JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin mengatakan untuk pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, namun untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih menunggu pengumuman.
“Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama khususnya di Pondok Pesantren itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian,” kata Nasaruddin, kepada wartawan, di Monas, Senin (31/12/2024) malam.
Dia menerangkan yang terpenting selama Ramadan yakni kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan atau tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah masih menunggu perkembangan.
“Yang jelas bahwa libur atau tidak libur, sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya. Bagi saya, itu yang paling penting. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam,” ujarnya.
Nasaruddin berharap bulan Ramadan mendatang bisa lebih berkualitas bagi anak-anak. Dia ingin siswa bisa mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, bukan sekadar teori di sekolah.
“Kami berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas. Kualitasnya itu ada anak-anak kita bisa lebih berkonsentrasi, mengaji, menghafal Quran, mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, tidak hanya teori ya di sekolah, tapi juga ada pengamalan, kita kan beribadah puasa, mungkin juga ada berkumpul bersama keluarganya, mungkin juga akan ada yang mengamalkan amalan-amalan sosial di bulan Ramadan, kan pahalanya banyak ya,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa Zulhas itu usai melakukan rapat terbatas soal swasembada pangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
“Dalam ratas yang pertama, kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkap Zulhas.
Dia memaparkan produksi beras tahun depan bakal mengalami kenaikan, setidaknya di masa panen pada Januari dan Februari mendatang bakal ada tambahan pasokan hingga 3 juta ton beras.
Pertama, di bulan Januari 2025 diproyeksikan akan ada tambahan produksi beras senilai 1,3 juta ton dari awalnya 350 ribu ton pada Januari 2024. Kemudian, di bulan Februari 2025 akan ada tambahan panen hingga 2,08 juta ton, dari awalnya cuma 800 ribu ton pada Februari 2024. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menyatakan Prabowo pengin ongkos haji akan turun tahun depan. Soal berapa besarannya, dia bilang nantinya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2025 akan dibahas di Panitia Kerja dengan Komisi VIII DPR.
“Hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang. Karena harus ada kesepakatan di Panja,” beber Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prabowo, kata Syafii, meminta agar Kementerian Agama mencari biaya-biaya yang bisa dirasionalisasi dari BIPIH di tahun 2024. Dengan begitu, ongkos haji akan makin murah.
“Beliau juga melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada awal 2025. Penyaluran ini akan ditujukan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui terjadi penurunan
penerima bantuan beras. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan hal itu karena ada penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang.
“Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022,” tulis keterangan Badan Pangan Nasional.
Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.
Penurunan penerima bantuan beras itu juga karena ada program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk diketahui bantuan pangan beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kilogram (Kg) per keluarga. Penyaluran akan diberikan selama sebulan sekali pada Januari dan Februari 2025.
Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan. SPHP beras di Januari dan Februari masing-masing akan digelontorkan 150 ribu ton setiap bulannya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bantuan pangan beras dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun.
Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian akan ada beras murah atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masing-masing 150.000 ton di Januari-Februari 2025. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Satori mengaku menggunakan dana CSR BI untuk kegiatannya di dapil. “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024). Satori ditanyai terkait bentuk program CSR BI tersebut.
Satori mengatakan dana CSR BI itu mengalir melalui yayasan. Dia juga menyebut semua anggota Komisi XI DPR menerima program tersebut.
“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ucapnya.
Satori menegaskan tidak ada uang suap terkait hal tersebut. Dia berjanji akan mengikuti semua proses yang ada secara kooperatif.
“Nggak ada, nggak ada uang suap itu,” ujar Satori.
“Kita sebagai warga negara mengikuti tetap prosedur yang akan dilakukan oleh penyidik. Insyaallah saya akan kooperatif,” tambahnya. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sudah mulai berseliweran berita soal ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, pada hari ini Selasa (24/12/2024). Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap pada Komisioner KPU. Berita ini masih simpang siur, dan saya masih menunggu pernyataan resmi dari sahabat-sahabat saya di DPP PDIP.
Jika berita itu benar bahwa Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang sangat “menggelikan” bagi para praktisi hukum seperti saya itu adalah; kasus penyuapan ini terjadi sudah sangat lama, setelah Pemilu 2019 dan kasus itupun sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh pengadilan Tipikor di tahun 2020.
