JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo menegaskan belum berencana melakukan reshuffle kabinet. Dia menilai menteri-menterinya bekerja dengan baik.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Terus terang aja,” kata Prabowo di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).
Prabowo menekankan jika ada kritik terhadap menterinya itu hal yang biasa. Prabowo memahami semua hal yang dilakukan pemerintahannya tidak bisa memuaskan semua orang.
“Bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik,” ujarnya.
Meski begitu, Prabowo menegaskan menterinya terus bekerja untuk kepentingan rakyat. Dia mengatakan kabinet pemerintahannya berjalan kompak.
“Kadang-kadang ada salah bicara itu biasa, tapi mereka kerja keras, niat mereka baik, kita juga kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa orangnya siapa tidak ada,” lanjut Prabowo.
Prabowo yakin menteri-menterinya bekerja tulus untuk negara tidak pada kepentingan kelompok atau partai. Ia menyebutkan partai-partai telah memberikan kader terbaik.
“Kita menganut asas ya, falsafah kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader terbaik,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan keputusan ini usai melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6) kemarin.
“Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.
Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.
“Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.
Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.
“Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan menjadi kunci kesuksesan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Oleh karena itu, Kemenkeu memiliki peran penting.
“Kita harus jujur bahwa pada saat ini kebutuhan pendanaan sangat besar. Estimasi kami mencapai Rp 4.000 triliun untuk mendukung aksi iklim dan Rp 14.000 triliun untuk keseluruhan SDGs. Maka keuangan tentu menjadi jantung dari perjuangan kita ini,” kata Masyita dalam acara Climate Finance Day, Selasa (10/6/2025).
Hanya saja, Masyita menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kontribusi terbatas dalam pendanaan aksi iklim sebesar Rp 14.000 triliun itu. Menurutnya, perlu ada pengembangan berbagai instrumen keuangan yang inovatif.
“APBN jumlahnya terbatas, support dari UNDP dan UK jumlahnya terbatas, concessional financing jumlahnya terbatas. Apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang terbatas? Kita pergunakan dengan maksimal, kita leverage, kita gunakan untuk catalyzing,” ujar Masyita.
Dia mencontohkan, Kemenkeu bisa menyertakan mekanisme jaminan atau konsesi persyaratan lunak dalam ekosistem pembiayaan iklim agar sektor swasta mau masuk ke proyek-proyek hijau. Apalagi proyek-proyek terkait perubahan iklim memerlukan komitmen berkelanjutan karena sifatnya jangka panjang dan imbal hasil yang cenderung kecil.
“Jadi harus ada concessional financing, financing murah atau APBN untuk membiayai perbedaannya,” jelasnya.
Masyita menyebut, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri untuk mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, berbagai kemitraan strategis terus dijalin dengan lembaga internasional.
“Agenda besar kita ke depan adalah membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendanai proyek tetapi juga menciptakan dampak yang nyata dan merata,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gaji ke-13 telah dibayarkan sebesar Rp 13,73 triliun per 10 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Jumlah tersebut disalurkan kepada 1.991.441 pegawai/personil.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan secara keseluruhan 99,9% satuan kerja (satker) sudah membayarkan Gaji ke-13 ASN Pusat. Tinggal 7 satker lagi yang belum melakukan pembayaran.
“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan Gaji ke-13 ASN TNI/Polri sebanyak 9.197 satker (99,9%) dari 9.204 satker. Jumlah K/L yang sudah mengajukan Gaji ke-13 sebanyak 97 K/L (100%) dari 97 KL,” terang Deni.
Secara rinci, pembayaran Gaji ke-13 PNS atau pejabat negara terealisasi sebesar Rp 8,05 miliar untuk 843.927 pegawai.
Kemudian, pembayaran Gaji ke-13 PPPK sebesar Rp 417,4 miliar untuk 107.781 pegawai, Anggota Polri sebesar Rp 1,93 triliun untuk 489.278 personel/pegawai, Prajurit TNI sebesar Rp 3,13 triliun untuk 517.545 personel/pegawai, dan untuk PPNPN sebesar Rp 208,7 miliar untuk 32.910 pegawai.
Sementara itu, pencairan Gaji ke-13 untuk ASN Daerah baru terealisasi 41,8% sebesar Rp 7,38 triliun untuk 1.491.836 pegawai.
