JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE. COM –
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan diundangkan pada 20 Mei 2025.
“Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui,” tulis Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Kamis (22/5/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan standar biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di 2026.
Tujuannya untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, PNS Provinsi Papua mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri terbanyak yakni Rp 580 ribu per orang per hari. Sementara PNS DKI Jakarta mendapatkan uang saku Rp 530 ribu per orang per hari.
Besaran itu sama alias tidak ada kenaikan dengan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun ini yang diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
Berikut provinsi dengan biaya perjalanan dinas dalam negeri tertinggi untuk ASN di 2026:
1. Papua/ Papua Tengah/ Papua Selatan/ Papua Pegunungan
– Luar kota: Rp 580.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam Rp 230.000
2. DKI Jakarta
– Luar kota: Rp 530.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
– Luar kota: Rp 480.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
4. Nusa Tenggara Barat
– Luar kota: Rp 440.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
– Luar kota: Rp 430.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh KPK itu berarti merupakan sebuah gagasan yang juga menjadi suatu masalah bagi pendanaan partai. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membiayai partai terutama untuk menghadapi pemilu, pilkada membutuhkan biaya yang besar,” kata Dede kepada wartawan.
Dede menilai budaya politik uang dalam pemilu saat ini semakin tinggi. Hal itu membuat para peserta pemilu mencari pendanaan dari penyandang dana, seperti pengusaha dan konglomerat.
“Sementara kalau kita melihat budaya money politics yang berada di tengah masyarakat itu makin hari makin tinggi, maka akan sangat jelas sekali bagi para kandidat apakah itu caleg atau apakah itu calon-calon kepala daerah untuk mencari pendanaan dari penyandang dana atau kita sebut pengusaha, atau mungkin konglomerat. Tentu saja ini menjadikan komitmen terbesar mereka pada penyandang dana tersebut, bukan kepada rakyat,” tutur dia.
Oleh karena itu, Dede menyambut baik usulan KPK. Menurutnya, usulan pendanaan dari pemerintah itu bisa membuat partai bernapas lega.
“Itu sebabnya salah satu pemikiran yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui KPK maupun Kemendagri untuk meningkatkan pembiayaan partai, kami menyambut baik. Dan saya pikir itu sesuatu yang membuat partai-partai bisa bernapas lega, daripada kader-kader yang akhirnya harus bermain-main proyek-proyek melalui APBN atau APBD,” tutur dia.
Namun, kata dia, pendanaan itu harus diperhatikan penggunaannya oleh partai. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya digunakan untuk pembinaan kader hingga logistik pemilu.
“Yang kedua, pendanaan ini juga harus melihat penggunaannya untuk apa. Salah satunya tentu adalah untuk pelatihan, pembinaan, pendidikan bagi para kader-kader, kemudian ada lagi yang disebut sebagai saksi itu yang memberikan cost yang cukup tinggi dan logistik,” jelasnya.
“Pemberian tambahan alokasi anggaran dari negara tentunya harus dilihat dengan kata-kata yang wajar, karena di tengah efisiensi yang ada tentu juga harus dipikirkan bagaimana transparansinya, bagaimana pertanggungjawabannya melalui akuntan publik yang ditunjuk oleh negara,” tutur dia.
Hingga saat ini, kata Dede, belum ada pembahasan di Komisi II DPR mengenai usulan pendanaan partai dari APBN ini. Saat ini, DPR masih fokus membahas sistem pemilu.
“Kalau dari Komisi II belum ada pembahasan terkait ini, karena kami masih fokus tentang bagaimana sistem pemilu ke depan, dan saat ini belum ditunjuk oleh pimpinan DPR apakah dibahas di Baleg ataupun di Komisi II. Nah nanti tentu masukan-masukan dari pemerintah seperti dari KPK dari Kemendagri, bisa kita berikan dalam UU Pemilu yang baru berikutnya,” tutur Dede.
“Tapi catatan juga ini bukan sekedar pembiayaan, sistem kepemiluan juga harus melakukan perbaikan. Karena kalau kita masih menggunakan sistem yang sama seperti kemarin, tentu cost of money, atau money politics terlalu tinggi, itu sudah dibuktikan melalui pilkada, kepemiluan yang mengambil pembiayaan yang sanat tinggi,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan di Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Kapolda NTT dan Kapolda Sultra diganti.
Mutasi dan rotasi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1084/V/KEP./2025, tanggal 20 Mei 2025. Kapolri menunjuk Irjen Didik Agung Widjanarko sebagai Kapolda Sultra dan Irjen Rudi Darmoko sebagai Kapolda NTT.
Mutasi Irjen Didik Agung Widjanarko sebelumnya ditugaskan sebagai Deputi Korsup KPK. Sedangkan Irjen Rudi sebelumnya menjabat Kasespim Lemdiklat Polri.
