JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo telah meneken langsung Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk merealisasikan instruksinya kepada para menteri. Beleid itu telah diteken sejak 27 Maret 2025.
Dalam beleid itu, dilihat Senin (14/4/2025), Prabowo memerintahkan agar empat hal menjadi sumber modal pembentukan Koperasi Merah Putih. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam beleid yang sama, Prabowo telah memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.
Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.
“Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres tersebut.
Bendahara Negara juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.
Di sisi lain, Prabowo juga menugaskan Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk melakukan kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.
Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik, hingga akses jalan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kemenpora tercatat menggelontorkan anggaran Pelatnas kepada 13 induk cabang olahraga, serta dua penyelenggaraan event internasional sebesar Rp 420 miliar.
Rinciannya Rp 407,7 miliar untuk 13 cabang olahraga dan Rp 12,4 miliar untuk dua event internasional. Dari jumlah itu, PSSI mendapatkan dana terbesar yaitu Rp 199,7 miliar.
Sementara itu, 12 cabor lain yang mendapatkan anggaran dari pemerintah yakni panjat tebing Rp24,9 miliar, angkat besi Rp 15,9 miliar, bulutangkis Rp 37,6 miliar, panahan Rp 20,3 miliar, atletik Rp 19,9 miliar, dayung Rp 19,2 miliar, menembak Rp 18 miliar.
Balap sepeda Rp 13,4 miliar, judo Rp 10,6 miliar, renang Rp 9,8 miliar, surfing Rp 8,9 miliar, dan senam Rp 8,8 miliar.
Dalam kegiatan ini, Kemenpora juga memberikan anggaran untuk gelaran dua event, yakni Kejuaraan Dunia Panjat Tebing Rp 4,9 miliar dan Kejuaraan WSL 2025 (World Surfing League) Rp 7,4 miliar.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam meningkatkan prestasi sepakbola nasional.
“Kepercayaan dari masyarakat itu hal yang sangat penting dalam membangun olahraga nasional. Tidak mungkin membangun olahraga nasional itu hanya satu pihak saja. Karena itu dari awal saya, Pak Menpora, dan Bapak Presiden mendukung penuh, DPR mendukung penuh semua daripada program yang kita paparkan secara transparan,” ujar Erick dalam jumpa persnya di Media Center Kemenpora, Senin (14/4/2025).
“Dan program ini pun tidak kita paparkan hanya di dalam ini, tetapi juga tentu sama seperti apa yang kita sudah sampaikan kepada FIFA. Dan FIFA, pemerintah, masyarakat, semua prestasinya dari pemerintah yang melakukan bahwa pengakuan ini sendiri semua dilakukan secara transparan.”
“Jadi kalau kita lihat, pendanaan pun kita publikasi secara transparan, kita akomodir, kita semua buka. Nanti ada juga rencana pada bulan Juni ini, PSSI akan rapat Exco bahwa angka target daripada pengumpulan dana setahun ini Rp 650 miliar,” lanjutnya.
“Terima kasih dari Pak Presiden, Pak Dito yang terus mendukung, itu kurang lebih hampir Rp 200 miliar. Dan kami sendiri mengumpulkan dana secara tentu partisipasi daripada pihak private sector daripada support-an hampir Rp 450 miliar,” kata eks Presiden Inter Milan ini. (VAN)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Entah sudah berapa kali saya terus menerus menulis melalui opini, tentang kasus suap dan perintangan penyidikan yang dituduhkan pada Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristiyanto.
Dari awal saya sudah sangat curiga bahwa itu bukanlah kasus murni hukum, melainkan sarat dengan motif kepentingan politiknya.
Bukan hanya karena tiadanya saksi dan bukti yang kuat, yang dapat dijadikan pedoman untuk mentersangkakan Mas Hasto, melainkan juga itu perkara sudah sangat lama (tahun 2019) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan (inkracht van gewijsde) di tahun 2020, dimana dalam putusan Pengadilan Tipikor saat itu, Mas Hasto sama sekali tidak terlibat apa-apa.
Namun menariknya, ketika Mas Hasto mulai semakin vokal mengkritisi Pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya, perkara purba soal Suap Harun Masiku itu dimunculkan lagi, dan kali ini Mas Hasto dijadikan target utama kriminalisasi oleh Jokowi yang menggunakan tangan penyidik KPK, AKBP Rosa Purbobekti.
Rosa sendiri selalu menyembunyikan identitas dirinya, jika tidak percaya, coba carilah di google, tidak akan pernah kita temukan wajahnya, kalaupun ada itu wajah orang lain yang bukan dirinya. Ini saja sudah menjadi pertanda, bahwa ada yang tidak beres, minimal tidak transparan dalam soal penanganan kasus Mas Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, Rosa Purbobekti ini.
