JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik larangan ini. “Ini putusan yang baik sebetulnya untuk meneguhkan prinsip daulat rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota legislatif,” ujar peneliti Perludem Fadli Ramadhani.

Fadli menambahkan baik calon anggota legislatif yang telah dipilih dalam proses pemilu, termasuk juga partai politik tidak bisa sembarangan mengundurkan diri. Kemudian, parpol juga tidak bisa lagi sembarangan memecat kadernya, terutama yang berstatus caleg terpilih.

“Jadi, angin segar dalam konsepsi prinsip pemilu proporsional, apalagi pemilu proporsional terbuka menurut saya,” kata Fadli.

Sebelumnya, putusan MK terkait larangan caleg terpilih mundur demi maju Pilkada ini untuk perkara nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jumat (21/3/2025). Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan fenomena caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang mengundurkan diri itu tidak sehat bagi demokrasi. Fenomena itu juga tidak menutup kemungkinan adanya politik transaksional.

“Tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat,” ujar MK. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bicara mengenai potensi kecelakaan yang disebabkan truk over dimension over loading (ODOL).
Mulanya, Huda menyebut kebijakan pembatasan truk melintas di tol itu demi memastikan mudik Lebaran berjalan lancar. Terutama mengurangi risiko kecelakaan.

“Beberapa persoalan yang kita hadapi selama ini memang di level kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar, baik karena aspek ODOL,” ujar Huda ketika dihubungi.

Huda mengatakan pihak Kemenhub tidak mau ambil risiko terhadap potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar. Kemudian, truk besar juga dianggap sebagai biang kerok kemacetan di tol, karena laju kendaraannya lambat.

“Termasuk di dalamnya kemacetan itu diakibatkan salah satunya masih operasinya truk-truk besar di jalan. Yang tidak termanage dengan baik sama periode sebelumnya,” sambungnya.

Kebijakan pembatasan operasional truk selama mudik Lebaran 2025 ini, kata Huda, didasari atas evaluasi kebijakan pada mudik Lebaran 2024. Ia yakin betul pihak Kemenhub sudah menghitung matang-matang terkait dampak kebijakan ini.

“Nah karena itu ini kita jalani dulu, kita jalani dulu dan nanti akan terus…. sampai nanti sekiranya dibutuhkan semacam perbaikan di tengah jalan,” jelas Huda.

Terkait asosiasi pengusaha truk dan sopir truk yang meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mundur, Huda merasa tidak akan berefek kepada reshuffle kabinet.

“Saya kira tidak sampai sejauh itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menilai Kementerian Perhubungan perlu menyesuaikan dengan periode pembatasan operasional truk dalam tol seperti pada Lebaran 2024. Ia menyebut pada 2024, truk dilarang melintas di tol dari 5 April sampai 16 April.

“Yang artinya sekitar 11 hari. Nanti mungkin bisa disesuaikan saja kalau ini memang perlu menjadi acuan,” ujar Danang.

Ia menyarankan Kementerian Perhubungan segera melakukan rapat marathon. Sehingga kebijakan ini, bila dirasa perlu evaluasi, maka dievaluasi secepatnya.

“Tolong ini di Kementerian Perhubungan cek secara maraton cepat, apakah bisa dikurangi sehingga menjelang sampai tanggal 27 atau 28 (Maret) baru dimulai, ya ini silahkan d an saya kira masih bisa didiskusikan menurut saya, yang jelas tanpa harus demo-demo memprotes,” lanjutnya.

Diketahui, massa yang terdiri dari asosiasi pengusaha truk dan sopir truk memprotes kebijakan Dudy Purwagandhi terkait pembatasan operasional truk di dalam tol selama mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dinilai ugal-ugalan.

“Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan,” kata Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.

Gemilang mengatakan larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk. Penghasilan mereka berkurang drastis karena pembatasan operasi truk selama masa Lebaran dinilai terlalu lama.

Aptrindo sudah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan diterapkan. Namun Kemenhub, katanya, hanya berjanji akan menampung usulan itu. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi I DPR RI mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI pada tingkat pertama kemarin. RUU ini akan dibawa ke paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Yes (dibawa ke paripurna hari ini),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/3/2025) malam.

Rapat pengesahan RUU TNI akan digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, hari ini. Agenda rapat ini dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.

Selain pengesahan terhadap RUU TNI, paripurna DPR RI juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Dalam paripurna ini, juga mengambil keputusan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Acara dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Komisi I DPR RI bersama pemerintah sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (raker) pembicaraan tingkat I RUU TNI, Selasa (18/3).

Rapat dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Keuangan. Utut menyebut rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi atau delapan partai politik di DPR RI.

“Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” ujar Utut dalam rapat.

Utut menyatakan pihaknya sudah membahas RUU TNI ini dengan melibatkan banyak pihak. Jika pada tingkat satu revisi UU TNI ini disetujui, RUU tersebut akan dibawa ke paripurna. (DON)