“Telah dilakukan oleh 228 Pemda dari 546 Pemda (41,8%),” jelas Deni.
Untuk Pensiunan, pembayaran Gaji ke-13 telah disalurkan sejumlah Rp 11,55 triliun untuk 3.555.958 pensiunan (97,1%). Penyaluran dilakukan oleh PT Taspen sebesar Rp 10,22 triliun untuk 3.092.440 pensiunan (97,8%) dan PT Asabri sebesar Rp 1,33 triliun untuk 463.518 pensiunan (93,0%). (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Istana memastikan hadiah itu tidak menggunakan uang negara, melainkan dana pribadi Prabowo.
“Yang penting Indonesia menang. Pasti loh (menggunakan uang pribadi)” kata Mensesneg sekaligus Jubir Istana Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025). Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan terkait hadiah rolex menggunakan dana pribadi Prabowo.
Namun Prasetyo tak membeberkan berapa besaran biaya hadiah tersebut. Prasetyo juga menegaskan tak ada anggaran negara yang dipakai untuk hadiah jam rolex tersebut.
Diketahui timnas sepakbola RI menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Seusai pertemuan tersebut, para pemain timnas mendapat hadiah istimewa dari Presiden RI ini.
Pantauan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, terlihat skuad Garuda satu per satu masuk ke bus seusai makan siang dengan Prabowo. Mereka membawa goodie bag. Tampak goodie bag itu berwarna hitam dengan sentuhan kuning emas bertulisan ‘The Time Place’.
“Ya sepertinya hadiah dari presiden. Saya belum buka sih,” ujar kapten timnas, Jay Idzes, kepada wartawan, Jumat (6/6) lalu. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyelenggaraan haji untuk jemaah Indonesia tahun 2025 harus dievaluasi maksimal. Sebagai tim pengawas kami menemukan cukup banyak masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Mulai dari jemaah yang tidak mendapatkan penginapan layak, terpisahnya keluarga inti, jumlah bus yang kurang, hingga kualitas makanan yang rendah,” kata anggota Timwas Haji DPR, Habiburokhman, kepada wartawan.
Timwas haji masih mengumpulkan sejumlah masalah ibadah haji dari jemaah. Habiburokhman tak menutup kemungkinan dugaan cawe-cawe penyelenggaraan ibadah haji.
“Saat ini tim kami sedang menginventarisir secara kuantitatif dan kualitatif permasalahan tersebut sambil terus menerima laporan dari jemaah. Bisa jadi ada elemen -elemen pemain lama yang masih bisa cawe-cawe di penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR itu mengatakan tak menutup kemungkinan juga adanya panitia khusus (pansus) dan penegakan hukum setelah penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal tersebut, lanjut dia, untuk memperbaiki persoalan yang ada.
“Setelah data terkumpul dalam beberapa hari ini kami akan melaporkan ke fraksi masing-masing. Opsi terbuka untuk pembentukan pansus atau pun juga merekomendasikan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Intinya kami ingin memastikan tekad Presiden Prabowo untuk memperbaiki maksimal pelaksanaan ibadah haji benar-benar bisa berjalan,” imbuhnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya mengapresiasi perbaikan fasilitas yang dilakukan Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Dia mengatakan Indonesia tetap menjadi perhatian Saudi karena jumlah jemaahnya yang sangat banyak.
Hal itu disampaikan Nasaruddin ketika menjelaskan pertemuan tahunan delegasi haji bersama Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS). Dia mengatakan pertemuan itu juga dihadiri undangan khusus kerajaan seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Alhamdulillah secara umum pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dilihat dari fasilitas yang disiapkan Saudi Arabia termasuk kemah dan juga air dan jumlah kematian berkurang,” kata Nasaruddin di Mina, Sabtu (7/6). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.
Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.
“SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.
Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.
Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.
Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.
“Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Forum Purnawirawan TNI diketahui 8 poin sikap, salah satu poin pemakzulan Gibran. Pemakzulan tersebut karena mempersoalkan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dilihat di laman resmi MK, Selasa (3/6/2025), MK telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang persyaratan usia capres-cawapres yang pernah/sedang menduduki jabatan melalui pilkada.
“Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.
Putusan itu hasil sidang 2 perkara sekaligus yakni Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 2 orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Russel Butarbutar dan Utami Yustihasana Untoro dan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro.
