JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyelenggaraan haji untuk jemaah Indonesia tahun 2025 harus dievaluasi maksimal. Sebagai tim pengawas kami menemukan cukup banyak masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Mulai dari jemaah yang tidak mendapatkan penginapan layak, terpisahnya keluarga inti, jumlah bus yang kurang, hingga kualitas makanan yang rendah,” kata anggota Timwas Haji DPR, Habiburokhman, kepada wartawan.
Timwas haji masih mengumpulkan sejumlah masalah ibadah haji dari jemaah. Habiburokhman tak menutup kemungkinan dugaan cawe-cawe penyelenggaraan ibadah haji.
“Saat ini tim kami sedang menginventarisir secara kuantitatif dan kualitatif permasalahan tersebut sambil terus menerima laporan dari jemaah. Bisa jadi ada elemen -elemen pemain lama yang masih bisa cawe-cawe di penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR itu mengatakan tak menutup kemungkinan juga adanya panitia khusus (pansus) dan penegakan hukum setelah penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal tersebut, lanjut dia, untuk memperbaiki persoalan yang ada.
“Setelah data terkumpul dalam beberapa hari ini kami akan melaporkan ke fraksi masing-masing. Opsi terbuka untuk pembentukan pansus atau pun juga merekomendasikan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Intinya kami ingin memastikan tekad Presiden Prabowo untuk memperbaiki maksimal pelaksanaan ibadah haji benar-benar bisa berjalan,” imbuhnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya mengapresiasi perbaikan fasilitas yang dilakukan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Dia mengatakan Indonesia tetap menjadi perhatian Saudi karena jumlah jemaahnya yang sangat banyak.
Hal itu disampaikan Nasaruddin ketika menjelaskan pertemuan tahunan delegasi haji bersama Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS). Dia mengatakan pertemuan itu juga dihadiri undangan khusus kerajaan seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Alhamdulillah secara umum pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dilihat dari fasilitas yang disiapkan Saudi Arabia termasuk kemah dan juga air dan jumlah kematian berkurang,” kata Nasaruddin di Mina, Sabtu (7/6). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.
Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.
“SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.
Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.
Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.
Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.
“Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Forum Purnawirawan TNI diketahui 8 poin sikap, salah satu poin pemakzulan Gibran. Pemakzulan tersebut karena mempersoalkan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dilihat di laman resmi MK, Selasa (3/6/2025), MK telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang persyaratan usia capres-cawapres yang pernah/sedang menduduki jabatan melalui pilkada.
“Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.
Putusan itu hasil sidang 2 perkara sekaligus yakni Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 2 orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Russel Butarbutar dan Utami Yustihasana Untoro dan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro.
Terkait Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023, Enny menyebut ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Hal serupa dinyatakan MK terhadap Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangan menyebutkan telah memberikan pandangan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya menyatakan terdapat 3 isu pokok tentang batas syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres.
MK berpandangan penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud.
“Dengan demikian, keberadaan dalil Pemohon yang menyatakan jabatan ‘wakil kepala daerah’ tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’ adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif,” ujar Ridwan.
Sebab, jelas Ridwan, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, namun secara yuridis sejumlah undang-undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termasuk wakil kepala daerah.
Keberadaan wakil kepala daerah sebagai jabatan yang termasuk dalam jabatan yang di dalamnya ada kepala daerah, telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 tahun dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai elected official.
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.
Forum Purnawirawan TNI diketahui menyurati MPR hingga DPR meminta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan pada Senin (2/6) kemarin.
“Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio kepada wartawan, Selasa (3/6).
Bimo mengatakan sebenarnya ada 8 poin sikap purnawirawan TNI. Namun, ia menegaskan phaknya fokus pada poin pemakzulan Gibran.
“Sebenarnya kan kalau dari purnawirawan ada 8 poin, cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu,” ucapnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani pernah menanggapi usulan pemakzulan Gibran. Muzani menyebut proses pilpres pada 14 Februari 2024 telah berlangsung sesuai prosedur konstitusional.
Muzani mengatakan KPU juga telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran sebagai pemenang dalam satu putaran. Ia menyebut putusan itu telah sah.
Keputusan ini kemudian diperkuat oleh MK setelah adanya gugatan dari pasangan calon lain. MK akhirnya memutuskan bahwa capres-cawapres periode 2024-2029 terpilih adalah Prabowo-Gibran. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).
Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah
“Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.
Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.
Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.
“Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.
“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, ruas-ruas tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, ia belum dapat merincikan ruas tol apa saja karena masih dalam tahap pengusulan.
“Sebenarnya sudah disiapkan. Jadi diskon itu 20% ini diberikan di 9 ruas. 9 ruas ini karena memang harus bisa dirasakan semua masyarakat, baik di wilayah Jawa, ada Sumatera,” kata Rivan di Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Rivan menjelaskan, pihaknya masih mengusulkan sembilan ruas tol ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.
