JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR disepakati pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi year on year yaitu 25%. Kemudian, nilai tukar rupiah Rp 16.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. Lalu, sasaran pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka dalam range antara 4,44% sampai 4,96%, tingkat kemiskinan 6,5% sampai 7,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0% sampai 0,5%.
Lalu gini rasio dalam indeks yaitu 0,377 sampai 0,380, indeks modal manusia 0,57, indikator kesejahteraan petani 0,7731, kemudian proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95% dan GNI per capita sebesar US$ 5.520.
Selanjutnya pendapatan negara, terdiri dari total penerimaan negara menjadi Rp 3.147,7 triliun, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.692 triliun. Pajak terdiri dari pajak Rp 2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 334,3 triliun, PNBP sebesar Rp 455 triliun dan hibh sebesar Rp 0,7 triliun.
Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Hasil kesimpulan ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Selanjutnya, RAPBN 2026 tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR, untuk disahkah menjadi Undang-undang.
Rapat dengan Komisi IX DPR dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pada akhir rapat, Misbakhun menyampaikan apakah hasil rapat kerja itu disetujui oleh anggota Komisi XI DPR RI. “Saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi XI, apakah kesimpulan ini bisa disepakati?” kata Misbakhun, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jumat (22/8/2025).
“Setuju,” jawab seluruh anggota Komisi XI DPR.
Kemudian, Misbakhun juga bertanya kepada pihak pemerintah apakah hasil rapat kerja itu disetuju atau tidak. “Saya tawarkan kepada pemerintah,” ucapnya.
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati bahwa pemerintah setuju. “Setuju pak,” jawabnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara anggota DPR RI hanyalah pihak yang menerima.
“Dan angka Rp 50 juta itu adalah angka dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Nah pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan itu yang Menetapkan Menteri Keuangan, kita hanya menerima,” ujarnya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Misbakhun menyebut tunjangan perumahan diperlukan karena banyak anggota DPR RI yang datang dari daerah. Ketika berdinas di Jakarta, mereka membutuhkan tempat tinggal sehingga difasilitasi oleh negara.
“Rp 50 juta itu kan anggota DPR sudah tidak memiliki fasilitas perumahan. Banyak anggota-anggota DPR itu kan datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek ke KTP mereka, mereka ini kan orang daerah mereka harus punya tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” jelas Misbakhun.
Tunjangan rumah RP 50 juta bagi anggota DPR RI menjadi sorotan publik. Besarnya angka tunjangan tersebut menuai berbagai komentar, terlebih di tengah program efisiensi yang dijalankan pemerintah.
Saat ini pejabat DPR RI tidak mendapat rumah dinas dan sudah dikembalikan ke Sekretariat negara. Sebagai pengganti fasilitas tersebut maka pejabat DPR RI kini memperoleh RP 50 juta per bulan.
“Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka yang menentukan penggantinya per bulannya itu Kementerian Keuangan. DPR itu cuman menerima saja, tentunya dengan standar dan kualifikasi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Noel ditangkap dalam OTT KPK yang digelar pada Rabu (20/8). Fitroh mengatakan kasus dugaan pemerasan yang membuat Noel kena OTT berbeda dengan kasus pemerasan TKA Kemnaker yang saat ini tengah berjalan.
“Beda,” ucap Fitroh.
KPK belum menjelaskan ada tidaknya uang yang diamankan dalam perkara ini. Pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan.
“Pemerasan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/8/2025).
KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel dkk. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Minggu depan setelah kunker (kunjungan kerja) ke 3 daerah kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
“Dirgakkum ya kita panggil untuk ya memastikan apa namanya perintah Pak Prabowo itu dilaksanakan. Pelaku tambang ilegal siapapun apapun latar belakangnya apakah masih aktif apakah sudah pensiun harus ditindak tegas,” tambahnya.
Habiburokhman menyebut tambang ilegal perlu ditertibkan karena sangat signifikan untuk mengembalikan keuangan negara. Dirinya mendengar kerugian yang timbul dari tambang ilegal mencapai ratusan triliun.
“Saya dengar sih jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan Rupiah, padahal kan kita saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatannya Pak Prabowo ya,” sebutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri ke kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk menggelar rapat terbatas. Prabowo membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Komisi III DPR segera menggelar rapat membahas tambang ilegal. Komisi III DPR mengungkit pesan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membereskan masalah tambang ilegal.
Rapat terbatas itu digelar di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8) malam. Rapat digelar tertutup. Momen rapat itu diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet.
“Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagramnya, Rabu (20/8).
Teddy menyebut pertemuan tertutup itu berlangsung selama 4 jam. Prabowo membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
“Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujarnya.
Adapun menteri yang terlihat hadir adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mengutip Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, dalam rapat tersebut Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Presiden Prabowo mengadakan rapat maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih sejak siang hingga malam hari ini di kediaman pribadinya, Hambalang pada hari Rabu 20 Agustus 2025,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet.
Pada sesi pertama rapat, Prabowo berdiskusi dengan Dirut BUMN di sektor pertanian dan perkebunan terkait pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
“Pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas ijin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat maraton tiga kali di kediamannya, Hambalang, Rabu (20/8/2025). Rapat diadakan sejak siang hingga malam hari guna membahas soal pengelolaan lahan, tambang ilegal, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Setelahnya, rapat dilanjutkan bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan. Pasalnya sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente memiliki potensi ekspor bernilai tinggi dan mampu menopang devisa negara.
Amran menyampaikan komoditas kelapa jika dikelola dengan serius, nilai ekspor kelapa bisa menembus Rp 400 triliun. Pasarnya pun kata Amran sudah ada.