Sebelum Mas Hasto mulai disidang oleh PN Tipikor di PN Jakarta Pusat ini, Mas Hasto melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Bagi saya yang pernah bersidang disana dan ditangani oleh hakim, yang mana hakimnya sama dengan yang menyidangkan Praperadilan Mas Hasto, saya sudah was-was, dan dalam hati saya berkata: “Hemmm…tidak akan beres ini Praperadilan Mas Hasto kalau ditangani hakim ini”.
Lalu apa yang terjadi kemudian? Benarlah seperti yang semula saya duga, sangat tidak beres dengan hakim yang bernama Djumyanto ini.
Praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa Mas Hasto Tidak Diterima. Ironisnya, ketika tim kuasa hukum Mas Hasto mau mengajukan Praperadilan lagi di PN yang sama, KPK buru-buru menahan Mas Hasto dan secepat kilat menyidangkan perkaranya di PN Tipikor di PN Jakarta Pusat.
Meski demikian penguasa langit dan bumi, nampaknya ingin sesegera mungkin sedikit membuka kebenaran pada mata manusia Indonesia. Kemarin Kejaksaan Agung menjemput paksa Hakim Ketua Djumyanto –yang sebelumnya Tidak Menerima Praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Mas Hasto terkait vonis lepas tiga terdakwa korporasi Kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Hakim Djumyanto ini dikaitkan dengan penangkapan Ketua PN Jakarta Selatan, Muhamad Arif Nuryanta (MAN), yang menerima suap Rp. 60 miliar dan mengatur vonis onslag atau lepas tiga terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO yang saya sebutkan di atas.
Aneh bin ajaibnya, Djumyanto pada Minggu dini hari (jam 02:10 WIB), tiba-tiba mau mendatangi ke Kejaksaan dengan alasan mau klarifikasi, namun ia kemudian malah dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung pada Minggu (13/02/2025).
Uang memang sangat berkuasa untuk memalingkan pandangan seseorang pada kebenaran, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk tegak bersama orang-orang yang benar.
Mas Hasto Kristiyanto sampai hari ini belum mendapatkan vonis hukumannya, akan tetapi hakim praperadilan yang berbuat zhalim padanya malah sudah terbuka kedok kasus korupsinya, hingga dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung.
Demikian halnya dengan para penyidik KPK yang berbuat zhalim pada Mas Hasto Kristiyanto, memang belum terbongkar rahasianya, namun Jokowi yang diduga banyak orang telah menjadi pemegang remot kontrol KPK terhadap upaya kriminalisasi pada Mas Hasto Kristiyanto ini sekarang malah terbuka kedoknya; tidak dapat membuktikan keaslian ijazah tamatan UGM nya dan malah menyangkal ijazahnya sudah hilang, ketika jutaan rakyat mempertanyakannya.
Masalah Mas Hasto dengan Ijazah Palsu Jokowi itu memang tidak ada kaitannya, tetapi percayalah cepat atau lambat ketika orang-orang mulai semakin tau siapa Jokowi yang sesungguhnya, akan terbukalah skenario di balik upaya kriminalisasi pada Mas Hasto Kristiyanto, yang dilakukannya karena dendam dan strategi penyingkiran Mas Hasto Kristiyanto dari posisi strategisnya sebagai Sekjen partai terbesar (PDIP), Pemenang Pemilu 3x berturut-turut dan yang anti kongkalikong dengan gerombolan Oligarki yang selama ini memback up Jokowi…(SHE).
14 April 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer sahabat seperjuangan Mas Hasto Kristiyanto.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Prabowo meneken tiga Peraturan Presiden secara bersamaan pada 27 Maret 2025 kemarin soal kenaikan tunjangan kinerja. Pertama, Perpres 18 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemendikdasmen, Perpres 19 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemendiktisaintek, dan Perpres 20 tahun 2025 untuk kenaikan tukin Kemenbud.
Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, dilihat Senin (14/4/2025), tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.
Menteri akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi. Artinya, Mendikdasmen Abdul Muti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dan Menbud Fadli Zon bakal mendapatkan tunjangan kinerja hingga Rp 49.860.000/bulan. Perhitungan itu didapat dari tukin tertinggi Rp 33.240.000 x 150%.
Sementara itu untuk para Wakil Menteri mendapatkan tunjangan kinerja 90% dari tunjangan tertinggi, atau sebesar Rp 29.916.000. Wakil Menterinya sendiri ada Wamendikdasmen.
Berikut daftar tukin di 3 kementerian yang baru dinaikkan Prabowo tersebut:
– Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000
– Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
– Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
– Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
– Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
– Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
– Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
– Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
– Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
– Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
– Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
– Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
– Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
– Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
– Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
– Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
– Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250.
(MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). Salah satu barang yang disita adalah sepeda motor.
“Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafallah pokoknya motorlah, saya nggak hafal merek itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kendati demikian, Asep belum merincikan merek hingga jumlah kendaraan roda dua yang disita dari rumah RK. Selain kendaraan, ada sejumlah barang bukti elektronik dan barang lainnya yang disita saat menggeledah rumah RK.
“Ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya,” sebutnya.
Diketahui, KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK.
RK juga telah buka suara terkait penggeledahan di rumahnya. RK mengaku siap mendukung proses hukum yang dijalankan KPK.
Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat sebagai Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.
Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.
Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi, KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. (MON)
MEDAN, KHATULISTIWAONLINE.COM
Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara , Drs Gandi Parapat menanggapinya secara positif terkait Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil yang naik jet pribadi untuk ketemu mantan Presiden Jokowi.
“Tidak perlu kami bahas. orang bilang, efisiensi anggaran, ya orang lah itu,” tegas Drs Gandi Parapat menjawab wartawan, Jumat (11/4/2025).
Mungkin, lanjut Gandi Parapat, Bahlil mengejar waktu atau sudah buru-buru, terpaksa naik jet pribadi karena ada hal penting mau dibicarakan, tentang negara ataupun tentang Izajah dari UGM dan UI.
“Kalau masalah sewa jet pribadi itu, berapalah itu dibanding penghasilan setelah Menteri dan Ketum Golkar,’ tegas Gandi lagi.
Lebih jauh menurut Gandi kalaupun Bahlil dan beberapa Menteri lebih hormat kepada Jokowi mantan Presiden, yang membuat Prabowo Menteri dan menjadi Presiden itu, sangat wajar.
Agenda pertemuan Bahlil dengan Jokowi, mungkin Bahlil melihat Presiden Prabowo sudah mulai beda, yang perlu dibahas segera.
“Jadi, kami menghimbau kepada lapisan masyarakat, kalaupun beberapa Menteri lebih hormat kepada Jokowi dari pada ke Prabowo, tu wajar dan tidak perlu dibahas,” tambahnya.
“Yang paling penting bagi kita semua, tetap waspada dan selalu mendoakan Pak Prabowo, selalu sehat dan sukses, agar tidak masa bodoh atau tidak mau tau kepada keutuhan NKRI,” tegas Gandi Parapat. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menkeu negara-negara ASEAN berkumpul membahas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pembicaraan itu berlangsung saat Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.
“Retreat Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day – Presiden Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar Amerika Serikat secara tidak adil,” katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (11/4/2025).
Sri Mulyani mengatakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system), seperti World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions.
“Sistem yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama, namun memicu relokasi pabrik/manufaktur keluar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran,” tutur Sri Mulyani.
Dengan kebijakan AS itu, kata Sri Mulyani, setiap negara harus atau dipaksa melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS. China memutuskan melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas lagi oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.
“Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global,” ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan itu, seluruh Menkeu ASEAN menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Trump, termasuk langkah menangani dan memitigasi risiko, serta upaya negosiasi dengan AS. ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta penduduk disebut memiliki potensi untuk makin bekerja sama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.
Indonesia sendiri terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.
“Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sri Mulyani. (MON)
MEDAN, KHATULISTIWAONLINE.COM
Koordinasi Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat mengatakan, apa gunanya kalau ketemu Presiden Prabowo dengan Mega Ketum PDIP, sehingga ada yang takut. “”Yang penting, Prabowo jangan tidak mau tau terhadap situasi bangsa dan negara, agar kekhawatiran Indonesia bubar 2030, tidak terjadi,” tegas Gandi menjawab wartawan, Rabu (9/4/2025).
Dikatakan, unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa dan element masyarakat baru baru ini dan masalah UU TNI, tidak bisa dianggap sepele oleh Pemerintahan Prabowo. Ada suara itu dibayar oleh kelompok tertentu.
Kami sangat yakin sebesar kepala Gajah Emas disogok atau dibayar pasti tidak mau untuk melakukan unjuk rasa itu, karena kami pernah ikut unjukrasa,” jelasnya.
Prabowo selaku Presiden, lanjut Gandi, perekat Bangsa dan Negara mohon jangan gampang dipengaruhi. Para mahasiswa dan rakyat Indonesia tidak bisa disuruh atau dibayar untuk unjuk rasa, apalagi berhadapan dengan polisi yang sangat beresiko mempertaruhkan segalanya.
Menurut Gandi, mahasiswa itu orang orang pintar, yang menurut mereka berjuang untuk keutuhan NKRI. Sama halnya dengan para pahlawan yang tidak mau berhianat, yang gugur untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia.
