JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Alokasi ini meliputi manfaat yang diberikan kepada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat umum. Sampai dengan 24 Desember 2024, realisasi anggaran di sektor kesehatan telah mencapai Rp 194,8 triliun,” kata dia dalam unggahan video di Instagram resmi @smindrawati.
Pertama, anggaran tersebut untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta senilai Rp 46,1 triliun.
“96,7 juta masyarakat kita yang belum mampu ini, yang masih rentan, miskin, itu pemerintah membayar asuransinya Rp 46,1 triliun untuk agar orang-orang miskin yang memegang BPJS Kesehatan tanpa dia membayar iuran apapun, waktu dia sakit bisa pergi entah dari mulai Puskesmas, rumah sakit dan yang lain-lain,” ujar Sri Mulyani.
Kedua, pemberian honorarium kepada 5.385 tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah tertinggal senilai Rp 27,3 miliar. Ketiga, pemberian makanan tambahan (buffer) bagi 45 ribu ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 100 ribu balita kurus senilai Rp 21,9 miliar. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan data yang diperoleh detikcom, tercatat sebanyak 190 SPPG di 26 provinsi yang siap beroperasi. Dikutip dari detikNews, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut, program MBG akan beroperasi tepat setelah 78 hari Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8.
“Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap,” kata Hasan Nasbi.
Badan Gizi Nasional (BGN) merilis 190 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap memproduksi paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Diketahui, program MBG ditopang anggaran hingga Rp 71 triliun untuk operasionalnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024. Itu merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
“Beliau (Prabowo) untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau liat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).
Sri Mulyani berkelakar bahwa kedatangan Prabowo juga untuk melihat berapa uang negara yang dikelola Kemenkeu. Ia menyebut kedatangan itu bukan hanya seremonial, melainkan untuk berinteraksi secara langsung dan memberi arahan.
“Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana, namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan,” ungkap Sri Mulyani.
“Tentunya karena itu sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Plt Kepala Bappebti Tommy Andan mengatakan langkah tersebut guna mencegah potensi kerugian masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK. Langkah pemblokiran merupakan hasil pengawasan dan pengamatan (wasmat) terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal yang marak dilakukan melalui situs web, media sosial, maupun aplikasi.
“Sepanjang 2024, Bappebti telah memblokir 1.046 domain situs web entitas ilegal di bidang PBK tersebut. Upaya pencegahan melalui pemblokiran ini cukup efektif untuk membatasi promosi, iklan, dan penawaran yang dilakukan entitas PBK ilegal,” kata dia dalam keterangannya.
Tommy menjelaskan, berdasarkan hasil wasmat Bappebti, situs web, media sosial, dan aplikasi merupakan saluran promosi yang paling sering digunakan oleh entitas PBK ilegal. Untuk itu, upaya pemblokiran yang dilakukan Bappebti diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha ilegal.
Peringatan tersebut bertujuan agar mereka tidak melakukan kegiatan usaha di bidang PBK sebelum memiliki perizinan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengimbau para pelaku usaha di bidang PBK yang belum memiliki perizinan untuk segera mengurus perizinan serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Garuda Indonesia tahun ini kami targetnya menambah pesawat, target ya, sekali target, sampai 20 pesawat,” kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Pandjaitan, kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Meski begitu, Tsani tak menyebut secara rinci merek pesawat yang disiapkan untuk memenuhi target Garuda tahun ini. Ia mengaku, pihaknya masih mencari pesawat yang tersedia, baik baru maupun bekas.
“Betapa sulitnya, kita akan mencari pesawat yang available, baik baru maupun yang second,” ungkapnya.
Ia menekankan, perseroan juga akan melakukan perampingan pesawat yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan merek pesawat yang hendak ditambah sesuai target yang di canangkan tahun ini. Meskipun begitu, Tsani menyebut Garuda akan kedatangan dua pesawat baru dengan merek Boeing di bulan Januari.
