JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR RI mengelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 hari ini. Salah satu agendanya adalah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi undang-undang.

“KPU, Bawaslu, dan DKPP ini sudah punya fasilitas yang cukup lengkap diberikan rakyat melalui UU No 7/2017 sekarang sudah ditambah lagi dengan undang-undang,” kata Doli sebagai pimpinan rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Senin (3/4/2023).

“Besok insyaallah, besok katanya, tadi saya tadinya mau Bamus akhirnya nggak Bamus diwakili, insyaallah besok pagi perppunya sudah mau dijadikan undang-undang,” ujar Doli.

Doli menyatakan pembahasan Perppu Pemilu itu ditujukan supaya KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja dengan fasilitas yang cukup. Para penyelenggara pemilu tak melanggar ketentuan yang berlaku. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ekonom dan pengamat politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan sebenarnya ada solusi untuk memperkuat lembaga DPR RI yang saat ini dihuni anggota dewan yang notabene kepanjangan tangan partai politik.

Solusi tersebut, kata Noorsy adalah dengan membuka ruang adanya anggota DPR peserta Pileg dari unsur perseorangan. Selain anggota DPR dari unsur partai politik, yang sudah diketahui jika mereka di bawah kendali ketua umum partainya.

“Sehingga di DPR nanti, tidak hanya diisi kepanjangan tangan parpol yang disetir beberapa orang ketua umum saja. Tetapi ada wakil-wakil dari non-partisan, yang benar-benar mewakili rakyat di daerah dari Sabang sampai Merauke,” tegas doktor alumni Universitas Airlangga itu, Senin (3/4/2023).

Dikatakan Noorsy, kalau negara ini mau dan punya niat untuk membenahi sistem bernegara agar lebih baik, salah satunya adalah dengan memberikan ruang kepada anggota DPR dari unsur non-partisan.

“Silakan anggota DPR tetap memperjuangkan kepentingan partainya. Tetapi harus ada penyeimbang. Harus ada anggota DPR yang ruang geraknya tidak terbatasi. Sehingga benar-benar bisa menyuarakan kepentingan rakyat yang memilihnya,” imbuhnya.

Sebab, lanjut mantan Komisaris Bank Permata itu, mereformasi partai politik akan lebih sulit, selama tidak ada kehendak bersama dari para pendiri dan elit partai politik tersebut. “Karena itu, sebagai shortcut, harus ada anggota DPR dari unsur perseorangan,” pungkasnya.

Pernyataan Noorsy tersebut menanggapi apa yang disampaikan Mahfud MD hari Minggu di Yogyakarta. Ditulis bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, DPR dan partai politik tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan.

“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan parpol, bubarkan DPR,” kata Mahfud dalam ceramahnya yang bertema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Minggu (2/4/2023).

Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim DPR dan parpol merupakan instrumen untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.

“Saudara, itu (pembubaran) pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek,” ujarnya. (AMS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelantikan Dito ini mengisi kursi Menpora yang kosong ditinggalkan Zainudin Amali. Amali telah resmi mengundurkan diri karena ingin fokus di posisinya sebagai Waketum PSSI.

Berdasarkan sumber, dari 3 nama yang diusulkan Ketum Airlangga Hartarto, Jokowi memilih Dito. Dua nama lain yang sebelumnya diusulkan yakni kader muda Golkar Ilham Permana dan Puteri Komarudin.

Dito Ariotedjo lahir di Jakarta, 25 September 1990. Berusia 32 tahun, Dito akan menjadi menteri termuda di kabinet Jokowi saat ini.

Berikut data usia menteri-menteri di kabinet Jokowi.

-Menko Polhukam Mahfud Md 13 Mei 1957 (65 tahun)
-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 1 Oktober 1963 (60 tahun)
-Menko PMK Muhadjir Effendy 29 Juli 1956 (66 tahun)
-Menko Marvest Luhut Binsar 28 September 1947 (75 tahun)
-Menhan Prabowo Subianto 17 Oktober 1951 (71 tahun)
-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 31 Agustus 1962 (60 tahun)
-Menkominfo Johnny G Plate 10 September 1956 (66 tahun)
-Menteri LHK Siti Nurbaya 28 Agustus 1956 (66 tahun)
-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 16 Maret 1955 (68 tahun)
-Mensesneg Pratikno 13 Februari 1962 (61 tahun)
-Mendagri Tito Karnavian 26 Oktober 1964 (58 tahun)
-Menlu Retno Marsudi 27 November 1962 (60 tahun)
-Menkeu Sri Mulyani 26 Agustus 1962 (60 tahun)
-Menag Yaqut Cholil Qoumas 4 Januari 1975 (48 tahun)
-Mendikbudristek Nadiem Makarim 4 Juli 1984 (38 tahun)
-Menkumham Yasonna Laoly 27 Mei 1953 (69 tahun)
-Menkes Budi Gunadi Mei 1964 (58 tahun)
-Mensos Tri Rismaharini 20 November 1961 (61 tahun)
-Menaker Ida Fauziah 17 Juli 1969 (53 tahun)
-Menperin Agus Gumiwang 3 Januari 1969 (54 tahun)
-Menteri ESDM Arifin Tasrif 19 Juni 1953 (69 tahun)
-Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono 5 November 1954 (68 tahun)
-Menhub Budi Karya Sumadi 18 Desember 1956 (66 tahun)
-Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono 3 November 1962 (60 tahun)
-Mendes Abdul Halim Iskandar 14 Juli 1962 (60 tahun)
-Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto 8 November 1963 (59 tahun)
-Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 31 Oktober 1954 (68 tahun)
-MenPAN-RB Azwar Anas 6 Agustus 1973 (49 tahun)
-Menteri BUMN Erick Thohir 30 Mei 1970 (52 tahun)
-Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki 6 Mei 1963 (59 tahun)
-Menparekraf Sandiaga Uno 28 Juni 1969 (53 tahun)
-Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang 24 November 1968 (54 tahun)
-Menteri Investasi Bahli Lahadalia 7 Agustus 1976 (46 tahun)
(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan agar mereka turut mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjaga kepercayaan publik. Mulanya, Sigit meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus memperhatikan situasi lingkungan global. Hal ini sebagaimana pesan Jokowi.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan, Polri harus betul-betul mengawal kebijakan beliau dalam menghadapi inflasi dan transformasi ekonomi. Dalam menghadapi situasi ini, hilirisasi, investasi dan program lain yang harus dikawal. Tolong ini betul-betul bisa kita laksanakan,” kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).