Menurutnya, jumlah ruas tol yang bakal menerapkan diskon lebih banyak ketimbang saat Lebaran kemarin. Diskon ini juga akan diterapkan di hari-hari tertentu, menyesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah.
Namun, Rivan belum dapat membocorkan detail dari tanggal penerapannya. Meski begitu, ia memastikan diskon tarif tol akan diberikan untuk mendukung Libur Idul Adha dan liburan sekolah.
“Lebih banyak daripada Lebaran. Nanti akan dilaksanakan di beberapa ruas ini dengan di tanggal-tanggal tertentu. Jadi tidak dibuka secara penuh gitu. Terutama di tanggal-tanggal di mana pas saat liburan-liburan yang panjang. Segera kami sampaikan,” ujarnya.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk membocorkan akan ada 9 ruas tol yang akan menerapkan diskon 20% selama periode libur sekolah Juni sampai Juli 2025. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pemberlakuan diskon tarif saat periode Libur Lebaran kemarin.
Rivan mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan resmi usai proses pengusulan dan diskusi dengan pemerintah. Pemerintah juga masih menunggu hasil usulan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, diskon tersebut akan diberlakukan di tanggal-tanggal tertentu, dalam rentang bulan Juni. s.d Juli. Salah satunya, diskon akan diberlakukan pada Libur Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni 2025.
“Itu ada 10 hari, kita kasih 20%. Saya nggak hafal detailnya, nanti coba ditanyakan Kepala BPJT. Satu di Idul Adha,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, masih di hari yang sama.
Namun ia tak merincikan tanggal berapa saja penerapannya. Selain Idul Adha, Dody menyebut, juga akan diterapkan diskon tarif tol saat awal libur sekolah dan di akhir libur sekolah. Adapun berdasarkan kalender pendidikan sendiri, libur kenaikan kelas dimulai pada 28 Juni s.d 13 Juli 2025.
“(Diskon) ada lagi di awal libur sekolah, dan terakhir saat mau kembali ke sekolah. Jadi total 10 hari, Juni sampai dengan Juli,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berlokasi di PT DU, salah satu agen pengurusan TKA. Penyidik menemukan adanya dokumen yang mencatat, terkait dengan rekapitulasi pemberian untuk pengurusan TKA tersebut. Penyidik juga menemukan dokumen-dokumen terkait lainnya,” kata Budi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).
Lokasi selanjutnya adalah agen TKA yang berlokasi di Jakarta Timur. Penyidik menemukan sejumlah data elektronik dalam penggeledahan itu.
“Lokasi kedua di PT LIS yang berlokasi di Jakarta Timur. Penyidik menemukan adanya data elektronik terkait dengan pencatatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemenaker,” ucapnya.
KPK telah menggeledah tiga lokasi terkait perkara korupsi kepengurusan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). KPK turut menyita uang Rp 300 juta hingga sejumlah dokumen.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa (27/5/2025). Lokasi pertama yaitu agen penyalur TKA di kawasan Jakarta Selatan.
Yang ketiga, digeledah rumah PNS Kemnaker di Jakarta Selatan. KPK menyita dokumen aliran uang hingga uang tunai Rp 300 juta.
“Penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait dengan pengurusan RPTKA, buku tabungan yang diduga sebagai penampungan dari dugaan pemerasan tersebut, serta uang tunai sejumlah sekitar Rp 300 juta. Dan penyidik juga melakukan penyitaan terhadap beberapa sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” tuturnya.
Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kasus ini terjadi selama periode 2020-2023.
Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga oknum pejabat di Kemnaker memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.
“Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta, memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan/atau menerima gratifikasi Pasal 12B terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia,” kata Plt Depdak KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa (20/5).
Pemerasan yang terjadi di Kemnaker dalam kasus ini telah terjadi sejak 2019. Uang yang terkumpul dari praktik itu mencapai Rp 53 miliar. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, disiapkan anggaran hingga Rp 49,3 triliun untuk gaji ke-13. Pencairan gaji ke-13 diyakini dapat menggenjot perekonomian apalagi di waktu yang sama pemerintah juga memberikan sederet kebijakan insentif bagi masyarakat.
“Seperti diketahui gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran Rp 49,3 triliun termasuk untuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji ke-13, maka paket stimulus dan akselerasi program pemerintah maka diharapkan momentum pertumbuhan bisa terus dijaga,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Total ada lima insentif yang diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ini, mulai dari diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, bantuan subsidi upah, hingga tambahan bansos.
Sri Mulyani juga memaparkan total keseluruhan anggaran yang dihabiskan dari 5 program itu mencapai Rp 24,4 triliun. Dari kocek negara dikucurkan sebesar Rp 23,59 triliun dan Rp 850 miliar lagi dari kocek swasta.
“Total keseluruhan paket Rp 24,4 triliun, Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,8 triliun dari dunia usaha,” ungkap Sri Mulyani.
