disebutkan PT Istaka Karya dibubarkan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.
“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dinyatakan pailit dan menyebabkan harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya berada dalam keadaan insolvensi.
Aturan tersebut menyebut pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
“Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan,” bunyi pasal 2.
Adapun penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit. Dan semua kekayaan sisa hasil likuidasi PT Istaka Karya disetorkan ke kas negara. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat bekerja kepada saudara-saudara sekalian yang baru dilantik. Jangan kecewakan kepercayaan ini,” kata Sri Mulyani, dalam momentum pelantikan para pejabat terkait, dikutip dari kanal Youtube resminya.
“Selamat menjalankan tugas dan sumpah jabatan yang baru saja anda jalankan. Tetap tegak walaupun badai maupun berbagai krisis menerjang,” lanjutnya.
Pertama, Sri Mulyani melantik dua orang pejabat tinggi madya yakni yang menempati posisi staf ahli. Pertama, pengangkatan Parjiono sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Kemudian, Arief Wibisono sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal.
Pengangkatan ini berdasarkan pada Ketetapan Presiden Nomor 29/TPA tahun 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kmenterian Keuangan, yang ditetapkan per 13 Februari 2023.
Selanjutnya, Sri Mulyani juga melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Salah satunya yakni Teguh Budiharto yang diangkat sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II.
Sri Mulyani juga mengangkat 4 nama pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 2 nama pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun keputusan dalam pengangkatan dan mutasi dari para para pejabat eselon I dan II di jajaran direktorat jenderal ini ditetapkan per 17 Maret 2023.
Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan keputusan Nomor 107/kmk. 01/2023 Tentang mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditken Pajak Kemenkeu dan Nomor 109/kmk.01/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian keuangan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan agenda raker bersama Menko Polhukam dan Kepala PPATK dijadwalkan Senin (20/3/2023) pukul 14.00 WIB. Rencananya rapat bakal dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
“Ya benar, Komisi III mengagendakan rapat dengan PPATK dan Menko Polhukam,” kata anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Jumat (17/3/2023).
Waketum Gerindra ini mengatakan rapat tersebut akan meminta keterangan kepada Mahfud Md dan Ivan soal narasi Rp 300 triliun yang beredar di masyarakat. Komisi III DPR RI ingin memperjelas duduk perkaranya.
“Agenda tersebut dimaksudkan untuk memperjelas duduk persoalan soal dana Rp 300 T yang semula dinarasikan sebagai kejanggalan di Kementerian Keuangan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Ali mengatakan 15 senjata api itu terdiri dari beberapa jenis. Lima senjata api di antaranya berjenis Glock.
“Lima pistol berjenis Glock, satu pistol S&W, satu pistol gimber micro, serta 8 senjata api laras panjang,” katanya.
KPK saat ini tengah mendalami kepemilikan senjata api tersebut. Lembaga antirasuah itu juga telah berkoordinasi dengan Polri terkait belasan senjata api yang ditemukan saat menggeledah rumah Dito Mahendra.
“Langkah KPK saat ini tentu audah berkoordinasi dengan pihak Polri terkait dengan temuan senjata tadi 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat penggeledahan tadi,” tutur Ali.
Penggeledahan itu dilakukan pada Senin (13/3). Rumah Dito digeledah terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. (DON)
JAKARTA , KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara, di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3/2023). Sejauh ini pembangunan Bandara tersebut belum ada kejelasan, padahal sudah berproses sejak 2016.
Hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto, Direktur PT BIBU Agus Sujono, Nyoman Shuida dan David Irwan serta Corporate Secretary PT BIBU Artha Bangun. Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng) dan AA Ngurah Kakarsana (Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar).
Dari Kementerian Perhubungan hadir Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni dan Kabag Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Feby Oki. Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin, Anggota DPD dari Bali Made Mangku Pastika dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M. Nero dan Brigjen Pol Amostian.
Ketua DPD RI menjelaskan DPD RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas utama mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional.
“Kami menerima aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan bandara internasional Bali Utara yang sampai sekarang belum juga terealisasi,” katanya saat membuka rapat.
Harapan DPD RI, rencana pembangunan bandara tersebut mendapat dukungan dari Kementerian dan lembaga lainnya serta dukungan akademisi perguruan tinggi, tokoh-tokoh adat dan masyarakat Bali lainnya. “Bagi kami, terpenting adalah keberadaan Bandar Udara di Bali Utara sangat penting karena diyakini akan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi Bali secara menyeluruh,” ujar dia.
Direktur PT BIBU, Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara. Sejauh ini, kata Iwan, pihaknya sudah berupaya maksimal supaya pembangunan bandara segera terealisasi.
“Suka tidak suka, atau fardhu ain kalau saya menyebutnya, bandara di Bali Utara harus ada. Makanya kami berharap Pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,” tukasnya.
Bahwa, lanjutnya, Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. Selama ini perekonomian terpusat di selatan Bali. Makanya ketimpangan tersebut harus dihilangkan, salah satu caranya dengan keberadaan Bandara di wilayah Utara.
“Keberadaan Bandara akan mengungkit perekonomian di sekitarnya. Artinya pembangunan bandara di Bali utara sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya. Satu hal lagi yang ditekankan Iwan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya.
Bahkan pihaknya yakin dalam 3 tahun bisa selesai. “Keberadaan Bandara Bali utara sudah mendapatkan persetujuan dari para stakeholder di daerah, termasuk para Penglingsir dan masyarakat adat. Mereka bahkan sukarela menyerahkan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan PT BIBU. Artinya tidak ada penolakan warga. Selain itu, secara pembiayaan kami siap. Tidak memakai APBN. Tetapi kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah?,” Tanyanya.
