JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo dipanggil penyidik KPK terkait kasus dugaan merintangi penyidikan perkara e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Fredrich dan Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Besok, Jumat (12/1) diagendakan pemeriksaan untuk FY (Fredrich Yunadi) dan BST (Bimanesh Sutarjo). Dua tersangka dalam kasus dugaan merintangi proses hukum dalam penanganan kasus KTP elektronik,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).
Surat pemanggilan disebut Febri sudah dikirim pada 9 Januari 2017. Dia berharap keduanya hadir agar bisa memberikan keterangan, termasuk apabila ingin memberikan bantahan.
“Jika ada bantahan-bantahan silakan nanti disampaikan saja pada penyidik. Saya kira itu akan lebih positif agar proses hukum ini bisa berjalan lancar,” ujar Febri.
Febri juga menyebut ada 26 saksi yang telah diperiksa dalam proses penyidikan dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto. Ia menyebut ada pengurus DPP salah satu partai politik yang juga diperiksa.
“Unsurnya kurang lebih dari pegawai rumah sakit, dari perawat juga, ada pihak manajemen atau direktur dari perusahaan, ada anggota partai politik dari pengurus DPP salah satu partai politik, dan juga saudara Hilman yang masuk dalam pencegahan kemarin, ajudan juga kita agendakan periksa. Sekitar 26 orang sudah kita lakukan pengambilan keterangan selama proses penyidikan,” ucap Febri.
Soal pemeriksaan etik oleh Peradi terhadap Fredrich, Febri mengaku KPK akan menghormati proses itu. Namun, ia berharap Fredrich tetap hadir pada pemeriksaan besok.
“Kita hargai proses pemeriksaan kode etik. Kalau di Peradi mau melakukan pemeriksaan kode etik, di IDI juga sudah melakukan. Itu domain organisasi profesi masing-masing,” ungkapnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengacara Fredrich Yunadi menanggapi kabar soal penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Dia merasa dibidik KPK dan hal itu disebutnya sebagai kriminalisasi.
Fredrich melampirkan kutipan Ketua Tim Hukum DPN Peradi Supriyanto Refa yang disebut sudah melakukan pendampingan hukum. Menurutnya, seorang pengacara tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
“Diduga adanya kriminalisasi terhadap profesi advokat sebagaimana Pasal 16 UU Advokat juncto Putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata sejak advokat menerima kuasa,” ujar Fredrich mengutip pernyataan Refa dalam keterangannya, Rabu (10/1/2018).
Sejauh ini, KPK baru secara resmi menyampaikan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Fredrich dan 3 nama lainnya yaitu Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto bernama Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah. Atas hal itu, Fredrich merasa dibidik KPK.
“Saya sebagai advokat kini dibidik KPK,” kata Fredrich, Selasa (9/1) malam.
KPK sudah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri untuk 4 saksi tersebut kepada Kemenkum HAM. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 8 Desember 2017.
Terkait kabar penetapan tersangka Fredrich, KPK hingga kini belum menggelar konferensi pers resmi. Ketika dimintai konfirmasi, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah tidak secara tegas menyebut status tersangka Fredrich.
“Ya kalau proses lanjutan dari penyelidikan sudah dilakukan, informasinya sudah penyidikan. Sore ini akan diumumkan,” ujar Febri. (NGO)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus video porno bocah dengan perempuan. Dari jumlah itu, 6 orang sudah ditangkap sementara seorang lainnya masih buron.
Enam tersangka yang ditangkap yaitu sang sutradara M Faisal Akbar, dua perempuan pemeran video A alias Intan dan IO alias Imel, dua ibu korban S dan H, serta perekrut pemeran perempuan SM alias Cici. Satu orang yang turut merekrut perempuan berinisial I masih dalam pengejaran.
Keenam pelaku ditangkap tim gabungan Polda Jabar dan Satreskrim Polrestabes Bandung. Mereka ditangkap di berbagai lokasi di Bandung, Minggu (7/1) kemarin.
“Hasil penyelidikan kita tetapkan enam orang terlibat dan sudah ditangkap,” ucap Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (8/1/2018).
Agung mengatakan Faisal awalnya berkenalan dengan perekrut wanita berinisial I. Dari I, Faisal kemudian mengenal A alias Intan pemeran wanita dalam video.
“A ini juga berperan merekrut anak berinisial DN (9) dan mengenal ibu korban,” kata Agung.
Faisal juga berkenalan dengan seorang perekrut wanita SM alias Cici. Dari Cici juga Faisal mengenal pemeran perempuan Imel. Lalu, Imel juga mengenalkan Faisal kepada korban lain berinisial RD (9) beserta ibunya H.
“Ini yang sangat miris karena ternyata orang tuanya ikut terlibat,” ujar Agung.
