Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden PKS Ahmad Syaikhu tak memungkiri berkomunikasi dengan Mahfud Md. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies Baswedan.
“Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan, tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi,” kata Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).
Saat itu, Syaikhu menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun adapula yang tidak.
“Berkomunikasi dan mungkin setelah lengkap saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro dan akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Banyak tokoh-tokoh, ada yang ingin disebutkan secara langsung ada juga yang tidak. Saya kira nggak perlu disebutkan, tapi sebagiannya sudah muncul barangkali di media-media,” tutur Syaikhu.
Ketika ditanya apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud Md, Syaikhu membenarkan hal itu. Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan soal data utang Indonesia selama ini yang tidak sampai Rp 1.000 triliun per tahun. Jumlah utang yang dibayarkan Indonesia hanya sekitar ratusan triliun tiap tahun.
“Kita tidak mengeluarkan Rp 1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Bu Sri Mulyani sudah merespon ini,” ujar Yustinus Prastowo dalam utas panjangnya di Twitter @prastow, dikutip Minggu (4/6/2023).
Yustinus membeberkan data pengeluaran pembiayaan untuk utang yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sudah diaudit BPK, sejak tahun 2017-2021 paling besar utang yang dibayarkan pemerintah per tahun hanya sebesar Rp 902,37 triliun di tahun 2021.
Secara runut, di tahun 2017 pengeluaran utang sebesar Rp 566,78 triliun, di 2018 sebesar Rp 759,26 triliun, di 2019 sebesar Rp 837,91 triliun, di 2020 sebesar Rp 770,57 triliun, dan di 2021 Rp 902,37 triliun.
Pengeluaran utang itu terdiri dari pembayaran cicilan pokok dalam negeri, surat berharga negara, cicilan pokok luar negeri, dan bunganya.(HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official yang juga diunggah di akun Instagram Partai Ummat. Amien awalnya bicara terkait apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya Jokowi.
“Saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu juga tanpa rasa malu,” kata Amien seperti dilihat dalam video ‘PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!’ di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6/2023).
Amien awalnya mengungkit soal putusan Mahkamah Konsituti (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dia mengungkit hubungan Ketua MK Anwar Usman dengan Jokowi.
“MK yang diketuai adik iparnya, Anwar Usman, memutuskan menambah satu tahun lagi buat Firli Bahuri cs sebagai Pimpinan KPK. Jadi Anwar Usman yang sering mengatakan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah SWT ternyata juga takutnya pada kakak iparnya, Kakanda Joko,” ucap Amien.
Dia juga mengkritik soal Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md. Amien Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.
“Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti,” ucapnya. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Klaim tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan amanat upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Dalam pidatonya itu, Jokowi juga menyatakan rasa bersyukurnya atas capaian baik Indonesia di tengah krisis.
“Alhamdulillah, di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial politiknya,” kata Jokowi dalam upacara yang disiarkan virtual.
Lebih lanjut dia mengungkapkan beberapa indikator ekonomi yang mengalami perkembangan positif. Mulai dari inflasi yang terkendala, investasi yang tumbuh, dan juga lapangan kerja yang bertambah.
“Inflasi terkendali, investasi tumbuh, dan lapangan kerja bertambah,” beber Jokowi. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita tidak mengeluarkan Rp 1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK,” kata Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di Twitter, dikutip Jumat (2/6/2023).
Sambil menyertakan foto tabel pengeluaran pembiayaan, di situ terlihat bahwa pemerintah membayar pokok dan bunga utang pada 2021 senilai Rp 902,37 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada 2020 utang yang dibayarkan Rp 770,57 triliun, 2019 Rp 837,91 triliun, 2018 Rp 759,26 triliun, dan 2017 Rp 566,78 triliun.
“Dalam pembayaran pokok dan bunga utang, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Berikut datanya, transparan tiada yang perlu ditutupi, sudah diaudit BPK,” ucap Prastowo. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hari ini Jaksa KPK Arif Rahman Irsady telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Lukas Enembe ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).
Ali mengatakan jaksa KPK akan mendakwa Lukas menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Total dugaan suap mencapai Rp 46,8 miliar.
“Tim jaksa mendakwa total senilai Rp 46,8 miliar yang diterima terdakwa Lukas Enembe dari beberapa pihak swasta,” katanya.
Ali mengatakan masih menunggu jadwal sidang perdana kasus suap dan gratifikasi Lukas. Penahanan Lukas menjadi wewenang pihak pengadilan.
“Status penahanan beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor,” katanya.
KPK telah melakukan penyitaan aset Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Terbaru, aset Lukas yang disita senilai Rp 60,3 miliar yang terdiri atas tanah hingga apartemen.
