JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Realisasi bantuan pangan sampai dengan hari kemarin adalah dari pagu 365 ribu (ton), sudah tersalurkan, kita kirimkan ke titik bagi sebanyak 76 ribu ton. Ini terus kita lakukan setiap hari,” kata Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dikutip dari Youtube Kemendagri.
Dalam penyalurannya, lanjut Epi, Bulog dibantu dengan Dinas Pangan, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos beras sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Epi menerangkan masing-masing penerima bantuan pangan (PBP) akan menerima 20 kg sebagai alokasi bulan Juni dan Juli. Bansos tersebut diberikan secara langsung di bawah pengawasan Pemerintah Desa dan Dinas Pangan, hingga Dinas Sosial.
Rakor tersebut diselenggarakan secara mingguan ini membahas tentang hasil pemantauan serta upaya pengendalian inflasi. Pada kesempatan kali ini, rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyanti, Deputi Pengawasan Penerapan Keamanan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi, hingga Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Wakasatgas Pangan Zain Dwi Nugroho.
Sebagaimana diketahui, melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 per 4 Juli 2025, Bulog telah menerima penugasan pelaksanaan bantuan pangan beras Juni dan Juli 2025. Target PBP sejumlah 18.277.083 dengan 10 kg per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli. Penyalurannya diupayakan secara one shoot atau 1 kali salur.
Perum Bulog menyampaikan realisasi bantuan pangan berupa beras hingga 21 Juli 2025 mencapai 76 ribu ton dari pagu alokasi yang disediakan sebesar 365 ribu ton. Bulog menargetkan penyaluran bansos tersebut dapat rampung hingga 31 Juli 2025.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan penyalurannya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian, target penerima dalam penyaluran kali ini mencapai 18,277 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Targetnya 31 Juli 2025 dan kita lakukan secara serentak. Kemudian kita jadwalkan sampai dengan level desa dan kelurahan,” imbuh Epi.
Sebelumnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras 20 kilogram (kg) ke masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pada hari pertama penyaluran, 1.267 PBP telah menerima bantuan pangan dengan total sekitar 25,3 ribu kilogram (kg) beras.
“Alhamdulillah, program bantuan pangan beras telah mulai salur sejak hari ini. Tentu ini menjadi prioritas kami di Badan Pangan Nasional bersama Bulog dalam satu bulan ke depan. Pemerintah upayakan akselerasi program baik ini karena ini kita membicarakan saudara-saudara kita yang paling membutuhkan,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“MoU akan ditandatangani segera setelah tercapai kesepakatan dari komunikasi di atas, termasuk kesiapan Boeing untuk menyediakan armada sesuai kebutuhan Garuda Indonesia. Sehingga memang belum ada pembayaran apa pun dari kami.
Cahyadi menyebut penambahan armada pesawat memang sejalan dengan langkah strategis jangka panjang Garuda Indonesia untuk melakukan ekspansi dan penambahan rute dalam 5 tahun ke depan. Pasca adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, komunikasi dengan Boeing semakin intensif dilakukan.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana membeli 50 unit pesawat Boeing. Hal itu menjadi salah satu syarat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait pemangkasan tarif resiprokal AS dari 32% menjadi 19%.
VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Cahyadi Indrananto mengatakan sampai saat ini belum ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) apalagi pembayaran uang muka (DP) terkait rencana pembelian tersebut. Saat ini kedua pihak masih terus berkomunikasi untuk membahas detail kebutuhan armada yang sesuai.
“Pasca kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump yang sangat kami sambut baik itu, Garuda dan Boeing makin mengintensifkan komunikasi untuk membahas detail kebutuhan armada yang sesuai dengan strategi Garuda Indonesia,” tutur Cahyadi.
Terkait pendanaan, Garuda Indonesia saat ini sedang berkomunikasi dengan sejumlah pemberi dana potensial. Ada pihak-pihak yang disebut telah menunjukkan minat untuk mendanai pembelian pesawat Boeing, namun belum bisa dibeberkan.
“Ada pihak-pihak yang telah menunjukkan minat untuk menyediakan pendanaan. Karena ini work in progress, saya belum dapat menyampaikan detailnya, namun semoga prosesnya lancar dan nanti segera dapat disampaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembelian 50 pesawat Boeing belum deal karena masalah DP.