Kini keenam tersangka itu telah mendekam di rutan Mapolda Jabar. Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Polisi juga menjerat pelaku dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tali pocong yang dicuri M Irpan dari jasad temannya di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) ternyata tidak membawa rezeki seperti yang diharapkan. Karena tak berkhasiat, tali pocong itu dibuang.
“Tali pocong disimpan di kantong kresek dan sweater, jadi Sabtu digunakan untuk narik angkot, tapi bukannya ramai tapi angkot malah sepi,” kata Kapolres Tangsel, AKBP Fadli Widiyanto di Mapolres Tangsel, Jalan Promoter, Tangsel, Senin (8/1/2018).
Irpan memutuskan membuang tali pocong ke Kali Pesanggrahan. Polisi saat ini masih mencari barang bukti tersebut.
“Karena tidak ada gunanya, tali pocong dibuang dan kita akan mencari tali pocong tersebut,” ujarnya.
Tersangka saat ditanya polisi mengaku hanya menggunakan tali pocong satu hari. Karena angkot tetap tidak ramai, Irpan membuang tali pocong.
“Saya buang di Kali Pesanggrahan,” ujar Irpan.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK membuka posko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak 2018. Ada 20 posko yang keseluruhannya berada di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
“Kami buka posko LHKPN sampai 20 posko untuk pelaporan calon-calon mulai hari kemaren. Belum saya update lagi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2018).
Febri mengatakan saat ini sudah ada sekitar 360 calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN. KPK berharap calon kepala daerah melaporkan LHKPN yang benar dan tepat.
“Ada 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan. Harapannya proses pelaporan dilakukan lebih cepat dan selain kewajiban lapor juga melaporkan yang benar karena ini jadi dasar ke publik melihat dan memantau kekayaan yang wajar jika sudah menjabat,” ujar Febri.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengimbau calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak segera menyetorkan LHKPN. Saut menilai LHKPN terkait integritas pemimpin.
“Apa yang mau diambil dari LHKPN adalah soal keterbukaan dan kepatuhan akan ketentuan yang mengaitkanya dengan integritas pemimpin,” ujar Saut saat dihubungi khatulistiwaonline.
Saut menilai calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak wajib melaporkan LHKPN. Apalagi ada aturan mengenai laporan LHKPN.
“Jadi kalau masalah LHKPN saja tidak dilaksanakan secara periodik sebelum dan sesudah menjabat maka ada banyak hal yang dapat dipertanyakan atas yang bersangkutan yang terkait dengan integritas yang bersangkutan,” ujar Saut. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polda Jawa Barat terus mengusut kasus video mesum tak bermoral anak di bawah umur dengan perempuan dewasa. Polisi tengah menganalisis rekaman CCTV dari dua hotel di Bandung yang dijadikan lokasi perekaman.
“Kita sedang analisis dulu rekaman CCTV. Kita akan cocokkan rekaman dengan gambar wajah yang ada dalam video,” ucap Dir Reskrimum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana kepada khatulistiwaonline via sambungan telepon, Sabtu (6/1/2018).
Rekaman CCTV itu berasal dari dua hotel lokasi pembuatan video. Enam buah dekoder dibawa polisi untuk dianalisis.
Umar mengatakan perlu waktu untuk menganalisis rekaman CCTV itu. “Karena kita harus lihat secara detail rekaman itu supaya cocok,” kata dia.
Umar belum mau banyak bicara terkait kasus tak bermoral ini, karena masih membutuhkan waktu melakukan analisis CCTV. “Kita masih analisis dulu,” katanya.
Video tak senonoh tersebut tersebar di medsos dalam beberapa hari terakhir. Terdapat dua video yang memperlihatkan adegan ranjang bocah dengan perempuan dewasa di sebuah kamar diduga hotel. Sungguh kelakuan tak bermoral. (DON)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Tim Vipers Polres Tangsel berhasil menangkap pelaku pencurian tali kafan di makam Suhendra alias Capu di TPU Taman Abadi, Ciputat, Tangsel. Pelaku saat ini masih diperiksa polisi.
“Betul, pelaku sudah kami tangkap,” kata Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Ahmad Alexander Yurikho kepada khatulistiwanline, Sabtu (6/1/2018).
Pelaku berinisial MI ditangkap pada Sabtu (6/1) dini hari tadi. Saat ini dia masih diperiksa di Mapolres Tangsel.
“Motifnya masih kami dalami,” imbuhnya.
Sebelumnya, polisi sempat mencurigai dua orang yang saat itu berada di makam. Namun ternyata, setelah dilakukan pendalaman dan pengecekan, alibi keduanya tidak terbukti mencuri tali kafan.
Pencurian tali pocong itu diketahui pada pukul 06.30 WIB, Jumat (29/12), setelah warga melihat kuburan Capu dibongkar. Capu meninggal pada Kamis (28/12). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akhirnya menahan Jennifer Dunn dalam kasus narkotika. Jennifer resmi ditahan mulai hari ini.