Sigit juga berpesan agar jajarannya menghindari hal-hal yang berpotensi memberikan dampak negatif yang dapat mencoreng nama baik institusi Korps Bhayangkara.

“Kurangi dan jaga hal-hal yang bisa berdampak negatif terhadap institusi Polri. Tolong saya wanti-wanti, jaga betul, baik di diri kita, maupun anggota kita. Sehingga kita semua saling mengingatkan,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan seluruh personel Polri harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta cepat menangani keluhan dan aspirasi masyarakat. Sigit juga menginstruksikan untuk terus mendorong serta mengoptimalkan program Quick Wins yang telah disiapkan demi memberikan pelayanan pria masyarakat.

Sigit menambahkan optimalisasi pelayanan dan respons cepat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang saat ini mengalami peningkatan hingga 60,9 persen. Karena itu, Sigit berpesan seluruh personel harus kompak, solid, dan bekerja keras demi kepuasan masyarakat.

Hasil survei dari Indikator Politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 70,8 persen. Survei itu dilaksanakan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

“Alhamdulillah berkat kerja keras dari rekan-rekan semua, kemarin tingkat kepercayaan publik kita sudah kembali di angka 70,8 persen. Saya mohon untuk terus didorong dengan kerja rekan-rekan. Respon cepat terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kualitas pelayanan terus kita tingkatkan. Sehingga kemudian birokrasinya juga bisa kita persingkat dengan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga memudahkan dan mengurangi terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan wewenang,” ucap Sigit. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komjen Rycko Amelza Dahniel akan dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) minggu depan. Rycko mengatakan sebagai Bhayangkara Polri harus siap bila mendapat penugasan.

“Saya kan Bhayangkara Polri harus siap masalah tugas. Tentunya kehormatan,” kata Rycko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2023).

Asisten SDM Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan Komjen Rycko akan dilantik sebagai Kepala BNPT pengganti Komjen Boy Rafli Amar. Pelantikan digelar minggu depan.

“Pak Rycko akan menjabat sebagai Kepala BNPT inshaallah akan dilantik Pak Presiden,” kata Irjen Dedy Prasetyo di Mabes Polri. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (30/3/2023) sejak pukul 11.25 WIB kawat berduri sudah dipasang di depan gedung. Kawat tersebut dipasang melintang di depan gedung DPR.

Tampak sejumlah petugas kepolisian mulai berjaga di lokasi. Sementara itu, massa belum terlihat di lokasi. Demo rencananya dimulai pukul 14.00 WIB.

Diketahui sebelumnya, BEM SI akan melakukan demo hari ini sebagai bentuk aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).Dalam undangan aksi yang diterima wartawan, demo tersebut rencananya digelar hari ini di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

BEM SI mengatakan pengesahan PRPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi undang-undang merupakan pelecehan hukum dan moral dalam konstitusi.

“Kami telah bersama-sama merasakan dikhianati oleh bangsa sendiri, berkali-kali suara kami diabaikan. Maka, atas dasar pembangkangan ini Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan turun aksi untuk menuntut dan mendesak DPR RI dan Pemerintah agar mencabut UU Cipta Kerja,” ujar Koordinator Media BEM SI 2023 Ragner Angga MHJ, dalam siaran pers yang diterima wartawan. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selamat dan terima kasih kepada Kapolri yang telah memberikan amanah kepada insan KPK yang bersumber dari Polri, Bapak Karyoto, atas promosi jabatan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya,” kata Firli dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Firli mengatakan Karyoto telah tiga tahun bertugas sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Dia mengapresiasi promosi Irjen Karyoto yang dianggapnya sebagai bentuk pengembangan karir.

“Promosi ini selaras dengan semangat KPK untuk terus mendorong para insan Komisi meningkatkan karirnya dan memberikan bhakti karyanya bagi Indonesia,” jelas Firli.

“Termasuk kepada insan komisi yang bersumber dari instansi lainnya agar mempunyai kesempatan kembali berkarir di instansi asalnya,” tambahnya.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kembali ke institusi Polri untuk menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku promosi kepada Karyoto merupakan hal yang tepat.

“Memang sepertinya sudah waktunya. Kan beliau udah hampir tiga tahun menjabat Deputi Penindakan,” kata Nawawi kepada wartawan, Rabu (29/3).

Karyoto dilantik menjadi Deputi Penindakan KPK sejak April 2022. Jenderal polisi bintang dua ini menuntaskan sejumlah kasus korupsi selama menjabat di lembaga antirasuah. (VAN)