Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyelenggaraan Pemilu harus tepat waktu. Tepat waktu ini merupakan aktualisasi dari prinsip berkepastian hukum,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Idham mengatakan putusan MK tidak akan mempengaruhi tahapan Pemilu. Dia menyebut KPU tetap akan melaksanakan Pemilu di 14 Februari 2024.
“KPU sudah menetapkan Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara. Insyaallah semua ini akan berjalan sesuai apa yang ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022,” ujarnya.
Idham menuturkan KPU akan menghadiri sidang putusan sistem pemilu besok. Namun, dia menyebut lantaran masih dalam transisi endemi COVID-19, KPU akan hadir secara online.
“KPU diundang karena KPU pihak terkait. Mengingat persidangan diselenggarakan di masa transisi endemi Corona COVID-19, jadi memungkinkan hadir secara daring,” tuturnya.(DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan usulan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah itu sudah diteruskan kepada Jokowi. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan Jokowi.
“Usulan hari libur sudah disampaikan kepada bapak Presiden dan ini kita sedang menunggu arahan beliau,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengusulkan agar libur Idul Adha 1444 H menjadi 2 hari. Dia mengatakan hal itu diperlukan jika Idul Adha dirayakan pada dua tanggal.
Dilihat dari situs resmi Muhammadiyah, Sabtu (10/6), usulan tersebut dia sampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Kota Surakarta Periode 2022-2027 di Wisma Batari Surakarta, Rabu (7/6).
Sebagai informasi, berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H, tanggal 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin, 19 Juni 2023. Jadi, Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Keputusan ini berdasarkan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Menurut Mu’ti, hasil perhitungan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini sangat potensial berbeda dengan Kementerian Agama karena tinggi hilal pada 29 Zulkaidah 1444 H masih kurang dari 3 derajat. Atas dasar ini, katanya, besar kemungkinan Sidang Isbat akan menetapkan Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023, sehingga Idul Adha 1444 H kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah.(DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah pernah memproses pembayaran utang kepada perusahaan jalan tol Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusa Persada (CMNP). Tepatnya, proses itu dilakukan di Kementerian Keuangan.
Menurutnya, ketika Menteri Keuangan masish dijabat oleh Bambang Brodjonegoro, pemerintah pernah membuat perjanjian resmi pembayaran utang. Namun, setelah ada pergantian menteri proses itu tidak berjalan, dalam hal ini Mahfud bilang prosesnya macet.
“Ini sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui waktu zaman pak Bambang Brodjonegoro. Menteri keuangannya dia,” beber Mahfud MD ditemui di kantornya usai melakukan pertemuan dengan Jusuf Hamka, bilangan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, tapi sampai sekarang macet,” katanya.(HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian dan Lembaga berhenti membuat banyak aplikasi. Jokowi justru ingin pelayanan publik dapat direalisasikan dalam satu aplikasi saja agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan ditekennya Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE).
“SPPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden beri arahan tidak lagi boleh membangun aplikasi baru,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital.
Azwar Anas mengatakan saat ini sudah ada 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, Jokowi justru jengkel dengan banyaknya aplikasi ini yang justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.
“Sekarang itu lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat susah bangun akun satu-satu untuk dapat pelayanan digital. Dengan SPBE ini maka di-interoperabilitaskan,” kata Anas.(DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri PAN-RB Azwar Anas menyampaikan jumlah posisi yang sejauh ini diusulkan Kementerian dan Lembaga dan juga Pemerintah Daerah untuk dibuka mencapai 1.030.751. Namun jumlah itu bisa saja berubah bila ada usulan tambahan, pasalnya Azwar Anas bilang masih ada beberapa instansi yang belum mengusulkan tambahan jumlah pegawainya.
“Jadi gini, ini sedang kita hitung. 1.030.751 itu usulan, usulan sementara berdasarkan KL, kecuali ada KL yang belum sempat usulkan,” ungkap Azwar Anas di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Azwar Anas bilang dari total formasi itu, 80% di antaranya akan dikhususkan untuk seleksi bagi para honorer. Sementara itu, 20% sisanya adalah untuk fresh graduate.
