JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sejauh ini belum ada rencana untuk menutup atau menonaktifkan aktivitas KBRI, kalaupun kondisi di Kiev tidak lagi kondusif untuk pelaksanaan kegiatan KBRI tengah dipikirkan untuk kita mengalihkan kegiatan di tempat lainnya yang lebih bisa dipastikan tingkat keamanannya,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah saat jumpa pers virtual, Sabtu (26/2/2022).
Faizasyah mengatakan belum ada rencana melakukan penonaktifan KBRI seperti yang dilakukan di Afghanistan.
“Jadi belum mengarah ke satu pengambilan sikap seperti yang dilakukan di Afghanistan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Faizasyah juga meminta doa dari masyarakat Indonesia demi keselamatan WNI yang ada di Ukraina. Dia berharap WNI di Ukraina bisa dievakuasi apabila waktu dan situasi sudah memungkinkan.
“Kami hanya mengharapkan doa bersama dari kita dan support pada saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di Ukraina oleh support kita bersama mudah-mudahan mereka bisa di waktu yang tepat kita bisa keluarkan di tempat yang aman sehingga bisa kembali ke Tanah Air pada waktunya,” tutupnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggelar doa bersama untuk almarhumah istri, Ani Yudhoyono. Doa bersama ini digelar bertepatan dengan 1.000 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.
“Hari ini, 25 Februari 2022, adalah tepat 1.000 hari berpulangnya istri tercinta ke Rahmatullah. Kami keluarga inti melakukan doa bersama agar Almarhumah istirahat dengan tenang di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis SBY di akun Instagram Ani Yudhoyono, @aniyudhoyono, Jumat (25/2/2022).
Acara doa bersama itu digelar di GOR Lavani Cikeas dan dihadiri 15 orang. SBY mengatakan sekitar 10 orang lain mengikuti acara secara virtual.
Awalnya, SBY hendak mengundang keluarga dan sahabat dalam acara doa bersama. Namun rencana urung dilaksanakan karena situasi COVID-19.
“Sebenarnya kami berencana untuk memperingati 1000 Hari Berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono dengan acara ‘Doa dan Mengenang Ani Yudhoyono’ dan akan mengundang keluarga dan sahabat dekat Almarhumah. Namun, karena pandemi Covid-19 kembali meningkat, acara tersebut kami tunda ketika situasinya telah memungkinkan,” ungkapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sidang tahunan MA ini disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/2/2022). Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Menkumham Yasonna Laoly.
Acara diawali dengan pengumandangan lagu ‘Indonesia Raya’. Setelah itu, Ketua MA Syarifuddin membuka sidang laporan tahunan.
Berdasarkan keterangan tertulis dari MA, sidang laporan tahunan merupakan agenda tahunan MA yang dilaksanakan setiap awal tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja MA. Pada tahun ini, laporan tahunan mengambil tema ‘Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern’.
Tema di atas disebut merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya. Tema itu mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons, serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya mengapresiasi atas terbitnya SE itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah,” kata Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).
Dia mengatakan SE tersebut juga sejalan dengan ijtima ulama yang digelar Komisi Fatwa.
“SE ini sejalan dengan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang lalu. Substansinya juga sudah dikomunikasikan dengan Majelis Ulama Indonesia serta didiskusikan dengan para tokoh agama,” ucapnya.
Asrorun mengatakan, dalam pelaksanaan ibadah, ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar, sehingga membutuhkan media untuk penyiaran, termasuk azan.
Namun, lanjutnya, dalam pelaksanaannya perlu diatur agar berdampak baik bagi masyarakat. Jadi jemaah dapat mendengar syiar tapi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (mafsadah).
“Karenanya, perlu aturan yang disepakati sebagai pedoman bersama, khususnya terkait penggunaan pengeras suara di tempat ibadah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yang ditimbulkan,” ungkapnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami juga sudah melihat karena proporsinya Jawa-Bali sudah menurun sehingga di luar Jawa-Bali naik, sehingga tadinya perbandingannya 97% Jawa-Bali, 3% luar Jawa-Bali, sekarang sudah jadi 72%/28%, sehingga akan terjadi pergeseran ke sana,” kata Budi Gunadi dalam jumpa pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).
Budi juga menjelaskan mengenai kasus kematian akibat Corona. Budi menyebut bahwa puncak kematian varian Omicron diperkirakan akan terjadi 15 hingga 20 hari setelah puncak kasus terjadi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Corona di Jawa dan Bali saat ini sudah mengalami penurunan. Sedangkan, dia menambahkan, kasus Corona bergerak naik di luar Jawa dan Bali.
“Untuk dari sisi perawatan kami sudah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain biasanya puncak yang wafat itu akan terjadi 15-20 hari sesudah puncak kasus, jadi walaupun di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta sudah mulai menurun, Bali juga sudah mulai menurun tetapi puncak kematiannya baru akan terjadi 2 minggu sesudahnya,” jelasnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan itu disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPK. Firli memimpin langsung pengambilan sumpah janji jabatan itu.