“Garuda juga menandatangani perencanaan untuk membeli 50 pesawat, belum deal karena DP-nya doang,” kata Airlangga dalam sosialisasi tarif resiprokal AS kepada eksportir di Graha Sawala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Ditanya lebih lanjut, Airlangga mengatakan kendala itu sudah tidak menjadi isu lagi saat tarif Trump dipangkas dari 32% menjadi 19%. Ia meminta untuk menunggu perkembangan lanjutan setelah Garuda Indonesia dan Boeing berkomunikasi. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perubahan itu juga mempengaruhi postur pendapatan negara. Target pendapatan negara yang awalnya dipatok 11,71-12,22%, batas atasnya naik menjadi hingga 12,31%.
Terpisah, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memperkirakan belanja negara pada 2026 akan berada di rentang Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820-an triliun. Angka itu naik dibandingkan pagu awal belanja dalam APBN 2025 yang senilai Rp 3.621,3 triliun.
“Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp 3.800 triliun sampai Rp 3.820 triliun,” ujar Said.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menetapkan postur belanja negara di 2026 dalam rentang 14,19-14,83% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik dari pembicaraan semula yang diperkirakan hanya 14,19-14,75%.
“Belanja negara kesepakatannya adalah 14,19% sampai dengan 14,83%,” kata Anggota Banggar DPR Marwan Cik Asan dalam rapat kerja dengan pemerintah di DPR RI.
Said menilai kenaikan tersebut wajar karena porsi belanja dihitung berdasarkan PDB, yang diharapkan tumbuh 5% pada tahun ini dan akan menjadi dasar penghitungan untuk 2026.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan angka itu hanyalah proyeksi dari Banggar. Angka resmi belanja maupun pendapatan negara untuk tahun depan akan disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025.
“Angkanya belum sama sekali muncul di Badan Anggaran (dari pemerintah), walaupun kita tahu kira-kira akan seperti apa. Tetapi kan tidak boleh mendahului nota keuangan karena ini menyangkut angka,” lanjutnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani melanjutkan pihaknya juga melaporkan mengenai APBN 2025 yang belakangan dibahas pemerintah dengan DPR. Dia menjelaskan ada sejumlah kemajuan pembahasan dari program-program pemerintah bersama DPR.
“Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester. Yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” jelasnya.
Dia menyebut pihaknya melaporkan ke Presiden Prabowo mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Secara perdana, Prabowo akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR dalam agenda Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus mendatang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda penting terkait APBN. Laporan APBN itu mencakup pelaksanaan APBN 2024, 2025, hingga RAPBN 2026 menjelang penyampaian nota keuangan di DPR RI.
“Pertama, mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024, yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar DPR) dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).
“Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat. Nota Keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan laporan yang disampaikannya ke Prabowo ialah secara makro. Sejumlah program-program prioritas pemerintah yang dibahas, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Fraksi Gerindra sangat mendukung langkah tersebut, karena memang setiap pembahasan rencana kebijakan maupun rencana anggaran selalu kita sampaikan bahwa solusi kemacetan harus menjadi prioritas. Apakah membuat flyover, underpass atau pelebaran jalan,” kata Edi Masturo kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Edi mengapresiasi langkah Dinas PUPR Kota Depok berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia berharap flyover yang akan dibangun tahun 2026 berjalan dengan lancar.
“Ini dengan adanya langkah-langkah Kepala Dinas PUPR Bu Citra, Kementerian PU ini sangat saya apresiasi, manuver-manuver untuk berkomunikasi dan berkomunikasi dengan pusat. Dan mudah-mudahan sinergitas pemerintah kota, provinsi dan pusat ini bisa berjalan baik, saling respons, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tutur dia.
Edi kemudian menyinggung janji kampanye Walkot Supian Suri yang diusung partainya. Menurutnya, salah satu janji adalah mengatasi kemacetan di Depok.
“Bahkan dalam 100 harinya Pak Supian Suri itu kita sudah mematangkan untuk solusi kemacetan yang ada di Jalan Raya Sawangan, misalnya pelebaran Jalan Raya Enggram, Sawangan, itu kan salah satu bukti nyata bahwa kita ini bukan hanya omong kosong, ataupun janji-janji belaka. Kita ingin buktikan ke masyarakat bahwa kita berkomitmen dengan janji kampanye kita,” sebut dia.
Anggota DPRD Depok F-PKB Babai Suhaimi juga mendukung pembangunan flyover di Margonda tahun depan. Dia meyakini flyover itu akan mengurai kemacetan di Jalan Margonda Raya dan Juanda yang terjadi setiap hari dan semakin parah saat saat akhir pekan.
“Dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali Kota Pak Supian Suri dan Pak Wakil Wali Kota Pak Chandra di era kepemimpinan beliau, beliau sudah merencanakan pembangunan flyover, khususnya flyover Juanda-Margonda, yang di mana nanti flyover itu tentu mampu sedikit banyak mengurangi kemacetan di Jalan Margonda,” kata Babai.