“Iya betul, hari ini mulai ditahan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Sabtu (6/1/2018).
Dengan ditahannya Jennifer Dunn, selanjutnya dia akan diselkan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. “Ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya,” imbuhnya.
Selain Jennifer, polisi menahan teman nyabu-nya, Raditya alias Tya.
Jennifer ditangkap pada 31 Desember 2017. Selama proses penangkapan, Jennifer tidak ditahan.
Penyidik pun memperpanjang penahanan hingga 3×24 jam setelah masa penangkapan 3×24 jam habis. Perpanjangan masa penangkapan Jennifer habis pada hari ini, Sabtu (6/1/2018). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap ada pemberatan hukuman terhadap WS alias Babeh, pelaku sodomi di Tangerang, Banten. Hal tersebut didasari banyaknya jumlah korban hingga adanya pengancaman.
“KPAI mendorong pemberian pemberatan hukuman karena korban banyak. Lalu ada unsur melakukan tipu daya kebohongan dan pengancaman,” kata komisioner KPAI Putu Elvian saat dihubungi khatulistiwaonline.com, Jumat (5/1/2017) malam.
Putu menilai dalam kasus Babeh ini sangat dimungkinkan untuk diberikan pemberatan hukuman. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian yang menangani kasus tersebut.
“KPAI tentu saja memastikan proses ini berjalan dengan baik. Terkait apakah penyidik akan menggunakan Pasal 81 atau 82, tentu saja itu menjadi kewenangan penyidik. Di sini tentu saja harapan KPAI tersebut lebih pada bagaimana ini menjadi efek jera pelaku di kemudian hari,” kata dia.
Saat disinggung apakah pemberatan hukuman yang dimaksud adalah hukuman kebiri, Putu belum berani memastikan itu. Menurutnya, pemberian hukuman kebiri harus melihat beberapa poin lagi.
“Kalau diterapkan pidana tambahan (hukuman kebiri), harus melihat unsur tadi. Apakah korban lebih dari satu, iya. Mengakibatkan luka berat, nah ini belum terlihat dari hasil visum. Sejauh ini baru visum et repertum. Apakah korban mengalami gangguan jiwa, saya lihat dari hasil telaah dari anak-anak tidak melihat ke arah itu. Apakah ada penyakit menular, itu belum terlihat, belum dilakukan pemeriksaan juga. Unsur ini yang menjadi tolok ukur diberlakukan pidana tambahan kebiri,” ucap dia.
Putu menambahkan, jika dari hasil pemeriksaan memang unsur-unsur tersebut terpenuhi, Babeh bisa dikenai hukuman kebiri. “Kalau semua memenuhi unsur, rasanya bisa dilakukan hukuman kebiri. Saat ini saya lihat baru satu, yang lain masih menunggu pemeriksaan,” imbuhnya. (MUL)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya mengakhiri tahun 2017 dengan sejumlah pekerjaan rumah (PR) kasus yang belum terselesaikan. Mengawali tahun 2018, Polda Metro Jaya memprioritaskan penuntasan perkara yang belum selesai, di antaranya kasus teror Novel Baswedan.
“Kita kejar, kita upayakan semuanya supaya bisa selesai. Kan banyak tunggakan, semuanya (termasuk kasus Novel-red) semuanya kita kejar,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Idham tidak memungkiri pihaknya masih punya tunggakan kasus pada tahun 2017. Selain kasus Novel, kasus-kasus lain yang juga belum terselesaikan diprioritaskan untuk segera dituntaskan.
“Kita masih kejar bom molotov di Kedubes Myanmar, jadi semua (utang kasus) kita prioritaskan di 2018 ini,” imbuh Idham.
Secara terpisah dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline Rabu (3/1) malam, Idham mengatakan pihaknya terus bekerja untuk menyelesaikan utang kasus itu. “Bagi kita tunggakan tentu jadi prioritas, itu semua jadi fokus kita untuk segera diungkap,” lanjutnya.
Dia berharap, utang-utang penanganan kasus pada tahun 2017 dapat diselesaikan secepat mungkin tahun ini.
“Saya kira tidak ada lah yang mau menunggak kasus. Pasti semuanha ingin selesai, termasuk kasus Novel ini,” tuturnya.
Irjen Idham memastikan timnya masih terus bekerja untuk segera mengungkap siapa pelaku teror tersebut.
“Tim masih terus bekerja untuk mencari tahu siapa pelakunya, tentu kita juga berkeinginan ini cepat selesai,” sambungnya.
Polda Metro Jaya juga telah menyebar sketsa wajah keempat terduga pelaku yang digambar berdasarkan penggambaran para saksi di lapangan. Para terduga itu dicari polisi untuk dimintai keterangannya terkait dugaan keterlibatannya dalam penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK itu. (DON)