JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pagu indikatif DJP tahun 2026 sebesar Rp 4.479.079.738.000. Usulan tambahan anggaran DJP tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.790.572.929.000. Total pagu DJP tahun 2026 sebesar Rp 6.269.652.667.000,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).
Bimo menjelaskan, rasio anggaran DJP terhadap penerimaan pajak memang mengalami tren penurunan saat target penerimaan pajak semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Cost of tax collection Indonesia selama lima tahun terakhir juga disebut lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar di Asia seperti Filipina dan India.
“Ini cost of tax collection ratio kami. Ini konsisten kita bisa mengefisienkan diri. Jadi dibanding 5 tahun terakhir, kami konsisten turun. Posisinya kalau kita benchmark dengan kinerja otoritas perpajakan di Asia maupun di negara tetangga kita di ASEAN ini memang kita pada posisi yang relatif sudah bisa efisien dibanding Filipina, India dan China,” tuturnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengusulkan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sebesar Rp 6,26 triliun di 2026. Jumlah itu bertambah Rp 1,79 triliun dibandingkan pagu awal Rp 4,47 triliun.
“Memang di negara-negara yang sudah cukup mature sistem administrasi perpajakannya seperti Australia atau Amerika, kita memang masih jauh. Rata-rata cost of tax collection ratio kita hari ini setelah 2 tahun terakhir itu di bawah 1% dari GDP. Apa sih komponen dari cost of tax collection ratio? Ini tentu saja gaji dan tunjangan kinerja, belanja barang dan belanja modal,” tambah dia.
Tahun 2021 anggaran DJP tercatat sebesar Rp 7,8 triliun, lalu turun menjadi Rp 7,15 triliun di tahun 2025. Pemerintah lalu melakukan efisiensi sehingga anggarannya makin turun menjadi Rp 5,01 triliun.
Adapun permintaan kenaikan anggaran sebesar Rp 1,79 triliun adalah untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan program Dukungan Manajemen. Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyoroti anggaran DJP yang terus ramping.
Ia membandingkan anggaran di tahun 2024 yang sebesar Rp 6,9 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.931 triliun. Sementara anggaran tahun 2026 jauh lebih kecil dibanding tahun 2024 namun target penerimaan pajaknya meningkat.
“Kalau jumlah pungutan 2024 realisasinya penerimaan itu Rp 1.931 triliun, terus anggaran 2024 itu cuman Rp 6,9 triliun, sekarang turun Rp 6,27 triliun, itu pun dengan usulan tambahan. Tapi (target) penerimaan pasti di atas 2.000 triliun, tapi biasanya untuk mendapatkan hanya Rp 6,27 triliun,” sebut Misbakhun.
“Ini jangan sampai kita kalau pengin penerimaan pajak optimal, kalau ngeluarin biayanya sedikit gimana kita bisa optimal. Rumus teorinya itu bukan tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang optimal, tapi pada tingkat tertentu kita keluar biaya untuk mendapatkan hasil yang optimal,” tutupnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita telah mencapai terobosan. Setelah sepuluh tahun negosiasi, kita telah mencapai kesepakatan untuk memiliki perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif, yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” tegas Prabowo saat melakukan keterangan pers bersama dengan von der Leyen, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dagang IEU-CEPA telah mengakomodir semua kepentingan yang menguntungkan baik bagi ekonomi Indonesia maupun Eropa.
“Kita telah mencapai banyak sekali kesepakatan, yang pada dasarnya kita akan mengakomodasi kepentingan ekonomi masing-masing. Dan kita menganggapnya saling menguntungkan,” sebut Prabowo.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sangat bahagia melihat semua pejabat Indonesia dan Unk Eropa mencapai kata sepakat pada perundingan dagang yang berjalan sangat panjang tersebut. Dia menegaskan kini tak lagi ada perbedaan pendapat antara Indonesia maupun Uni Eropa pada IEU-CEPA.
“Dan saya sangat senang melihat para menteri dan komisioner kami masing-masing mencapai, bisa dibilang, terobosan strategis, sehingga pada dasarnya tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Uni Eropa dan Indonesia. Hebat,” pungkas Prabowo.
Berdasarkan keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miliar di 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.
Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang tersebut sudah dirundingkan kedua negara sejak 10 tahun lamanya.
Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.
Adapun beberapa komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa yakni minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, fatty acids (oleokimia), produk alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat dan kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.
Studi yang dilakukan oleh CSIS (2021) dan Sustainability Impact Assessment oleh Komisi Eropa (2020) memperkuat optimisme terhadap manfaat ekonomi IEU-CEPA bagi Indonesia.
Diproyeksikan bahwa PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 0,19%, dengan tambahan pendapatan nasional mencapai USD2,8 miliar, dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat hingga 57,76% dalam tiga tahun ke depan setelah perjanjian dagang itu berlaku. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pendapatan ASDP pada 2024 telah melampaui angka pendapatan sebelum pandemi tahun 2019 yang sebesar Rp 3,33 triliun. Bahkan naik 2% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp 4,92 triliun,” ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya.
Meskipun laba bersih tahun 2024 mengalami penurunan 30% dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 636,54 miliar, Heru menegaskan bahwa angka laba saat ini tetap mencerminkan ketahanan bisnis ASDP di tengah tekanan eksternal dan dinamika industri. Laba bersih 2024 mencapai 61% dari target yang ditetapkan, menunjukkan pengelolaan bisnis yang tetap sehat dan berdaya tahan.
“Tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Perusahaan menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang melemah, stagnasi tarif penyeberangan, dan dinamika perilaku pengguna jasa yang menuntut kecepatan dan digitalisasi. Namun kami tetap mampu mencatat pertumbuhan pendapatan dan menjaga keberlangsungan operasional secara optimal,” jelas Heru.
Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari layanan penyeberangan baik komersial maupun perintis. Total produksi penumpang tercatat sebanyak 6,12 juta orang, kendaraan roda dua dan tiga sebanyak 3,88 juta unit, kendaraan roda empat atau lebih sebanyak 4,31 juta unit, serta barang yang diangkut mencapai 1,16 juta ton. Meski beberapa komponen mengalami penurunan volume, namun efisiensi dan manajemen beban operasi yang ketat mampu menopang profitabilitas perusahaan.
ASDP juga mencatat efisiensi operasional yang baik, tercermin dari operating ratio sebesar 67%, meningkat dari tahun 2023 yang berada di angka 65%. Demikian pula BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) tercatat sebesar 89%, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun tetap terkendali berkat pengendalian terhadap beban pokok usaha.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membukukan pendapatan Rp 5,02 triliun dan laba bersih sebesar Rp 447,31 miliar selama 2024. Capaian ini melampaui angka pendapatan sebelum pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi dan digitalisasi proses bisnis menjadi kunci kami dalam menjaga performa perusahaan di tengah tekanan biaya operasional,” tambah Heru.
Fokus pengendalian keuangan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah tekanan eksternal. Rasio likuiditas ASDP juga menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, di mana perusahaan memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini turut didukung dengan capaian EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) positif yang mencapai Rp 1,14 triliun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penyerahan ini diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Atas Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan RI ke KKP telah dilakukan di Jakarta. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa kebijakan KKP dalam pemanfaatan kapal tangkapan illegal fishing yaitu tangkap-manfaat.
Kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi nelayan.
“Pemanfaatan kapal rampasan tentu saja dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta kesiapan operasional penerima, agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan penerima,” kata Ipunk dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/7/2025).
Kapal dari tangkapan hasil tindak pidana perikanan kini tak lagi ditenggelamkan, tapi akan diberikan ke nelayan untuk dimanfaatkan. Sebanyak lima kapal dari kapal ikan ilegal yang ditangkap akan dihibahkan ke nelayan.
Lima unit kapal hasil rampasan negara yang diserahkan yaitu KM. SLFA 5323 (68 GT) berada di Dumai Riau, KM Blessing (69 GT) di Banda Aceh, serta KM. KHF 1355 (60 GT) di Belawan, KM. SLFA 3763 (45 GT) dan KM. PFKA 7541 (33 GT) di Deli Serdang Sumatera Utara. Kelima kapal yang diserahterimakan akan diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan kapal secara berkala. Hal ini untuk memastikan kapal-kapal tersebut digunakan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemberian kapal hasil tangkapan kepada nelayan untuk membantu peningkatan produktivitas. Kapal-kapal yang diserahkan pun dipastikan dalam kondisi layak digunakan. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Terkait bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan,” jelas Arief.
