Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam sambutannya di acara yang terlaksana didi Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower Jakarta, Kamis (28/9/2023), Peter menjelaskan bahwa buku itu diinisiasi empat bulan sebelum ulang tahun Luhut yakni Juni 2023.
Peter mengatakan pihaknya mewawancarai banyak tokoh untuk dimintai komentar dalam buku tersebut. Mulai dari kerabat terdekat sampai para pengkritik terhebat.
Di antaranya seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mohammad Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Keenam dan Ketujuh Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sampai pengamat ekonomi, Rizal Ramli.
Peter pun menjelaskan, bahwa setiap tokoh yang terdaftar dalam buku itu memiliki tulisan dan pandangannya masing-masing terhadap Luhut. Judulnya unik-unik. Contohnya seperti Oesman Sapta Odang yang memberi judul ‘Aku Benci Tapi Aku Cinta’, kemudian, ‘Kacang Jangan Lupa Kulit’ yang ditulis Rizal Ramli, sampai “Kartu Joker di Kabinet’ ditulis oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Luhut ini sosok yang unik. Kita ingin melihatnya dari banyak sisi. Dari sisi terbaiknya sampai kurang baiknya. Judulnya dipilih untuk memberi kesan menyenangkan, santai dan mendinginkan,” ucap Peter. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mutasi jabatan 38 perwira tinggi (pati) TNI ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 38 pati TNI yang dimutasi terdiri atas 19 pati TNI AD, 18 pati TNI AL, dan 1 pati TNI AU.
Untuk TNI AD yang dimutasi antara lain Pa Sahli TK III Bid Banusia Panglima TNI Brigjen TNI Antonius Bambang, kini menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).
Kemudian Kasubditbiansiapsat dan Alutsista Sdirsen Pussenarmed Kodiklatad Kolonel Arm Nursyamsudin menjadi Pa Sahli Tk III Bid Banusia Panglima TNI. Lalu Pa Sahli Tk III Bid Wassus dan LH Panglima TNI Mayjen TNI Puji Cahyono menjadi Staf Khusus Panglima TNI, hingga Waka Puspen TNI Brigjen TNI Sugiono menjadi Pa Sahli Tk III Bid Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.
Sementara itu, dari TNI AL, Irjen TNI Laksdya TNI Angkasa Dipua menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Letjen TNI (Mar) Suhartono. Dan Kormar Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah menjadi Dankodiklatal. Lalu 1 satu Pati TNI AU Marsma TNI Tri Akhmad Rubangi dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Posisi pelatih Timnas Indonesia U-20 memang sudah diamanahkan ke Indra Sjafri. Seusai gagal berlaga di Piala Dunia U-20 2023, Timnas U-20 diharapkan bisa berpartisipasi pada edisi selanjutnya.
Sementara Timnas U-24 akan dibubarkan setelah tersisih di babak 16 Besar Asian Games. Tak ada event yang akan diikuti tim ini lagi.
“Ini (Asian Games) multievent, jadi tidak ada kelanjutan dari tim ini. Jadi habis ini kami menunggu Asian Games empat tahun ke depan,” kata Indra Sjafri dalam keterangannya.
“Setelah ini ada tugas khusus ke saya yakni menangani Timnas U-20 menuju Piala Dunia U-20 2025. Jadi tidak ada hubungan Asian Games ini akan berlatih terus. Tidak ada,” ujarnya.
Piala Dunia U-20 adalah ajang dua tahunan yang berarti edisi selanjutnya akan digelar pada 2025. Sejauh ini belum ada penunjukan dari FIFA siapa yang akan menjadi tuan rumahnya.
Timnas U-20 sedianya tampil pada edisi 2023, namun gagal bertanding karena status tuan rumah Indonesia akhirnya dicabut. Argentina kemudian menjadi tuan rumah pengganti, sedangkan Indonesia harus gigit jari. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud mengatakan salah satu aspek kesiapan penyelenggaraan pemilu yakni persiapan dalam perencanaan distribusi logistik untuk pemilu. Menurutnya, hal ini kerap menjadi masalah dalam rangkaian pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan, karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam, pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul,” ungkap Mahfud.
Mahfud menyampaikan soal wacana perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dimana kata dia, jika nantinya pilkada dilakukan pada bulan November ada kemungkinan menumpuk dengan agenda lain seperti sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tetapi itu baru disampaikan, baru dibicarakan di DRP, kalau pendaftaran calon presiden sudah diputuskan oleh DPR bersama Mendagri, Bawaslu dan KPU,” kata dia. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Luhut mengatakan Puan meminta pendapatnya terkait beberapa hal. “Kita bicara banyak, apa ya, gimana peta semua ini dan beliau minta beberapa pendapat-pendapat saya, ya saya berikan pendapat,” kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023). Luhut menjawab pertanyaan apakah pertemuan itu membahas soal koalisi dan pemilu.
Luhut enggan menjelaskan lebih jauh soal pendapat apa yang diminta oleh Puan. Dia meminta para awak media langsung bertanya kepada elite PDIP itu.
“Tanya Bu Puan saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Luhut juga membantah bahwa pertemuannya itu merupakan siasat PDIP untuk menarik Golkar ke koalisi pendukung capres Ganjar Pranowo.