“Jadi kami sangat berharap, kepada seluruh warga Indonesia melihat situasi negara ini seperti korupsi Rp 300 T, Rp 1000 T dan beberapa korupsi, pemagaran Laut 30 km lebih, PIK 1 dan PIK 2 serta beberapa kejanggalan. Menurut kami hal itu yang membakar semangat para pengunjuk rasa yang kelihatan siap mati.Pengunjuk rasa, seperti orang kaya atau pejabat berhadapan dengan orang miskin yang masih mencintai NKRI,” kata Gandi.
Unruk itu, Gandi menghimbau, Presiden Prabowo agar merenung dan berdoa, untuk siapa dia menjadi Presiden. “Jangan hanya berdoa atau dengan lantang menyebut “hidup Jokowi”.
Masyarakat Indonesia bukan hanya Jokowi atau kelompoknya. Prabowo selaku TNI Perekat Bangsa dan Negara yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk keutuhan Bangsa dan Negara bukan hanya melindungi Jokowi. Ungkapan “hidup Jokowi” oleh presiden membuat kecemburuan, kesedihan dan meneteskan air mata kami,” tegas Gandi.
Apakah Presiden Prabowo, lanjut Gandi, merasa bertugas hanya melindungi orang tertentu. Jangan biarkan masyarakat putus asa atas keadaan sekarang.’Prabowo pasti punya kekuatan menata NKRI. Pertahankan dan titipkan NKRI secara utuh kepada generasi mu, seluruh element masyarakat pasti mendukung dan membela Prabowo sampai titik darah penghabisan, seperti harapan para Pahlawan,” jelas Gandi.
Selain itu, Gandi berharap, mengembalikan uang negara yang dicuri koruptor dan penguasa, jangan hanya manis dimulut Presiden akan mengejar koruptor. Jangan sampai ada lagi gelar Presiden Indonesia juara dunia Koruptor.
“Kami tetap mendoakan Prabowo selalu sehat, dan semakin sukses seperti pesan suara Agustus 2024 di makam Pahlawan Kalibata,” pungkas Gandi. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Secara rinci, pertama, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako, dengan anggaran Rp 43,86 triliun. Bantuan ini menyasar kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Kalau melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tentu tidak memerlukan biaya, kalau melalui PT Pos memerlukan biaya Rp 97 miliar,” kata Gus Ipul dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta KPM. Pagu anggaran untuk program ini Rp 28,79 triliun, ditambah biaya penyaluran Rp 29 miliar.
“(Ketiga) Kemudian (untuk) yatim, yatim-piatu kita juga memberikan (kepada) 294 ribu yatim, yatim-piatu, anggarannya sebesar Rp 705,6 miliar. (Keempat) Permakanan lansia terlantar usia di atas 75 tahun setiap hari, kita berikan makan pagi dan siang, dua kali, satu kali dikirim saat sarapan, 130 penerima manfaat (anggaran Rp 1,48 triliun)” terangnya.
Dengan begitu, total anggaran bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah Rp 74,76 triliun yang menyasar 20 juta KPM. Pemerintah juga memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96 juta jiwa dengan anggaran sebesar Rp 48,78 triliun.
“(Jika) dijumlahkan (bantuan sosial) Rp 120 triliun, itulah dari Kementerian Sosial. Program-program bantuan sosial dari kementerian lain seperti dikutip pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan) bisa lebih dari Rp 500 triliun, mungkin ada subsidi listrik dan sebagainya,” pungkasnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonomi yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Menurutnya Trump sudah tidak menggunakan ilmu ekonomi dalam mengambil keputusan dan lebih bertujuan menutup defisit dengan mitra dagangnya. Bagi Trump yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan impor dari negara lain.
“Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi, yang penting pokoknya tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit, itu artinya saya tidak ingin bergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain,” beber Sri Mulyani.
“Itu purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) di sini, mohon maaf tidak berguna pak ilmunya hari-hari ini,” tambah dia.
Menurut Bendahara negara, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah membekali jajaran anak buahnya soal kondisi dunia yang bakal dipimpin oleh para realis dan pragmatis semenjak perang dunia kedua. Ia menilai realitasnya menjadi lebih cepat dan harus direspons dengan tepat.
Adapun tarif resiprokal direspons berbagai negara hingga menimbulkan kondisi negatif bagi pasar keuangan. China yang sebelumnya dianggap akan menahan diri justru menunjukkan sikap yang sama kerasnya dengan AS.
“Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam dua hari terakhir ini karena respon kedua sesudah China menyampaikan retaliasi,” tuturnya.
Setelah China mengeluarkan sikap, Trump balik mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50%. Sri Mulyani berpendapat kondisi ini harus dihadapi dengan sikap terbuka dan pragmatik, serta harus agile di saat yang bersamaan. (DON)