Pemerintah memberikan sinyal bahwa bantuan pangan beras akan berlanjut pada 2026. Badan Pangan Nasional menyebut, kebutuhan untuk bantuan pangan beras ini setidaknya mencapai 180.000 ton/bulan.
Bantuan pangan beras biasanya disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan.
Seiring dengan hal itulah, Badan Pangan Nasional membutuhkan tambahan anggaran. Usulan anggaran tambahan untuk 2026 sebesar Rp 16,10 triliun. Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Bapanas hanya sebesar Rp 79,42 miliar.
“Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran,” kata Arief.
Ia menegaskan pentingnya penganggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif. Selama ini, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.
“Untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Karena itu, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya.
Arief menjelaskan bantuan pangan ini perlu dilakukan sebagai langkah intervensi pemerintah menekan harga beras. Bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak terdampak akan kenaikan harga beras.
“Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan,” tambahnya.
Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.
“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
“TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga layanan lain secara baik,” terang Sri Mulyani.
Penyaluran TKD ini digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun hingga semester I-2025. Jumlah itu terealisasi 43,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 919,8 triliun.
“Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis.
Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.
Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.
Sri Mulyani memastikan akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.
“Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” kata Sri Mulyani. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Melansir dari BBC News, Jumat (11/7/2025) kapal kargo tersebut dibajak oleh Houthi pada November 2023. Kapal itu dimiliki oleh perusahaan Inggris yang sahamnya dikuasai oleh pengusaha Israel.
Serangan udara ini sebagai aksi balasan atas serangan rudal dan pesawat tak berawak yang berulang kali dari Houthi ke Israel. Menurut Militer Israel, pelabuhan tersebut terindikasi digunakan untuk mentransfer senjata dari Iran.
Pasukan Houthi diduga telah memasang sistem radar di Kapal Kargo Galaxy Leader yang berbendera Bahama. Sistem radar tersebut untuk melacak kapal di arena maritim internasional guna memfasilitasi kegiatan teroris lebih lanjut.
Militer Israel menyebut pembangkit listrik Ras Kanatib ini memasok listrik ke kota terdekat Ibb dan Taizz serta digunakan untuk menggerakkan operasi militer Houthi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan bahwa Houthi akan terus membayar harga mahal atas tindakan mereka.
Militer Israel telah melancarkan serangan udara di wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi. Target serangan tersebut, yakni pelabuhan Laut Merah Hudaydah, Ras Issa, al-Salif dan kapal kargo Galaxy Leader.
“Nasib Yaman sama dengan nasib Teheran. Siapa pun yang mencoba menyakiti Israel akan disakiti, dan siapa pun yang melawan Israel akan dipotong tangannya,” katanya dalam sebuah unggahan di X.
Sementara itu, Juru Bicara Militer Houthi Yahya Sarea mengatakan pertahanan udara miliknya berhasil menghadapi agresi Israel ke Houthi dan menggagalkan rencana Israel untuk menargetkan sejumlah kota di Yaman.
“Sebagai balasan atas agresi ini, dan sebagai kelanjutan dari upaya meraih kemenangan bagi rakyat Palestina yang tertindas, pasukan rudal dan UAV melancarkan operasi militer gabungan menggunakan 11 rudal dan drone,” kata Sarea.
“Sepenuhnya Houthi siap untuk konfrontasi yang berkelanjutan dan berkepanjangan dengan Israel,” tambah Sarea. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan anggaran pemeliharaan aset IKN akan dialokasikan dari total dana yang diberikan pemerintah. Adapun sebelumnya, OIKN sudah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 16,13 triliun untuk tahun 2026.
Sementara pagu indikatif yang diberikan Kemenkeu untuk OIKN tahun 2026, sebesar Rp 5,05 triliun. Sehingga, total anggaran OIKN tahun 2026 sebesar Rp 21,1 triliun.
