Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mahfud Md akan membantu berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang negara kepada PT Citra Marga Nusa Persada (CMNP). Hal ini diungkapkan setelah adanya pertemuan antara Jusuf Hamka dan Mahfud Md yang dilakukan pada Selasa (13/6) lalu.

“Kan pak Mahfud-nya mau keluar kota, minggu depan balik dia akan coba bantu itu untuk bicarakan bu Menteri Keuangan. Iya mudah-mudahan (dibayar). Iya (Mahfud akan bantu ngomong ke Sri Mulyani),” kata pria yang akrab disapa Babah Alun.

Dalam pertemuan itu, Jusuf Hamka juga mengatakan telah memberikan dokumen-dokumen terkait utang pemerintah kepada perusahaannya, CMNP. Ia menegaskan dokumen-dokumen itu sah dan perjanjian pada 2015 dengan Kementerian Keuangan juga bertanda bukti dengan kop surat Kemenkeu.

“Saya punya surat bukan surat bodong, kopnya Kementerian Keuangan kan saya sudah pernah kirim juga. Semua itu sah jadi ya negara kata beliau bilang ‘kalau negara berutang harus dibayar, kalau ada yang berutang saya uber’. Saya bilang, ‘Ya pak, harus fair dong’,” jelasnya.

Jusuf mengatakan, jika pemerintah tak kunjung membayar utang tersebut, dendanya akan membengkak. Jadi, angka 2% terkait utang pemerintah ke CMNP bukan bunga tetapi denda yang harus ditanggung pemerintah per bulannya.

“Ini kan utang negara bukan utang person to person dan saya selama nggak dibayar makin besar dendanya. Jadi 2% itu denda ya, bukan bunga,” ujarnya.

Sementara terkait macetnya pembayaran utang di Kementerian Keuangan, menurut informasi yang diterima Jusuf Hamka salah satu penyebabnya adalah pergantian dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani.

Saat pergantian itu, Jusuf menduga Biro Hukum yang mengurus perjanjian antara Kemenkeu dengan CMNP sengaja agar pembayaran utang itu tidak disetujui. Tanpa menyebutkan namanya, saat Sri Mulyani menjadi Menkeu, Biro Hukum itu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.

“Informasi yang disampaikan ke bu Menkeu nggak usah dibayar. Karena Biro Hukum itu yang jadi Sekjen, makanya dia jadi Sekjen dia tolak-tolakin karena dia kan malu waktu itu Biro Hukum. Kan Kemeneku kalah beberapa kasus,” jelasnya.(DON)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah pernah memproses pembayaran utang kepada perusahaan jalan tol Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusa Persada (CMNP). Tepatnya, proses itu dilakukan di Kementerian Keuangan.

Menurutnya, ketika Menteri Keuangan masish dijabat oleh Bambang Brodjonegoro, pemerintah pernah membuat perjanjian resmi pembayaran utang. Namun, setelah ada pergantian menteri proses itu tidak berjalan, dalam hal ini Mahfud bilang prosesnya macet.

“Ini sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui waktu zaman pak Bambang Brodjonegoro. Menteri keuangannya dia,” beber Mahfud MD ditemui di kantornya usai melakukan pertemuan dengan Jusuf Hamka, bilangan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, tapi sampai sekarang macet,” katanya.(HAN)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian dan Lembaga berhenti membuat banyak aplikasi. Jokowi justru ingin pelayanan publik dapat direalisasikan dalam satu aplikasi saja agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan ditekennya Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE).

“SPPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden beri arahan tidak lagi boleh membangun aplikasi baru,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital.

Azwar Anas mengatakan saat ini sudah ada 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, Jokowi justru jengkel dengan banyaknya aplikasi ini yang justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

“Sekarang itu lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat susah bangun akun satu-satu untuk dapat pelayanan digital. Dengan SPBE ini maka di-interoperabilitaskan,” kata Anas.(DON)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri PAN-RB Azwar Anas menyampaikan jumlah posisi yang sejauh ini diusulkan Kementerian dan Lembaga dan juga Pemerintah Daerah untuk dibuka mencapai 1.030.751. Namun jumlah itu bisa saja berubah bila ada usulan tambahan, pasalnya Azwar Anas bilang masih ada beberapa instansi yang belum mengusulkan tambahan jumlah pegawainya.

“Jadi gini, ini sedang kita hitung. 1.030.751 itu usulan, usulan sementara berdasarkan KL, kecuali ada KL yang belum sempat usulkan,” ungkap Azwar Anas di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Azwar Anas bilang dari total formasi itu, 80% di antaranya akan dikhususkan untuk seleksi bagi para honorer. Sementara itu, 20% sisanya adalah untuk fresh graduate.

Untuk fresh graduate, akan diprioritaskan yang memiliki talenta digital. Azwar Anas mengingatkan kualifikasi untuk posisi bagi para fresh graduate akan sangat tinggi.

“Untuk yang fresh graduate akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi posisi yang ada yang dibutuhkan KL dan Pemda,” ujar Azwar Anas. (MON)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Jokowi menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar, itu perintah presiden,” kata Mahfud dalam YouTube yang disiarkan Kemenpolhukam, Minggu (11/6) kemarin.

Mahfud sendiri mendapat tugas dari Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022.

Perintah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkracht, maka pemerintah wajib membayar, termasuk dalam kasus Jusuf Hamka.

“Kami sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar,” ucapnya. (MON)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan senilai Rp 36,10 triliun.

“Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun,” ucapnya.

Program dukungan manajemen itu akan diampu oleh 12 unit eselon I dan merencanakan 553 kegiatan (termasuk BLU) terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan. Antara lain penguatan budaya dan integritas, penyelesaian pembangunan core tax, pengembangan super apps Kemenkeu, upgrade CEISA 4.0, implementasi grand design organisasi, hingga pembangunan SINSW 2.0.

Suahasil meyebut pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program yang terdiri atas program kebijakan fiskal Rp 40,235 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,482 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 28,741 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 310,821 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.

“Total rupiah murni di Kemenkeu Rp 38,906 triliun, PNBP Rp 21,763 miliar, hibah luar negeri Rp 1,122 miliar, BLU Rp 9,423 triliun. Total pagu indikatif Kemenkeu (2024) adalah Rp 48.353.424.381.000,” ucapnya. (BAS)

Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Beleid itu diteken beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni 2023.Dalam pasal 3 ayat 1 Perpres 31 2023, disebutkan secara rinci lokasi Bandara VVIP IKN.

“Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,” bunyi pasal tersebut, dikutip Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, untuk pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, saat masa konstruksi nantinya pemilihan penyedia jasa konsultan perencana teknis dan atau perencana desain teknis dilakukan melalui penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (DON)