JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat pukul 11.12 WIB. Surya Paloh tiba DPP didampingi Johnny G Plate hingga Rachmat Gobel.

Tiba di DPP, Surya Paloh disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain Airlangga, terlihat juga Waketum Golkar Hetifah, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus dan jajaran DPP lainnya.

Usai penyambutan itu Surya Paloh serta rombongan langsung masuk ke dalam.

Airlangga menyebut pertemuan itu bentuk silaturahmi. Airlangga mengatakan pertemuan ini sekaligus agenda lanjutan dari pertemuan dirinya dengan Surya Paloh di DPP NasDem.

“Tentu ini silahturahmi lanjutan sesudah Partai Golkar datang ke Kantor NasDem. Jadi ini pertama kali Partai NasDem berkunjung ke kantor Golkar pasca covid,” ungkapnya. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sembilan hari telah melakukan kegiatan pelatihan stadium untuk persiapan pengamanan bola, jadi sebagaimana komitmen Polri bahwa Polri akan terus melaksanakan peningkatan kualitas dari pengamanan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kompetisi besar, khususnya sepakbola,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

Kursus Manajemen Pengamanan Stadion ini diikuti 66 personel. Masing-masing 56 orang personel Polri dan 10 orang dari Kemenpora, Kementerian PUPR, Kemenkes, PSSI, hingga PT LIB.

Sigit menuturkan Polri terus melakukan perbaikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga serta untuk memajukan iklim keolahragaan nasional. Salah satu bukti keseriusan Polri dengan diterbitkannya Perpol Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

“Kemudian bisa ditentukan dengan kapasitas yang ada dan pintu-pintu keluar, pintu masuk, exit, kemudian bagaimana kesiapan kesehatan yang ada, semuanya menjadi satu kesatuan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Polri akan mengirimkan beberapa personelnya ke luar negeri. Personel tersebut nantinya akan melakukan studi banding untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengamanan sepakbola sesuai standar internasional.

“Kita juga akan memberangkatkan beberapa orang ke luar untuk melaksanakan studi banding sehingga kita bisa mendapatkan suatu gambaran tentang pengamanan dari beberapa negara yang saat ini sudah melaksanakan standar FIFA internasional,” kata Sigit. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sebagai tindak lanjut dari keputusan MK RI Nomor 80/PUU-XX/2022 dimana KPU berdasarkan amar putusan tersebut di angka 2 dan angka 3 KPU akan melakukan pengaturan mengenai dapil DPR RI, DPRD Provinsi,” kata Idham pada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Idham melanjutkan, saat ini pihak KPU tengah melakukan finalisasi legal drafting mengenai aturan penataan dapil tersebut. Maka, tambahnya, uji publik ini merupakan tahapan yang penting sebelum dilakukan penetapan dapil DPR dan DPRD.

“Penting bagi kami untuk melakukan uji publik dan dihadiri tidak hanya oleh NGO, tapi Kementerian, KPU provinsi dan KIP Aceh,” ujarnya.

Idham mengatakan KPU menargetkan penetapan jumlah kursi Dapil ini akan dilakukan paling lambat pada 9 Februari 2023. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

“Lampiran 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 9 adalah batas akhir,” ungkapnya.

“Kami menetapkan alokasi kursi dapil untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan kalau kita membaca pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi selaras dengan proses pendapilan DPRD Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.
Menurutnya, anggaran harus diutamakan pada skala prioritas, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Saya minta para kepala daerah mengelola anggaran secara efisien. Fokuskan kepada hal-hal yang substantif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, pengawasan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan,” ujar LaNyalla, Selasa (31/1/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal-hal yang tidak perlu lebih baik dikurangi atau lebih disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan hasil yang diperoleh.  Apalagi, sambung LaNyalla, teknologi informasi sudah sangat maju. Segala hal yang bisa dilakukan dengan media teknologi, hal itu lebih dimaksimalkan.

“Kita dorong pemanfaatan teknologi informasi yang perkembangannya sudah sedemikian pesat. Para kepala daerah bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya rapat-rapat, ataupun konsultasi terkait program kerja, bisa dilakukan dengan zoom. Artinya mengurangi pertemuan atau rapat-rapat secara offline,” tutur dia.

LaNyalla yakin para kepala daerah lebih paham program mana yang menjadi prioritas dan perlu didahulukan. Sehingga  efisiensi dapat lebih optimal dan anggaran yang ada digunakan untuk program skala prioritas.
“Intinya adalah serapan anggaran untuk program utama harus lebih besar dibanding program penunjangnya,” tukas LaNyalla. (AMS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Peringatan Hari Pers harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peran pers sebagai piranti demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya,” tegas Bamsoet dalam keterangannya, Senin (30/1/2023).

“Karena itu, segenap insan pers harus dapat meningkatkan kualitas pemberitaan berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pers yang berkinerja secara profesional,” imbuhnya.