“Ah, nggak juga, nggak ada urusannya,” kata Luhut. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dengan dilarangnya berjualan di TikTok Shop, saya berharap dapat mengurangi potensi persaingan yang tidak sehat dan memastikan bahwa platform ini digunakan secara benar untuk tujuan iklan dan promosi,” ujar Martin kepada wartawan.
Martin mengatakan pelarangan TikTok Shop dkk merupakan langkah penting menjaga keamanan dan regulasi perdagangan secara elektronik. Dia mengatakan hal itu juga dapat meminimalisir dampak terhadap UMKM dalam negeri.
“TikTok Shop, sebagaimana telah dilihat, memiliki potensi untuk mengubah lanskap bisnis online, dan oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pelaku usaha, termasuk UMKM lokal,” jelas Martin.
“Pelarangan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha UMKM untuk memperkuat keberadaannya di pasar-pasar tradisional dan meningkatkan kualitas produknya,” sambungnya.
Martin mengaku paham bahwa larangan tersebut akan berdampak pada nasib orang-orang yang menggunakan TikTok Shop dkk untuk berdagang. Dia mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah agar mereka yang terdampak larangan medsos untuk jual beli bisa beralih ke e-commerce.
“Hal ini dapat meliputi pelatihan, bantuan pemasaran, atau dukungan finansial untuk memperluas keberadaan mereka di platform lain atau melalui saluran penjualan konvensional. Kami berharap, dengan bantuan ini, pedagang yang terkena dampak dapat menemukan peluang baru dan memperluas jangkauan mereka melalui platform lain atau melalui saluran penjualan konvensional,” ujar Martin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji juga mengaku setuju dengan langkah pemerintah melarang medsos sebagai tempat jual beli. Dia mengatakan medsos menggunakan algoritma untuk mendeteksi perilaku konsumen sehingga penguasaan informasi jadi tak berimbang.
“Sudah benar pemerintah melarang TikTok Shop dkk karena mereka menggunakan algoritma untuk mendeteksi perilaku konsumen sehingga ada penguasaan informasi yang tidak berimbang,” ujarnya.
Sarmuji juga meminta para pedagang di TikTok Shop dipindah ke e-commerce. Dia juga berharap larangan medsos sebagai lapak jualan dapat memperbaiki nasib pedagang di pasar konvensional.
“Pedagang di TikTok Shop bisa kembali melakukan perdagangan melalui vendor e-commerce yang tersedia,” lanjut Sarmuji. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut akan mundur sebagai anggota DPR dan MPR. Arsul juga diketahui menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP.
“Kalau misalnya saya dipilih konsekuensinya ya berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR, bagian mundur sebagai anggota partai itu ya karena undang-undang,” kata Arsul.
“Di UU MK itu disebutkan bahwa hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota parpol dan tidak boleh menjadi pejabat negara ya itu memang harus ditaati, ya sudah kita terima,” sambungnya.
Komisi III DPR RI sebelumnya menyepakati nama Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil tersebut disepakati hari ini dalam rapat pleno Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan sembilan fraksi di DPR menyetujui nama Arsul Sani menggantikan hakim MK sebelumnya, Wahiduddin Adams. Hal ini diambil usai Komisi III melakukan fit and proper test dalam dua hari belakangan.
Dia mengatakan Arsul terpilih tanpa adanya penolakan dari seluruh fraksi.
“Dari 9 fraksi, semua mengusulkan Bapak Arsul Sani. Oleh karena itu, Komisi III memutuskan calon yang diusulkan DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Bapak Wahiduddin Adams adalah Bapak Arsul Sani,” kata Adies dalam kesimpulan rapat, Selasa (26/9).
Adapun 9 fraksi di Komisi III yang menyetujui adalah Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS.
Arsul diketahui mengalahkan 6 calon hakim lain yang sudah mengikuti fit and proper test, yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Abdul Latif, dan Haridi Hasan.
Setelah diputuskan Komisi III DPR, nama Arsul akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui. Setelah itu, nama Arsul akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tingkatan utang itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per Agustus 2023 menjadi 37,84% atau naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,78%, namun turun dibandingkan akhir tahun lalu yang mencapai 39,70%.
“Rasio utang tersebut menurun dibandingkan akhir 2022 dan berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sesuai dengan yang ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40%,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Selasa (26/9/2023).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,88% dan sisanya pinjaman 11,12%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 6.995,18 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.663,94 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.576,43 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.087,51 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Agustus 2023 sebesar Rp 1.331,24 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.027,65 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 303,59 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 875,17 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 25,11 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 850,05 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 850,05 triliun terdiri dari bilateral sebesar Rp 264,56 triliun, multilateral sebesar Rp 524,10 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 61,39 triliun.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tuturnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat terbatas terkait persoalan lahan di Rempang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah arahan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas terkait masalah lahan di Pulau Rempang. Jokowi memerintahkan persoalan Rempang diselesaikan secara kekeluargaan.(VAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Apabila partai politik peserta pemilu melakukan perubahan atau penggantian jabatan ketua parpol, maka partai politik tersebut harus melakukan pendaftaran perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM RI,” kata kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Selasa (26/9/2023).
Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). KPU mengatakan PSI harus melakukan pendaftaran perubahan kepengurusan ke Kemenkumham.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) huruf a & b, dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34 Tahun 2017,” lanjutnya. (MAD)