“Termasuk (anggaran pemeliharaan). Kan kita lagi nunggu juga penyerahan dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan dari Perumahan (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman), itu (aset IKN) untuk kita pelihara,” terang Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Namun, angka tersebut terlampau lebih tinggi dari anggaran IKN tahun 2026 yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada Januari lalu, yakni sebesar Rp 17,08 triliun. Basuki menjelaskan, besaran anggaran yang lebih ini terjadi lantaran alokasi tahun ini masih kurang Rp 4 triliun dari total awal sebesar Rp 14,40 triliun.
Adapun rincian anggaran IKN per tahap yakni, 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. “2026, kalau Rp 17 triliun tambah Rp 4 triliun kan Rp 21 triliun. Padahal yang, yang paku indikatifnya baru Rp 5,05 triliun, sehingga kita membutuhkan Rp 16,13 triliun,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat menjelaskan, saat ini beberapa aset di IKN masih dikelola oleh kontraktor terkait. Karenanya, terang Danis, anggaran pemeliharaan IKN tahap I diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.
“Sekitar Rp 200 sampai Rp 300 miliar. Ini kan seiring pemeliharaannya belum diserahkan. Belum diserahkan, masih ada yang didirikan oleh kontraktor. Jadi bertahap, tapi kita perkirakan antara Rp 200-Rp 300 miliar,” ungkap Danis. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Alhamdulillah saya diberikan kantor di Danantara di mana sudah ada kesepakatan insyaAllah setiap seminggu sekali minimum saya akan berada di sana untuk mendapatkan laporan kinerja ataupun supporting system yang diperlukan dari kami kementerian,” kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Dan kami dari kementerian sendiri bersama Danantara sudah punya mapping besar, mungkin tadi saya mengusulkan kembali ya kalau kita bisa FGD (Focus Group Discussions) supaya detail jadi semua daripada Komisi VI bisa menjadi juga kepanjangan tangan untuk menjelaskan apa peran hak dan kewajiban dari kami semua,” sambung Erick.
Erick menambahkan Kementerian BUMN memiliki peran sebagai regulator dan pengawas dari perusahaan pelat merah. Sedangkan Danantara sebagai pihak yang mengelola perusahaan pelat merah.
“Operasional dan investasi sudah 100% dilaksanakan Danantara, kami hanya regulasi dan pengawasan,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (30/6/2025). Sebelumnya kantor baru Danantara ini adalah Plaza Mandiri, dan kini bernama Wisma Danantara Indonesia.
Dalam peresmian kantor baru tersebut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan di kantor baru Wisma Danantara Indonesia ekan menjadi rumah buat BUMN.
“Wisma Danantara akan menjadi ‘rumah besar’ bagi negara, dunia usaha, kalangan akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).
“Dengan adanya keberadaan Danantara ini, InsyaAllah kita bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia, mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambung Rosan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan ini diterapkan serentak di sejumlah titik yang dinilai rawan macet, yakni Kawasan Komsen, Kawasan Jalan Parpostel-Simpang Telkom, serta exit Tol Jatiasih. Dinas Perhubungan Kota Bekasi memastikan petugas akan bersiaga di lokasi untuk mengarahkan kendaraan berat yang terdampak.
Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Alvin Andituahta Singarimbun menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dishub dan Kepolisian untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar di lapangan.
“Guna memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ini oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi di lapangan, koordinasi terus dilakukan mengingat keterbatasan ruang manuver bagi kendaraan besar di akses keluar Gerbang Tol Jatiasih, baik dari arah Cikunir maupun TMII, agar tidak terjadi kepadatan,” ujar Alvin, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).
Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 1, serta UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 43.
Alvin menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi potensi kemacetan di Simpang Komsen Jatiasih dan sekitarnya.
“Petugas dari Dinas Perhubungan akan bersiaga di lokasi untuk memberikan informasi dan arahan, serta mengantisipasi kebutuhan jalur darurat atau kantong parkir bagi kendaraan yang terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, akun Instagram @official.jmmetropolitan menyebutkan, kendaraan berat yang terlanjur keluar di GT Jatiasih akan dikenakan tarif tol dua kali lipat saat kembali masuk jalan tol.
“Jasa Marga mengimbau pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan barang, untuk memperhatikan waktu perjalanan dan mempertimbangkan rute alternatif lainnya,” tulis JMT.
Selain itu, pengguna jalan diimbau memastikan saldo kartu uang elektronik cukup sebelum perjalanan, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan. (DON)