Ia memaparkan media massa tak hanya menjadi sebuah industri, tapi juga menjadi representasi institusi publik sekaligus institusi sosial. Menurutnya, media massa tak sekadar menjadi sarana penyebarluasan informasi. Sebab media massa merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Menurutnya, dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa mempunyai peran strategis untuk membentuk opini publik. Baik sebagai dinamisator dan mobilisator sosial, maupun akselerator perubahan.

“Tidak heran jika wartawan mempunyai kedudukan strategis dalam industri media, baik dalam memberi warna dan corak pemberitaan, maupun dalam merekonstruksi persepsi dan opini publik yang dibangun dari sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya,” terangnya. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikannya dalam perayaan Natal Polri yang digelar di Auditorium PTIK di Jakarta Selatan hari ini. Acara ini digelar dengan tema ‘Dengan semangat kemurnian hati menyambut kedatangan Kristus melalui peran Polri yang Presisi, Berintegritas, mengasihi, dan melayani’.

Di awal sambutannya, Sigit menceritakan pengalamannya berkeliling ke sejumlah gereja bersama Panglima TNI Laksamana Yudho Margono untuk memastikan masyarakat beribadah dengan aman dan nyaman. Dia mengatakan Natal 2022 terasa berbeda dengan tahun sebelumnya karena tidak ada lagi pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19.

“Sesuai dengan kondisi yang ada bahwa Natal sebelumnya kita memang dihadapi dengan banyak-banyak pembatasan ya, namun di Natal kemarin pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan beribadah 100%. Sehingga kemudian rasa, bedanya, semaraknya dalam perayaan-perayaan Natal yang kami datangi pada saat kami berkunjung ke beberapa gereja,” katanya.

Sigit juga mengungkap soal sikap toleransi yang ditunjukkan pemeluk agama lain dalam penyelenggaraan perayaan Natal. Dia mengapresiasi pihak yang turut menciptakan keamanan dalam perayaan ibadah Natal.

“Dan juga hal yang kita rasakan juga, lama tidak kita lihat adalah di situ ada Banser, di situ kemudian ada Kokam, di Bali juga ada Pecalang yang ikut melaksanakan kegiatan pengamanan di samping polisi,” ujar dia.

Sigit berterima kasih dan memberi aplaus kepada bangsa Indonesia yang menunjukkan toleransi beragama di Indonesia yang luar biasa. Dia juga memuji keberagaman di Indonesia.

“Dan ini juga kebetulan bersamaan kemarin kita melaksanakan Imlek dan hari ini Natal, jadi Imlek dan Natal-nya jadi satu, jadi itulah indahnya keberagaman,” kata dia.

Sigit kemudian mengingatkan kepada personel Polri yang hadir dalam acara perayaan Natal ini bahwa tantangan di tahun 2023 akan semakin berat. Dia mengatakan semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga untuk melewati masa sulit.

“Tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh para pemimpin ibadah bahwa banyak hal yang tentunya bisa kita ambil dan kemudian itu menjadi bekal kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan tugas yang akan kita hadapi di tahun 2023,” katanya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan Pasal 527 UU Nomor 7 Tahun 2017, peserta Pemilu yang kedapatan menerima sumbangan dana kampanye ilegal akan dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

“Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),” bunyi Pasal 527 UU Nomor 7 Tahun 2017, seperti dikutip, Senin (30/1/2023).

Idham mengatakan selain ancaman pidana, calon legislatif atau calon presiden yang menerima sumbangan kampanye ilegal akan dicabut status peserta pemilunya. Dia mengatakan hal itu lantaran mereka dianggap telah melakukan tindak pidana.

“Iya (otomatis dicabut), karena dia melakukan tindak pidana kan,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI melarang peserta pemilu 2024 menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing hingga BUMN. Jika terdapat pemberian tersebut, maka dana itu harus diserahkan kepada negara.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan aturan itu termaktub dalam Pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye Pemilu berakhir,” bunyi pasal tersebut. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perpres yang ditetapkan pada 26 Januari 2023 ini dituangkan dalam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama. Dengan perpres ini, Perpres Nomor 83 Tahun 2Ol5 tentang Kementerian Agama menjadi tidak berlaku lagi.

Ada sejumlah aturan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2023. Salah satunya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur mengenai pengangkatan Wamenag. Berikut bunyinya:

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Agama, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(21 Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Agama.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit
organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 3
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Selain itu, ada juga pembaruan pada susunan organisasi Kementerian Agama. Dalam perpres baru ini tidak ada lagi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan dalam susunan organisasi Kemenag. Badan tersebut digantikan dengan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut susunannya:

Pasal 6
Susunan Kementerian Agama terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i. lnspektorat Jenderal;
j. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
m. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini nantinya dipimpin oleh kepala badan. Apa tugasnya?

“Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan,” demikian bunyi Pasal 35 Perpres Kemenag. (DON)