JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Tahun depan kita sudah mendapatkan,APBN indikatif,senilai Rp 217 triliun. Artinya akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar. Itu artinya cari anggaran sudah selesai,SDM kita sedang dididik, sehingga kita akan menghasilkan calon kepala SPPG 32.000,” kata dia di Kantor BP Taskin, Jakarta.

Pada 2025, anggaran BGN dialokasikan sebanyak Rp 71 triliun. Dadan meyakini akan mendapatkan tambahan untuk tahun ini Rp 50 triliun. Penambahan itu untuk mencapai target terbaru penerima sebanyak 82,9 juta orang.

“Alhamdulillah kita sudah dianggarkan Rp 71 triliun dan kemudian masih akan bertambah,kurang lebih Rp 50 triliun,” terangnya.

Saat ini pemerintah telah membangun 785 SPPG di 38 provinsi dengan jumlah pekerja yang terserap sebanyak 68 ribu orang. Jumlah penerima MBG telah mencapai 4,97 juta orang.

Anggaran Badan Gizi Nasional akan naik menjadi Rp 217 triliun pada 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dengan kenaikan itu, BGN diklaim akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar.

“Alhamdulillah juga sudah memperkerjakan kurang lebih 68 ribu. Jadi yang sudah bekerja di SPPG, 68 ribu dan lebih dari 60% yang bekerja adalah ibu-ibu rumah tangga, yang tidak punya pendapatan.Dan sekarang bisa mendapatkan,pendapatan minimal Rp 2 juta. Jadi ada aspek menghilangkan kemiskininan ekstrem,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2025.

“Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tulis Pasal 1 aturan tersebut.

Ketiga Lembaga Keuangan Internasional tersebut adalah pertama, Islamic Development Bank (IDB) senilai Rp 1,53 triliun atau setara US$ 101,59 juta berupa pembayaran tunai. Dana ini akan digunakan untuk pembayaran kenaikan saham umum keempat (US$ 5,35 juta), kenaikan saham umum keenam (US$ 11,91 juta), dan kenaikan saham khusus (US$ 84,33 juta).

Lembaga kedua adalah International Fund for Agricultural Development (IFAD) senilai Rp 45,30 miliar atau setara dengan US$ 3 juta berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi ini akan dilakukan untuk penambahan saham ketigabelas.

Lembaga ketiga adalah International Development Association (IDC) senilai Rp 188,75 miliar atau setara US$ 12,5 juta berupa pembayaran tunai. Dana ini akan digunakan untuk penambahan saham kesembilanbelas (US$ 6 juta) dan penambahan saham keduapuluh (US$ 6,5 juta).

“Pelaksanaan penambahan investasi ini pemerintah pada LKI dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang berwenang mengelola investasi pemerintah pada LKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pasal 6.

Nilai penambahan investasi ini dapat melebihi nilai yang disebutkan di atas apabila diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai APBN tahun berjalan. Nilai definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan investasi. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kemenkeu. Setidaknya ada 139 orang yang dilantik, yang tersebar di 13 unit eselon 1, unit non-eselon serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini merupakan sebuah periode yang luar biasa dengan komitmen besar untuk mewujudkan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu mendukung tujuan nasional.

“Keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu menjadi instrumen penting di dalam mendukung tujuan nasional memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta peradaban bagi Indonesia,” kata Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Di samping tanggung jawab besar itu, ia mengingatkan bahwa dunia saat ini dalam situasi yang tidak mudah. Berbagai tantangan masih terus dan bahkan akan terus terjadi. Hal ini baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.

“Dunia penuh dengan hubungan yang bersitegang. Adanya persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi dan ini memberikan imbas yang luar biasa. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, persaingan geopolitik dan keamanan, termasuk larangan atau regulasi ekspor-impor yang luar biasa disruptif. Ini adalah sesuatu yang sedang dan akan terus terjadi,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, dalam sejarahnya banyak yang menyamakan situasi saat ini dengan saat masa-masa awal tahun 1940 atau bahkan 1930. Pada kala itu, terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, salah satunya yang dikenal dengan ‘Great Depression’ atau ‘Depresi Berat’.

“Ini menunjukkan bahwa kita perlu waspada. APBN selalu menjadi instrumen yang penting dan diandalkan. Karena lingkungan, baik ekonomi dan politik global, maupun nasional, tidak 100% selalu bisa kita kontrol. Namun kita memiliki tanggung jawab agar negara Indonesia perekonomiannya dan rakyatnya terus bisa melangsungkan proses pembangunan dalam rangka mencapai perbaikan kesejahteraan dan perbaikan pemerataan,” kata dia.