“Contohnya kelapa, saat ini luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dilakukan hilirisasi, ekspor kelapa bisa bernilai hingga Rp 400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya China dan India,” kata Amran dalam keterangan tertulis.
Selain di sektor perkebunan, program hilirisasi pertanian dan sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional. Hilirisasi ini dinilai menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru, sekaligus membuka peluang besar bagi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Kita harus masuk ke hilirisasi. Hilirisasi ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang, dengan target tiga tahun,” katanya.
Ia menilai bahwa program hilirisasi ini perlu melibatkan keterlibatan TNI agar berjalan efektif dan terukur. Menurutnya TNi sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya. Selain itu, TNI dibutuhkan untuk pengawasan agar tidak ada kebocoran.
“Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan Bapak Presiden untuk hilirisasi adalah langkah tepat. Dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan semua pihak, kita bisa stop impor, dorong ekspor, dan wujudkan Indonesia sebagai bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” terang Amran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Terlepas dari perdebatan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan usulan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan sebesar Rp 3.786,5 triliun kepada DPR pada 15 Agustus 2025 kemarin. Dalam pengajuan tersebut, terdapat anggaran yang disiapkan untuk belanja DPR.
Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.900,0 miliar (Rp 9,9 triliun). Jumlah relatif sama dengan outlook anggaran 2025 yang sebesar Rp 9.964,7 miliar (Rp 9,96 triliun).
Namun, alokasi belanja untuk DPR 2026 dan outlook belanja 2025 ini terlihat mengalami lonjakan drastis dari realisasi belanja DPR untuk tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Perdebatan mengenai besaran penghasilan anggota DPR kembali mencuat, di tengah pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Sebab, dengan gaji dan seluruh tunjangannya, termasuk besaran tunjangan perumahan, total penghasilan anggota DPR itu bisa Rp 100 juta per bulan.
Sebagai perbandingan, belanja DPR pada tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 5.416,2 miliar (Rp 5,41 triliun), 2022 sebesar Rp 5.602,9 miliar (Rp 5,6 triliun), pada 2023 sebesar Rp 6.019,4 miliar (Rp 6,01 triliun), dan belanja DPR untuk tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp 5.946 (Rp 5,94 triliun).
Besaran anggaran belanja DPR pada 2026 secara umum ditujukan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 5.676,2 miliar (Rp 5,67 triliun), serta sisanya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4.223,8 miliar (Rp 4,22 triliun). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selama 2025 data hingga 19 Agustus 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp 186,06 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).
Lebih rinci dijelaskan, pembelian itu dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah sebesar Rp 48,26 triliun.
Perry memastikan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih dari itu, BI dipastikan mendukung penuh implementasi program Asta Cita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 186,06 triliun sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2025. Keputusan itu diambil untuk memperkuat operasi moneter dan sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
“Ke depan BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Secepatnya (akan dilakukan penetapan tersangka). Jadi nanti kita lihat perkembangan dari proses penyidikan ini, pemeriksaan, permintaan keterangan kepada para pihak juga sudah dilakukan sejak tahap penyelidikan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).
Budi menyebut KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Ada sejumlah barang yang disita dari penggeledahan itu seperti dokumen, barang bukti elektronik, hingga aset.
“Dalam sprindik (surat perintah penyidikan) umum, setelah itu juga ditindaklanjuti dengan rangkaian penggeledahan yang tentu dari penggeledahan,” ungkapnya.
“Semuanya nanti akan didalami, termasuk BBE nanti akan dibuka informasi-informasi yang terkait dengan perkara ini,” tambahnya.
KPK juga menyebut akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Namun KPK belum membeberkan kapan waktunya.
“Secepatnya nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan oleh penyidik,” sebutnya.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, total sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara tersebut. Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Yaqut dan dua orang lainnya berstatus sebagai saksi.
Dalam perkara ini, Yaqut telah diperiksa pada Kamis (7/8). Yaqut saat itu diperiksa sekitar 4 jam.
Pangkal masalah dari kasus ini adalah pengalihan setengah dari tambahan 20 ribu kuota haji di era Yaqut. Dalam jumpa pers pada Sabtu, 9 Agustus 2025 dini hari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkit pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu. Tambahan 20 ribu kuota haji didapat Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah bertemu dengan pemerintah Arab Saudi.
KPK menyebutkan pengalihan setengah kuota haji tambahan ke haji khusus tidak sesuai aturan. KPK mengungkap ada ratusan travel yang terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Iya, tentu (didalami), termasuk juga kita pembagiannya. Kan tadi, travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/8). (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp 6 juta setengah, hampir Rp 7 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adapun, Adies mengatakan yang mengalami kenaikan ialah komponen tunjangan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
Adies mengatakan dengan komponen-komponen tunjangan itu, gaji yang diterima anggota dewan setiap bulannya kurang lebih Rp 70 juta.
“Gaji tidak naik ya, saya tegaskan sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69-70-an,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tak mengalami kenaikan. Adies mengatakan gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap Rp 7 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” sambungnya.
Adies mengatakan meski tak ada kenaikan gaji pokok, anggota dewan tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Adies menyebut gaji pokok anggota dewan kurang lebih sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan.
“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi,” katanya.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan anggota dewan periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah jabatan. Sehingga, sebagai gantinya, setiap anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Adies mengatakan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan masih cukup ideal. Hal itu jika dibandingkan dengan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan sebesar Rp 3 juta per bulan.
“Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi,” ujarnya.
“Ya sekitar Rp 50 juta saya rasa, saya kira make sense-lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan), karena dapat rumah dinas,” imbuh dia. (DON)