Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf d UU No 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, saya belum bisa merespons isu-isu politik yang bersifat spekulatif,” kata Idham saat dihubungi.
Idham meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari MK terkait sistem pemilu 2024. Dia menyebut KPU akan menjalankan pemilu berdasarkan norma yang ada dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang berlaku.
“Kita sebagai warga negara yang baik yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum, mari kita tunggu MK RI bacakan putusan atas perkara judicial review (JR) dengan nomor 114/PUU-XX/2022. JR tersebut berkenaan dengan Pasal 168 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017, sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilu legislatif,” ujarnya.
“Atas dasar prinsip berkepastian hukum, KPU akan menjalankan hukum positif pemilu atau norma-norma yang ada dalam UU Pemilu yang masih efektif berlaku,” lanjutnya. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kasus kekerasan seksual di RI ini sudah seperti puncak gunung es. Untuk itu, dia menekankan pentingnya aturan turunan dari UU TPKS segera diterbitkan.
“Berkali-kali saya sudah ingatkan agar aturan turunan UU TPKS segera dibuat agar penanganan kasus kekerasan seksual yang sudah seperti puncak gunung es di Indonesia ini dapat lebih optimal,” tegasnya.
“UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa menjadi instrumen negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum,” lanjutnya.
Puan mengecam keras apabila terbukti adanya keterlibatan kades, guru, hingga petugas berwenang lainnya. Dia meminta adanya perlindungan bagi korban.
“Ini perilaku yang tidak bermoral. Pejabat desa dan tenaga pengajar seharusnya bisa memberi teladan, bukan malah merusak masa depan seorang anak. Jika terbukti benar mereka terlibat, harus dihukum lebih berat,” ucap Puan. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan apapun taruhannya tidak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Captain Philip. Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023). Mahfud mengatakan kondisi keamanan di Papua menjadi pembahasan dalam rapat ini terutama soal penyanderaan pilot Susi Air.
“Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ,” kata Mahfud Md.
Mahfud mengatakan upaya bantuan atau campur tangan dari dunia internasional harus ditolak. Mahfud menyebut bila hal itu dilakukan akan merembet hingga sampai ke PBB. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo menyerahkan 40 unit motor kepada para babinsa di sembilan Koramil di Kodim 1607/SBW untuk menunjang tugas operasional.
“Seluruh Indonesia akan kita penuhi. Kemudian semua kodim semua koramil akan dapat kendaraan baru,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/5/2023).
Prabowo mengunjungi Kodim 1607/Sumbawa pada Minggu (28/5) kemarin. Adapun rincian 40 motor yang diserahkan adalah Koramil Sumbawa 6 unit, Koramil Empang 6 unit. Koramil Ropang 4 unit, Koramil Alas 4 unit. Koramil Lape Lopok 4 unit, Koramil lunyuk 3 unit, Koramil Moyo Hulu 4 unit, Koramil Rhee 4 unit, dan Koramil Moyo Hilir 5 unit. Para Babinsa menyambut pemberian motor tersebut dengan gembira.
“Saya selaku Babinsa 1607 Sumbawa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menhan atas bantuan sumur bor dan bantuan motor dinas karena dengan adanya dukungan motor sangat mendukung tugas kami di lapangan,” kata salah seorang babinsa. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan Luhut absen karena sedang berada di luar negeri. Jaksa juga menunjukkan surat permohonan maaf dari Luhut karena tak bisa hadir ke sidang kepada hakim.
“Jadi kami penuntut umum telah melayangkan surat pemanggilan saksi kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan pada 23 Mei 2023 untuk menghadiri sidang hari ini. Namun yang bersangkutan menyatakan permohonan maaf karena yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar negeri untuk melaksanakan surat kenegaraan,” ujar jaksa dalam persidangan di PN Jaktim, Senin (29/5/2023).
Permintaan jaksa itu disambut protes dari pendukung Haris dan Fatia. Kuasa hukum Haris mengaku keberatan jika hakim menunda jadwal sidang untuk mengikuti permintaan Luhut.
“Yang Mulia, kami sudah membaca surat permohonan dari kuasa hukum dari saksi bukan dari jaksa untuk usulan tanggal 8 Juni. Nah, itu bukan usulan dari jaksa menurut saya dan ini adalah kuasa penuh dari majelis hakim untuk menentukan waktunya bukan karena kesediaan dari dia. Kami ingin Yang Mulia menunjukkan independensi kehormatan pengadilan ini untuk menentukan sesuai dengan jadwal persidangan, kalau memang harus ditunda hari Senin hari Senin bukan menentukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tanggal berapa yang dia inginkan,” ujar kuasa hukum Haris Azhar dalam persidangan.(MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Aturan tersebut salah satunya mengatur wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral radioaktif.
Mineral radioaktif sendiri seperti dijelaskan dalam PP Nomor 52 Tahun 2022 ialah mineral sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir yang dihasilkan sebagai produk utama dari kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.
paragraf 2 PP 25 Tahun 2023 mengatur penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Kemudian, pada pada Pasal 20 Ayat 1 disebutkan, wilayah usaha pertambangan (WUP) dapat terdiri atas satu atau beberapa WIUP. Lalu, Ayat 2 tertulis WIUP terdiri atas (a) WIUP mineral radioaktif, (b) WIUP mineral logam, (c) WIUP batu bara, (d) WIUP mineral bukan logam, (e) WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan (f) WIUP batuan.