“Saya dengan ini secara resmi mengangkat saudara saudari sebagai penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Firli, Senin (21/2/2022).
Firli turut menyampaikan pesan bagi para jaksa baru itu. Mereka diminta menjalankan amanah untuk bertugas di KPK.
“Bekerjalah secara profesional tanpa pandang bulu, bekerja didasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti, bukan mencari kesalahan tapi buktikan atas kesalahan dengan kelengkapan bukti, karena prinsip KPK bekerja tanpa pandang bulu,” ucap Firli.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Rakyat bertanya itu dijawab, bukan dipolisikan,” kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).
Andi Arief mengaku tidak akan menyiapkan tim hukum terkait pelaporan ini. Dia menyebut pelaporan terhadap dirinya merupakan preseden buruk.
“Nggak perlu (siapkan tim hukum), ini preseden buruk, bertanya malah dipolisikan,” ujarnya.
Pelapor Andi Arief mengaku dirugikan dan difitnah secara kelembagaan terkait cuitan Andi Arief yang menyeret nama Hasto. Andi Arief menegaskan cuitannya hanya sebatas pertanyaan, tidak ada tendensi ke arah sana.
“Kan sudah dimuat, (cuitan itu) pertanyaan,” ujar Andi Arief.
Laporan terhadap akun Twitter Andi Arief diterima Polres Jakarta Pusat dengan nomor registrasi LP/B/359/II/2022/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/POLDA METRO JAYA.
Kepala BBHAR DPC PDIP Jakpus Fuad Abdullah mengatakan pihaknya membawa sejumlah barang bukti berupa tautan akun @Andiarief_, tangkapan layar cuitan soal Hasto serta bukti SK dari Ketua DPC.
“Kita secara kelembagaan merasa ini merugikan dan memfitnah dan menjadikan masyarakat salah penilaian, terbukti dengan tanggapan-tanggapan cuit yang disampaikan oleh @Andiarief_,” katanya.
Lalu, seperti apa sebenarnya cuitan Andi Arief yang dipersoalkan? Andi Arief bertanya apakah ada kaitan antara Hasto dan penambang andesit.
“Setelah PD difitnah atas kasus Wadas, kini tak terbukti. Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP berada di balik penambang andesit?” kata Andi Arief dalam cuitannya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Terkait perkembangan kriteria tersebut, tidak ada kriteria fisik,” kata Jubir BNPT Irfan Idris di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat (18/2/2022).
Irfan menuturkan masyarakat tidak bisa terjebak dalam menentukan seseorang sebagai terduga teroris berdasarkan kriteria fisiknya. Dia menyinggung kasus Bom Bali hingga penembakan di masjid di Selandia Baru beberapa tahun silam.
“Kalau kita terjebak dengan kriteria fisik seperti Bom Bali, bagaimana dengan yang di New Zealand, yang menembak mati orang yang mau Jumatan. Tidak ada kriteria itu, jangan masyarakat terjebak pada simbol fisik. Karena kebetulan yang melakukan itu menggunakan simbol itu. Tidak bisa lantas semua yang berpakaian itu pasti teroris,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan tidak ada kriteria fisik tertentu bagi seseorang menjadi teroris. BNPT menyebut fisik seseorang tak bisa menjadi patokan bahwa orang tersebut terlibat dalam aktivitas terorisme.
Lebih lanjut, Irfan menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait lain untuk terus berupaya membuat masyarakat paham mengenai radikalisme dan terorisme. Bahkan, Idris menyebut teroris kini sudah mulai memasuki lembaga negara.
“Masyarakat harus kita cerdaskan. Tetapi kemudian jika diarahkan kepada aksi untuk menimbulkan dan menyuburkan penanaman ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan di balik simbol itu, itu yang harus kita rumuskan bersama. Agar jangan ada stigma bahwa teroris ada simbol-simbolnya,” kata dia.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya setuju biaya haji sesuai dengan biaya riil tanpa subsidi sama sekali,” ujar Cholil Nafis Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah
Cholil Nafis mengatakan tahun-tahun sebelumnya biaya haji disubsidi hampir 50 persen. Menurutnya hal ini tidak baik dan berbahaya.
“Karena seperti tahun-tahun sebelumnya yang disubsidi itu hampir 50 persen. Seperti bayar Rp 36 juta, padahal biaya riilnya Rp 67 juta. Ini tidak baik dan bahaya,” kata Cholil.
Ia menjelaskan dana subsidi diambil dari hasil pengelolaan badan pengelolaan keuangan haji (BPHK) dan pengembangan dana waiting list jemaah haji. Menurutnya jika hal ini terus dilakukan maka akan menjadi masalah untuk keuangan haji.
“Pertama, uang subsidi itu dari hasil pengelolaan BPKH yang sulit untuk dicapainya. Kedua, maka ia akan mengambil dari pengembangan dana waiting list bahkan uang pokok calon jemaah haji,” katanya.
“Jika ini terus menerus menggerus uang haji maka pasti tidak halal dan akan menjadi masalah bagi keuangan haji. Disamping itu memang haji itu bagi yang mampu. Jadi tak perlu disubsidi,” tuturnya.(DON)