Terkait Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023, Enny menyebut ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Hal serupa dinyatakan MK terhadap Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangan menyebutkan telah memberikan pandangan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya menyatakan terdapat 3 isu pokok tentang batas syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres.
MK berpandangan penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud.
“Dengan demikian, keberadaan dalil Pemohon yang menyatakan jabatan ‘wakil kepala daerah’ tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’ adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif,” ujar Ridwan.
Sebab, jelas Ridwan, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, namun secara yuridis sejumlah undang-undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termasuk wakil kepala daerah.
Keberadaan wakil kepala daerah sebagai jabatan yang termasuk dalam jabatan yang di dalamnya ada kepala daerah, telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 tahun dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai elected official.
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.
Forum Purnawirawan TNI diketahui menyurati MPR hingga DPR meminta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan pada Senin (2/6) kemarin.
“Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio kepada wartawan, Selasa (3/6).
Bimo mengatakan sebenarnya ada 8 poin sikap purnawirawan TNI. Namun, ia menegaskan phaknya fokus pada poin pemakzulan Gibran.
“Sebenarnya kan kalau dari purnawirawan ada 8 poin, cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu,” ucapnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani pernah menanggapi usulan pemakzulan Gibran. Muzani menyebut proses pilpres pada 14 Februari 2024 telah berlangsung sesuai prosedur konstitusional.
Muzani mengatakan KPU juga telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran sebagai pemenang dalam satu putaran. Ia menyebut putusan itu telah sah.
Keputusan ini kemudian diperkuat oleh MK setelah adanya gugatan dari pasangan calon lain. MK akhirnya memutuskan bahwa capres-cawapres periode 2024-2029 terpilih adalah Prabowo-Gibran. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).
Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah
“Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.
Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.
Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.
“Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.
“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, ruas-ruas tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, ia belum dapat merincikan ruas tol apa saja karena masih dalam tahap pengusulan.
“Sebenarnya sudah disiapkan. Jadi diskon itu 20% ini diberikan di 9 ruas. 9 ruas ini karena memang harus bisa dirasakan semua masyarakat, baik di wilayah Jawa, ada Sumatera,” kata Rivan di Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Rivan menjelaskan, pihaknya masih mengusulkan sembilan ruas tol ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.
Menurutnya, jumlah ruas tol yang bakal menerapkan diskon lebih banyak ketimbang saat Lebaran kemarin. Diskon ini juga akan diterapkan di hari-hari tertentu, menyesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah.
Namun, Rivan belum dapat membocorkan detail dari tanggal penerapannya. Meski begitu, ia memastikan diskon tarif tol akan diberikan untuk mendukung Libur Idul Adha dan liburan sekolah.
“Lebih banyak daripada Lebaran. Nanti akan dilaksanakan di beberapa ruas ini dengan di tanggal-tanggal tertentu. Jadi tidak dibuka secara penuh gitu. Terutama di tanggal-tanggal di mana pas saat liburan-liburan yang panjang. Segera kami sampaikan,” ujarnya.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk membocorkan akan ada 9 ruas tol yang akan menerapkan diskon 20% selama periode libur sekolah Juni sampai Juli 2025. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pemberlakuan diskon tarif saat periode Libur Lebaran kemarin.
Rivan mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan resmi usai proses pengusulan dan diskusi dengan pemerintah. Pemerintah juga masih menunggu hasil usulan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, diskon tersebut akan diberlakukan di tanggal-tanggal tertentu, dalam rentang bulan Juni. s.d Juli. Salah satunya, diskon akan diberlakukan pada Libur Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni 2025.
“Itu ada 10 hari, kita kasih 20%. Saya nggak hafal detailnya, nanti coba ditanyakan Kepala BPJT. Satu di Idul Adha,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, masih di hari yang sama.
Namun ia tak merincikan tanggal berapa saja penerapannya. Selain Idul Adha, Dody menyebut, juga akan diterapkan diskon tarif tol saat awal libur sekolah dan di akhir libur sekolah. Adapun berdasarkan kalender pendidikan sendiri, libur kenaikan kelas dimulai pada 28 Juni s.d 13 Juli 2025.
“(Diskon) ada lagi di awal libur sekolah, dan terakhir saat mau kembali ke sekolah. Jadi total 10 hari, Juni sampai dengan Juli,” ujarnya. (DON)