Babai mengapresiasi komunikasi Pemkot Depok dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, pemerintah pusat telah meninjau lokasi pembangunan flyover di Margonda.
“Nah, target ini akan dilaksanakan 2026-2027, sudah terjadi komunikasi yang baik, lobi yang baik yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan Kementerian PUPR dan sudah ada tinjauan lokasi di Jalan Juanda dan Margonda, yang hadir dari Kementerian PUPR dan pihak pemerintah Kota Depok, baik Pak Wali maupun Kepala Dinas PUPR,” tutur dia.
Babai menyebut, upaya lainnya untuk mengatasi kemacetan adalah pembangunan underpass di Stasiun Citayam. Menurutnya, program itu sudah direncanakan oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok. Dia juga berharap pelebaran jalan di Sawangan bisa segera terlaksana untuk mengatasi macet.
“Nah jika underpass Stasiun Citayam dan flyover Margonda dibangun clear 2026, maka proyek besar yang akan dilakukan kita Pemkot Depok, baik itu dari PUPR maupun dari Provinsi Jabar. Tanggung jawab kita di Pemkot tinggal di pembiayaannya, yaitu di pembiayaan untuk persoalan tanah, mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dan dianggarkan,” tutur dia.
Anggota DPRD Depok F-Golkar, Tajudin Tabri, juga meyakini flyover itu dapat mengatasi kemacetan. Dia mengatakan Pemkot Depok punya anggaran yang cukup.
“Kami dari Fraksi Golkar intinya mendukung kebijakan pemerintah yang memang bisa menanggulangi kemacetan. Apalagi anggarannya kita ada. Kalau ada, itu nanti akan dibahas di badan anggaran. Ini salah satu fungsi untuk mengurai kemacetan di Margonda,” ucap dia.
Diketahui, Pemkot Depok merencanakan membangun jalan layang atau flyover Margonda tahun depan. Pembangunan flyover menelan anggaran Rp 250 miliar.
“Pembangunan flyover Margonda ini kurang lebih dananya Rp 250 miliar,” kata Kadis PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti, seperti dilihat di situs Pemkot Depok, Minggu (20/7).
Pembangunan flyover yang direncanakan pada 2026 sebagai solusi mengatasi kemacetan di kawasan Margonda. Rencananya flyover sepanjang 460 meter akan dibangun dari restoran Spesial Sambal sampai Toyota dekat Depok Town Square, dengan sistem dua arah menggunakan jalur cepat. Kemudian, dari Jalan Ir Juanda satu arah menuju Jalan Margonda sepanjang 300 meter. (RIF)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sidang putusan banding Dono Parwoto digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat (18/7/2025). Perkara banding ini diadili oleh majelis hakim yang diketuai Catur Iriantoro dengan anggota Tahsin dan Anthon R Saragih.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dono Parwoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun,” ujar hakim saat membacakan putusan.
Hakim juga menambah denda yang harus dibayar Dono menjadi Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan Dono bersalah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan Tol MBZ secara bersama-sama.
“Dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar hakim.
Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto, dalam kasus korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol Layang MBZ tahun 2016-2017. Hukuman Dono diperberat dari 5 tahun menjadi 8 tahun penjara.
Sebelumnya, Dono Parwoto divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Dono dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol Layang MBZ tahun 2016-2017.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 tahun,” kata hakim Rios Rachmanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/5).
Dono dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini merugikan negara Rp 510 miliar. Hakim menyebutkan kerugian negara yang muncul akibat proyek itu telah memperkaya KSO Waskita-Acset sebagai pelaksana proyek.
“Majelis hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa Djoko Dwijono bersama-sama dengan Yudhi Mahyudin, Tony Budianto Sihite, dan Sofiah Balfas serta Dono Parwoto dalam pekerjaan pembangunan design and build dan jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat, termasuk pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat tersebut telah dilakukan pembayaran sehingga memperkaya pihak KSO Waskita-Acset sebesar Rp 510.085.261.485 (Rp 510 miliar),” kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri saat membacakan pertimbangan putusan Djoko Dwijono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
“Pada pokoknya bahwa terdakwa tidak memperoleh ataupun menikmati hasil tindak pidana korupsi atas timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 510.085.261.485,” sambung hakim. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Saat ini potongan tarif aplikasi bisa mencapai 20% ke atas. Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya siap melakukan aksi demo yang lebih besar sampai tuntutan mereka terealisasi.