Adapun Irjen Dwi Irianto, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sultra, dimutasi sebagai pati Polda Sultra. Kemudian Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, yang sebelumnya menjabat Kapolda NTT, diangkat menjadi Kasespim Lemdiklat Polri.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi dan rotasi jabatan ini bagian dari proses penyegaran. Total ada 67 jabatan yang dirotasi dan dimutasi.
“Langkah ini merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi yang rutin dilakukan guna meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja institusi Polri dalam melayani masyarakat,” ujar , Rabu 21 Mei 2025.
Berikut daftar lengkap mutasi Polri:
1. Irjen Dwi Irianto dimutasi sebagai Pati Polda Sultra
2. Irjen Didik Agung Widjanarko diangkat jadi Kapolda Sultra
3. Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga diangkat jadi Kasespim Lemdiklat Polri
4. Irjen Rudi Darmoko diangkat jadi Kapolda NTT
5. Irjen Jebul Jatmoko dimutasi jadi Pati Lemdiklat Polri
6. Brigjen Yoseph Wihastono jadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
7. Kombes Sumaryono Jadi Karobinopsnal Bareskrim Polri
8. Kombes Ricko Taruna Mauruh Jadi Dirreskrimum Polda Sumut
9. Kombes Ronald Ardiyanto Purba Jadi Auditor Sispamobvitnas Madya TK II Baharkam Polri
10. Kombes Dadan Wahyudi jadi Dirreskrimsus Polda Kaltara
11. Kombes Raden Azis Safiri jadi Kabidpropam Polda Sumsel
12. Kombes Sugeng Pujihartono diangkat jadi Kabidpropam Polda Bengkulu
13. Irjen Agus Salim dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Lemdiklat Polri
14. Brigjen Tony Surya Putra diangkat jadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
15. Kombes Samsu Arifin diangkat jadi Kapusiknas Bareskrim Polri
16. Kombes Zain Dwi Nugroho diangkat jadi Wadirtipideksus Bareskrim Polri
17. Brigjen Deddy Kusuma Baki dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri
18. Kombes Dekananto Eko Purwono diangkat jadi Dirpolitik Baintelkam Polri
19. Kombes Miko Indrayana diangkat jadi Dirintelkam Polda Metro Jaya
20. Brigjen Gupuh Setiyono diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK I Lemdiklat Polri
21. Brigjen Solihin diangkat jadi Wakapolda Sumbar
22. Kombes Dicky Sondani diangkat jadi Wakapolda Bengkulu
23. Brigjen Firly Ruspang Samosir diangkat jadi Sosen Kepolisian Utama TK I Lemdiklat Polri
24. Kombes Anang Sumpena diangkat jadi Danpasbrimom I Korbrimob Polri
25. Brigjen Samudi diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK I Lemdiklat Polri
26. Brigjen Imam Thobroni diangkat jadi Wakapolda Maluku
27. Brigjen Ratno Kuncoro diangkat jadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
28. Brigjen Chaerul Yani diangkat jadi Direkonomi Baintelkam Polri
29. Kombes Asep Ruswanda diangkat jadi Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri
30. Brigjen Zulkifli dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri
31. Kombes Bayu diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Akpol Lemdiklat Polri
32. Irjen Yehu Wangsajaya dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri
33. Kombes Defrian Konimando diangkat jadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri
34. Brigjen Djoko Hari Utomo diangkat jadi Auditor Kepolisian Utama TK I Itwasum Polri
35. Brigjen Heri Wahono diangkat jadi Irwil II Itwasum Polri
36. Kombes Eddy Hermanto jadi Auditor Kepolisian Utama TK II Itwasum Polri
37. Brigjen Bahagia Dachi diangkat jadi Auditor Kepolisian Utama TK I Itwasum Polri
38. Brigjen Awi Setiyono diangkat jadi Wakapolda Sulut
39. Brigjen Baskoro Tri Prabowo diangkat jadi Wakapolda NTT
40. Kombes Ade Johan Hasadungan Sinaga diangkat jadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri
41. Kombes Harry Haryadi diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
42. Kombes Fadly Samad diangkat jadi Karo SDM Polda Jabar
43. Kombes Mansjur diangkat sebagai Auditor Kepolisian Utama TK II Bareskrim Polri
44. Kombes Asep Teddy Nurrasyah diangkat sebagai Auditor Kepolisian Utama TK II Baharkam Polri
45. Kombes Alfian Budianto diangkat jadi Auditor Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri
46. Kombes Ady Wibowo diangkat jadi Auditor Kepolisian Utama TK II Slog Polri
47. Kombes Chiko Ardwiatto diangkat jadi Auditor Kepolisian Utama TK II Korlantas Polri
48. Kombes Sonny Mulvianto diangkat jadi Assessor SDM Kepolisian Utama TK II SSDM Polri
49. Kombes Pradah Pinunjul diangkat jadi Teknisi KBR Utama TK II Korbrimob Polri
50. Kombes Agustri Heriyanto diangkat jadi Teknisi Jibom Utama TK II Korbrimob Polri
51. Kombes Farman diangkat jadi Penyuluh Hukum Utama TK II Divkum Polri
52. Kombes K Yani Sudarto diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
53. Kombes Wayan Supartha Yadnya diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
54. Kombes Nursyah Putra diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
55. Kombes Johanes R Manulu diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
