JAKARTA , KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara, di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3/2023). Sejauh ini pembangunan Bandara tersebut belum ada kejelasan, padahal sudah berproses sejak 2016.

Hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto, Direktur PT BIBU Agus Sujono, Nyoman Shuida dan David Irwan serta Corporate Secretary PT BIBU Artha Bangun.  Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng) dan AA Ngurah Kakarsana (Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar).

Dari Kementerian Perhubungan hadir Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni dan Kabag Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Feby Oki.  Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin, Anggota DPD dari Bali Made Mangku Pastika dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M. Nero dan Brigjen Pol Amostian.

Ketua DPD RI menjelaskan DPD RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas utama mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional. 
“Kami menerima aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan bandara internasional Bali Utara yang sampai sekarang belum juga terealisasi,” katanya saat membuka rapat.



Harapan DPD RI, rencana pembangunan bandara tersebut mendapat dukungan dari Kementerian dan lembaga lainnya serta dukungan akademisi perguruan tinggi, tokoh-tokoh adat dan masyarakat Bali lainnya. “Bagi kami, terpenting adalah keberadaan  Bandar Udara di Bali Utara sangat penting karena diyakini akan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi Bali secara menyeluruh,” ujar dia.

Direktur PT BIBU, Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara. Sejauh ini, kata Iwan, pihaknya sudah berupaya maksimal supaya pembangunan bandara segera terealisasi.

“Suka tidak suka, atau fardhu ain kalau saya menyebutnya, bandara di Bali Utara harus ada. Makanya kami berharap Pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,” tukasnya.

Bahwa, lanjutnya, Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. Selama ini perekonomian terpusat di selatan Bali. Makanya ketimpangan tersebut harus dihilangkan, salah satu caranya dengan keberadaan Bandara di wilayah Utara.

“Keberadaan Bandara akan mengungkit perekonomian di sekitarnya. Artinya pembangunan bandara di Bali utara sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.  Satu hal lagi yang ditekankan Iwan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya.

Bahkan pihaknya yakin dalam 3 tahun bisa selesai. “Keberadaan Bandara Bali utara sudah mendapatkan persetujuan dari para stakeholder di daerah, termasuk para Penglingsir dan masyarakat adat. Mereka bahkan sukarela menyerahkan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan PT BIBU. Artinya tidak ada penolakan warga. Selain itu, secara pembiayaan kami siap. Tidak memakai APBN. Tetapi kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah?,” Tanyanya.

Senator asal Bali, Made Mangku Pastika meminta agar tidak ada unsur lain apalagi politis dari rencana pembangunan bandara Bali Utara. Sebab secara persyaratan semua sudah dilengkapi oleh PT BIBU. “Saya berharap kepada pihak Kemenhub yang hadir sampaikan atau beri masukan hal-hal positif kepada Presiden, kepada Menhub, karena bandara ini penting. Kita minta segera dipastikan penlok atau penetapan lokasi. Sebab setelah penlok, prosesnya pun masih panjang, tidak sederhana bahkan sampai nanti operasionalnya,” papar dia.

Sementara itu Sekretaris Dirjen Hubungan Udara, Nafhan Syahroni mengatakan Bandara Internasional Bali Utara sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2020. Namun tahun 2022 dicoret.  “Pencoretan dilakukan karena bandara ini  tidak akan selesai hingga 2024 sehingga dikhawatirkan akan menjadi proyek mangkrak,” katanya.

Namun, bukan berarti proyeknya tidak akan dikerjakan. Artinya Bandara di utara Bali ini akan terus berjalan. 
“Sebab Pemerintah tetap berkeyakinan Bali butuh bandar udara tambahan untuk melengkapi Ngurah Rai,” tukas dia lagi.  Pimpinan Komite II, Bustami Zainudin mempertanyakan kenapa proyek tersebut tidak disegerakan. Alasan ditakutkan mangkrak menurutnya tidak masuk akal.

“Proyek ini tidak membebani APBN. Pemerintah tidak dirugikan. Jadi menurut saya alasan mangkrak itu tidak logis,” ucap dia. Ditambahkan Bustami, keberadaan Bandara di Bali Utara sangat bagus untuk pemerataan perekonomian di pulau Dewata.