Untuk fresh graduate, akan diprioritaskan yang memiliki talenta digital. Azwar Anas mengingatkan kualifikasi untuk posisi bagi para fresh graduate akan sangat tinggi.
“Untuk yang fresh graduate akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi posisi yang ada yang dibutuhkan KL dan Pemda,” ujar Azwar Anas. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Jokowi menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar, itu perintah presiden,” kata Mahfud dalam YouTube yang disiarkan Kemenpolhukam, Minggu (11/6) kemarin.
Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022.
Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkracht, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Jusuf Hamka.
“Kami sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar,” ucapnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan senilai Rp 36,10 triliun.
“Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun,” ucapnya.
Program dukungan manajemen itu akan diampu oleh 12 unit eselon I dan merencanakan 553 kegiatan (termasuk BLU) terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan. Antara lain penguatan budaya dan integritas, penyelesaian pembangunan core tax, pengembangan super apps Kemenkeu, upgrade CEISA 4.0, implementasi grand design organisasi, hingga pembangunan SINSW 2.0.
Suahasil meyebut pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program yang terdiri atas program kebijakan fiskal Rp 40,235 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,482 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 28,741 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 310,821 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.
“Total rupiah murni di Kemenkeu Rp 38,906 triliun, PNBP Rp 21,763 miliar, hibah luar negeri Rp 1,122 miliar, BLU Rp 9,423 triliun. Total pagu indikatif Kemenkeu (2024) adalah Rp 48.353.424.381.000,” ucapnya. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden Ma’ruf Amin rencananya akan didampingi oleh istrinya, Wury Estu Handayani. Dia akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini (12/6/2023), pukul 10.00 WIB dan tiba di Bandara Internasional Islam Karimov pada pukul 18.15 waktu setempat.
Rencana kunjungan Ma’ruf Amin ini juga disampaikan oleh Juru Bicaranya, Masduki Baidlowi. Dia menyebut Ma’ruf Amin akan melakukan dua agenda penting di negara tersebut.
“Pertama ini adalah peningkatan kerja sama terutama di bidang ekonomi, karena ada informasi terakhir Uzbekistan itu ingin membuka hubungan yang terkait dengan transportasi udara langsung dari Uzbekistan ke Jakarta, dan dia juga berharap agar bisa dari Jakarta bisa segera dibuka,” kata Masduki di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.(DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Beleid itu diteken beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni 2023.Dalam pasal 3 ayat 1 Perpres 31 2023, disebutkan secara rinci lokasi Bandara VVIP IKN.
“Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,” bunyi pasal tersebut, dikutip Kamis (8/6/2023).
Sementara itu, untuk pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, saat masa konstruksi nantinya pemilihan penyedia jasa konsultan perencana teknis dan atau perencana desain teknis dilakukan melalui penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tahun ini ada dua instansi yang mulai menerapkan ABS kepada pihak wajib bayar PNBP. Sebanyak dua kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Anggaran Kemenkeu Rahayu Puspasari memaparkan di KLHK sudah ada 150 wajib bayar PNBP yang diblokir. Artinya, ratusan perusahaan itu menunggak pembayaran PNBP.
Nah setelah diblokir, dari ratusan wajib bayar PNBP yang diblokir tadi, ada 60 yang akhirnya membayar kewajibannya. Jumlahnya sekitar Rp 390 miliar.
“Dari situ yang telah terealisasi akhirnya menyelesaikan wajib bayar ada 60. Nilainya Rp 390 miliaran untuk yang KLHK,” ujar Rahayu Puspasari dalam diskusi di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).
Sementara itu di Kementerian ESDM tercatat ada 169 pihak wajib bayar PNBP yang menunggak dan diblokir. Sejauh ini sudah ada 18 pihak yang akhirnya membayar kewajibannya.
Rahayu memaparkan jumlah PNBP yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 35,78 miliar dari total 18 pihak wajib bayar tadi. Skema ABS sudah diterapkan sejak 2022, Rahayu memaparkan tahun lalu sudah ada 123 pihak wajib bayar pajak yang menunggak dan terkena blokir.(MON)