56. Kombes E Hasan diangkat jadi Dosen Kepolisian Utama TK II Lemdiklat Polri
57. Irjen Andean Bonas Sitinjak dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri
58. Irjen Slamet Hadi Supraptoyo dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri
59. Irjen Hendra Suhartiyono dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Poilri
60. Brigjen Nurhadi Yuwono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri
61. Brigjen Gagas Nugraha dimutasi sebagai Pati Polda NTB
62. Brigjen Torik Triyono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri
63. Brigjen Imran Edwin Siregar dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri
64. Irjen Hari Purnomo dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri
65. Brigjen Fadillah Zulkarnaen dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri
66. Irjen Andry Wibowo dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri
67. Brigjen Eko Sulistyo Basuki dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidsiber Bareskrim Polri. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di depan para pengusaha sektor migas pada gelaran IPA Convex 2025, Prabowo mengatakan, bila ada pejabat atau orang pemerintahan yang membuat rumit regulasi bagi investor maka dirinya sendiri yang akan mencopot orang itu dan menggantinya dengan orang lain yang lebih mumpuni.
“Pejabat yang nggak mau sederhanakan regulasi akan saya ganti, saya copot. Banyak anak-anak muda menunggu diberikan kesempatan,” tegas Prabowo di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5/2025) kemarin.
Dia mengaku miris selama ini Indonesia sangat lihai mempersulit sesuatu. Ada beberapa regulasi menurutnya dibuat justru untuk mempersulit, dan ini harus diubah.
Budaya membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, menurut Prabowo jangan lagi dilestarikan di Indonesia. Regulasi usaha harus disederhanakan agar investor dapat berbisnis dengan nyaman.
“Ini ada kecenderungan, tidak di Indonesia saja, tapi kita ahlinya. Indonesia ahli buat regulasi sedemikian sulit bahkan untuk kita sendiri, ini yang harus diubah,” papar Prabowo.
Dalam momen yang sama, Prabowo juga menyatakan ingin agar Indonesia bisa mengurangi impor dan memenuhi kebutuhan energinya dengan sumber-sumber yang ada di dalam negeri. Menurutnya, hampir US$ 40 miliar atau sekitar Rp 656 triliun (kurs Rp 16.400) hilang tiap tahunnya bila impor energi terus menerus dilakukan.
Padahal, uang sebesar itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat di bidang-bidang yang strategis. Macam penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga mengurangi kemiskinan di tanah air.
“Kalau kita tergantung dari impor terus sumber daya kita sangat besar dan kita keluarkan hampir US$ 40 miliar setiap tahun. Hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Untuk pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, ini potensi yang bisa kita gunakan,” jelas Prabowo. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Tadi saya juga udah sampaikan, setelah ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil dari Kementerian Perhubungan, kemudian aplikator. Nanti akan kami jadwalkan,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus usai RDPU dengan driver aplikasi transportasi online di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).
Selain itu, para driver juga meminta agar DPR segera membuat regulasi agar transportasi online legal. Menyangkut hal ini, pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) khusus angkutan online.
Lasarus menjelaskan, UU tersebut akan dibuat secara terpisah dan baru, bukan merevisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ada sebelumnya. Namun Lasarus mengingatkan, UU tentang angkutan online initidak hanya akan dibahas Komisi V, melainkan melibatkanpihak terkait lainnya.
Komisi V hanya menaungi dari sisi angkutannya karena bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Sedangkan persoalan ketenagakerjaan menjadi domain Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komisi I yang berwenang membahas sistem aplikasi karena bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selain itu, juga ada Komisi XI yang menangani masalah sistem pembayarannya. Komisi XI juga bermitra dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait erat dengan hal ini. Selaras dengan itu, menurut Lasarus kemungkinan akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas UU angkutan online ini.
“Ini butuh Pansus kalau saya lihat. Oleh karenanya. kami akan menginisiasi, akan segera mengundang Badan Keahlian DPR untuk memulai. Naskah akademik, kami akan garap secepatnya. Sebetulnya sebagian sudah, ada karena tadinya ini kita tempelkan di (UU) lalu lintas dan angkutan jalan,” kata dia.
Di samping itu, pihaknya juga telah menerima bukti-bukti pelanggaran aplikator serta hasil-hasil kajian terkait dari para driver. Bukti-bukti ini kemudian akan dikonfirmasi langsung kepada pemerintah maupun aplikator.
