JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan NasDem dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024). Sidang perkara nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 itu dipimpin oleh Saldi Isra sebagai Ketua Panel.
“Ada dua Yang Mulia, kalau nantinya akan disahkan nanti kita akan inzage untuk kuasa dan file-file berkaitan,” ujar Kuasa Hukum Partai Nasdem, Ucok Edison Marpaung, dalam persidangan.
Ucok meminta Anwar Usman tidak ikut dalam memutuskan gugatan. Sebagai informasi, Anwar Usman disanksi MKMK untuk tidak ikut dalam persidangan sengketa Pemilu yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan.
Anwar merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara, PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan anak Jokowi.
“Kedua, ini friendly reminder aja, Yang Mulia, karena pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia kami akan mengingatkan kepada Yang Mulia Anwar Usman khususnya untuk tidak bersama-sama mengambil keputusan dengan Yang Mulia lainnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menerangkan, pihaknya dan lembaga keuangan termasuk bank akan menelusuri lebih jauh data pemilik rekening bank pelaku judi online yang telah diblokir. Pihaknya juga mencermati rekening-rekening lain pelaku judi online.
“Karena pada gilirannya pelanggar itu kan, itu bukan rekening, pelanggar itu orang. Jadi sebenarnya pelanggar tadi itu terlepas rekeningnya yang diblokir adalah ini, tapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas dari lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” terangnya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Dia menerangkan, pihaknya mendalami rekening-rekening pelaku judi online untuk mengambil langkah-langkah tepat. Di lain pihak, kata dia, hal ini pada gilirannya harus dilakukan penyidikan dan penelitian lebih jauh untuk kasus hukumnya.
“Jadi kita meneliti mendalami rekening yang lain untuk juga mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah di lain pihak, hal ini pada gilirannya harus juga dilakukan proses penyidikan dan penelitian lebih lanjut secara kasus hukumnya,” ujarnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Para tersangka ini ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan polres jajaran selama Operasi Nila pada 3-17 Juli 2024. Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan ada 368 kasus yang ditangani selama periode itu.
“Yang pertama jumlah kasus, ini ada 368 kasus yang sudah kita tangani. Yang kedua jumlah tersangka, dari Operasi Nila Jaya ini, ada 480 tersangka yang sudah kita proses. Yang terdiri dari pengedar 247 orang, pemakai 213 orang,” kata Donald saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (8/8).
Dari 480 orang tersangka ini, 50 di antaranya merupakan target operasi (TO) polisi. Polisi mengklaim seluruh TO tertangkap dalam operasi tersebut. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“WO ini, tanggal 4 dan 5 Agustus, Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan tentang dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh oknum wedding organizer. Korbannya adalah yang menyewa WO yang akan melaksanakan perkawinan tetapi tidak terlaksana oleh WO tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).
Ade Ary mengatakan sejauh ini pihaknya baru menerima 2 laporan polisi. Kerugian korban bervariatif.
“Terus ada yang dirugikan sekian ratus juta, ada yang dirugikan dua miliar,” imbuhnya.
Ade Ary mengatakan saat ini laporan korban tersebut sedang didalami oleh penyidik.
“Kasus ini sedang didalami, mohon waktu,” ucapnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan awal mula anak dibanting adalah ketika keduanya sedang di teras rumah. Si ibu membanting anaknya tanpa alasan yang jelas.
“Jadi gini, lagi duduk di teras, kemudian ini dengan ibunya nih ibu kandungnya, anak itu kan umur 1 tahun lebih lah. Terus tiba-tiba itu dia langsung ngebanting aja. Kenalah ke keramik gitu loh di teras,” kata AKP Nurma Dewi saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (6/8/2024).
Nurma menerangkan, ibu membanting anaknya ke lantai sekitar dua kali. Namun ada saksi yang menyebutkan tindakan itu dilakukan si ibu berkali-kali.
“Nah, tapi kalau saksi lihat neneknya, omnya, sama tantenya itu berkali-kali, tapi yang jelas itu dua kali. Iya pembantingannya, tapi ada yang bilang, dia kan ada tiga orang (saksi), ada yang bilang berkali-kali, ada yang bilang dua kali,” ungkapnya.