Dalam keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2020 itu, Hasto Kristiyanto juga sama sekali tidak mendapatkan vonis apapun, karena Hasto memang sama sekali tidak terlibat apapun dalam kasus penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku pada Komisioner KPU itu.
Sedangkan untuk penerima suap, Wahyu Setiawan (mantan komisioner KPU) dan Agustiani Tio Fridelina (mantan anggota BAWASLU), serta mediator pemberi suap, Saeful Bahri sendiri sudah diadili, sudah divonis penjara dan sekarang semuanya sudah bebas.
Terkecuali Harun Masiku yang divonis sebagai pemberi suap, sampai detik ini masih menghilang atau disuruh oleh pemaksa kasus ini untuk menghilang? entahlah. Namun pertanyaannya, kenapa Hasto sekarang yang justru malah dijadikan tersangka? Ini jelas pemaksaan kasus namanya !.
Kami tidak habis pikir, kenapa kasus yang nilainya sangat kecil, tidak ada seujung kukunya dengan kasus-kasus korupsi dahsyat seperti korupsi tambang Nikel, Timah, Emas, Minyak Goreng, kasus perusakan hutan, atau kasus pengurangan luas hutan dan penghilangan hutan alam (Deforestasi) dll. kok terus dibesar-besarkan?
Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan bahwa kasus Harun Masiku itu, sebetulnya tidak merugikan negara sama sekali baik secara materiil maupun imateriil. Memang ruginya apa negara dalam kasus itu? Apalagi keputusan untuk PAW Nazaruddin Kiemas pada Harun Masiku itu juga sudah sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung !.
Sedangkan kasus Jokowi yang melibatkan adik iparnya, yakni Anwar Usman yang ketika itu menjadi Ketua MK, dan membuat keputusan yang sangat menghebohkan, yakni Keputusan MK No.90 Tahun 2023, sama sekali tidak diproses hukum? Apakah kita benar-benar yakin tidak ada penyuapan disana?.
Penyuapan itu merupakan suatu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai, untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang, dengan melanggar hukum atau etika.
Lantas apakah kita semua yakin, bahwa saat MK memutuskan untuk mengeluarkan Keputusan MK No. 90 Tahun 2023 itu tidak ada penyuapan disana pada salah satu atau beberapa Hakim Konstitusi yang menyetujuinya?
Tidak ada makan siang gratis dalam istilah pilitik itu sangat nyata –kecuali makan siang gratis Rp.10.000 untuk anak-anak masih adalah–. Artinya sangat mustahil, ada usaha besar untuk membuat keputusan besar, oleh sebuah institusi besar, namun tidak memberi apa-apa. Ah, yang benar saja?!.
Keputusan MK No.90 Tahun 2023 itu jelas sangat menguntungkan bagi Jokowi, khususnya bagi anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka hingga ia lolos untuk menjadi Cawapres ketika itu. Ini jauh lebih besar pengaruh dan kepentingannya, dibanding soal kasus suap recehan Caleg Harun Masiku !.
Olehnya, hapus saja Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika kasus PENYUAPAN diinterpretasikan secara subjektif oleh penegak hukumnya sendiri.
Jokowi itu kasusnya jauh lebih besar dan lebih jelas, terang benderang daripada Hasto Kristiyanto yang kasusnya sangat terlihat dipaksakan, lalu kenapa Hasto yang malah ditarget, ditersangkakan sedangkan segudang kasus Jokowi malah diabaikan?.
Penegakan hukum tak seharusnya dijadikan alat politik oleh penguasa untuk memukul orang-orang yang kritis dan “vokal” pada penguasa, karena jika itu yang terjadi Republik ini hanya akan dipenuhi oleh para penjilat kekuasaan !…(SHE).
24 Desember 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis, Analis Politik dan Aktivis ’98.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan informasi sumber, Selasa (24/12/2024), ada dua surat perintah penyidikan atas nama Hasto yang diterbitkan KPK. Pertama, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Kedua, Hasto dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK menyebut Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku yang telah diusut KPK sejak tahun 2020. Harun Masiku sendiri sudah menjadi buron sejak tahun 2020.
Selain Harun Masiku, ada juga tiga orang lain yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini sejak 2020. Mereka ialah Komisioner KPU RI saat itu Wahyu Setiawan yang telah dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.
