JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemeriksaan terhadap Anwar Usman diduga terkait kasus dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan gugatan uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2 serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK.
“Rencananya jam tiga sore,” kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna seperti dilansir Antara, Selasa (28/2/2023).
Pemeriksaan terhadap Anwar Usman direncanakan digelar secara tertutup. Sebelumnya pada Senin (27/2), Majelis Kehormatan MK telah memeriksa mantan hakim konstitusi Suhartoyo.
Gugatan itu diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico mengajukan gugatan itu sebagai respons atas keputusan DPR RI mengganti Aswanto sebagai hakim konstitusi.
Setelah disidangkan sekitar setengah bulan, majelis hakim lalu membacakan putusannya pada 23 November 2022. MK menolak gugatan yang diajukan Zico dan kawan-kawan.
Dalam putusan tersebut, Zico menemukan perbedaan kalimat antara yang dibacakan oleh hakim saat sidang dengan salinan putusan yang diunggah di situs MK. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungannya terhadap implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (27/2/2023).
Dalam pertemuan itu, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
“Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencegahan yang paling efektif bagaimana memberikan atau menjatuhkan hukuman maksimal,” kata Plt Jubir bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Ipi berharap hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya tak terjerumus dalam korupsi.
“Kita berharap dengan penjatuhan hukum maksimal baik berupa kurungan, pidana badan maupun melalui asset recovery, ini dapat memberikan efek jera maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi dan jadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, vonis Dodi Reza Alex diperberat di kasus suap. Anak Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu terbukti menerima suap dari sejumlah proyek saat menjadi bupati.
Kasus bermula saat jaksa KPK mendudukkan Dodi Reza di kursi pesakitan. Jaksa mendakwa Dodi Reza menerima suap atau hadiah dari pengadaan barang dan jasa infrastruktur pada Dinas PUPR Muba.
Pada 5 Juli 2022, Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Dodi Reza. Putusan itu disunat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang menjadi 4 tahun penjara. Dodi Reza juga dihukum denda Rp 250 juta subsider 5 bulan dan uang pengganti Rp 2,8 miliar. Jaksa KPK lalu mengajukan kasasi dan dikabulkan.
“Amar putusan. Kasasi Terdakwa tolak. Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) pidana penjara menjadi selama 6 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website-nya, Senin (27/2). (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong pernah memaparkan hal tersebut dalam keterangan resminya September 2022 lalu.
Saat itu, Usman Kansong menjabarkan hingga September 2022 total pembangunan tol selama kepemimpinan Jokowi telah mencapai 2.042 kilometer, sedangkan pembangunan jalan non tol mencapai 5.515 kilometer.
Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek Pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Kemudian, percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh Jokowi, Usman menjabarkan telah terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga tahun 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.
Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman menyampaikan proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Telah terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal, tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.
Sementara itu, untuk infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat lainnya pemerintah juga melakukan pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 kilometer, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter.
Kemudian ada juga pembangunan pasar desa sebanyak 10.300 unit, pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.
Jokowi pun, menurut Usman, telah mengedepankan konsep Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Batas waktu pelaporan LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berjalan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya. Sehingga 13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023,” kata Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Ipi mengatakan pelaporan harta kekayaan kepada penyelenggara negara telah diatur dalam Pasal 2 UU tahun 2019. Namun, setiap intansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain di lingkungan instansinya yang memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kementerian Keuangan termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor (WL) LHKPN. Sesuai data eLHKPN periodik 2021 tercatat total 33.370 WL di Kemenkeu,” katanya.
Lebih lanjut Ipi mengatakan ada sanksi yang mengatur bagi para penyelenggara yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Sanksi tersebut berupa hukuman administratif.
“Pasal 20 UU yang sama mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi hal tersebut. Ia mengungkap dirinya memahami pandangan, dan juga ekspresi kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan apakah Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang dipercaya.
Hal ini terjadi karena ada kasus penganiayaan dan gaya hedonistik yang dilakukan oleh anak dari seorang pejabat pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut pun merembet ke ranah pertanyaan soal sumber harta kekayaan dari pejabat pajak Rafael Alun.
“Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka satu, apakah Kemenkeu, Dirjen Pajak merupakan instansi dipercaya dengan munculnya kasus ini dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius sumber harta yang bersangkutan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak dan APBN merupakan instrumen negara yang sangat penting. Tugas dan amanah DJP dalam mengelola penerimaan negara itu juga telah diatur oleh Undang-undang.
“Kami memahami perasaan masyarakat namun, saya dilakukan koreksi saya paham persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan, tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban oleh Dirjen pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara,” lanjutnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas awalnya mencoba memahami maksud Megawati terkait kesehatan anak. Dia memahami Megawati mencoba menjelaskan bahwa jika ibu-ibu tidak memperhatikan gizi anak, maka kesehatan dan keceradasannya akan terganggu ke depannya.
