JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.
“Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya,” lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada hari Selasa (21/1/2025) kemarin merupakan jadwal sidang perdana praperadilan, yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto melawan KPK. Namun sayang sekali proses praperadilan yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan itu, tidak dihadiri oleh pihak KPK.
Kita bisa membayangkan, seandainya persidangan ini dilakukan oleh pihak KPK, lalu Hasto Kristiyantonya yang tidak hadir, pastilah akan banyak serangan dari para buzzer yang menyudutkan Hasto Kristiyanto yang dianggapnya takut, banyak alasan dll. Namun tidak begitu ketika kali ini pihak KPK nya yang tidak hadir, para buzzerpun diam saja.
Padahal sidang praperadilan ini merupakan upaya perlawanan hukum dari pihak Hasto Kristiyanto pada pihak penyidik KPK, yang dianggapnya sewenang-wenang dan sangat gegabah menentukan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap pada KPU yang dilakukan oleh Harun Masiku di tahun 2019 lalu.
Praperadilan yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto, itu juga merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahan demokrasi melalui jalur hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator tim hukum Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Telapessy di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Tim hukum Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan itu telah mengungkap sejumlah penemuannya terhadap dugaan cacat prosedural, termasuk diantaranya kesewenang-wenangan KPK dalam menerbitkan sprindik dan SPDP terhadap Hasto Kristiyanto.
Ada banyak kejanggalan dari aspek waktu, prosedur maupun substansi yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, karena itulah Hasto Kristiyanto melalui tim hukumnya mengajukan praperadilan untuk menguji semua itu, namun pihak KPK nya sendiri malah mangkir dari persidangan dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan praperadilan.
Hemmm…bukankah KPK jauh-jauh hari sudah sesumbar, akan siap menghadapi gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto, lah kok begitu dipanggil untuk sidang praperadilan di PN Jaksel KPK malah mangkir?
Ingatloh, mengulur-ulur waktu untuk datang di persidangan itu merupakan bentuk pelanggaran dari Azas Persidangan, yakni adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.
Demikian pula dengan menunda-nunda untuk hadir di persidangan, dengan atau tanpa sadar itu sesungguhnya merupakan bentuk kecil dari pelanggaran HAM, karena KPK telah mengambil hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum.
Absennya KPK dari persidangan ini akhirnya telah membuat hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto memutuskan untuk menunda sidang praperadilan dan melakukan penjadwalan ulang pada Februari 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon (KPK).
Dari berbagai informasi yang saya terima, dengar-dengar pihak penyidik KPK sebetulnya masih sangat kesulitan untuk mencari bukti-bukti terbaru (novum), prihal keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap KPU oleh Harun Masiku, yang sudah sangat lama telah mendapatkan keputusan tetap (inkracht) dari pengadilan Tipikor ini.
Namun KPK Edisi Mulyono ini seolah masih terus berusaha mencari-cari bukti untuk memperkuat penetapan status tersangkanya Hasto Kristiyanto. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini didekati mulai dengan intimidasi hingga lobi-lobi dengan imbalan uang miliaran dll. agar mereka mau bersaksi yang memberatkan Hasto Kristiyanto. Benar tidaknya info ini wallahu a’lam.
Selain itu, saya juga baru saja mendapatkan informasi, bahwa salah seorang saksi yang bernama Agustiani Tio Fredelina, yang dahulu merupakan anggota Bawaslu yang divonis penjara dan sudah bebas, karena menerima suap dari pihak Harun Masiku sedang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Padahal Tio ini sedang sakit keras dan memerlukan perawatan di RS Luar Negeri.
Tio dalam kesaksiannya terdahulu di Pengadilan Tipikor tahun 2020, juga sama sekali tidak pernah menyatakan Hasto Kristiyanto terlibat dalam perkara suap Harun Masiku. Ini benar-benar perlakuan dari KPK yang membahayakan nyawa seseorang, ini bentuk kekejaman KPK yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang kesekian kalinya dilakukan oleh KPK dalam perkara suap Harun Masiku ini…(SHE).
22 Januari 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.
“Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.
“Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah,” katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat.
Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.
“Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain,” katanya.
Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.
Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.
“Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal tersebut diungkap Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta. AHY mengatakan pembangunan IKN akan berlanjut sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
“Pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata AHY, Selasa (21/1/2025).
“Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%. Tapi ada juga yang masih on going atau berlanjut,” lanjut AHY.