“Tentu kita tidak mencari siapa yang salah. Kami hanya ingin meluruskan saja, menegakkan aturan yang sudah ada dibuat oleh pemerintah, sehingga nanti kesepakatan yang sudah ada berangkat dari aturan yang sudah ada di peraturan pemerintah,” kata dia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan peranan BPOM dalam program MBG, yakni mengawal keamanan pangan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Gizi Nasional (BGN) terkait peranan BPOM.
BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makanan bergizi yang diuji sesuai standar. Pihaknya telah membuat 13 kegiatan untuk mengawal MBG. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun.
“Usulan kami untuk tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan, tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG. Jadi ada 13 kegiatan yang kami usulkan,” kata Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, BPOM telah menyepakati 11 nota kesepahaman (MoU) dengan BGN, termasuk anggaran belanja tambahan (ABT). Tambahan anggaran ini pun telah disampaikan ke Komisi IX DPR RI.
“Dan pada dukungan Komisi IX DPR pada tanggal 12 Februari melalui RPP, Komisi IX DPR mendukung keterlibatan Badan POM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG yang menyetujui tambahan anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh Badan POM,” imbuh Taruna.
Adapun ketiga belas kegiatan untuk pengawalan MBG ini, mulai dari penyusunan pendorongan mitigasi, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan, pelatihan untuk pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengawalan keamanan, sampel makanan, rantai pasok dan distribusi hingga pertukaran data.
BPOM saat ini baru melatih sekitar 2.000 SPPI. Rencananya, ada 32.000 SPPI yang akan dilatih sampai bulan Juni 2025.
“Tentu dari 9 MOU dari 11 yang kita MOU-kan ini belum semuanya berjalan,” terang Taruna.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendukung tambahan anggaran ke BPOM. Sebab, BPOM melakukan inspeksi ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Seiring meningkatnya pembangunan SPPG, Dadan menilai perlu anggaran yang cukup agar BPOM dapat melakukan inspeksi. BGN sendiri menargetkan pembentukan SPPG hingga 30.000 unit. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kemudian dengan masuknya Indonesia sebagai anggota baru, BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju yang tentu akan semakin menguntungkan industri dalam negeri.
“Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global,” kata Agus dalam keterangan.
Di luar itu, Agus menjelaskan keterlibatan RI dalam BRICS akan membuka peluang besar untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi,” jelas Agus.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) berdampak strategis terhadap kemajuan industri manufaktur Indonesia. Terutama percepatan transformasi digital dan penguatan daya saing global.
Sebab BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan hampir 25% produk domestik bruto (PDB) global.
Untuk itu menurutnya pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau yang berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.
Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.
“Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti potensi besar Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Menperin juga menegaskan bahwa BRICS menjadi wahana penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Demikian kata Sri Mulyani usai menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, di rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI.
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi),” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di 2026.
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB,” beber Sri Mulyani.
Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan yakni (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” imbuh Sri Mulyani. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam sidang, hadir pimpinan DPR lainnya, di antaranya Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Mulanya, Puan membacakan absen anggota terlebih dulu.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 165 orang, izin 127, karenanya hadir 292 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025, hari Selasa 20 Mei 2025 dan kami menyatakan dibuka dan terbuka,” sambungnya.
Adapun agenda rapat paripurna hari ini ialah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pada Januari 2025, Indonesia menjadi anggota baru BRICS. Ini adalah organisasi yang dirancang untuk menyatukan negara-negara berkembang paling penting di dunia.
“Tentang BRICS, Indonesia mendukung penuh usaha Thailand untuk menjadi anggota BRICS, dan kami akan membantu untuk memfasilitasi masalah tersebut,” papar Prabowo saat memberikan pernyataan bersama di Government House, Senin (19/5/2025).
Organisasi BRICS dibentuk pada 2006 oleh empat negara utama yakni Brasil, Rusia, India, dan China, sehingga awalnya bernama BRIC. Kemudian Afrika Selatan masuk maka menjadi BRICS pada 2010. BRICS menjadi organisasi yang paling diperhatikan dunia karena mencakup negara-negara adi kuasa besar seperti China dan Rusia.
Jika digabungkan, ekonomi para negara anggota BRICS bernilai lebih dari US$ 28,5 triliun atau sekitar 28% dari ekonomi global. Setelah Afrika Selatan bergabung pada 2010, BRICS belum menerima anggota baru.
Hingga akhirnya pada 1 Januari 2024, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi jadi anggota BRICS. Argentina juga diundang untuk bergabung, tetapi Presiden Javier Milei keluar dari BRICS pada Desember 2023. Pada awal 2025, Brasil yang kini tengah jadi Presiden BRICS meresmikan Indonesia menjadi anggotanya. (DON)