Wahyu bersama Agustiani terbukti menerima uang sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta lewat Saeful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku.
Kembali soal kasus perintangan penyidikan, KPK belum mengungkap detail bagaimana perintangan penyidikan itu terjadi. KPK menyatakan segera memberi penjelasan detail soal kasus yang menjerat Hasto. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sewa Satuan Rumah Susun yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Peraturan diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara.
“Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri,” tulis penjelasan Pasal 1 ayat (2) aturan tersebut.
Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa tarif sewa satuan rumah susun (Sarusun) dapat dikenakan hingga Rp 0 atau 0% dengan pertimbangan berupa faktor penyesuai sewa satuan rumah susun yang berupa keringanan dan/atau pengakuan pegawai negeri sipil (PNS) berupa fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Tarif atas jenis PNBP dihitung dengan menggunakan formula yakni struktur tarif x faktor penyesuai sewa. Struktur tarif ditentukan berdasarkan biaya operasional atau biaya pemeliharaan, dengan memilih komponen biaya terendah.
Adapun, besaran faktor penyesuai sewa berkisar antara 50% hingga 100%, tergantung pada tipe Sarusun sebagai berikut:
1. Tipe A (maks. 168 m²): 60%
2. Tipe B (maks. 104 m²): 57,5%
3. Tipe C (maks. 56 m²): 55%
4. Tipe D (maks. 48 m²): 52,5%
5. Tipe E (maks. 36 m²): 50%
Tarif atas jenis PNBP ini berlaku untuk PNS aktif di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tarif ini juga hanya berlaku untuk Sarusun yang dimiliki oleh Kemenkeu. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transaksi QRIS tidak akan kena PPN 12%. Dengan demikian, konsumen tidak akan dikenakan pajak tambahan saat bertransaksi menggunakan QRIS.
“Kedua (yang tidak kena PPN 12%) payment system. Hari ini ramai QRIS, itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN,” ujar Airlangga, dalam sambutannya di acara Peluncuran EPIC Sale di Alam Sutera.
Hal ini juga berlaku untuk transaksi menggunakan debit card, e-money, dan transaksi kartu lainnya, menurutnya tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Dengan demikian, transaksi tol juga tidak akan terdampak kebijakan baru ini.
“Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, (transaksi e-Money) di tol juga tidak ada PPN,” ujar Airlangga, ditemui usai acara.
Di samping itu, Airlangga juga memastikan bahwa bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, jagung, buah-buahan hingga sayur-sayuran PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) alias PPN 0%. Sedangkan sejumlah produk pokok lainnya seperti MinyaKita, terigu, hingga gula industri PPN ditanggung 1% sehingga tetap 11%.
“Beras premium itu bagian dari beras. Tidak kena PPN,” tegasnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menambahkan dirinya bakal memerintahkan penjabat (Pj) kepala daerah di wilayah Jabodetabek untuk memberikan dukungan yang sama bila diperlukan. Dukungan itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas AM Djiwandono di Ruang Rapat Mendagri Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Untuk memberikan dukungan penuh kepada panitia sesuai kebutuhan,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).
Tito menyarankan agar panitia benar-benar mengecek secara detail persiapan perayaan tersebut. Dia mengimbau pentingnya mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat kegiatan, termasuk kondisi cuaca.
Selain itu, Tito mengusulkan agar perayaan Natal di GBK terhubung secara daring dengan beberapa daerah seperti Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah lain yang perlu dilibatkan secara daring yakni ke enam provinsi di wilayah Papua seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sehingga acara tersebut bisa diikuti live dari GBK di masing-masing ibu kota provinsi tersebut.
“Perayaan Natal akan dapat membawa kesejukan dan merajut persatuan dan perdamaian pasca kontestasi Pilkada di Papua,” ujar Mendagri yang juga pernah bertugas sebagai Kapolda Papua itu,” ungkap Tito.
Sementara itu, Thomas melaporkan rencana perayaan Natal Nasional 2024. Selain menggelar puncak perayaan Natal di Indonesia Arena GBK, Panitia juga telah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan. Hal ini seperti kegiatan bakti sosial yang berlangsung di berbagai daerah. Ini termasuk bakti sosial terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. (MON)