JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak akan ada pajak atas amplop kondangan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga sudah memberikan klarifikasi resmi.

“Teman-teman Kemkeu dalam hal ini Direktorat Pajak kan sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, ndak ada itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Isu ini pertama kali mencuat setelah pernyataan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dalam rapat dengan Danantara dan Kementerian BUMN. Ia menyebut negara bisa kehilangan potensi pendapatan imbas pengalihan dividen BUMN, sehingga perlu menggali sumber pajak lain-termasuk amplop kondangan.

Publik sempat geger soal kabar amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu ini langsung dibantah tegas oleh Istana. Pemerintah memastikan tidak ada rencana untuk memajaki sumbangan dalam acara pernikahan atau hajatan.

Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, membantah keras isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada rencana ataupun kebijakan baru soal pemungutan pajak dari amplop hajatan.

“Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” tegas Rosmauli, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan, secara prinsip, Undang-Undang Pajak Penghasilan memang menyebut bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang bisa menjadi objek pajak. Namun, tidak semua kondisi dikenakan pajak.

“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” jelasnya.

Rosmauli juga mengingatkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment. Artinya, pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, bukan dipungut langsung di tempat.

“DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu,” tambahnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di sisi lain, Amran juga membuka ruang untuk melakukan impor susu dan sapi dari AS, namun ia tak memastikan kepastian impor kedua komoditas tersebut. Amran mengaku masih memantau kebutuhan susu dan sapi sebelum memutuskan impor.

Terlepas dari rencana impor komoditas pangan dari AS, Amran menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga petani. Impor pertanian ini akan berlangsung atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

“Jadi gini, apapun yang kita impor, pasti menjaga petani. Kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, telah menyebut beberapa komoditas pangan utama yang akan diimpor dari AS, yakni kedelai, susu kedelai, gandum, serta kapas.

“Pertanian itu kan sekitar US$ 4,5 (miliar) lah. Itu mulai dari soya bean, soya bean milk, kemudian gandum, dan kapas,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7) lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut impor pertanian dari Amerika Serikat (AS) akan difokuskan pada komoditas kedelai dan gandum. Nilai impor pertanian dari AS yang disepakati sebesar US$ 4,5 miliar atau Rp 73,47 triliun (asumsi kurs Rp 16.314).

“Itu gandum, fokus pada gandum. Kemudian kedelai, itu dua komoditas,” terang Amran di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Susiwijono menekankan bahwa yang mengimpor produk pertanian tersebut adalah sektor swasta, bukan pemerintah dan berdasarkan kebutuhan.

“Jangan dikira ngapain pemerintah gara-gara mau (tarif) 0% berkorban US$ 4,5 miliar beli produk pertanian tambahan. Nggak beli tambahan, ini kita ngajak teman-teman bisnis, asosiasi ‘eh butuh gandum berapa? Butuh kedelai berapa? Bisa nggak yang 1 juta diambilkan dari AS?’ Dan bisa, harganya juga masuk,” ucapnya. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat dengan Danantara digelar tertutup karena dikhawatirkan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, ia memutuskan rapat digelar secara tertutup karena ada laporan yang disampaikan BPI Danantara yang bersifat rahasia dan dikhawatirkan mengganggu investasi domestik.

“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi, yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal,” terang Misbakhun dalam pembukaan Raker dan RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Misbakhun menyebut, bahan rapat yang disampaikan bersifat rahasia. Oleh karena itu, rapat kali ini berlangsung secara tertutup.

“Saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup,” imbuhnya.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rapat perdana ini tidak diselenggarakan secara terbuka.

Raker dan RDP Komisi XI ini menghadirkan Kepala BPI Danantara dan Menteri BUMN. Agenda ini memuat dua mata acara, yakni pengenalan tugas dan fungsi BPI Danantara. Kemudian pemaparan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani melanjutkan pihaknya juga melaporkan mengenai APBN 2025 yang belakangan dibahas pemerintah dengan DPR. Dia menjelaskan ada sejumlah kemajuan pembahasan dari program-program pemerintah bersama DPR.

“Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester. Yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” jelasnya.

Dia menyebut pihaknya melaporkan ke Presiden Prabowo mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Secara perdana, Prabowo akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR dalam agenda Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda penting terkait APBN. Laporan APBN itu mencakup pelaksanaan APBN 2024, 2025, hingga RAPBN 2026 menjelang penyampaian nota keuangan di DPR RI.

“Pertama, mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024, yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar DPR) dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).

“Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat. Nota Keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan laporan yang disampaikannya ke Prabowo ialah secara makro. Sejumlah program-program prioritas pemerintah yang dibahas, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara peresmian ini melalui zoom (daring) di 80 ribu lebih Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Data terkini, Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia, sedangkan yang sudah berbadan hukum 80.048 unit Kopdes/Kel Merah Putih.

Pada saat yang sama, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 103 percontohan Kopdes/kel Merah Putih. Melalui percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini, diharapkan Kopdes/kel lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.

Budi Arie menerangkan Kopdes/Kel Merah Putih ini bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat.

Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hari ini, Senin 21 Juli 2025. Titik peresmian program ini akan diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.

Usai peluncuran, Kemenkop akan melakukan capacity building, yaitu peningkatan kapasitas SDM koperasi, baik itu pengelola, pengawas, hingga pengurus koperasi.

“Kita juga akan memperkuat pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat atau public control,” tambah Budi Arie.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Melalui pendekatan pembiayaan inovatif, mendorong reformasi atas kinerja MDB, serta memperkuat sinergi lintas negara, Indonesia terus berupaya untuk proaktif dalam mendorong agenda transformasi ekonomi global menuju pertumbuhan yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan sesuai prioritas pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis.

Di sela-sela pertemuan utama, Sri Mulyani berkesempatan menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers, Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Abdullah Al-Jadaan.

Pertemuan itu berfokus pada pembahasan isu-isu strategis dan kerja sama multilateral yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers’ and Central Bank Governors/FMCBG) G20 ketiga di bawah Presidensi Afrika Selatan yang berlangsung sejak 17-18 Juli 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya membahas mengenai dinamika ekonomi global saat ini, termasuk kebijakan yang ditempuh oleh kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik masing-masing negara.

“Selain itu, juga membahas penguatan kerja sama perdagangan dan investasi terutama di bidang pangan dan energi,” katanya.

Sementara dalam pertemuan bilateral bersama Menteri Keuangan Kanada, keduanya membahas isu mengenai dinamika perekonomian terutama tantangan perdagangan yang saat ini menjadi topik luas.

“Selain peluang kerja sama di sektor energi, investasi infrastruktur di Indonesia, dan peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke Indonesia,” katanya.

Kemudian dalam diskusi dengan Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani membahas mengenai isu kerja sama antara kedua negara seperti investasi dan peningkatan jasa untuk haji dan umrah.

“Kemudian kedua Menkeu juga membahas mengenai pentingnya peran G20 dalam kondisi geopolitik saat ini, dimana keduanya sepakat bahwa G20 perlu kembali ke tujuan awal menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme yang semakin meningkat saat ini,” katanya. (DAB)