Nurma mengatakan kini bayi berumur 1 tahun itu sudah meninggal dunia. Dia anak berjenis kelamin perempuan.
Kini penyidik tengah melakukan pemeriksaan TY di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada dugaan TY punya gangguan psikologis.
“Itulah yang masih didalami. Jadi rupanya, kalau neneknya bilang, ini ada riwayat psikologis. Jadi sekarang lagi dibawa ke Kramat Jati (RS Polri) diperiksa psikologinya,” jelasnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sudah tiba di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus PMJ (lantai 5 gedung Ditreskrimum PMJ),” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).
Ade Safri mengatakan AD datang didampingi ayahnya. AD kini masih diperiksa penyidik terkait kasus tersebut.
“Didampingi ayahnya dan PH (penasihat hukum), Sandi arifin. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan AD diperiksa sebagai saksi. Nantinya penyidik akan mengklarifikasi apakah AD betul pemeran dalam video tersebut atau bukan.
“Klarifikasi kepada saksi apakah benar pemeran wanita dalam video tersebut adalah saksi AD. Jika benar, kapan dan di mana video tersebut diambil serta siapa yang melakukan perekaman video dimaksud,” kata Ade Ary, Senin (5/8).
Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap pria berinisial MRS (22) dan JE (35) terkait kasus tersebut. Keduanya diketahui merupakan penyebar dan yang memperjualbelikan video porno mirip AD tersebut. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK mengatakan dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,27 triliun.
“(Potensi kerugian negara) perkiraan sementara Rp 1,27 triliun,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).
Sebelumnya, KPK mengatakan nilai proyek di kasus korupsi itu mencapai Rp 1,3 triliun. Perkara yang diusut adalah terkait dugaan korupsi dalam proses kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 2019-2022.
“Nilai proyek sekitar Rp 1,3 triliun kontraknya,” kata Tessa Selasa (23/7). (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polisi menyebutkan HOK pernah merakit bahan peledak hingga meledak di dalam kamarnya. “Yang bersangkutan pernah mencoba di dalam rumahnya, di dalam rumahnya, memicu atau membakar kemudian terjadi ledakan,” ungkap Juru Bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).
Aswin mengatakan ledakan di dalam kamar HOK sempat membuat pihak keluarga kaget. Namun, ketika ditanya mengenai penyebab ledakan, HOK beralasan tengah bermain petasan.
“Ini ditanya oleh keluarganya ‘apa itu’, dia bilang bahwa dia sedang main petasan di dalam kamar, waktu itu seperti itu,” kata Aswin. (DON)
KABUPATEN BAGOR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Obat keras seperti Tramadol dan Hexymer masih gampang diperoleh masyarakat secara bebas.Hal ini tidak terlepas dari harga terjangkau dan kemudahan menemukan penjual jenis obat ini.
Kemudahan akses mendapatkan obat keras secara bebas dan ilegal membuat sejumlah orang semakin bebas mengkonsumsi jenis obat yang seharusnya menggunakan resep dokter ini.
Kemudahan yang seperti ini membuat pengguna obat keras tanpa resep dokter semakin banyak. Dengan akses mudah ini bisa mendorong anak-anak, seperti pelajar, terpengaruh ikut menggunakan obat-obat terlarang ini.
Para pengguna antara lain dapat memperoleh dengan mudah obat keras di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Maraknya peredaran sediaan farmasi tanpa resep dokter yang masuk dalam daftar G jenis Tramadol dan Heximer di wilayah Hukum Polsek Parung Panjang, Polres Kabupaten Bogor menjadi sorotan Ketua GWI DPD Banten.
Pasalnya dari hasil investigasi media, ditemukan toko yang menjual obat keras golongan G jenis Tramadol dan Heximer tepatnya di Raya Dago Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, (2/8/2024).
Mirisnya, bisnis haram tersebut diduga dibekingi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab agar peredarannya berjalan dengan lancar.