“Berdasarkan studi, keberadaan Bandara Ngurah Rai di wilayah selatan Bali hanya mampu menghidupkan 30 persen perekonomian di Bali. Sehingga 70 persennya lagi perlu didorong oleh wilayah Utara,” tuturnya. Bustami juga mendorong agar ada progres yang kontinyu dari pertemuan antara PT BIBU dan Kemenhub tersebut. 
“Setelah pertemuan ini, jangan angan berhenti di pertemuan kali ini. Harus ada lanjutan-lanjutan lagi, sampai terealisasi,” katanya. (AMS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan penggunaan produk dalam negeri di Polri sudah mencapai 80 persen. “Polri sudah mencapai 80 persen ke atas,” kata Irjen Dedi kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Dedi mengatakan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Polri. Dia mengatakan Polri juga menempati posisi kedua lembaga dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi.

“(Polri) menduduki ranking ke 2 kementerian/lembaga terkait TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dan itu sudah merupakan komitmen Polri untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal pentingnya berbagai institusi menggunakan produk dalam negeri.

“Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri bisa kita gunakan. Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer kita ini sudah bikin. Ekspor ke seluruh negara, eh kita malah beli dari luar,” ujar Jokowi. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan dokumen salinan Keppres Pasal 2 menyebut tim pemantau ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Diterangkan juga tugas dari tim pemantau penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM.

“Pasal 3: Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas: (a). memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan; (b). melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan,” tulis Keppres tersebut.

Tim pemantau penyelesaian pelanggaran HAM berat ini diketuai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso. Keppres ditetapkan pada Rabu, 15 Maret kemarin.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi pasal 14 Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023), pemungutan suara dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Pemungutan suara ketiga menghasilkan Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK dengan masa jabatan 2023-2028.

Pada pemungutan suara pertama dan kedua, perolehan suara Anwar Usman dan Arief Hidayat imbang. Keduanya memperoleh 4 suara dengan 1 suara dinyatakan tidak sah.

Kemudian, dilanjutkan pemungutan suara ketiga dengan hasil Anwar Usman memperoleh 5 suara dan Arief Hidayat 4 suara. Maka, dengan begitu, Anwar Usman kembali menjabat Ketua MK.

Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi menggelar pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pemungutan suara atau voting dilakukan usai musyawarah tidak menemui kesepakatan.

Sembilan hakim konstitusi hadir dalam pemungutan suara tersebut. Mereka adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Anwar memimpin sidang.

MK telah menggelar rapat pleno hakim secara tertutup pukul 11.00 WIB. Dalam rapat pleno tersebut, dilakukan musyawarah.

Namun musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan, sehingga dilakukan pemungutan suara. Hal itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga telah mengklarifikasi perihal laporan Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK. “Saya udah panggil, wamen saya sudah panggil, kemarin sore dan saya minta klarifikasi dan penjelasan,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Yasonna mengatakan, kepadanya, Eddy Hiariej memberi penjelasan persis seperti yang sebelumnya disampaikan ke publik. Menurutnya, Eddy Hiariej membantah menerima gratifikasi.

“Dan seperti yang disampaikannya ke publik itu adalah stafnya yang sebagai lawyer. Jadi saya dapat informasi dia bilang stafnya juga sedang mengajukan juga ke Bareskrim,” lanjutnya.

Kendati demikian, Yasonna memastikan akan kembali berbicara dengan Eddy Hiariej. Namun dia kembali menegaskan bahwa wakilnya itu telah mengklarifikasi persoalan yang menyeretnya itu kepadanya.

“Ya itu karena ini ranah apa… biar di situ aja. Saya sudah panggil, dia klarifikasi. Beliau sekarang sedang tugas luar kota, nanti saya akan bicara lagi. Karena beliau sedang di luar kota,” tutur Yasonna. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat digelar di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri langsung Mendagri Tito Karnavian hingga Staf Ahli Bidang Kemenkumham RI, Mien Usihan Ginting.

“Ada satu fraksi sampai sekarang Partai Gerindra belum mendapat mandat untuk menyampaikan pandangan akhir mini fraksinya. Saya minta pendapat Bapak Ibu, karena usul saya dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 mengatakan persetujuannya, apakah bisa kita anggap ini sudah mewakili?” kata Doli kepada anggota Komisi II, Rabu (15/3/2023).

Setelahnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart menyebut Gerindra satu sikap dengan fraksi lain. Hal ini disampaikan setelah Junimart mendapat konfirmasi dari Ketua Harian Gerindra Dasco. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara,  Drs Gandi Parapat, ingatkan Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyadari banyaknya para kader yang diduga bermain penghianatan ke PDI Perjuangan.