Rinciannya, diskon transportasi untuk kereta api, tiket pesawat, dan kapal laut Rp 940 miliar dari APBN. Kemudian, diskon tarif tol senilai Rp 650 miliar dari kocek swasta. Lalu, tambahan bansos senilai Rp 11,93 triliun dari APBN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 10,72 triliun dari APBN, dan perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non APBN. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji ke-13 tahun ini mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2025 bedasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo,” ujar Sri Mulyani melalui Instagram resmi @smindrawati, Senin (2/6/2025).
Gaji ke-13 yang telah cair untuk ASN pemerintah pusat hingga TNI-Polri Rp 10,54 triliun itu telah masuk ke rekening 1.794.788 pegawai. Rinciannya, sebanyak Rp 5,50 triliun untuk 715.033 pegawai PNS/Pejabat Negara.
Kemudian Rp 38 miliar untuk 99.352 PPPK, Rp 1,86 triliun untuk 472.739 personil/pegawai Anggota Porli, Rp 2,68 triliun untuk 492.904 pegawai prajurit TNI, serta Rp 11 miliar untuk 14.760 pegawai PPNPN.
Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan, telah cair Rp 10,54 triliun. Rinciannya, Rp 10,11 triliun untuk 3.054.796 pensiunan melalui PT Taspen, dan Rp 43 miliar untuk 122.022 pensiunan melalui PT Asabri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ASN (PNS & PPPK) pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan mendapatkan gaji ke-13. Realisasi hingga hari ini pukul 16.00 WIB, gaji ke-13 telah cair Rp 21,18 triliun.
Jumlah itu merupakan gabungan pencairan gaji ke-13 untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI Polri, Pensiunan, dan ASN Daerah. Adapun anggaran total gaji ke-13 ASN hingga pensiunan yang disiapkan pemerintah sebanyak Rp 49,3 triliun.
Kemudian pencairan gaji ke-13 untuk ASN Daerah realisasinya sebanyak Rp 10 miliar untuk 20.889 pegawai.
“Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,”. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman total beras yang disiapkan untuk bansos 10 kg beras mencapai 180 ribu ton per bulan atau mencapai 360 ribu ton untuk Juni dan Juli 2025.
“Kita akan mengeluarkan bantuan sosial yaitu jumlahnya 180 ribu ton per bulan. Dua bulan 360 ribu ton. Kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” terang Amran dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah akan membagi bansos berupa beras 10 kg per bulan pada masyarakat di daerah yang tidak menghasilkan beras seperti Papua, Maluku, dan seterusnya.
Kemudian bansos beras juga diberikan pada daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras. Selanjutnya, kabupaten dengan harga beras yang melebihi harga pembelian pemerintah juga akan dikucurkan bansos beras 10 kg.
Tambahan bantuan sosial akan diberikan pemerintah kepada kelompok rentan dan miskin. Penambahan bansos akan diberikan kepada 18,3 juta penerima berbentuk tambahan kartu sembako Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan dan juga bansos beras 10 kg per keluarga.
“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi alhamdulillah sektor pertanian komponen nilai tukar petani cukup baik,” beber Amran.
Amran menambahkan jumlah beras untuk tambahan bansos jumlahnya tak terlalu banyak jika dibandingkan stok pemerintah yang sudah menyentuh angka 4 juta ton lebih. Di sisi lain pemerintah juga bisa menyerap beras hingga 500 ribu ton bulan ini.
“Stok kita cukup aman karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton dan kemungkinan tahun ini serapannya bisa 400-500 ribu ton,” kata Amran. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di tengah era digital saat ini, informasi menjadi bergerak dengan cepat. Hal ini pun menjadi tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, Bamsoet mendorong agar nilai-nilai dalam lima sila Pancasila diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.
“Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai. Merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari. Meskipun kita berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya, kita tetap satu bangsa, satu Tanah Air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Ketua MPR ke-15 ini pun memaparkan era digital membawa dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang, atau sekitar 78% dari total penduduk Indonesia.
Adapun angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kini hidup dan berinteraksi di ruang digital. Menurutnya, dunia maya bukan lagi pelengkap, melainkan menjadi ruang utama di mana ideologi, opini, dan identitas dibentuk serta dibagikan.
Namun, Bamsoet menilai kemajuan teknologi juga membawa tantangan serius bagi persatuan bangsa. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan meningkatnya intoleransi berbasis agama, etnis, maupun pandangan politik kerap bermula dan berkembang di media sosial.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan digital, terdapat ribuan laporan konten negatif yang menyebar di platform digital, menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga persatuan menjadi semakin mendesak.
“Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati adalah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks geopolitik global, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.
“Karenanya, meneguhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional di era digital. Ketahanan ini hanya akan kuat jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa identitas digital kita adalah bagian dari identitas kebangsaan,” ucap Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menambahkan seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital. Sebab, setiap individu, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet, memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila.
Bamsoet mengungkapkan dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan. Sebab, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, dan merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.
“Pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Semisal melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan. Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” pungkasnya. (DON)