“Saya rasa Ibu Megawati sebenarnya ingin bicara tentang penting dan perlunya ibu-ibu memperhatikan kesehatan dan gizi anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya.
“Karena kalau masalah kesehatan dan gizi anak-anak ini tidak diperhatikan, maka tentu nanti kesehatan dan kecerdasan serta produktivitas anak-anak tersebut tentu akan rendah dan tertanggu dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” lanjut dia.
Namun demikian, Anwar Abbas heran mengapa Megawati mengaitkan hal itu dengan persoalan ibu-ibu terlibat pengajian. Dia beralasan dalam pengajian, hal tersebut juga diajarkan kepada ibu-ibu.
“Cuma yang mengherankan mengapa Megawati menghubungkan masalah tersebut dengan keterlibatan ibu-ibu dengan pengajian, padahal dalam pengajian itu juga disinggung banyak hal termasuk masalah yang menyangkut kesehatan. Jadi menurut saya telah terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan di mana beliau telah menjadikan pengajian sebagai penyebab dari terjadinya stunting dan terganggunya kesehatan anak,” jelasnya.
Anwar Abbas menegaskan penyebab anak-anak terkena stunting bukan karena ibu-ibu ikut pengajian. Dia menyampaikan yang menjadi penyebab yakni keluarga yang tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak karena faktor kemiskinan.
“Padahal seperti kita ketahui anak-anak tersebut akan terkena stunting penyebabnya bukanlah karena ibunya ikut pengajian, tapi karena ibu dan keluarganya tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup kepada sang anak. Itu karena faktor kemiskinan yang mereka hadapi, jadi bukan karena ikut pengajian,” ujarnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di lokasi, Kamis (23/2/2023), Anies tiba sekitar pukul 13.41 WIB menaiki delman dari Buperta, Ragunan, Jakarta Selatan. Anies datang didampingi oleh Pengurus DPW PKS DKI Jakarta.
Setelah turun dari delman, Anies dkk berjalan menuju Kantor DPP PKS. Kedatangan Anies disambut tradisi khas Betawi yaitu palang pintu.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Majelis Syura PKS, Dr Salim Segaf menunggu di DPP PKS. Riuh tepuk tangan dan teriakkan ‘Anies Presiden’ menggema di lokasi.
Para kader hingga simpatisan PKS berkumpul di sepanjang Jalan TB Simatupang. Mereka tampak memakai atribut parpol, mulai dari bendera kertas, kaus bergambar Anies hingga spanduk bertuliskan sambutan untuk Anies.
“Anies Presiden 2024,” ucap simpatisan di lokasi, Kamis (23/2/2023). (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan rombongan bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2022), sekitar pukul 10.00 WIB. Ma’ruf melakukan kunker menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.
Ma’ruf dijawalkan tiba di Bandara Tampa Padang Mamuju pukul 13.25 WITA. Setibanya di Mamuju, Ma’ruf akan disambut oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, beserta istrinya, Yulia Zubir Akmal Malik, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam agenda kunker ke Sulbar ini, ada sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan Ma’ruf. Di antaranya meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
Kegiatan peninjauan proyek ini dijadwalkan dilaksanakan di SMKN 1 Rangas, Simboro, Mamuju pada Kamis (23/2) siang. Ma’ruf akan didampingi oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Wakil Bupati Mamuju Amin Jasa, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Muhammad Natsir.
Selain itu, Ma’ruf juga akan melakukan rapat koordinasi percepatan dan penurunan stunting di wilayah Sulawesi Barat. Acara ini dijadwalkan digelar di D’Maleo Mamuju.
Dalam agenda rapat tersebut, Ma’ruf rencananya akan disambut oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Sitti Suraidah. Ma’ruf juga akan didampingi oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik.
Selanjutnya, Wapres diagendakan meninjau kegiatan di posyandu dan memberikan bantuan stunting. Kegiatan ini rencananya digelar di Posyandu Siola Matahari, Mamuju, pada Jumat (24/2), pagi. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami menghaturkan kepada Pak Presiden bersama seluruh anggota kabinet Indonesia yang menaruh perhatian begitu rupa kepada angkatan muda Muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah, pada hari ini,” kata Haedar seperti ditayangkan di akun YouTube TvMu, Rabu (22/2/2023).
Haedar menyebutkan Jokowi termasuk presiden yang paling sering menghadiri acara Muhammadiyah. Haedar menyampaikan apresiasi kepada Jokowi.
“Pak Presiden termasuk presiden yang paling sering menghadiri acara Muhammadiyah dan berkunjung ke Menteng Raya 62. Maka kami haturkan terima kasih dan apresiasinya juga luar biasa,” ujar Haedar.
Haedar mengutip pernyataan Jokowi saat menghadiri milad Muhammadiyah ke-108. Menurut Jokowi, Muhammadiyah merupakan anugerah tuhan untuk bangsa Indonesia.
“Pada milad ke-108 beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia,” ujar Haedar. (DON)