AHY mengungkap Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk keberlanjutan IKN. AHY memastikan setiap tahapan yang dijalankan akan dikawal ketat.
“Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, di sini nanti kita berharap ditahap kedua 2025-2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Tentu akan dibagi dalam tahapan tahapan yang harus dikawal dengan ketat,” ujarnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ini merupakan kunjungan kerja pertama Prabowo ke Malaysia sejak menjabat pada Oktober 2024. Prabowo juga bakal menghadiri jamuan makan siang tertutup dengan Anwar Ibrahim dalam kunjungannya kali ini.
Prabowo dan Anwar Ibrahim bakal membahas soal kerja sama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara. Keduanya juga akan menjajaki potensi kerja sama baru guna memperkuat hubungan kedua negara.
“Kunjungan ini merupakan cerminan hubungan istimewa antara Malaysia dan Republik Indonesia yang dilandasi oleh kerja sama yang kuat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangannya di laman resmi, Kamis (9/1/2025).
Hubungan kedua negara juga selama ini terjalin cukup erat. Menurut data Kementerian Luar Negeri Malaysia, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar nomor tujuh secara global. Volume perdagangan kedua negara menyentuh angka US$ 24,39 miliar di 2023. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya mendorong peningkatan pembiayaan swasta untuk pekerjaan infrastruktur. Pada periode lalu, besaran kontribusi pembiayaan swasta mencapai Rp 440 triliun.
“Sekarang untuk pekerjaan infrastruktur memang sudah kita genjot (dengan pembiayaan swasta). Mudah-mudahan meningkat yang tadinya lima tahun yang lalu sekitar Rp 440 triliun, ini meningkat hampir kira-kira Rp 700 triliun,” kata Triono di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat.
Selaras dengan hal itu, Triono mengatakan, Kementerian PU telah membuat daftar proyek yang akan didorong menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Tadi sudah banyak yang sudah kita list pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dorong ke KPBU,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sebuah terobosan baru dan berani oleh Presiden Prabowo untuk menaikkan daya tawar dan posisi Indonesia di berbagai macam forum multilateral dan menegaskan sikap kita sebagai sahabat akan semua bangsa.
Dave menganggap wajar muncul kekhawatiran menjadi anggota BRICS akan berpengaruh pada hubungan RI dengan negara barat. Namun, ia menegaskan Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif.
“Muncul pemikiran tersebut adalah hal yang wajar, akan tetapi sesuai dengan konstitusi kita, bahwa kita menganut politik bebas aktif,” ucapnya.
Dave memandang, RI mesti menjadi penyeimbang sekaligus barometer pusat kekuatan dunia. Ia meyakini sosok Prabowo bisa mewujudkan hal tersebut.
“Jadi kita harus bisa menjadi penyeimbang dan barometer akan pusat kekuatan dunia. Di mana Presiden Prabowo telah mampu memunculkan hal tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua BRICS 2025 Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman oleh Brasil sembari menyebut hal ini sebagai peningkatan peran aktif dalam isu global.
“Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brasil sebagai Ketua BRICS 2025, mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,” kata Kemlu RI di situs resmi mereka seperti dikutip, Selasa (7/1).
“Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” imbuh Kemlu RI. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rini memperkirakan sejauh ini terdapat sekitar 300-400 ribu jabatan yang diperlukan untuk mengisi Kementerian/Lembaga tersebut. Namun proses seleksi CPNS untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut baru bisa terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Prabowo.
“Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka,” ujar Rini saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan.
Rini menjelaskan untuk membuka seleksi CPNS, Kementerian PAN_RB sampai saat ini juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing Kementerian.
Masing-masing Kementerian baru perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Barulah setelah itu pihaknya akan melakukan perhitungan kembali dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bisa saja pemindahan dimulai April 2025, seperti yang disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Namun, dia menegaskan, proses pemindahan membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres), dengan kata lain menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa saja April, kita kan masih menunggu. Perpresnya kan masih belum ditandatangani Presiden, Perpres pemindahannya. Jadi kita juga menunggu arahan,” kata Rini saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Di luar itu, Rini mengatakan pihaknya juga masih harus menyusun kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN dari masing-masing Kementerian, khususnya untuk Kementerian baru.
Sebab menurutnya penambahan jumlah Kementerian yang dilakukan Prabowo dari 34 menjadi 48 membuat Kementerian PANRB harus mendata kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN. (DON)