Salah seorang pembeli yang identitasnya tidak mau dipublikasikan mengaku kerap kali membeli Tramadol di toko tersebut tanpa menggunakan resep dokter.”Ia beli Tramadol disini, satu lempeng harganya Rp 60.000,” katanya.
Tramadol
Sementara itu, penjaga toko yang menjual obat jenis Tramadol dan Heximer saat dikonfirmasi malah melarikan diri ke belakang rumah untuk bersembunyi.Terkait temuan maraknya peredaran obat terlarang tersebut, Kapolsek Parung Panjang saat dikonfirmasi malah terkesan bungkam dan tutup mata.
Pada kesempatan yang sama, Samsul Bahri, mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap peredaran obat keras ini karena banyak akibat yang ditimbulkan dari bebasnya Tramadol dan Heximer dijual.
“Penegak hukum jangan menutup mata, ketika ada informasi ataupun aduan masyarakat, tolong ditindaklanjuti. Jangan justru menutup mata!” tegasnya, Sabtu (3/8/2024).
Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , Zullies Ekawati kepada Wartawan mengatakan, penggunaan obat keras, seperti Tramadol perlu resep dokter. Dikonsumsi dengan dosis berlebih dapat menyebabkan kecanduan.
Penggunaan Tramadol juga dapat menyebabkan efek samping berupa mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk, dan sakit kepala. Pemakaian secara bebas ini, motivasi pengguna yang mengonsumsinya bukan untuk terapi, melainkan untuk rekreasi.
Bahkan, yang paling parah, kecanduan Tramadol dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi otak hingga kematian.
Dia menyebut, sebagian besar pengguna memilih mengkonsumsi obat keras ini untuk kebutuhan lain, yakni meningkatkan efek euforia seperti halnya penggunaan narkotika.Padahal, menurut dia, pemakaian secara tepat jenis obat ini digunakan untuk meredakan nyeri atau sakit dari aktivitas keseharian.
”Pemakaian secara bebas ini, motivasi pengguna yang mengkonsumsinya bukan untuk terapi, melainkan untuk rekreasi,” ujar Zullies.
Untuk diketahui, sesuai dengan Undang- Undang pelaku dapat dijerat dengan Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana pengganti Pasal 106 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. (TIM)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan temuan fraud ini merupakan hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan KPK, Tim PK-JKN BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dari temuan itu, KPK menyarankan ke semua pihak untuk menindaklanjuti kasus fraud ini sesuai kewenangan masing-masing. Misalkan saja untuk KPK yang mengusut pelaku fraud untuk kemudian dilaporkan ke pihak berwajib ataupun BPJS Kesehatan dalam kewenangannya dalam memberi sanksi pelanggaran sesuai aturan.
“Sudah ada beberapa rumah sakit yang sebelumnya telah dilakukan piloting (pemeriksaan) oleh Tim PK-JKN Pusat bersama KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPKP. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan adanya indikasi-indikasi kecurangan yang menjadi rekomendasi dari KPK untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Adapun jenis fraud yang dimaksud adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan yang dimintakan RS ‘nakal’ kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya.
“Sebetulnya jenis fraud dalam Program JKN itu tidak hanya mencakup klaim fiktif. Ini sedang dilakukan proses oleh tim PK JKN,” ucap Rizzky.
Lebih lanjut ia menjelaskan modus yang digunakan rumah sakit ini untuk menaikkan tagihan klaim BPJS Kesehatan mereka termasuk menjiplak klaim pasien lain serta menambah jumlah obat yang digunakan dalam laporan klaim.
“Beberapa jenis kecurangan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan di antaranya memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning), klaim palsu (phantom billing), penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills), pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, dan lain-lain,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan hingga saat ini pihaknya bersama PK-JKN dan lembaga lainnya sudah memeriksa setidaknya sembilan rumah sakit terkait praktik penipuan klaim tagihan BPJS Kesehatan tersebut.
Namun tim gabungan ini sepakat untuk melakukan penanganan fraud atas tiga rumah sakit yang ditaksir menyebabkan kerugian hingga Rp 35 miliar. Ketiga rumah sakit inilah yang kemudian jadi fokus pemeriksaan KPK saat ini. (DON)