Meski demikian, menurutnya penting untuk diyakini bahwa kedaulatan Indonesia, rakyat Indonesia, serta kemampuan untuk menjaga kemerdekaan dan perdamaian abadi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. Ia juga menekankan, seluruh niat tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara yang sehat.

“Seluruh tujuan baik dan cita-cita membutuhkan keuangan negara yang dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Para pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan adalah posisi yang sangat menentukan kinerja Kementerian Keuangan di dalam mengelola keuangan negara,” ujar Sri Mulyani. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Aman, aman. Kan dimintanya cuma 2.000 ton saja. Jadi kecil lah. Kita setiap hari saja, Bulog itu ngambil sekitar 12 ribu, 15 ribu, 20 ribu-an ton satu hari untuk beras,” kata Sudaryono saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.

“Jadi kalau kita ‘buang’ sebulan 2.000 ton, itu kecil lah. Maksudnya, mungkin buat mereka itu gede, karena memang populasinya kita kan jauh lebih besar,” sambungnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, meski sebagian akan diekspor ke Malaysia.

Sebab menurutnya, kebutuhan impor beras Malaysia dari Indonesia hanya sebanyak 2.000 ton/bulan. Sedangkan jumlah beras yang diserap Perum Bulog sebagai CBP bisa mencapai 20.000 ribu ton per hari.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk skema ekspor dilakukan secara bisnis ke bisnis (B2B) melalui Perum Bulog. Walau sejauh ini realisasi jual-beli beras tersebut masih akan menunggu keputusan dari pihak Malaysia.

“Kita nunggu dari mereka sih, kita kan sifatnya stand by ya. Kita sudah siap, waktu kita ketemu dengan Pak Mentan Malaysia, juga sudah kami sampaikan. Pelaku usahanya, yang mau melakukan impor, juga sudah ketemu saya juga,” ucapnya.

“Kita sampaikan isunya, bolanya di mereka. Isunya mereka lah, intinya mereka mau mengambil dari mana. Intinya kami siap, Kementerian Pertanian sudah diperintah Presiden, mana kala Malaysia siap, kita siap,” tegas Sudaryono. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Diperkirakan produksi (gula) tahun ini 2,9 juta ton, dan itu tertinggi. Kita optimis swasembada gula segera tercapai. White sugar kita sudah hampir mencukupi kebutuhan dalam negeri. Artinya, kita sedang menuju swasembada, kita mau bukan hanya gula untuk konsumsi, tapi juga industri,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Produksi gula pada 2024 diketahui mencapai 2,46 juta ton. Produksi 2024 juga naik 8,57% dibandingkan pada 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada tahun 2028, sedangkan gula industri pada tahun 2030.

Amran pun mendorong seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memprediksi produksi gula nasional mencapai 2,9 juta ton tahun ini. Ia menyebut, jika target itu tercapai maka akan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Tebu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, wilayah penghasil tebu terbesar di Indonesia, Rabu (11/6/2025) lalu.

“Kita harus bergerak eksponensial. Seperti yang sudah terjadi pada sektor pangan, stok beras dan jagung kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan, sekarang giliran tebu yang kita benahi,” ujar Amran.

Dia menjelaskan bahwa pengembangan tebu nasional akan difokuskan pada dua strategi utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mencakup perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang efisien, dan penanganan serius terhadap kondisi ratoon.

“Bayangkan, 86% ratoon kita sudah 3 ke atas, berarti sudah rusak kan. Nah, kita harus selesaikan ini dalam waktu singkat. Paling lambat 3 tahun kita harus bongkar ratoon, seluruhnya harus dibongkar, tidak ada pilihan,” tegas Amran.

Untuk mendukung intensifikasi, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk pupuk bersubsidi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga dukungan benih yang berkualitas melalui sinergi dengan BUMN seperti PTPN.

Sementara untuk ekstensifikasi, pemerintah menargetkan untuk perluasan lahan tebu baru hingga 200.000 hektare (ha) melalui kolaborasi dengan PTPN, sebagai bagian dari total 500.000 ha lahan tebu yang sedang diupayakan.

“Ini bukan target maksimal (lahan), ini target minimal. Bisa mulai disiapkan tahun ini dan diselesaikan paling lambat tiga tahun. Anggaran untuk gula kalau untuk PTPN ya, diperkirakan Rp 10 hingga Rp 40 triliun,”ucap Amran.

Amran juga ingin ada penyederhanaan regulasi. Salah satunya adalah sistem akumulasi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan keputusan ini usai melaksanakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6) kemarin.

“Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.

Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.

“Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.

Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.

“Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya. (DON)