“Dari beberapa rangkaian pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dengan satu di antaranya kembali melakukan penyitaan. Setidaknya 7 aset bernilai ekonomis yang diduga milik ataupun terkait dengan Tersangka LE,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (28/4).
Ali mengatakan aset yang disita meliputi tanah dan bangunan. Dia menyebutkan ada tujuh aset tetap milik Lukas yang disita berada di Jayapura, DKI Jakarta, dan Bogor dengan total Rp 60,3 miliar.
“Adapun nilai aset mencapai kisaran Rp 60,3 miliar,” ujarnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Seperti diketahui, kenaikan gaji PNS hingga TNI/Polri terakhir kali naik yaitu pada 2019 sebesar 5%. Lantas, berapa gaji pokok PNS cs saat ini?
Hingga saat ini, besaran gaji pokok PNS masih mengacu pada aturan yang diterbitkan pada 2019. Untuk gaji pokok PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Berikut merupakan rinciannya.
Gaji Pokok PNS
Gaji PNS Golongan I:
Ia: Rp 1.560.800-2.335.800
Ib: Rp 1.704.500-2.472.900
Ic: Rp 1.776.600-2.577.500
Id: Rp 1.851.800-2.686.500
Gaji PNS Golongan II:
IIa: Rp 2.022.200-3.373.600
IIb: Rp 2.208.400-3.516.300
IIc: Rp 2.301.800-3.665.000
IId: Rp 2.399.200-3.820.000
Gaji PNS Golongan III:
IIIa: Rp 2.579.400-4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500-4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300-4.602.400
IIId: Rp 2.920.800-4.797.000
Gaji PNS Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300-5.000.000
IVb: Rp 3.173.100-5.211.500
IVc: Rp 3.307.300-5.431.900
IVd: Rp 3.447.200-5.661.700
IVe: Rp 3.593.100-5.901.200
Selain mendapatkan gaji pokok, PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna Laoly saat rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.
“Hal usul pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024, kami mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp 24.010.273.804.000,” kata Yasonna saat rapat.
“Tetapi pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM adalah Rp 18.198.813.941.000 seperti yang disampaikan pimpinan tadi sebagaimana Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan tanggal 10 April 2023,” lanjutnya.
Yasonna pun menyampaikan tambahan anggaran tahun 2024 sekitar Rp 2 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham. Dia menyebut surat pengajuan itu sudah dilayangkan secara resmi Jumat (26/5) lalu.
“Kami meminta dukungan Komisi III tambahan anggaran tahun 2024, Rp 2.229.757.634 yang telah kami ajukan melalui surat resmi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Mei 2023,” tutur Yasonna. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK tak memenuhi panggilan terkait dugaan maladministrasi pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Robert merasa institusinya ‘dikuliahin’ oleh lembaga yang tak punya kewenangan memberi pandangan soal kinerja Ombudsman.
“Ini lebih luar biasa lagi, ada lembaga yang nguliahin kami yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada, tahu-tahu ada lembaga yang nggak punya urusan, nggak punya kewenangan memberikan pandangan yang intinya adalah agar Ombudsman tidak kemudian jatuh dalam penyalahgunaan kewenangan,” kata Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
Robert mengatakan Ombudsman telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada pihak KPK terkait laporan Endar. Namun, menurut dia, KPK memilih membalas surat dibanding datang memenuhi panggilan.
“Surat disampaikan tanggal 22 Mei, artinya minggu lalu, untuk pemeriksaan kemarin siang, dan saya sempat mengirimkan informasi bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan kemarin siang, tapi kembali alih-alih datang memenuhi pemanggilan Ombudsman, kami kemudian mendapatkan kiriman surat lagi. Jadi rajin sekali mengirim surat, yang isinya bukan dan tentu tidak menjawab pertanyaan, karena memang belum ada pertanyaan yang kita sampaikan, pertanyaan akan diajukan nanti ketika di ruangan pemeriksaan,” katanya. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua F-Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habiburokhman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua F-NasDem Roberth Rouw, Sekretaris F-PKB Fathan Subchi, Ketua Komisi II DPR F-Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua F-Demokrat Eddhy Baskoro, Ketua F-PAN Saleh Daulay, dan Ketua F-PKS Jazuli Juwaini.
Pertemuan mayoritas fraksi di Senayan ini minus dari perwakilan Fraksi PDIP. Tak terlihat perwakilan F-PDIP dalam pertemuan tersebut yang diketahui mendukung pemilu coblos partai.
“Kami disini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka,” kata Ketua F-Golkar Kahar Muzakir saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Kahar mengatakan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. Sistem coblos partai, kata Kahar, juga akan merenggut hak konstitusional para bacaleg untuk dipilih. (DON)