Pasal 21 Ayat 1 dijelaskan, luas dan batas WIUP mineral radioaktif ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenaganukliran.
“Luas dan batas WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran,” bunyi pasal tersebut.
Kemudian, pada pasal yang sama Ayat 2 disebutkan, luas dan batas WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf b dan WIUP batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf c ditetapkan oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur.
Di Pasal 21 Ayat 3 tertulis, luas dan batas WIUP Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf d, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf e, dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf f ditetapkan oleh menteri berdasarkan permohonan dari badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.
“Dalam hal pada suatu WIUP ditemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda atau tidak berasosiasi serta memiliki prospek untuk diusahakan, menteri dapat menetapkan WIUP baru atas komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda atau tidak berasosiasi,” bunyi Pasal 21 Ayat 4. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengatakan pemerintah segera menyiapkan rumusan kebijakan pemanfaatan kuota tambahan tersebut. “Alhamdulillah sudah disetujui, tinggal kami menyiapkan rumusan kebijakannya,” ujar Yaqut kepada wartawan di kompleks parlemen.
Yaqut menyebut akan mempertimbangkan beberapa hal untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan kuota tambahan haji reguler ini. Termasuk, kata Yaqut, usulan dari Komisi VIII DPR agar kuota diprioritaskan bagi jemaah lansia dan pendamping jemaah lansia.
“Kalau kemarin yang reguler kan prioritas untuk lansia sudah kita lakukan. Nah tinggal sekarang 8.000 ini untuk apa kebijakannya. Itu kalau menurut undang-undang, diserahkan kepada Menteri. Jadi kasih waktu buat saya untuk membuat rumusan kebijakannya secepatnya,” tutur Yaqut.
“Tadi kawan-kawan DPR menyampaikan usulan supaya ada pendamping lansia. Semua usulan kita tampung dulu, kita akan cek di lapangan apakah bisa digunakan pendamping lansia atau tidak ya tergantung dari hasil lapangannya,” sambungnya. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, per 30 April 2023 realisasi anggarannya mencapai Rp 3 triliun, atau sekitar 40.3% dari pagu anggaran. “Sebagaimana pagi anggaran yang sudah mendapat persetujuan DPR pada 30 November tahun lalu, besarnya Rp 7,45 triliun. Sampai dengan 30 April 2023, realisasi anggaran adalah Rp 3,007 triliun atau 40,3% dari pagu anggaran, masih terdapat saldo anggaran Rp 4,44 triliun atau 59,6%,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Adapun jenis belanja OJK terdiri dari empat jenis kegiatan, yaitu untuk operasional, administrasi, pengadaan aset, dan pendukung lainnya. Mirza menjelaskan per 30 April 2023 untuk kegiatan operasional sudah terealisasi Rp 133 miliar atau 17,95%. Sisa saldo adalah Rp 608 miliar atau 82%.
Sementara untuk kegiatan administratif realisasinya adalah Rp 2,78 triliun atau 46%. Menurut Mirza pagu anggaran untuk administratif adalah yang paling besar.
“Pagu anggaran jenis kegiatan administratif, ini memang menumpuknya di sini karena disini adalah terkait remunerasi dan pajak, sebesar Rp 6,03 triliun, realisasi anggaran Rp 2,78 triliun atau 46%. Sehingga saldo anggaran Rp 3,24 triliun atau 53,7%,” bebernya.(MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian BUMN kita lihat dari dua titik. Satu, INKA-nya sendiri kuat tidak memproduksi yang sesuai kebutuhan peningkatan dari pada kereta api di Indonesia? Yang kedua, saya minta PT KAI merevisi data-data pascacovid. Karena kalau kita bicara data covid, itu KAI masih menggunakan data konservatif,” ujarnya usai acara Indonesia-China SmartCity di Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).
Lebih lanjut, beberapa waktu lalu, pihaknya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Perindustrian telah melakukan rapat untuk sinkronisasi data terkait kapasitas produksi kereta yang dapat dilakukan INKA dan jumlah penumpang KRL.
Tidak tanggung-tanggung, pihaknya mengusulkan untuk memberikan suntikan dana kepada PT INKA apabila memang sanggup memproduksi kebutuhan KRL.
“Nah salah satunya yang kita usulkan, kalau ingin ada percepatan pengadaan dari pada gerbong yang diproduksi INKA, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024,” ungkapnya. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam survei Litbang Kompas 12 parpol ini tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. Dilihat survei Litbang Kompas, Rabu (24/5/2023), ada enam partai yang lolos ambang batas 4 persen. Sementara 12 parpol lainnya hasil surveinya di bawah empat persen.
Berikut datanya:
Diprediksi Lolos;
PDIP 23,3%
Gerindra 18,6%
Demokrat 8,0%
Golkar 7,3%
NasDem 6,3%
PKB 5,5%
Diprediksi Tak Lolos;
PKS 3,8%
PAN 3,2%
Perindo 3,1%
PPP 2,9%
Hanura 0,6%
PBB 0,4%
PSI 0,3%
Gelora 0,3%
Buruh 0,3%
Garuda 0,2%
Ummat 0,1%
PKN 0,0%
Tidak tahu/tidak jawab 15,8%.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. (DON)