JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 tentang tentang Perlakuan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
Beleid tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Merujuk pada pasal 5, pelaku usaha yang mengenakan tarif PPN kepada konsumen akhir untuk penjualan barang mewah masih mengenakan dasar tarif PPN 11% selama bulan ini. Sementara, tarif PPN 12% berlaku penuh bagi barang mewah mulai bulan depan.
“Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),” bunyi pasal 5.
Pasal 2 ayat 2 menerangkan PPN barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor. Adapun kategori barang mewah merupakan barang yang masuk dalam daftar objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa Zulhas itu usai melakukan rapat terbatas soal swasembada pangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
“Dalam ratas yang pertama, kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung, tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” ungkap Zulhas.
Dia memaparkan produksi beras tahun depan bakal mengalami kenaikan, setidaknya di masa panen pada Januari dan Februari mendatang bakal ada tambahan pasokan hingga 3 juta ton beras.
Pertama, di bulan Januari 2025 diproyeksikan akan ada tambahan produksi beras senilai 1,3 juta ton dari awalnya 350 ribu ton pada Januari 2024. Kemudian, di bulan Februari 2025 akan ada tambahan panen hingga 2,08 juta ton, dari awalnya cuma 800 ribu ton pada Februari 2024. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, Minggu (29/12/2024) pukul 18.20 WIB, harga cabai merah keriting per kilogramnya dibanderol Rp 48.160, cabai rawit merah naik Rp 380 menjadi Rp 57.910/kg.
Bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp 40.850/kg, bawang putih bonggol juga mengalami kenaikan 0,002% menjadi Rp 42.680/kg. Kenaikan Harga juga terjadi pada daging sapi murni menjadi Rp 135.460/kg, daging ayam kini dibanderol dengan harga Rp 37.770/kg, dan jagung Tk Peternak naik 0,16% menjadi Rp 6.090/kg.
Sementara untuk telur ayam ras mengalami penurunan harga Rp 30 menjadi Rp 30.900/kg, minyak goreng kemasan sederhana turun Rp 40 menjadi Rp 18.770/liter. Begitu juga pada jagung terigu curah yang mengalami penurunan Rp 20 menjadi RP 10.110, kedelai biji kering turun 0,29 atau Rp 30 menjadi Rp 10.330/kg dan beras premium juga mengalami penurunan Rp 10 menjadi Rp 15.430/kg, beras medium turun Rp 0,07% menjadi Rp 13.490/kg.
Untuk beras SPHP masih stabil dengan harga Rp 12.500/kg, kemudian minyak goreng curah juga stabil diharga Rp 17.600/liter dan juga gula konsumsi stabil dengan harga Rp 18.020/kg. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam proses konsolidasi awal pemerintahan. Pemerintah juga masih dalam tahap penyesuaian ulang untuk pelaksanaan program hingga anggaran.
“Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Menurut Rini, dalam pemerintahan baru ini masih banyak yang perlu disesuaikan. Apalagi mengingat struktur pemerintahan kini berbeda dengan di pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), termasuk salah satunya penambahan jumlah kementerian menjadi 48.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, kata Rini, belum melakukan pembahasan hingga ke topik tersebut. Meski begitu, ia memastikan ke depannya Kementerian PANRB akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan membahas hal tersebut.
“Betul ini ada tenggat waktu (rampung di awal 2025), tapi kan ini KL banyak menteri-menteri baru, banyak penyesuain dan sebagainya. Dan tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan, tapi kami harus berbicara dulu dengan Kemenkeu,” ujarnya.
Di samping itu, Rini mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesejahteraan Pegawai. Menurutnya, tidak menutup kemungkina penyesuaian gaji akan menjadi salah satu bagian dari RPP tersebut.
“Kita juga sedang menyiapkan RPP tentang Kesejahteraan Pegawai. Nah mungkin itu akan menjadi salah satu bagian dari itu,” kata Rini. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menyatakan Prabowo pengin ongkos haji akan turun tahun depan. Soal berapa besarannya, dia bilang nantinya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2025 akan dibahas di Panitia Kerja dengan Komisi VIII DPR.
“Hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang. Karena harus ada kesepakatan di Panja,” beber Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prabowo, kata Syafii, meminta agar Kementerian Agama mencari biaya-biaya yang bisa dirasionalisasi dari BIPIH di tahun 2024. Dengan begitu, ongkos haji akan makin murah.
“Beliau juga melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Deputi Bidang Perdagangan dan Pangan KSP Edy Priyono mengungkapkan harga beras di zona 2 dan 3 mengalami perbedaan harga yang sangat signifikan dari HET. Komoditas ini dicap sebagai ‘tidak aman’. Zona 2 sendiri terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara TImur dan Kalimantan. Sementara Zona 3 adalah Maluku dan Papua.
Sementara itu, di zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi harganya juga mulai berada di atas HET namun tak signifikan. Edy memberikan cap ‘waspada’ untuk harga beras di zona 1.
“Beras sama seperti minggu lalu, Zona 1,2,3 rata rata di atas HET. Zona 1 itu jaraknya tidak terlalu besar, yang perlu diperhatikan adalah Zona 2 dan 3,” sebut Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi.
Data per 20 Desember yang dipaparkan Edy menunjukkan harga beras di Zona 1 rata-rata berada di level Rp 13.362 per kilogram, sementara HET berada di Rp 12.500 per kilogram, ada selisih 6,9% dari HET. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KAI mencatat penjualan tiket jarak jauh pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 sudah terjual 1.804.882 tiket atau 65% dari total tiket yang disediakan KAI yakni 2.770.864 tiket. Adapun jumlah tersebut terhitung hingga, Senin (23/12) pukul 06.00 WIB.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan bahwa jumlah penjualan tiket terbanyak terjadi pada 22 Desember 2024 sebanyak 181.675 tiket.