“Dan ini bukan aksi terakhir. Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Di bulan depan ataupun bulan-bulan selanjutnya sampai potongan 10 persen kami menang,” katanya di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).
Sebagai informasi, sekelompok ojol menggelar demo ‘Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217’ hari ini. Aksi dilaksanakan di Jalan Medan Merdeka Selatan, berlokasi dekat seberang Menara Danareksa
“Kalau perlu setiap sebulan sekali kami siap lakukan. Dua bulan sekali kami siap lakukan. Ini aksi lanjutan dari aksi 20 Mei 2025 lalu,” tambah Igun.
Pengemudi ojek online atau ojol mengancam akan demo berjilid-jilid menuntut penurunan potongan tarif aplikasi. Sistem bagi hasil diminta menjadi 90% untuk ojol, dan 10% untuk aplikator.
Igun menilai komisi untuk aplikator di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia. Dalam prakteknya, potongan tarif aplikasi bisa mencapai 20% ke atas.
“Indonesia adalah menempati potongan biaya aplikasi tertinggi di Asia. Sedangkan di negara lain, yang jumlah pengemudi online-nya ini tidak lebih banyak dari Indonesia, itu sangat rendah,” sebut dia.
Menurutnya tarif rata-rata di negara Asia lainnya berkisar 6-12%. Angka itu tidak terlalu jauh dari permintaan ojol di Indonesia yang menuntut tarif turun menjadi 10%.
“Contoh di negara-negara tetangga kita berlaku 6-12% atau tidak jauh dari 10%. Nah, ini ada apa? Kenapa Kementerian Perhubungan ini menutup komunikasi bahwa pengajuan potongan 10% ini bukan pengajuan yang baru kemarin. Kita juga melihat dari yang biaya aplikasi yang berlaku di wilayah-wilayah Asia,” tutup Igun. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan rata-rata harga beras, baik secara premium maupun medium di zona 1 masih relatif stabil di rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.488/kg. Secara umum, harga beras di zona 1 naik 1,95% dibandingkan dengan periode yang sama bulan Juni 2025. Wilayah yang masuk ke dalam zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
“Beras juga kita perhatikan sudah ada 205 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga. Rata-rata harga dari seluruh kualitas, baik medium dan premium sampai dengan minggu ketiga Juli 2025. Secara umum, harga beras sampai dengan minggu ketiga Juli 2025 di zona 1 naik 1,95% dibandingkan dengan bulan Juni 2025,” kata Amalia dalam rapat inflasi dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (22/7/2025).
Sementara untuk beras zona 2 juga mengalami kenaikan harga pada periode ini. Di zona 2, terjadi rata-rata kenaikan harga beras sebesar 1,14% dibanding Juni 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan harga beras mengalami kenaikan di 205 kabupaten/kota di minggu ketiga Juli 2025. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras ini meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya sebesar 178 kabupaten/kota.
Rata-rata harga beras di zona 2, baik premium maupun medium Rp 15.467/kg. Harga ini telah melampaui HET beras premium Rp 15.400/kg. Adapun di wilayah zona 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
“Berikutnya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah harga beras di zona 3, di mana rata-rata harga dari seluruh kualitas medium dan premium sampai dengan minggu ketiga Juli 2025 di zona 3 sudah relatif jauh di atas rentang harga eceran tertinggi. Bahkan di minggu ketiga Juli 2025 di zona 3 sudah ada juga kenaikan harga beras sebesar 0,26%,” jelas Amalia.
Amalia menambahkan rata-rata harga beras di zona 3 mencapai Rp 19.850/kg. Angkanya juga telah melampaui HET yang ditetapkan untuk beras premium sebesar Rp 15.800/kg.
Di zona ini, ada beras yang harganya menembus Rp 50 ribu. Harga beras di Kabupaten Intan Jaya tercatat Rp 54.772/kg.
Berikut daerah dengan harga beras tertinggi berdasarkan zona:
Zona 1
1. Kabupaten Wakatobi Rp 17.854/kg,
2. Kabupaten Buton Utara Rp 17.603/kg
3. Kabupaten Kep Siau Tagulandang Biaro Rp 17.493/kg,
4. Kabupaten Pasangkayu Rp 17.372/kg
5. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 17.173/kg
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp 16.678/kg
7. Kabupaten Enrekang Rp 16.519/kg
8. Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 16.492/kg
9. Kabupaten Buton Selatan Rp 16.415/kg
10. Kota Palu Rp 16.386/kg.
Zona 2
1. Kabupaten Mahakam Ulu Rp 19.159/kg
2. Kabupaten Kepulauan Meranti Rp 18.000/kg.
3. Kabupaten Kutai Barat Rp 17.972/kg
4. Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 17.793/kg
5. Kabupaten Kuantan Singing Rp 17.493/kg
6. Kabupaten Rokan Hulu Rp 17.267/kg
7. Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 17.204/kg
8. Kabupaten Kapuas Hulu Rp 17.174/kg
9. Kota Sawahlunto Rp 17.114/kg
10. Kabupaten Tana Tidung Rp Rp 17.107/kg
Zona 3
1. Kabupaten Intan Jaya Rp 54.772/kg
2. Kabupaten Puncak Rp 45.000/kg
3. Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 40.000/kg.