“jadi Januari ini kita kedatangan dua pesawat lagi Boeing, dan di Februari nanti kita operasikan satu lagi tambahan (jenis) 737. Harapannya nanti total sampai 2025 kita bisa mencapai sampai 20 pesawat,” ungkapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 tentang tentang Perlakuan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
Beleid tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Merujuk pada pasal 5, pelaku usaha yang mengenakan tarif PPN kepada konsumen akhir untuk penjualan barang mewah masih mengenakan dasar tarif PPN 11% selama bulan ini. Sementara, tarif PPN 12% berlaku penuh bagi barang mewah mulai bulan depan.
“Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),” bunyi pasal 5.
Pasal 2 ayat 2 menerangkan PPN barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor. Adapun kategori barang mewah merupakan barang yang masuk dalam daftar objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin mengatakan untuk pondok pesantren sudah menerapkan libur selama Ramadan, namun untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih menunggu pengumuman.
“Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama khususnya di Pondok Pesantren itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian-penyampaian,” kata Nasaruddin, kepada wartawan, di Monas, Senin (31/12/2024) malam.
Dia menerangkan yang terpenting selama Ramadan yakni kualitas ibadahnya, bukan soal sekolah diliburkan atau tidak. Dia menekankan lagi, wacana libur sebulan di sekolah masih menunggu perkembangan.
“Yang jelas bahwa libur atau tidak libur, sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya. Bagi saya, itu yang paling penting. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam,” ujarnya.
Nasaruddin berharap bulan Ramadan mendatang bisa lebih berkualitas bagi anak-anak. Dia ingin siswa bisa mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, bukan sekadar teori di sekolah.
“Kami berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas. Kualitasnya itu ada anak-anak kita bisa lebih berkonsentrasi, mengaji, menghafal Quran, mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, tidak hanya teori ya di sekolah, tapi juga ada pengamalan, kita kan beribadah puasa, mungkin juga ada berkumpul bersama keluarganya, mungkin juga akan ada yang mengamalkan amalan-amalan sosial di bulan Ramadan, kan pahalanya banyak ya,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa Zulhas itu usai melakukan rapat terbatas soal swasembada pangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
“Dalam ratas yang pertama, kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkap Zulhas.
Dia memaparkan produksi beras tahun depan bakal mengalami kenaikan, setidaknya di masa panen pada Januari dan Februari mendatang bakal ada tambahan pasokan hingga 3 juta ton beras.
Pertama, di bulan Januari 2025 diproyeksikan akan ada tambahan produksi beras senilai 1,3 juta ton dari awalnya 350 ribu ton pada Januari 2024. Kemudian, di bulan Februari 2025 akan ada tambahan panen hingga 2,08 juta ton, dari awalnya cuma 800 ribu ton pada Februari 2024. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menyatakan Prabowo pengin ongkos haji akan turun tahun depan. Soal berapa besarannya, dia bilang nantinya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2025 akan dibahas di Panitia Kerja dengan Komisi VIII DPR.
“Hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang. Karena harus ada kesepakatan di Panja,” beber Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prabowo, kata Syafii, meminta agar Kementerian Agama mencari biaya-biaya yang bisa dirasionalisasi dari BIPIH di tahun 2024. Dengan begitu, ongkos haji akan makin murah.
“Beliau juga melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada awal 2025. Penyaluran ini akan ditujukan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui terjadi penurunan
penerima bantuan beras. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan hal itu karena ada penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang.
“Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022,” tulis keterangan Badan Pangan Nasional.
Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.
Penurunan penerima bantuan beras itu juga karena ada program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk diketahui bantuan pangan beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kilogram (Kg) per keluarga. Penyaluran akan diberikan selama sebulan sekali pada Januari dan Februari 2025.
Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan. SPHP beras di Januari dan Februari masing-masing akan digelontorkan 150 ribu ton setiap bulannya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bantuan pangan beras dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun.
Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian akan ada beras murah atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masing-masing 150.000 ton di Januari-Februari 2025. (MON)