Senator asal Bali, Made Mangku Pastika meminta agar tidak ada unsur lain apalagi politis dari rencana pembangunan bandara Bali Utara. Sebab secara persyaratan semua sudah dilengkapi oleh PT BIBU. “Saya berharap kepada pihak Kemenhub yang hadir sampaikan atau beri masukan hal-hal positif kepada Presiden, kepada Menhub, karena bandara ini penting. Kita minta segera dipastikan penlok atau penetapan lokasi. Sebab setelah penlok, prosesnya pun masih panjang, tidak sederhana bahkan sampai nanti operasionalnya,” papar dia.
Sementara itu Sekretaris Dirjen Hubungan Udara, Nafhan Syahroni mengatakan Bandara Internasional Bali Utara sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2020. Namun tahun 2022 dicoret. “Pencoretan dilakukan karena bandara ini tidak akan selesai hingga 2024 sehingga dikhawatirkan akan menjadi proyek mangkrak,” katanya.
Namun, bukan berarti proyeknya tidak akan dikerjakan. Artinya Bandara di utara Bali ini akan terus berjalan.
“Sebab Pemerintah tetap berkeyakinan Bali butuh bandar udara tambahan untuk melengkapi Ngurah Rai,” tukas dia lagi. Pimpinan Komite II, Bustami Zainudin mempertanyakan kenapa proyek tersebut tidak disegerakan. Alasan ditakutkan mangkrak menurutnya tidak masuk akal.
“Proyek ini tidak membebani APBN. Pemerintah tidak dirugikan. Jadi menurut saya alasan mangkrak itu tidak logis,” ucap dia. Ditambahkan Bustami, keberadaan Bandara di Bali Utara sangat bagus untuk pemerataan perekonomian di pulau Dewata.
“Berdasarkan studi, keberadaan Bandara Ngurah Rai di wilayah selatan Bali hanya mampu menghidupkan 30 persen perekonomian di Bali. Sehingga 70 persennya lagi perlu didorong oleh wilayah Utara,” tuturnya. Bustami juga mendorong agar ada progres yang kontinyu dari pertemuan antara PT BIBU dan Kemenhub tersebut.
“Setelah pertemuan ini, jangan angan berhenti di pertemuan kali ini. Harus ada lanjutan-lanjutan lagi, sampai terealisasi,” katanya. (AMS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan penggunaan produk dalam negeri di Polri sudah mencapai 80 persen. “Polri sudah mencapai 80 persen ke atas,” kata Irjen Dedi kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).
Dedi mengatakan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Polri. Dia mengatakan Polri juga menempati posisi kedua lembaga dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi.
“(Polri) menduduki ranking ke 2 kementerian/lembaga terkait TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dan itu sudah merupakan komitmen Polri untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal pentingnya berbagai institusi menggunakan produk dalam negeri.
“Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri bisa kita gunakan. Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer kita ini sudah bikin. Ekspor ke seluruh negara, eh kita malah beli dari luar,” ujar Jokowi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan dokumen salinan Keppres Pasal 2 menyebut tim pemantau ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Diterangkan juga tugas dari tim pemantau penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM.
“Pasal 3: Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas: (a). memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan; (b). melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan,” tulis Keppres tersebut.
Tim pemantau penyelesaian pelanggaran HAM berat ini diketuai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso. Keppres ditetapkan pada Rabu, 15 Maret kemarin.
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi pasal 14 Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023), pemungutan suara dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Pemungutan suara ketiga menghasilkan Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK dengan masa jabatan 2023-2028.
Pada pemungutan suara pertama dan kedua, perolehan suara Anwar Usman dan Arief Hidayat imbang. Keduanya memperoleh 4 suara dengan 1 suara dinyatakan tidak sah.
Kemudian, dilanjutkan pemungutan suara ketiga dengan hasil Anwar Usman memperoleh 5 suara dan Arief Hidayat 4 suara. Maka, dengan begitu, Anwar Usman kembali menjabat Ketua MK.
Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi menggelar pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pemungutan suara atau voting dilakukan usai musyawarah tidak menemui kesepakatan.
Sembilan hakim konstitusi hadir dalam pemungutan suara tersebut. Mereka adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Anwar memimpin sidang.
MK telah menggelar rapat pleno hakim secara tertutup pukul 11.00 WIB. Dalam rapat pleno tersebut, dilakukan musyawarah.
Namun musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan, sehingga dilakukan pemungutan suara. Hal itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga telah mengklarifikasi perihal laporan Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK. “Saya udah panggil, wamen saya sudah panggil, kemarin sore dan saya minta klarifikasi dan penjelasan,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).
Yasonna mengatakan, kepadanya, Eddy Hiariej memberi penjelasan persis seperti yang sebelumnya disampaikan ke publik. Menurutnya, Eddy Hiariej membantah menerima gratifikasi.
“Dan seperti yang disampaikannya ke publik itu adalah stafnya yang sebagai lawyer. Jadi saya dapat informasi dia bilang stafnya juga sedang mengajukan juga ke Bareskrim,” lanjutnya.
Kendati demikian, Yasonna memastikan akan kembali berbicara dengan Eddy Hiariej. Namun dia kembali menegaskan bahwa wakilnya itu telah mengklarifikasi persoalan yang menyeretnya itu kepadanya.
“Ya itu karena ini ranah apa… biar di situ aja. Saya sudah panggil, dia klarifikasi. Beliau sekarang sedang tugas luar kota, nanti saya akan bicara lagi. Karena beliau sedang di luar kota,” tutur Yasonna. (MON)