4. Kabupaten Tolikara Rp 30.619/kg
5. Kabupaten Lanny Jaya Rp 30.000/kg
6. Kabupaten Puncak Jaya Rp 29.580/kg
7. Kabupaten Mamberamo Tengah Rp 28.500/kg
8. Kabupaten Yalimo Rp 26.926/kg
9. Kabupaten Jayawijaya Rp 25.981/kg
10. Kabupaten Nduga Rp 25.000/kg
(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga cabai rawit di minggu ketiga Juli 2025 sudah menyentuh batas atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp 57.000 per kg. Secara umum,harga cabai rawit sampai dengan minggu ketiga Juli 2025 naik sebesar 21,49%.
“Harga cabai rawit di Juli minggu ketiga itu rata-rata sudah menyentuh Rp66.506 per kilogram. Ini sudah di atas batas atas HAP,” kata Amalia dalam rapat inflasi dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (22/7/2025).
Amalia menerangkan pihaknya telah memetakan wilayah mana saja yang mengalami kenaikan harga cabai rawit. Berdasarkan data yang dipaparkan, 95% wilayah berada dalam rentang Rp 31.667-120.000/kg.
Untuk cabai merah, Amalia menyebut sudah relatif membaik berada di bawah batas atas HAP. Secara umum, harga cabai merah turun 1,33% dibanding Juni 2025. Rata-rata harga cabai merah nasional mencapai Rp 45.070. Sebesar 95% wilayah berada dalam rentang Rp 23.333-82.567/kg.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Suwandi mengatakan produksi bulan Juli dari daerah sentra mencapai 110.000 ton, di mana kebutuhan cabai rawit sebanyak 90 ribu ton.
“Jadi ada surplus sebenarnya, mestinya, kalau angka global. Nah kalau didetailkan per provinsi, kendala-kendalanya adalah daerah hijau supaya mengalir ke daerah merah, satu. Yang kedua itu lewat champion-champion, kemudian kerjasama. Kerjasama dari antar daerah itu masih sedikit dengan champion kami, kemudian terutama luar Jawa,” kata Suwandi dalam kesempatan yang sama.
Suwandi menerangkan pihaknya telah melakukan gerakan tanam masing-masing di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. Gerakan tanam sendiri ini juga dapat menjadi wadah untuk menambah luasan area tanam. Pada 2024, luasan area tanam luasnya 198.000 hektar. Pihaknya menargetkan ada tambahan area tanam menjadi 25.000 hektar.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan rata-rata harga cabai rawit pada minggu ketiga Juli sudah menyentuh Rp 66.506/kilogram (kg). Pada periode ini juga, harga cabai rawit naik di 258 kabupaten/kota.
“Kemarin kami sudah hiyung untuk sepakat pola tanam, gerakan tanam ini harus dipantau tiap daerah di kabupaten mana yang ditunjuk. Dananya bisa APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya maupun investasi yang berkenan. Jadi sangat terbuka, enggak terlalu mengandalkan APBD juga atau APBN, tapi ada gerakan di situ, bahkan memberdayakan,” terang Suwandi. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara peresmian ini melalui zoom (daring) di 80 ribu lebih Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Data terkini, Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia, sedangkan yang sudah berbadan hukum 80.048 unit Kopdes/Kel Merah Putih.
Pada saat yang sama, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 103 percontohan Kopdes/kel Merah Putih. Melalui percontohan Kopdes/Kel Merah Putih ini, diharapkan Kopdes/kel lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.
Budi Arie menerangkan Kopdes/Kel Merah Putih ini bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat.
Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hari ini, Senin 21 Juli 2025. Titik peresmian program ini akan diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.
Usai peluncuran, Kemenkop akan melakukan capacity building, yaitu peningkatan kapasitas SDM koperasi, baik itu pengelola, pengawas, hingga pengurus koperasi.
“Kita juga akan memperkuat pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat atau public control,” tambah Budi Arie.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. (DON)