“Jadi untuk kereta api jarak jauh ini ada 2.770.000 seat. Sudah terjual 1,8 juta atau 65% dari total kapasitas,” katanya dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta.
Dengan jumlah tiket yang tersedia saat ini hanya 35%, Didiek mengingatkan kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan atau membeli tiket jauh-jauh hari. Hal ini guna mendapatkan tiket sub kelas kereta api yang lebih murah.
“Yang kedua kalau sudah merencanakan itu mereka, di kereta api itu kan sub kelas ya, karena kita ada dynamic priecing. Kalau belinya di awal maka dapat sub kelas yang lebih rendah gitu,” katanya.
Adapun untuk KA Lokal, Didiek mengatakan bahwa tiket yang sudah terjual sebanyak 255.115 kursi dari total kursi yang sebanyak 801.724 kursi.
Sementara untuk kota-kota tujuan favorit penumpang jarak jauh yakni Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Bandung.
“Nah kota-kota favorit nih ya, Jogja, Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Bandung. Nah stasiun keberangkatan ini paling banyak Stasiun Pasar Senen,” katanya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sewa Satuan Rumah Susun yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Peraturan diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara.
“Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri,” tulis penjelasan Pasal 1 ayat (2) aturan tersebut.
Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa tarif sewa satuan rumah susun (Sarusun) dapat dikenakan hingga Rp 0 atau 0% dengan pertimbangan berupa faktor penyesuai sewa satuan rumah susun yang berupa keringanan dan/atau pengakuan pegawai negeri sipil (PNS) berupa fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Tarif atas jenis PNBP dihitung dengan menggunakan formula yakni struktur tarif x faktor penyesuai sewa. Struktur tarif ditentukan berdasarkan biaya operasional atau biaya pemeliharaan, dengan memilih komponen biaya terendah.
Adapun, besaran faktor penyesuai sewa berkisar antara 50% hingga 100%, tergantung pada tipe Sarusun sebagai berikut:
1. Tipe A (maks. 168 m²): 60%
2. Tipe B (maks. 104 m²): 57,5%
3. Tipe C (maks. 56 m²): 55%
4. Tipe D (maks. 48 m²): 52,5%
5. Tipe E (maks. 36 m²): 50%
Tarif atas jenis PNBP ini berlaku untuk PNS aktif di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tarif ini juga hanya berlaku untuk Sarusun yang dimiliki oleh Kemenkeu. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transaksi QRIS tidak akan kena PPN 12%. Dengan demikian, konsumen tidak akan dikenakan pajak tambahan saat bertransaksi menggunakan QRIS.
“Kedua (yang tidak kena PPN 12%) payment system. Hari ini ramai QRIS, itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN,” ujar Airlangga, dalam sambutannya di acara Peluncuran EPIC Sale di Alam Sutera.
Hal ini juga berlaku untuk transaksi menggunakan debit card, e-money, dan transaksi kartu lainnya, menurutnya tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Dengan demikian, transaksi tol juga tidak akan terdampak kebijakan baru ini.
“Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, (transaksi e-Money) di tol juga tidak ada PPN,” ujar Airlangga, ditemui usai acara.
Di samping itu, Airlangga juga memastikan bahwa bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, jagung, buah-buahan hingga sayur-sayuran PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) alias PPN 0%. Sedangkan sejumlah produk pokok lainnya seperti MinyaKita, terigu, hingga gula industri PPN ditanggung 1% sehingga tetap 11%.
“Beras premium itu bagian dari beras. Tidak kena PPN,” tegasnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pihaknya berencana membangun tol secara masif dalam periode 2025-2040. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, seiring dengan target swasembada pangan dan energi.
“Kemudian juga rencana pengembangan jalan bebas hambatan 2025 hingga 2040 akan kita bangun jalan tol cukup masif (17.865,43 km),” ujar Rachman, di acara Seminar Nasional Hari Jalan 2024 di Kantor Kementerian PU, Jakarta.
367/KPTS/M/2023. Di dalamnya disebutkan panjang jalan tol beroperasi pada kala itu ada sepanjang 2.460,69 Km. Lalu panjang tol yang rencananya akan dibangun sampai 2040 sepanjang 15.404,74 Km, sehingga targetnya akan ada tol sepanjang 17.865,43 Km.
Rinciannya antara lain di Sumatera panjang tol yang telah beroperasi sepanjang 672,7 km, lalu total rencana panjang tolnya mencapai 4.924,59 km. Lalu tol beroperasi di Kalimantan ada sepanjang 97,27 km dari total rencana mencapai 2.811,85 km. Di Sulawesi panjang tol beroperasi ada sepanjang 48,03 km dari total rencana 2.658,79 km.
Kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, jumlah tol beroperasi sepanjang 10,07 km, dari total rencana tol tersambung mencapai 319,88 km. Terakhir, di Jawa panjang tol beroperasi mencapai 1.632,63 km, dengan rencana tol yang terbangun sepanjang 4.688,94 km.
Sedangkan dalam paparan terbaru Rachman, jumlah tol telah bertambah. Tertulis bahwa hingga 2024 ini pembangunan tol mencapai 3.020 km secara akumulasi. Dari jumlah tersebut, yang telah beroperasi mencapai 3.110 km.
Selain pembangunan jalan tol, Rachman juga menaruh perhatian pada pembangunan jalur keluar atau exit tol. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan exit tol yang tepat menjadi tantangannya ke depan. (BAS)