Kepada Khatulistiwa online, Rabu (15/3/2023), Gandi Parapat mengatakan, setelah melihat perkembangan berbagai berita dan mengikuti  berita di berbagai media sosial, maupun TV , seketika buka bicara mengingatkan Ketua Umum PDI Perjuangan, untuk tidak lalai terhadap berbagai spekulasi politik yang kian tampak menjadi-jadi melakukan pencitraan diri.

Menyaksikan itu,  Gandi Parapat tidak mau berdiam diri, berbagai fenomena itu, dan serius mengingatkan Megawati, jangan lalai dan atau lengah.  “Kami sangat yakin Megawati masih punya pendirian dan tidak mau mempermalukan keluarga besarnya PDI Perjuangan. Kan, ada Puan Maharani, meski orang jujur tidak bisa bersandiwara yang seketika bisa berubah wujud menjadi sosok petani dan selfi-selfi lalu di pesan media lagi. Ngapain  besar- besarkan orang yang akhirnya bermain di belakang, tidak menghormati mandat yang diserahkan kader sepenuhnya kepada Ketua Umum, “ucapnya.

“Betul, tampak seperti “Dermawan”, seperti yang dilakukan orang tertentu, agar dipuji dan diagungkan jutaan masyarakat, itulah namanya politik pencitraan untuk mencapai kekuasaan di Negara ini.  Megawati jangan sampai lalai dan tertidur, teruslah bangun kwalitas PDI Perjuangan, yang sudah sukses selama ini, ucap Gandi Parapat.

Kami ingatkan, lanjut Gandhi Parapat, negara ini bukan Negara Sandiwara.Kami sangat yakin Megawati selaku KETUM PDIP tidak terpengaruh atas bujukan dan atau siasat politik orang maupun Parpol tertentu untuk mengusung CAPRES dan CAWAPRES di 2024.

Gandi Parapat mengingatkan Megawati, punya anak dan kader PDIP yang sangat potensial juga punya kemampuan dan terbukti Puan Maharani berkemampuan sebagai Ketua DPR RI yang sangat energik di usianya yang masih tergolong muda, dia dan Andika Perkasa sangat layak demi masa depan Bangsa ini.

“Kami sangat yakin Megawati masih punya pendirian dan tidak mau mempermalukan keluarga besarnya dan PDI Perjuangan.Benar, dari pengamatan kami bahwa Puan Maharani, ada kelemahannya, dia tidak pintar berbohong atau berspekulasi, misalnya seperti turun ke Sawah, membagi bagi sesuatu seperti yang dilakukan yang sangat ambisi menguasai.

Kami menjamin, kalau seandainya dapat dibedah isi dada atau hati dari semua yang merasa hebat ingin menjadi Presiden, hanya Puan Maharani atau Andika Perkasa yang tulus untuk NKRI,” tambah Gandi Parapat.
“Walaupun mereka-mereka sudah berkoar koar menunjukkan kehebatannya, kami berharap seluruh lapisan masyarakat jangan mau tergoda. Godaan  itu biasanya datang dari kekuasaan setan, maka perbuatan seperti itu masyarakat harus hati-hati. Yang begitu sudah rahasia umum, ibarat buah Nangka, dari luar tampak manis dan wangi, tapi di dalamnya busuk semua, maka Negeri ini jangan sampai jatuh ke tangan manusia serakah,” katanya.

Dan paling berbahaya lagi,  masih menurut Gandi Parapat, kalau benar Anies menyatakan bahwa Ganja akan dilegalkan di Indonesia untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, itu pernyataan yang hebat dan luar biasa atau bukan ?  
“Artinya, sesuai keinginannya betul-betul tercapai tujuan Perubahan Bangsa ini. Berubah hancur generasinya. Jadi, khusus untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, meski sudah lebih tahu bermacam- macam cara seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan kekuasaan, kenyataannya tergantung dia,” tutupnya. (AMS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan kembali bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Keduanya kini makan siang bareng di markas NasDem, Jakarta Pusat. Luhut dan Surya Paloh makan siang bareng di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Di meja tersebut, Luhut duduk di seberang Surya Paloh. Baik Luhut dan Paloh memakai kemeja putih dalam pertemuan makan siang bersama itu.

Selain itu, Luhut tampak melihat-lihat ruangan NasDem Tower. Luhut ditemani Surya Paloh.

Luhut dan Paloh terakhir kali bertemu pada bulan lalu atau tepatnya Jumat 3 Februari 2023. Luhut dan Paloh makan siang bareng di suatu tempat.

“Saya tidak tahu (apa yang dibahas) karena saya tidak bersama beliau. Yang saya dengar memang demikian diundang makan siang bersama,” kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto. (DON)